Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum.(KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Media gathering Mewujudkan sukses tahapan pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkualitas dalam pilkada 2024.

Acara dibuka langsung ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Salman Saelangi, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu juga selaku moderator.
Kegiatan ini menghadirkan anggota DKPP RI Mohamad Tio Aliansyah, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Dekan Fisip Unsrat Manado Dr Ferry Liando.

Dalam sambutan Ketua KPU Sulut menekankan bahwa progres tahapan pemutahiran data pemilih berjalan dengan lancar meskipun masih ada kendala dan permasalahan yang ditemui di lapangan.

Kenly mengharapkan dalam kegiatan ini, tentunya ada masukan dari peserta untuk diskusikan terkait apa yang sudah di kerjakan.

“Tentu kita akan berdiskusi terkait data pemilih yang dikerjakan oleh KPU Sulut bersama jajaran KPU kabupaten kota,ketua dan anggota ppk, dan Pantarlih terkait juga progres dalam tahapan pemutahiran data pemilih dan pencocokan dan Penelitian Data Pemilih oleh pantarlih,” ucapnya.

Usai membuka kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama yang menghadirkan Nara sumber berkompeten yakni, Anggota DKPP RI, Ketua Bawaslu Sulut dan Dekan Fisip Unsrat Manado.

Mohammad Tio Aliansyah selaku anggota DKPP RI mengapresiasi jajaran KPU Sulut telah menyelenggarakan acara media gathering dengan melibatkan media sekaligus berterimakasih atas undangan dari KPU Sulut.

Tio mengatakan selama ini Saya lihat Pemilu di Sulut selesai dengan baik. Tentunya ini buah kerja maksimal dari KPU Sulut dan kabupaten kota yang ada. Untuk itu kalian layak diapresiasi,” ulasnya.

“Yang perlu diperhatikan juga, di Sulut hampir tidak ada kasus yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada juga dampak signifikan yang ditimbulkan dari PHPU,” tambah Aliansyah.

DKPP RI berharap perhelatan Pilkada Sulut 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya, dengan penyelenggaraan yang lebih profesional dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Sulut juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pencapaian presentasi pencocokan dan penelitian (coklit) di Sulut.

Diakuinya upaya keras yang telah dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat proses pemutakhiran data pemilih.

“Proses coklit ini merupakan tahapan penting dalam memastikan daftar pemilih tetap yang akurat dan valid. Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi KPU Sulut dalam mencapai prosentase coklit yang tinggi,masih ada 15 hari tapi sudah 99 persen pencapaian dari proses coklit”ungkapnya.

Namun Mewoh mengingatkan pencapaian prosentase tinggi tersebut belum dapat dijadikan jaminan atas kualitas data pemilih yang dihasilkan. “Walaupun prosentase coklit sudah tinggi, kita masih harus memastikan bahwa kualitas data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas data pemilih adalah hal yang sangat krusial untuk keberhasilan pemilu mendatang,” tambahnya.

Sementara, Dekan Fisip Unsrat Manado Ferry Liando menyebutkan daftar pemilih juga berkaitan dengan pengadaan logistik. Secara garis besar, dia menekankan ada tiga hal penting yang menjadi alasan data pemilih ini harus diseriusi.

“Yang pertama karena berkaitan dengan hak politik warga negara. Kedua legitimasi, dimana partisipasi pemilih akan naik berangkat dari daftar pemilih. Ketiga dalam rangka mencegah politisasi terhadap penyusunan daftar pemilih. Pasalnya salah satu objek yang sering disengketakan terkait hasil Pemilu dan Pilkada adalah daftar pemilih,” sebutnya.

Kegiatan media gathering, Rabu (10/7/2024) melibatkan media, dilaksanakan di Rumah Kopi 8 Satrio Kota Manado. (sisco)

Sulut,GN- Langkah yang akan dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) setelah terjadi Deadock dalam rapat dengar pendapat, Selasa (9/7/2024) dengan warga masyarakat pesisir yang menolak pengembangan reklamasi pantai Sindulang.

