Sulut,GN- Seperti biasanya bagian kehumasan setiap hari menginformasikan kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat. Untuk hari ini Senin, 5 Agustus 2024 agenda DPRD Sulut dan sekretariat adalah sebagai berikut.

1.Ibadah rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat,DPRD dan Forum Wartawan DPRD Sulut, Pukul : 09.00 Wita bertempat diruang Rapat Paripurna .

2. RDP Komisi I bersama, bapak Herling Walangating & Partner Advocates and consellor at law Kota Bitung terkait Perampasan/penyerobotan atas tanah adat/pasini milik keluarga wullur dengan menerbitkan HGU No 54 mencantumkan data fisik dan data yuridis dengan keterangan palsu serta tindakan mal adminstrasi. Kemudian RDP bersama bapak Yeri Kalangkahan terkait permasalahan tanah di Desa Paputungan Kec. Likupang Barat dan juga RDP bersama bapak Kendek Batotanete terkait permasalahan jual beli tanah di Kelurahan Tikala Baru Pukul 10.30 Wita s/d selesai,bertempat diruang Rapat Komisi I

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulut terkait pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2024,
Pukul 14.00 Wita bertempat diruang Rapat Komisi I

3. Rapat Lanjutan Pansus Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, pukul 11.00 Wita, bertempat diruang Rapat Serbaguna. (sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey, saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Sulut Pekan lalu, mengatakan bahwa Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus menambah modal saham sebesar 3 triliun agar tidak turun menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Menurut Gubernur Modal Saham BSG saat ini hanya dikisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk mencapai angka 3 Triliun tersebut, maka perlu menambah agar BSG sebagai Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara tidak turun level.

Berkaitan itu, DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah harus memikirkan hal tersebut. Sehingga DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) Kamis, (1/8/2024) mengundang Direksi BSG menjelaskan hal tersebut.

Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara. Mantan Bupati Sitaro dua periode ini menanyakan terkait penambahan saham Mega Corporate ke Bank SulutGo.

“Apakah BSG akan merger dengan Bank Mega (Mega Corporate)?. Itu yang pertama dan yang kedua apakah dengan menambah saham dari Mega Corporate itu, akan menjadi pemegang saham pengendali?,” tanya Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis di dampingi Direktur Pemasaran Pius Batara menjelaskan terkait penambahan saham Bank Mega atau Mega Corporate.

“Pertama perlu kami sampaikan BSG tidak merger. Yang kedua Mega Corporate tidak menambah saham. Ketiga yang betul adalah Mega Corporate akan menjamin kekurangan modal intim minimum sebanyak tiga triliun. Jadi hanya menjamin saja tidak merger, tidak tambah saham,” jelas Mahmud.

Lanjut kata Mahmud mengatakan posisi saham hari ini dapat kita lihat 23,5 persen. Kalau sudah diatas 25,5 persen otomatis itu sudah PSP (Pemenang Saham Pengendali) berarti ada dua PSP. Kami berusaha hanya satu PSP yaitu pemerintah Provinsi ada di tingkat 37,sekian persen.

“Sekali lagi tidak merger dan Mega Corporate tidak tambah saham mereka hanya menjamin kekurangan modal intim minimum sejumlah 1,3 triliun. Hanya menjamin sesuai dengan regulator,” kata Mahmud.

Selain itu, Mahmud mengatakan Mega Corporate tidak membawa uang tunai ke Bank SulutGo tetapi mereka hanya menjamin saja.

“Mereka tidak membawa uang tunai ke BSG tetapi hanya menjamin kelebihan modalnya. khusus Bank Mega akan menjamin kekurangan tersebut,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey, saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Sulut Pekan lalu, mengatakan bahwa Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus menambah modal saham sebesar 3 triliun agar tidak turun menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Gubernur Modal Saham BSG saat ini hanya dikisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk mencapai angka 3 Triliun tersebut, maka perlu menambah agar BSG sebagai Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara tidak turun level.

