Gelar Rapat Pleno, DPRD Tetapkan Tujuh Nama Anggota KPID Sulut Periode 2025-2027

Sulut,GN- Setelah melakukan tahapan demi tahapan untuk mengisi anggota KPID dan akhirnya Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen bersama Komisi I menggelar rapat pleno Calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/08/2024) sore di kantor DPRD Sulut.

Dalam rapat pleno tersebut, ditetapkan tujuh (7) Anggota KPID Sulut terpilih dari 17 Calon yang sudah ada.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Fabian Kaloh mengatakan bahwa DPRD Sulut telah selesai mengadakan rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Fransiskus Andi Silangen dan dihadiri oleh Para Personil Komisi I.

“Kami pun sepakat ada tujuh nama yang lolos dari semua tahapan, baik uji administrasi, Kompetensi, Publik dan uji kepatutan dan kelayakan,” ujar Fabian Kaloh didampingi Henry Walukow dan Hilman Idrus.

Dari ke tujuh nama tersebut kata Kaloh, secara bulat disetujui oleh pimpinan DPRD dan komisi I.

“Karena walaupun lembaga ini adalah lembaga politik tapi kami mengkualitatifkan nilai-nilai kualitatif yang ada,” Ucapnya.

“Kami siap mempertanggungjawabkan hasil atau nilai-nilai yang sudah diberikan,” Tambahnya.

Selanjutnya, Gubernur Sulut akan mengeluarkan surat keputusan dan melantik 7 Komisioner KPID yang terpilih.

“Karena itu, hari ini juga kami secepatnya akan menyurat ke Gubernur agar menerbitkan keputusan serta berkenan melantik 7 komisioner KPID yang terpilih,” kata Kaloh.

Dia menekankan dengan yakin bahwa ini adalah keputusan final. Karena sesuai PerKPI nomor 1 katakan bahwa Gubernur hanya secara administratif.

“Menurut aturan, pak Gubernur tidak boleh kemudian menolak hasil ini. Dan saya yakin Gubernur tidak akan mengintervensi keputusan ini karena hasil ini adalah keputusan bebas dari Komisi I dan pak ketua DPRD Sulut,” tandasnya.

Berikut ini anggota KPID Sulut terpilih Periode 2025-2027:

1. Youke F.X. Senduk: Nilai 385,0
2. Stevani Y. Runtukahu: Nilai 379,0
3. Heriyanto: Nilai 377,0
4. Trully G. Kerap: Nilai 376,0
5. Reidy Sumual: Nilai 375,0
6. Rivan Kalalo: Nilai 370,0
7. Pengasihan Amisan: Nilai 367,0

Persiapan untuk PAW
8. Adianto Sangki: Nilai 366,0
9. Junaidy Maramis: Nilai 365,0
10. Ivana Kaligis: Nilai 364,0
(sisco)




DPRD Bersama Pemrov Sulut Tetapkan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut Menjadi Perda

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (20/8/2024) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD si dampingi Wakil ketua Billy Lombok dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada ketua Pansus Jems Julius Tuuk untuk menyampaikan laporan terkait Ranperda yang sudah di bahas di DPRD Sulut.

Setelah mendengarkan laporan dari ketua pansus, akhirnya kelima fraksi di DPRD Sulut yakni fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nyiur Melambai menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

” Setelah kita mengikuti dengan seksama laporan panitia khusus DPRD yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi fraksi dan hasil pembicaraan panitia khusus DPRD dengan perangkat daerah provinsi Sulawesi Utara, maka kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa kelima fraksi telah memberikan pendapatnya menerima ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut untuk di tetapkan menjadi Peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara,” kata Silangen.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili oleh Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas kerjasama dan sinergitas dan komitmen yang kuat dalam penyusunan ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

“Sebagai upaya kita bersama dalam mewujud nyatakan untuk membangun daerah yang kita cintai. Kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang diakui dihormati dan merupakan identitas daerah yang harus di lestarikan Serta dijunjung tinggi,” ujar Wakil Gubernur.

“Karena itu sangat diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah,” tambahnya.

