Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut I Ketut Sukardi mengatakan dirinya tetap komitmen dengan nasib warga khususnya petani totabuan.

” Bolaang mongondouw raya, sebagai lumbung beras di Sulut, tentunya saya akan memperjuangkan nasib kaum petani, apalagi wilayah totabuan sebagian besar mengantungkan hidup di pertanian.” kata I Ketut diruang Rapat Paripurna (11/9/2024) sore.

Tak hanya itu lanjut Sukardi, bidang infrastruktur juga akan menjadi perhatian. Namun terkait infrastruktur yang rusak hal itu sudah ditangani dengan baik pemerintah daerah.

” Bukan jembatan tapi pinggir jembatan yang putus itu sudah ditangani pihak PU Provinsi bekerja sama dengan PU kabupaten, itu nda sampe satu hari sudah selesai.”  ujar politisi partai Golkar dapil Bolmong itu.

Diapun mengungkapkan Partai Golkar masih akan perjuangkan terkait Alat Kelengkapan Dewan(AKD).

” Kalau untuk Fraksi sudah, tinggal AKD yang blum, kalau terkait komisi itu nanti menjadi kewenangan fraksi,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut yang di wakili oleh Kepala sub bagian Risala Dormina Takaendengan menyerahkan cendera mata kepada mantan anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh.

Pemberian cendera mata ini berupa catatan penting yang dilakukan oleh ketua komisi I selama menjadi anggota DPRD Sulut periode 2019-2024.

Misalnya hasil kinerja selama lima tahun yang ditunjukan oleh legislator daerah pemilihan Bitung – Minahasa Utara itu.

DPRD Sulut memberikan apresiasi atas kinerja dari mantan anggota DPRD Fabian Kaloh yang dianggap telah berhasil memimpin komisi I DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Utara dr Michaela E Paruntu (MEP) menjadi pembina dalam acara persemayaman mantan anggota DPRD Sulut alm Fanny Kaparang di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (11/9/2024) sekira pukul 16.00 Wita.

MEP dalam sambutan mengatakan bahwa mengenal baik sosok alm Fanny Kaparang yang pernah menjadi anggota DPRD Sulut periode 2009-2014 saat menggantikan alm Joppy Paruntu dari daerah pemilihan Minahasa Tenggara – Minahasa Selatan.

Lanjut kata politisi partai Golkar ini mengatakan sangat merasa kehilangan sebagai salah satu politisi apalagi mantan Sekwan.

“Perjuangan sangat besar bagi masyarakat apalagi bagi partai Golkar. Apa yang Tuhan ijinkan terjadi baik adanya. Tuhan Yesus akan mendampingi di balik dukanya,” ucap MEP.

“Dibalik duka Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan ini,” sambungnya.

“Sambil memanjatkan doa, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Sebab rancangan Tuhan mendapatkan damai sejahtera,” ucap ketua Golkar Minsel itu. (sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan di dampingi Ketua divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulut Awaluddin Umbola menutup secara resmi kegiatan.

terkait Persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Untuk di ketahui Rakor tersebut di gelar di hotel grand Whiz Manado selama tiga hari, 9-11 September 2024 dan mengundang nara sumber yang berkompeten di bidangnya.

Saat penutupan, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan perihal tentang kegiatan di masa kampanye maupun persiapan terkait KPPS.

Selanjutnya, Ketua KPU Sulut menyampaikan terimakasih atas partisipasi selama beberapa hari mengikuti kegiatan rapat koordinasi.

“Terima kasih banyak ya, atas partisipasinya selama beberapa hari ini, dan apa yang didiskusikan lebih baik dari kemarin. Baik terkait KPPS maupun tentang tempatnya, secara khusus terkait kegiatan di masa kampanye dan itu bisa kita realisasi dan kita laksanakan,” pungkasnya.

Usai menutup kegiatan, dilanjutkan dengan foto bersama peserta dan pimpinan KPU Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Penyuluhan Tentang Hak – Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Yang Aksebilitas dan Nondiskriminasi Dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Grand Whiz Manado selama tiga hari, 9-11 September 2024. Kegiatan tersebut di buka secara langsung oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan.

Materi yang disampaikan oleh nara sumber yang berkompeten sehingga peserta dapat memahami dengan baik dan jelas.

Dony Rumagit, S.TP,SH selaku anggota Bawaslu Provinsi Sulut menjadi narasumber dengan menyampaikan materi tentang Pengawasan hak politik dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pilkada tahun 2024.

Rumagit menjelaskan bahwa ada regulasi yang mengatur dalam undang – undang dasar, Komnas HAM terkait penyandang disabilitas sampai di PKPU.