Berkaitan itu, DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah harus memikirkan hal tersebut. Sehingga DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) Kamis, (1/8/2024) mengundang Direksi BSG menjelaskan hal tersebut.

Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara. Mantan Bupati Sitaro dua periode ini menanyakan terkait penambahan saham Mega Corporate ke Bank SulutGo.

“Apakah BSG akan merger dengan Bank Mega (Mega Corporate)?. Itu yang pertama dan yang kedua apakah dengan menambah saham dari Mega Corporate itu, akan menjadi pemegang saham pengendali?,” tanya Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis di dampingi Direktur Pemasaran Pius Batara menjelaskan terkait penambahan saham Bank Mega atau Mega Corporate.

“Pertama perlu kami sampaikan BSG tidak merger. Yang kedua Mega Corporate tidak menambah saham. Ketiga yang betul adalah Mega Corporate akan menjamin kekurangan modal intim minimum sebanyak tiga triliun. Jadi hanya menjamin saja tidak merger, tidak tambah saham,” jelas Mahmud.

Lanjut kata Mahmud, posisi saham hari ini dapat kita lihat 23,5 persen. Kalau sudah diatas 25,5 persen otomatis itu sudah PSP (Pemenang Saham Pengendali) berarti ada dua PSP. Kami berusaha hanya satu PSP yaitu pemerintah Provinsi ada di tingkat 37,sekian persen.

“Sekali lagi tidak merger dan Mega Corporate tidak tambah saham mereka hanya menjamin kekurangan modal intim minimum sejumlah 1,3 triliun. Hanya menjamin sesuai dengan regulator,” kata Mahmud.

Selain itu, Mahmud mengatakan Mega Corporate tidak membawa uang tunai ke Bank SulutGo tetapi mereka hanya menjamin saja.

“Mereka tidak membawa uang tunai ke BSG tetapi hanya menjamin kelebihan modalnya. khusus Bank Mega akan menjamin kekurangan tersebut,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Secara marathon tim Banggar DPRD Sulut bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pembahasan, akhirnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 di sepakati bersama.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay,SH, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.
Saat menutup rapat, Kamis (1/8/2024) Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2001 tentang tata tertib pasal 18 ayat 6 mengamanatkan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas platform sementara mendapat persetujuan bersama, ditanda tangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

“Maka perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 dan untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata dr Andi sapaan akrab ketua DPRD Sulut.

Lanjut, Ketua DPRD Sulut menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota Banggar serta tim TAPD yang sudah hadir dalam rapat pembahasan.

“Hadirin yang terhormat, dengan demikian rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara APBD tahun 2025 telah selesai. Saya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dewan, anggota Banggar DPRD provinsi Sulawesi Utara, tim TAPD sekretaris Provinsi, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3 bersama jajaran SKPD yang hadir,” Ujar dr Andi.

“Maka agenda pembahasan hari ini telah selesai dan saya akan nyatakan ditutup,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD kesal terhadap salah satu oknum direksi Bank SulutGo. Pasalnya oknum direksi Bank SulutGo saat Ketua DPRD Sulut melakukan komunikasi dan tidak di jawab.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut saat mengudang pimpinan direksi BSG yang hanya di hadiri Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara, Kamis (01/8/2024).

” Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Sementara anggota Banggar lainnya yang ikut mendengarkan kekecewaan ketua DPRD Sulut atas perlakuan salah satu direksi Bank SulutGo menyampaikan sikap tegas untuk memanggil khusus oknum Direktur Umum tersebut.

“Ini pelecehan pak, sebagai usul kita memanggil secara khusus direktur umum Bank SulutGo, kita undang khusus tolong dicatat. Kalau tidak di undang, saya akan interupsi terus,” tegas Amir Liputo dengan nada geram.