Lanjut kata Wakil Gubernur menjelaskan kemajuan kebudayaan daerah haruslah berdasarkan pada Pancasila, undang – undang dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cita, rasa dan karsa oleh karena itu ranperda ini menjadi penting dalam upaya kita melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen dan stakeholder untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah yang kita cintai ini. Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan ranperda ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanat dan tanggungjawab yang mulia ini,” tutup Wakil Gubernur. (sisco)




DPRD Sulut Bahas Ranperda Tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sulut,GN- DPRD Sulut bersama Instansi terkait menggelar rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Rapat tersebut dipimpin oleh anggota DPRD Sulut Amir Liputo selaku ketua pansus Ranperda Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dilaksanakan di ruang rapat serbaguna, Senin (19/8/2024).

Turut hadir anggota DPRD Lainnya antara lain Berty Kapojos,Fary Liwe dan Hilman Indrus semuanya dari Fraksi PDI P. Sementara dari Pemerintah hadir juga Kakanwil Agama Provinsi Sulut, Karo Hukum Pemprov Sulut, Badan Keuangan Pemprov Sulut, Inspektorat Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Amir Liputo mengatakan bahwa Ranperda ini merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Sulut, dan harus selesai di akhir Agustus ini. ” Jadi Ranperda ini akan di paripurnakan pada 30 Agustus. Menjadi Paripurna terakhir bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa tugas di DPRD Sulut,” kata Liputo. (sisco)

 




KPU Sulut Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan dan Pemilih Pemula

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan dan Pemilih Pemula Perempuan di Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Hotel Luwansa, Jumat (16/8/2024).

Puluhan peserta yang berasal dari kelompok perempuan dan para pemilih pemula perempuan hadir pada kegiatan ini. Anggota KPU Sulut Lanny Ointu hadir secara resmi kegiatan. Dalam penyampaiannya Ointu menekankan peran perempuan dalam dunia politik dan keputusan publik.

“Melalui kegiatan ini saya ingin perempuan percaya bahwa kita memiliki potensi yang besar untuk memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan di daerah. Dengan memberikan sosialisasi yang tepat, saya berharap perempuan dapat lebih aktif dalam proses pemilihan umum mendatang”, ungkapnya.

KPU Sulut juga menghadirkan beberapa narasumber yakni Akademisi Unsrat Ferry Liando, Swara Perempuan Mun Djenan, Anggota Bawaslu Sulut Zulkifly Densi.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Awaluddin Umbola dalam kesempatannya sekaligus menutup giat mengajak kaum perempuan dalan peserta dibawa naungan Swara Parangpuan untuk menjadi agen agen mitra Kerja KPU Provinsi dalam mensosialisasikan Tahapan Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sampai pada hari H pemungutan Suara 27 November 2024. (sisco)




Upacara HUT RI Ke -79, Busana Adat Nusantara Nampak di RSUP Kandou Manado

Sulut,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 79, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado menggelar upacara bendera bertempat di halaman gedung CVBC, Sabtu (17/8/2024).

Bertindak sebagai Pembina Upacara Direktur Utama RSUP Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes dan pemimpin upacara Manager Hukum dan Humas Ruslianto Urendeng,SH dengan dihadiri peserta upacara seluruh pejabat dan staf di RSUP Kandou Manado.

Terpantau media Gemparnews.com nuansa budaya Nusantara nampak di RSUP Kandou Manado. Para di reaksi antara lain Direktur Utama, Direktur Medik Penunjang dan keperawatan, Direktur Operasional, Direktur SDM serta Direktur Keuangan nampak mengenakan busana adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Begitu juga pemimpin upacara mengenakan pakaian adat kabasaran Minahasa dan sebagian peserta upacara mengenakan pakaian daerah.

Pada kesempatan itu, Dirut menyerahkan piagam penghargaan bagi pegawai yang telah mengabdi sebagai ASN di RSUP Kandou Manado.

Usai upacara Dirut Ivonne menyebutkan bahwa tema Nusantara Baru Indonesia Maju menjadi momen aspirasi, inspirasi untuk terus membawa perubahan di RSUP Kandou Manado.

“Kali ini dalam rangka memperingati HUT RI ke -79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, tentu ini akan membawa aspirasi, inspirasi di RSUP Kandou untuk mewujudkan hal yang baru, memberikan pembaharuan untuk bersaing dengan kompetitif sehingga hasilnya di RSUP Kandou Manado benar – benar bisa maju sesuai dengan tema Indonesia maju,” kata Dirut. (sisco)

 




Ketua DPRD Sulut Pimpin Sidang Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andy Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua dan dihadiri anggota DPRD menggelar sidang paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Ir. Joko Widodo,Jumat (16/8/2024).

Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw turut hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Berikut kutipan Pidato Presiden di lansir dari Sekretariat Kepresidenan RI :

Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim  di tahun 2024,” jelasnya. Presiden Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya atas kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris.

Pembangunan ini meliputi jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut telah berhasil menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

Di sektor SDM, Presiden Jokowi menyoroti upaya reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan. Program Indonesia Pintar disebutnya telah memberikan akses pendidikan kepada 20 juta siswa per tahun. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi juga memberikan akses pendidikan bagi 1,5 juta mahasiswa.

Sementara itu, perbaikan di sektor kesehatan ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan prevalensi stunting. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Dengan pencapaian yang telah diraih, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (sisco)

 




Perdana.. RSUP Kandou Manado Berhasil Lakukan Operasi Implantasi Koklea

Manado,GN- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado berhasil melakukan operasi implantasi koklea (cochlear implant), Kamis (15/8/2024).

Pelaksanaan operasi ini merupakan perdana di lakukan di RSUP Kandou Manado, dengan seorang pasien usia 6 tahun. Tindakan operasi implantasi koklea berlangsung selama 3 jam.

Direktur Utama RSUP Kandou, Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty MKes mengapresiasi atas keberhasilan operasi ini.

Menurut Dirut, keberhasilan pelaksanaan operasi implantasi koklea menjadi salah satu langkah RSUP Kandou untuk memfasilitasi kebutuhan para penderita gangguan pendengaran agar mendapat tindakan pengobatan yang tepat dan aman, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

“Melalui tim medis, para penderita gangguan pendengaran tidak perlu khawatir lagi dengan proses komunikasi yang akan dilakukan,” ujar Dirut saat konferensi pers.

“Karena RSUP Kandou sekarang sudah dapat melakukan operasi implan koklea dengan aman. Kami berharap layanan ini dapat membantu kualitas hidup penderita gangguan pendengaran sejak lahir menjadi lebih baik,” tandasnya.(sisco)

 




Dana Purna Bakti Anggota DPRD Tidak di Anggarkan, Amir Liputo Bilang Begini

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo, terkejut ketika mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak teranggarkan di sekretariat.

Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2024 ( foto : Gemparnews.com)

“Saya mendengar penyampaian bahwa anggaran purna bakti tidak teranggarkan di sekretariat dan Teman – teman yang akan berakhir, dana purna bakti tidak teranggarkan, ini sungguh luar biasa,” kata Liputo saat pembahasan KUA PASS APBD Perubahan 2024 bersama Tim TAPD di ruang paripurna, Jumat (9/8/2024).

Legislator DPRD Sulut dapil Kota Manado ini mendorong pemerintah provinsi untuk dapat memikirkan hal tersebut. Liputo menegaskan bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan berakhir di atur oleh undang – undang.

“Jadi kami mohon dapat di pikirkan, karena ini amanat undang – undang tentang susduk bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatan, di berikan jasa pengabdian sesuai ketentuan,” tegas Liputo.

Selain itu, Liputo juga mengkritisi dana reses anggota DPRD Sulut tahun 2024 hanya satu kali. Pada hal menurut ketentuan lanjut Liputo, dana reses itu ada tiga kali dalam setahun.

“Anggota DPRD melakukan jemput aspirasi masyarakat satu tahun tiga kali sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ketika dilantik, namun tidak teranggarkan,” ungkapnya.

“Reses itu amanat undang – undang dan di APBD 2024 hanya satu kali dianggarkan. Padahal dalam ketentuan itu tiga kali. Nah, ini yang perlu kita diskusi bersama,” ucap Liputo. (sisco)




Minta Perhatian Pemprov, Cindy Wurangian Kritisi Fasilitas Wify di DPRD Sulut

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Cindy Wurangian mengkritik fasilitas wify yang ada di kantor DPRD. Pasalnya selang beberapa tahun ini wify di kantor DPRD Sulut tidak diperbaiki oleh Dinas Kominfo Sulut.

Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2024 ( foto : Gemparnews.com)

Menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini, informasi yang dia dapat saat menanyakan kepada beberapa staf dan menyampaikan bahwa wify tidak jadi.