Terkait teknis dilapangan kata Rumagit, dalam pemilihan nanti di TPS mereka mendapat akses misalnya ada jalan dan jalannya jangan bertangga – tangga, kemudian pintu masuk jangan terlalu kecil dan juga ukuran meja untuk mencoblos.

“Disabilitas maupun lansia akan di berikan tempat khusus sesuai prosedur, yang datang di TPS dan mereka yang akan didahulukan di TPS dan tentu pasti akan dilayani,” kata Rumagit.

Hofni J Timpelan selaku Widyaprada Ahli Muda dari BPMP Provinsi Sulut membawakan materi tentang Peran Organisasi Disabilitas dalam pesta Demokrasi.

Menurut Hofni dalam pesta demokrasi, peran mereka tentunya memberikan edukasi kepada sesama teman – teman disabilitas terkait hak politik mereka.

“Peran mereka dalam pesta demokrasi dimana peran mereka diantaranya adalah turut memberikan edukasi kepada teman – teman sesama disabilitas terkait dengan hak politik mereka termasuk memantau atau mengawasi tempat penguatan suara yang ramah bagi disabilitas. Sehingga perlu kerjasama antar OPD yang ada di Sulawesi Utara,” jelas Hofni.

Sementara, Carla Christy Gerret,SP Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara yang membawakan
Materi Keterbukaan Informasi Publik yang layak bagi penyandang disabilitas juga memberikan pemahaman kepada kaum disabilitas.

“Kami memberikan dorongan kepada KPU Sulut untuk memberikan hak – hak kepada kaum disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara tahun 2024 ini. Apapun yang menjadi informasi terbuka untuk kaum disabilitas kami mendorong untuk diberikan hak – gak mereka. Jadi mengenai keikutsertaan mereka, data – data Pilgub bahkan sampai saran dan prasarana harus disediakan bagi mereka kaum disabilitas,” terang Carla.

Selanjutnya, Muh Subhan Langga,SE, Kepala seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, juga menyampaikan materi pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

Demikian juga nara sumber Steven Kowaas S.Sos selaku Ketua pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas ( PPUAD) DPD Provinsi Sulut, juga menyampaikan materi Partisipasi dan sinkronisasi desaign alat bantu coblos, teknik dan TPS yang aksesibel serta pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Semua peserta pun diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi setiap materi yang telah disampaikan oleh narasumber, sehingga mereka benar – benar memahami dengan baik. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD membacakan laporan kinerja Anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024 selang 5 tahun berjalan, pada saat rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD yang baru.

Menurut Silangen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2019 hingga 2024 berhasil menetapkan 32 Peraturan Daerah, Baik Perda inisiatif DPRD Sulut maupun Perda usulan Pemerintah Provinsi ke DPRD.

Lanjut kata Silangen, Selang 5 tahun berjalan, ada 6 Perda yang merupakan Perda Inisiatif DPRD Sulut.

“Mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, pada hakekatnya selama lima tahun ini telah dapat ditunaikan secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai rasa tanggung jawab dan sikap kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan eksekutif, ” ujar Ketua DPRD Sulut.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, secara institusional kata Silangen, DPRD memiliki peran penting diantaranya peran representasi, yaitu mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Peran lainnya adalah advokasi, yang dilaksanakan dengan menampungaspirasi sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat, sedangkan peran yang terkait dengan fungsi legislasi, adalah melakukan penelaahan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Terkait dengan tugas DPRD selaku mitra kerja kepala daerah yang wajib menjalin kerjasama dalam menyusun setiap kebijakan daerah, peraturan daerah serta APBD, yang pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi. Mengenai fungsi, ini sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ” jelas Silangen.

Lebih jauh Silangen mengatakan, hingga akhir masa jabatan, DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Peraturan Daerah yang di antaranya merupakan inisiatif DPRD, antara lain:

1. Peraturan Daerah Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar,

2. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,

3. Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,

4. Peraturan Daerah Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Prov. Sulawesi Utara,

5. Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara,

6. Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Silangen juga menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Gubernur Sulawesi Utara, yang dengan komitmen dan kepemimpinan beliau, telah memfasilitasi proses pembahasan dan finalisasi sejumlah peraturan daerah ini.

“Dukungan Gubernur telah menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat sulawesi utara,”pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Louis Carl Schramm, usai pelantikan di kantor DPRD  kepada sejumlah media mengungkapkan bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah(PR) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

” Kami sebagai Fraksi utuh di DPRD ini nanti akan kami pelajari dulu apa yang akan menjadi skala prioritas, untuk diperjuangkan, jadi kita akan mempelajari, mengkaji dan mempercepat penyelesaian, mengingat kalau ada pembahasan RUU kita bisa antisipasi.” ungkap Louis, Senin ( 9/9.2024).