Kepada sejumlah media usai Rapat, Direktur PT MUP Martinus Salim mengatakan karena terjadi Deadlock masyarakat yang menolak reklamasi meninggalkan ruangan maka langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD.

Direktur mengatakan pertemuan ini pihaknya pastinya akan menyesuaikan dengan waktu dan kesediaan dari pimpinan DPRD.

“Kami akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD tentunya kami akan melakukan sesuai dengan kesediaan dari pimpinan,” ucapnya.

Diketahui Rapat dengar pendapat antara PT MAnado Utara Perkasa dan Masyarakat Pesisir tolak reklamasi dilaksanakan Diruangan serba guna lantai III selama 3,5 jam belum menemui kesepakatan, karena perwakilan masyarakat pesisir tolak reklamasi melakukan aksi WalkOut sehingga terjadi Deadlock.(sisco)

Manado,GN- Guna memastikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kandou Manado berjalan dengan baik dan lancar, Direktur Utama Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty, MKes didampingi Direktur Layanan Operasional, dr Wega Sukanto,SpB TKV (K) dan Manager Hukormas Ruslianto Urendeng,SH memantau pelayanan di loket pendaftaran registrasi rawat jalan dan gastrob. Direktur Utama juga melihat secara langsung kondisi sarana prasarana di rumah sakit,Selasa (09/07/2024).

Pantauan media, dr Ivonne melakukan tatap muka langsung dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendapatkan masukan langsung terkait pelayanan RSUP Kandou. Selain itu, beliau juga memeriksa berbagai fasilitas, serta tenaga medis yang bertugas.

“Telusur hari ini penting untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan terbaik dan fasilitas yang ada selalu dalam kondisi optimal,” kata dr Ivonne.

Dia menekankan pentingnya memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standart dan mekanisme yang ada di RSUP Kandou Manado.

Kesempatan itu, dr Ivonne juga berdiskusi dengan tim medis dan staf rumah sakit mengenai tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari.

Komitmen RSUP Kandou Manado untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Dirut berharap dengan adanya monitoring pimpinan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di rumah sakit rujukan Indonesia timur ini. (sisco)

Sulut,GN- Masyarakat pesisir Manado Utara saat Rapat Dengar Pendapat bersama PT Manado Utara Perkasa (MUP) dipimpin oleh Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk di dampingi Hilman Idrus dan Yongkie Limen di ruang serba guna lantai III, Selasa (9/7/2024) awalnya berjalan dengan aman.

Perwakilan masyarakat yang di wakili oleh beberapa elemen salah satunya dihadiri Sekretaris Jenderal  masyarakat pesisir dan pulau pulau peduli lingkungan tolak reklamasi Piter Sasundame  bersama rekan.

Sementara dari PT Manado Utara Perkasa dihadiri langsung Direktur Martinus Salim bersama jajaran dan tim Ahli.

Dari pantauan media Gemparnews.com pimpinan rapat Jems Tuuk memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat dengar pendapat memperkenalkan diri sekaligus dapat menyampaikan aspirasi tujuan menolak pengembangan reklamasi pesisir pantai Sindulang.

Ada sekitar delapan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya sebelum di tanggapi oleh PT Manado Utara Perkasa.

Masih dalam kaitan penyampaian aspirasi, banyak terjadi interupsi sehingga jalannya rapat dengar pendapat berlangsung panas dan alot.

Dalam argumentasi penyampaian aspirasi, salah satu perwakilan masyarakat juga  LSM Kibar Vecky Sigar  mempertanyakan ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ijin lainnya.

Belum sempat ditanggapi oleh PT MUP perwakilan masyarakat langsung  melakukan aksi WalkOut  meninggalkan ruangan sehingga Rapat Dengar Pendapat terjadi Deadlock.

Melihat situasi Rapat, Jems Tuuk selaku pimpinan rapat yang menerima mandat terus melanjutkan rapat dengar pendapat, meskipun masyarakat yang menolak reklamasi meninggalkan ruangan.