Diketahui sebelumnya, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis, Sudah menginformasikan bahwa Direktur Umum tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas. Turuis juga meminta maaf kepada segenap pimpinan DPRD Sulut atas ketidaknyamanan dalam pelayanan. ” Pak Direktur umum sedang tugas, untuk itu atas nama Direksi dan segenap Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidak berkenan,sekali lagi memohon maaf,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Melihat pemberitaan Media sosial terkait menyudutkan Ketua DPD Gerindra Sulut yang baru, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dari Oknum mantan Pengurus partai Gerindra Sulut.

Terkait hal itu, Herol V Kaawoan (HVK) pun angkat bicara. Sebagai kader partai kata HVK, dirinya harus patuh dan loyal terhadap pimpinan. Dia juga menyesalkan hal itu terjadi di internal partai.

“Tentunya saya selaku Kader Gerindra Sejati yang sudah lama membesarkan partai Gerindra di sulut sangat menyesalkan hal itu,” ungkap HVK.

HVK menegaskan Ketua YSK datang ke Sulut bukan cita-citanya tapi ini perintah langsung Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra, yang juga Selaku Presiden terpilih RI 2024 – 2029. HVK di perintahkan untuk Mendisiplinkan Kader. Selain itu juga membangun Provinsi Sulawesi Utara.

Lanjut kata HVK, di tengah – tengah issue menyudutkan YSK beberapa hari yang lalu, di jawabnya dengan melakukan kunjungan marathon hampir 10 DPC partai Gerindra Sulut.

” untuk memperkuat kader, mendisiplinkan kader dan mendorong pengurus DPC Melengkapi struktur kepengurusan sampai ke anak ranting yang belum terbentuk dan untuk menatap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati yang sudah di depan mata,” katanya.

“Juga dalam kunjungan beliau berpesan Berdamailah dengan Semua orang dan jangan menyebar Hoax berita bohong dan mengutip kalimat pak Prabowo, Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” tegasnya.

Oleh sebab itu Wakil ketua DPD Gerindra Sulut yang juga selaku anggota DPRD Provinsi Sulut mengajak kader, simpatisan, pendukung, pengagum untuk bersama Bergandengan tangan, tegak lurus mengamankan, memenangkan YSK sebagai calon Gubernur Sulut 2024 – 2029.

Dan jika ada kader partai Gerindra, organisasi sayap yang Tidak mendukung tentunya akan Evaluasi. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di dampingi Wakil ketua DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Billy Lombok, Viktor Mailangkay, memimpin Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD Sulut T.A 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Selasa (30/7/2024) di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Rapat pembahasan begitu alot dengan berbagai intrupsi anggota DPRD Sulut kepada eksekutif yang di pimpin oleh Sekprov Steve Kepel di ikuti OPD terkait

Di ketahui bahwa yang disebut KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di mana agenda tersebut menindaklanjuti penghantar Gubernur dalam pembahasan BANGGAR mengenai rancangan KUA-PPAS lewat paripurna DPRD Sulut 22/7 lalu

Selain itu Sekprov Steve Kepel, menyampaikan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD,Pemerintah Daerah tentunya harus tetap mempertimbangkan dokumen-dokumen pemerintah.

Dalam hal ini rencana strategis daerah, hasil evaluasi kerja pemerintah , pokok pikiran DPRD dan Arahan dari Pemerintah Pusat.

Demikian pula halnya terkait hutang pemerintah provinsi Sulawesi Utara sampai 2029 dengan setoran menurun tiap tahun, 200M sekian untuk pembayaran setahun.

“Dengan demikian pembahasan Kebijakan umum anggaran selesai di bahas hari ini 30 Juli 2024 kita setujui dan untuk pembahasan Platform Anggaran sementara (PPAS) di lanjutkan hari Rabu besok 31 Juli 2024,” tutup Silangen sambil mengetuk palu sidang. (sisco)

Sulut,GN- Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat DPRD Sulut, Senin (29/07/2024). Rapat tersebut untuk melakukan koordinasi terkait tugas dan kerja DPRD Sulut.

Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh bersama personil serta turut hadir Sekwan Niklas Silangen didampingi jajaran Kabag dan Kasubag.

Usai rapat Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen menjelaskan, inti RDP yang dilaksanakan tadi terkait kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang sudah dan akan dilaksanakan.

Selain itu, Kata Niklas, sebagai Mitra Komisi I pihaknya juga membahas bersama mengenai sisa anggaran Setwan Sulut, bahkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan nanti.

“Semuanya tentu untuk menunjang kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, ” katanya.

Untuk agenda besok di DPRD Sulut, Niklas menguraikan, besok ada pembahasan APBD induk 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Sulut. Dan untuk Komisi I, ada RDP bersama BKAD dan Biro Organisasi Pemprov Sulut.

“Kegiatan banggar akan dimulai pukul 10.00 wita, ” tandasnya.(sisco)

Sulut,GN- Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey beberapa bulan lalu telah mengumumkan Maurits Mantiri sebagai calon Walikota Bitung periode 2024-2029. Maurits Mantiri yang saat ini menjabat Walikota Bitung akan kembali bertarung pada pilwako 27 November 2024 mendatang.

Namun Olly Dondokambey yang juga Gubernur Sulut, belum menentukan siapa yang akan mendampingi calon Walikota Bitung Maurits Mantiri.

Santer terdengar calon kuat yang akan mendampingi Walikota Bitung Maurits Mantiri pada pilwako November mendatang adalah legislator Sulut Fabian Kaloh.

Dari jejak karir dan pengalaman, Fabian Kaloh tidak di ragukan lagi sebab dirinya pernah berkiprah sebagai birokrat handal di Kota Bitung. Dan pernah menjabat sebagai jabatan strategis Sekretaris Kota Bitung dan juga jabatan lainnya di lingkup pemerintah Kota Bitung.

Fabian Kaloh juga merupakan warga asli kota Bitung sehingga kedekatan dengan warga masyarakat kota Bitung makin di kenal apalagi pernah menjabat birokrat di lingkup pemerintah kota Bitung.

Sementara di internal partai, Fabian Kaloh tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Dia saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Bitung – Minahasa Utara. Dan juga menjabat sebagai ketua komisi I DPRD Sulut membidangi Hukum, HAM dan Pemerintahan.

Terkait dengan calon kuat mendampingi walikota Bitung Maurits Mantiri pada pilwako November mendatang, awak media Gemparnews.com menemui legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh di ruangan kerjanya.

Ketika di wawancarai, Fabian Kaloh menegaskan jika di tugaskan oleh partai, dirinya siap maju sebagai calon wakil walikota Bitung mendampingi Walikota Maurits Mantiri di pilwako mendatang.

” Jika ditugaskan oleh partai tentu saya siap maju sebagai calon wakil walikota Bitung,” tegasnya.

Sebagai kader partai kata Kaloh, dirinya tetap patuh pada pimpinan apabila ditugaskan. ” Sebagai kader partai, bila diberikan penugasan untuk maju calon wakil walikota Bitung, sekali lagi saya siap maju mendampingi walikota Bitung,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Berikut ini informasi agenda kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat hari ini Senin, (29/7/2024).

Ada enam (6) agenda kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD Sulut, sebagai berikut:

1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Forum Wartawan DPRD Sulut. Pukul  09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Paripurna

2. Rapat Internal Komisi IV, pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi IV

3. Rapat Internal Komisi I, pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi I

4.Rapat akhir Pembahasan Pansus DPRD Pembahas Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pukul 11.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Komisi II

5. RDP Komisi I Dalam Rangka Membicarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 Serta Persiapan Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon KPID Sulut, Pukul 11.30 Wita bersama Timsel KPID dan Pukul 13.00 wita bersama Sekretariat DPRD kemudian Pukul 15.00 Wita bersama BKD Provinsi Sulut kegiatan bertempat di Ruang Rapat Komisi I

6. Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, pukul 13.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Serbaguna. (sisco)