Menurutnya, fraksi Gerindra adalah utuh maka dari 4 Komisi yang ada, semua anggotanya akan mendapat Komisi sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing.

” Kalau saya lebih cocok di komisi satu.” ujar Ketua Partai Gerindra Manado.

Dia berharap Kota Manado akan lebih maju dari sekarang.

“Banyak hal yang harus dituntaskan di Kota manado ini, termasuk infrastruktur yang harus diperbaiki dan dikerjakan, hal ini akan menjadi perhatian saya di DPRD Sulut.” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sidang Paripurna DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pelantikan anggota DPRD Sulut periode 2024-2029 dilaksanakan diruangan Paripurna, Senin (9/9/2024).

Pada kesempatan itu, Plt Sekretaris Niklas Silangen Membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 2.1.4-3675 tahun 2024. Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Sulawesi-Utara masa jabatan tahun 2024-2029.

Selanjutnya membacakan Surat Komisi Pemilihan Umum, KPU Sulawesi Utara No 48/Pi.1.10-sd/71/2/2024 tanggal 12 Agustus 2024 “perihal penyampaian calon terpilih anggota DPRD Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 untuk pengucapan sumpah janji

Lalu kemudian membacakan Surat Gubernur Sulawesi Utara No 100.1.4 3/24.5729/sekre/ro-pem.ota tanggal 19 Agustus 2024 hal. Usul pemberhentian dan pengangkatan anggota  DPRD Sulawesi Utara memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Sulut masa jabatan tahun 2024-2029.

1. Meresmikan pengangkatan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan Mendagri ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2024-2029 dan kepadanya diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Masa jabatan anggota DPRD Sulawesi Utara 5 tahun terhitung tanggal pengucapan sumpah janji.

3. Keputusan Menteri ini mulai saat pengucapan sumpah janji ini dan berakhir pada masa jabatan 2024-2029 telah melaksanakan masa jabatan selama 5 tahun , Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Berikut ini nama – nama anggota DPRD Sulut Periode 2024 – 2029, yang di bacakan Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen.

Dapil 1 Kota Manado

Irene Golda Pinontoan (PDI-P)

Royke Reynald Anter (Demokrat)

Royke Octovian Roring (PDI-P)

Yongki Limen (Golkar)

Jeane Laluyan (PDI-P)

Amir Liputo (PKS)

Louis Carl Schramm (Gerindra)

Julyeta Paulina Runtuwene (NasDem)

Dapil 2 Kota Bitung dan Minahasa Utara

Eugenie Nonarine Mantiri (PDI-P)

Priscilla Cindy Wurangian (Golkar)

Julitje Margareta Maringka (Gerindra)

Berty Kapojos ( PDI-P)

Melki Jakhin Pangemanan (PSI)

Nick Adicipta Lomban (NasDem)

Henry Walukow (Demokrat)

Ruslan Abdul Gani (PDI-P)

Dapil 3 Kabupaten Sangihe, Sitaro, Talaud

Fransiscus Silangen (PDI-P)

Toni Supit (PDI-P)

Ronald Sampel (Demokrat)

Vionita Kuera (Golkar)

Normans Luntungan (Perindo)

Dapil 4 Kabupaten Bolmong, Bolmut, Bolsel, Boltim, Kota Kotamobagu

Rocky Wowor (PDI-P)

Seska Budiman (NasDem)

Feramitha Mokodompit ( PDI-P)

Yusra Alhabsy (PKB)

Harry Porung (PDI-P)

I Ketut Sukadi (Golkar)

Angelina Wenas (Demokrat)

Haslindah Rotinsulu (NasDem)

Dhea Lumenta (Gerindra)

Muslimah Mongilong (PDI-P)

Dapil 5 Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara

Eldo Wongkar (PDI-P)

Remly Kandoli (PDI-P)

Michaela Paruntu (Golkar)

Billy Lombok (Demokrat)

Prycilia Rondo (PDI-P)

Stella Runtuwene (NasDem)

Dapil 6 Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon

Robby Dondokambey (PDI-P)

Inggried Sondakh (Golkar)

Gracia Oroh (Gerindra)

Vonny Paat (PDI-P)

Braein Waworuntu (NasDem)

Frangky Mamesah (Demokrat)

Rhesa Waworuntu (PDI-P)

Pierre Makisanti (PDI-P).

Sementara dari 45 anggota DPRD terpilih, yang ikut berdiri untuk dilantik 43 anggota DPRD. Sementara 2 anggota DPRD yakni Melky Jackin Pangemanan, (PSI) hadir dalam pelantikan namun tidak ikut berdiri dilantik sedangkan Yusra Alhabsy (PKB) tidak hadir dalam acara pelantikan.
(sisco)