” Secara keseluruhan lembaga ini berterimakasih kepada masyarakat yang menolak  dibawah pimpinan bapak Piter dan teman-teman teman, paling tidak mereka datang di lembaga ini sekalipun dalam rapat dengar pendapat yang berjalan ada tuduhan – tuduhan yang menurut saya tuduhan yang tidak mendasar. Dengan kata lain teman – teman yang menyampaikan penolakan ini memaksakan lembaga ini harus menyetujui apa yang mereka inginkan. Sedangkan di sisi lain lembaga ini harus berdiri di semua kepentingan sesuai dengan undang – undang yang berlaku,” kata Tuuk.

Jems Tuuk melanjutkan rapat dengar pendapat, untuk mendengarkan PT MUP menanggapi aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang menolak reklamasi.

Direktur PT MUP  Martinus Salim mengatakan pihaknya akan tetap konsisten mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi dan juga masukan yang penting dari anggota DPRD Sulut.

“Kami akan tetap mendengarkan mereka dan juga masukan masukan dari anggota dewan yang terhormat, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian penyesuaian design apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami juga menegaskan sekali lagi bahwa seluruh perijinan yang kami dapatkan di tempuh dengan cara sesuai prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian ada sedikit salah penyampaian mengenai kajian banjir. Sesuai dengan penjelasan dari pak Amos Kenda pada pertemuan lalu itu adalah analisa curah hujan data banjir periode seratus tahunan. Kemudian penyesuaian dan ijin lainnya, tentu setelah ini kami dapatkan ijin reklamasi,” jelas Martinus.

Usai mendengarkan tanggapan dari PT MUP, Tuuk menegaskan bahwa hasil dari rapat dengar pendapat hari ini akan di laporkan kepada pimpinan untuk diketahui. ” Jadi, saya akan melaporkan hasil dengar pendapat hari ini kepada pimpinan DPRD Sulut,” tegasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Pansus Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano Careigh N Runtu usai rapat menjelaskan, untuk pembahasan diskors sambil menunggu kehadiran dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Untuk pembahasan hari Senin pekan depan nanti dilanjutkan dengan kehadiran kepala SKPD terkait, baik itu Dinas Pekerjaan Umum, Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, termasuk asisten dua,” kata CNR kepada sejumlah media, Senin (8/7/2024) sore tadi.

“Bahkan silahkan kalau mau menghadirkan tim ahli dari jajaran Pemkab Minahasa, supaya kita sama-sama berdiskusi dalam rangka kita menyempurnakan Ranperda Danau Tondano ini untuk kemaslahatan banyak orang,” sambungnya.

Dia menegaskan, bahwa tugas Pansus DPRD Sulut adalah melestarikan dan melindungi.

“Contohnya, seperti tata letak pembangunan restoran yang sekarang ini mungkin membelakangi danau, kita akan taru di situ kita rubah ke pasalnya di situ agar supaya bisa menghadap danau. Supaya tidak terkesan nanti Danau Tondano ini menjadi tempat pembuangan limbah,” tegas Ketua Bapemperda.

Selain itu, CNR, menjelaskan termasuk tempat-tempat penangkapan ikan atau keramba nantinya akan diatur juga.

“Diatur ada spot-spot tertentu yang akan kita peruntukan untuk nelayan supaya tidak kehilangan mata pencaharian. Yang pasti kita duduk dan diskusi bersama, tidak ada kepentingan lain-lain tetapi untuk kepentingan masyarakat Minahasa secara berkelanjutan dan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Sisco)

Sulut,GN- Memasuki tahapan kedua Panitia khusus (Pansus) Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano membahas pasal demi pasal.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus Careigh N Runtu (CNR) usai melaksanakan rapat bersama instansi terkait, Senin (8/7/2024) di kantor DPRD Sulut lantai III.

“Pembahasan masuk tahapan kedua pasal demi pasal. Dan tadi sudah ada beberapa pasal yang direvisi, termasuk disesuaikan dengan judul pelestarian dan perlindungan Danau Tondano,” kata CNR.