“Jadi setiap kali rapat, diruangan rapat manapun di lingkup DPRD ini, selalu signal handphone itu susah. Bukannya torang nda ada kuota, kami banyak kuota cuma signalnya tidak bagus. Jadi mau tidak mau kami harus berharap wify. Nah wify di kantor DPRD ini sudah sekian tahun tidak jadi. Setiap kali kami bertanya kepada staf menangani wify bukan cuman satu orang saja kami bertanya tetapi beberapa orang, namun jawabannya selalu wify tidak jadi,” kata Wurangian saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2024 di ruangan rapat Paripurna Jumat, (09/8/2024).

Bahkan herannya sambung Wurangian, ketika kami bertanya lagi kepada staf, mereka menjawab bahwa penanganan wify di DPRD Sulut sudah ditangani oleh Dinas Kominfo Sulut. “Bukan torang yang bekeng tetapi so dari Kominfo Sulut,” jelasnya.

Wurangian berharap kepada ketua TAPD Pemprov Sulut Steve Kepel dapat memperhatikan hal tersebut.

“Jadi mohon pak sekprov, di perhatikan wify di kantor DPRD Sulut. Kalo pun jadi wify hanya lima menit kemudian putus lagi. Setiap kali kami rapat Kadang kami membaca berita dari teman media sangat sulit karena tidak ada signal . Wify ini mati hidup kemudian mati hidup lagi lebih banyak mati dan sudah bertahun – tahun. Sekali lagi kiranya ini menjadi perhatian,” harap Wurangian. (sisco)




Yayasan Pondok Daun Prayers Suport Doa Puasa di Sulut

Minut,GN- Ratusan hamba – hamba Tuhan dari denominasi gereja di Indonesia menggelar doa puasa di Sulawesi Utara (Sulut). Acara doa puasa ini sukses dilaksanakan dan disponsori oleh Yayasan Pondok Daun prayers. Sementara peserta yang hadir mereka adalah para hamba Tuhan se- Indonesia.

Ketua Yayasan Pondok Daun Prayers (foto : ist)

Ketua yayasan pondok daun Prayers ibu Theressa Bokang mengatakan acara doa puasa ini merupakan yang ke-29 tahun. ” Setiap tahun biasanya dua kali kami mengadakan doa puasa. Dan tempatnya juga berpindah,tidak hanya di satu daerah saja,” kata Ibu Theressa.

Acara doa puasa ini kata Ibu Theressa dilaksanakan selama tiga hari (6-9 Agustus 2024) di hotel Sutan raja Minahasa Utara.

” Doa puasa selama tiga hari dan tentu kami mendoakan bangsa dan negara, pemerintah Indonesia serta mendoakan Sulawesi Utara senantiasa aman dan damai,” ujarnya.

Selain itu, kata Ibu Theressa peserta hamba Tuhan yang dari luar daerah dapat menikmati keindahan bumi nyiur melambai yang terkenal dengan pariwisata dan kuliner. ” Setelah acara selesai mereka dapat menikmati keindahan alam,pantai dan juga kuliner makanan khas Sulawesi Utara,” ucap Ibu Theressa.

Sementara itu Ketua Panitia, Pdt Dany Karamoy menjelaskan doa puasa ini fokus mendoakan provinsi Sulawesi Utara.

Ketua Panitia Pdt Danny Karamoy (foto : Gemparnews)

” Tahun kemarin doa puasa di Bali kemudian Solo dan sekarang ini kita doakan Sulawesi Utara. Jadi lokus kita dimana kita berada disitu kita mendoakan wilayah otomatis mendoakan gubernur, walikota dan Bupati di Sulawesi Utara dan Bangsa Indonesia juga pastinya,” jelas Kakak kandung Angel Karamoy itu.

“Peserta yang hadir ini secara nasional ada dari Jawa Barat,Jawa Timur, Bali, Batam, Kalimantan, Sumatera dan Papua serta dari Sulawesi Utara kabupaten Talaud,Sangihe dan Sitaro dan lain sebagainya,” tambah Ketua Panitia.

Untuk rencana doa puasa selanjutnya, Pdt Dany Karamoy menegaskan bahwa semua menunggu arahan dari Ketua Umum dan Juga sesuai dengan kehendak Tuhan.

“Kita berencana sesuai dengan arahan ketua umum akan digelar di Kuala Lumpur, namun semua rencana berjalan dengan kehendak Tuhan,” tutup Pdt Pembantu GPdI Imanuel Kakaskasen Tomohon ini. (sisco)