Lanjut kata CNR, untuk sifatnya pengembangan tidak dapat masuk dalam draf Ranperda.

“Jadi yang sifatnya pengembangan itu kita ganti pelestarian dan perlindungan Danau Tondano, karena sifatnya pengembangan itu tidak bisa masuk dalam draf Ranperda,” ujarnya. (sisco)

Sulut,GN- Perangkat Desa dan BPD Gangga 1 menyambangi kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Senin, (8/7/2024). Hukum tua bersama perangkat desa dan BPD Gangga 1 diterima oleh anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan dan Meike Lavarence dan melakukan pertemuan di ruang rapat komisi 1 DPRD Sulut.

Dalam pertemuan tersebut, MJP sapaan akrab Melky J Pangemanan memberikan kesempatan kepada hukum tua bersama perangkat desa Gangga 1 menyampaikan maksud dan kedatangan mereka di gedung rakyat.

” Silahkan bapak ibu menyampaikan aspirasi kepada kami, maksud kedatangan di kantor DPRD Sulut,” ucap MJP.

Hukum tua Desa Gangga 1 memberikan apresiasi dan terimakasih atas kesempatan yang sudah diberikan. ” Terimakasih atas kesempatan ini, nanti sekretaris desa akan menyampaikan tujuan datang di tempat ini,” ujarnya.

Selanjutnya, sekretaris desa Jenly Kadimateng mengatakan selama 11 hari listrik PLN di desa Gangga 1 mengalami pemadaman. Setelah di cek dan di telusuri kata Kenly, ternyata alat di PLN mengalami kerusakan, sehingga terjadi pemadaman listrik. ” Mesin PLN yang di pakai di Gangga 1 ternyata mesin bekas dari pulau Lembe kemudian di bawa ke Gangga 1,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua BPD desa Gangga 1 Ramly Aroh, senada dengan apa yang dikatakan sekretaris desa. Ramly menuturkan mesin PLN sebelumnya didatangkan dari pulau Tagulandang kemudian ke Lembe selanjutnya di bawa ke pulau Gangga tepatnya di Gangga 1. ” Memang itu mesin bekas dan saya sendiri yang menjemput dan mengantar ke Gangga 1,” ungkapnya.

” Kami juga masyarakat nelayan, sehingga saat kami melaut tentu kami butuh es untuk pengawet ikan, dan juga ada beberapa provider di sana, sehingga mengalami kesulitan dalam hal komunikasi,” tambahnya.

Kaur TU Ebenhaeser Kadimateng juga angkat bicara terkait pemadaman listrik di Gangga 1. Dia berharap DPRD Sulut dapat mencari solusi sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan. ” Kami masyarakat tentu sangat berharap, sehingga ada solusinya,” terangnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat desa Gangga 1, legislator dapil Minut – Bitung Melky J Pangemanan berjanji akan menindaklanjuti dengan cepat persoalan ini.

“Kami akan menindaklanjuti dengan cepat. Dan akan mempercepat persoalan ini. Terkait Keluhan soal pelayanan publik harus di tindaklanjuti dengan cepat,” tegas MJP.

Lanjut MJP, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. ” Sekali lagi kami akan tindaklanjuti dengan cepat persoalan ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Berdasarkan sumber informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin, 8 Juli 2024 sebagai berikut.

Agenda pertama diawali dengan ibadah rutin pimpinan dan anggota DPRD Sulut serta Sekretariat DPRD dan Forward Sulut pukul 09.00 Wita dilaksanakan diruang rapat paripurna.

Selanjutnya Pukul 10.00 Wita bertempat diruang rapat komisi IV, Rapat Dengar Pendapat Biro Kesra Setda Provinsi Sulut terkait evaluasi kinerja program kegiatan tahun anggaran 2024 bersama komisi IV DPRD.

Kemudian pukul 11.00 Wita dilaksanakan Rapat Internal Komisi I bertempat di ruang rapat komisi I.

Pada pukul 11.00 Wita Rapat Lanjutan Pembahasan RANPERDA Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, dilaksanakan Diruang serba guna lantai tiga.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Minahasa Utara Terkait Proses Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pukul 11.30 Wita dilaksanakan di ruangan komisi III.

Dan Pukul 14.00 Wita Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR dalam Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan, dilaksanakan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Di Hari kedua Rapat Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Tahap Pertama dan Laporan Penggunaan Aplikasi e-Coklit Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,

Anggota KPU Sulut yang sekaligus Ketua Divisi Perencanaan,Data dan Informasi Lanny Ointu dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini progres pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Pantarlih di 15 Kab/kota se-Sulawesi Utara telah mencapai 66,6 persen pertanggal 3 juli 2024 sedangkan untuk E-Coklit sendiri sejauh ini baru sekitar 40 persen, semoga pada hari hari minggu nanti akan mencapai 100 persen, selain itu  Lanny Ointu melakukan evaluasi coklit untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit dilapangan.

Sementara itu Ketua bawaslu sulut Ardiles Mewoh yang hadir  menyampaikan materinya terkait materi Pengawasan Coklit juga sekaligus memantau langsung proses Evaluasi e-coklit ini. Beliau mengatakan kegiatan pelaksanaan Coklit ini merupakan kegiatan terpenting dalam proses pemutakhiran data pemilih yang sementara berjalan sudah memasuki hari ke 10 dan dari teman teman Pantarlih sudah melakukannya sesuai aturan.
“Tadi sudah di sampaikan, daftar inventaris masalah, paling tidak untuk mengingatkan teman teman Pantarlih ini bisa bekerja kembali sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Selain itu juga menghadirkan Narasumber Kepala Dukcapil KB Provinsi Sulawesi Utara Christodharma Sondakh  Materi Data kependudukan dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara M.Ilham Agung Setiawan mewakili Kakanwil, membawakan materi pemutakhiran data pemilih lokasi khusus rutan/lapas

Kegiatan kemudian ditutup oleh Plh. Ketua Awaluddin Umbola dan Ketua Divisi Data dan Informasi Lanny Ointu. (*/sisco)

Sulut,GN- KPU Sulut menggelar Rapat Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Tahap Pertama Serta Laporan Penggunaan Aplikasi E-Coklit Dalam Persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Kawanua Novotel, Manado, mulai tanggal 2 hingga 4 Juli 2024.

Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengevaluasi kelancaran dan tantangan yang dihadapi dalam tahap pertama Coklit, yang merupakan proses penting dalam memastikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilihan Serentak tanggal 27 november mendatang.

Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola dalam pembukaan kegiatan menyampaikan “saat ini sudah memasuki tahap pertama coklit dan KPU Sulut telah membentuk badan ad hoc, dengan menetapkan 885 anggota PPK, Anggota PPS 4.390 dan untuk petugas Pantarlih sendiri berjumlah 7598 orang yang tersebar di 4390 TPS, sejauh ini proses coklit dilapangan berjalan dengan lancar belum ada kendala yang menghambat, untuk itu saya berharap para peserta yang hadir bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik agar di tenggang waktu tahapan coklit sebulan ini bisa berjalan dengan baik ”, pungkasnya.

Anggota KPU RI Betty Idroos yang turut hadir memberikan arahannya terkait kegiatan pencoklitan ini. “kegiatan pencocokan dan penelitian atau biasa disebut Coklit yakni kegiatan pencocokan data pemilih dengan dokumen kependudukan pemilih yang kemudian diteliti apakah warga tersebut memenuhi syarat atau tidak. Agar mempermudah kerja Pantarlih dalam melakukan pendataan disediakanlah e-Coklit, “tak lupa saya sangat mengapresiasi atas kerja keras dari teman-teman KPU Kabupaten/Kota, PPK, TPS dan KPPS serta teman-teman petugas pantarlih sebagai ujung tombak.

Rapat Evaluasi ini turut dihadiri oleh Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, Sekretariat KPU Sulut, dan badan adhoc yang terlibat langsung dalam proses Coklit. Ada pula yang mengikuti proses ini melalui daring via aplikasi zoom meeting. (*/sisco)