Sulut,GN – Sekitar 18 poin aspirasi dan tuntutan masyarakat aliansi gabungan ketika melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/12/2024).

Dari aspirasi tersebut, masa aksi damai Aliansi gabungan meminta agar anggota DPRD Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk memperjuangkan.

Terkait aspirasi tersebut, Legislator Sulut Faramitha Mokodompit menegaskan pihaknya akan menindaklanjutinya. Namun dirinya akan membicarakan dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan dan teman – teman di DPRD Sulut, apabila AKD sudah terbentuk.

“Teknis lainnya akan kami bahas setelah ada AKD. Karena dimana dari 18 poin tadi tidak hanya membicarakan kekerasan seksual tetapi juga ada permasalahan – permasalahan yang lainnya seperti pertambangan ilegal dan itu tidak semata – mata kami bisa menyelesaikan,” ujar Legislator dapil Bolmong raya kepada sejumlah media.

Menurut Dia, ke depan pihaknya akan mendorong dan mendiskusikan hal ini kepada teman anggota DPRD lainnya.

“Dan ada juga upaya-upaya mendorong kedepan ketika kami sudah duduk dan mendiskusikan hal ini kepada teman teman fraksi, AKD dan pimpinan,” ucapnya.

“Maka ketika nanti ada, misalnya dibentuk Panitia khusus atau juga kita akan turun ke lapangan dalam rangka observasi yang akan kami laksanakan, maka itu ditindaklanjuti,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Usai menerima masa aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, anggota DPRD Pricilia Rondo kepada sejumlah media mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya tentu Wajib menerima aspirasi – aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat di kantor DPRD Sulut.

Pricilia mengatakan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka, tentunya akan disampaikan kepada pimpinan di DPRD Sulut.

“Kami akan tampung, karena kami ada pimpinan. Tentunya aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi pada saat melakukan aksi damai tadi. Kami akan teruskan kepada pimpinan sesuai mekanisme yang ada,” kata legislator dapil Minsel Mitra itu.

Lanjut Pricilia menjelaskan apabila Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, pihaknya akan membicarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat ini.

“Semua aspirasi mereka akan kami tampung dan bicarakan. Karena belum terbentuk AKD di DPRD Sulut. Dan apabila sudah terbentuk maka kami tentunya akan bicara di komisi – komisi sesuai dengan aspirasi yang mereka sampaikan tadi,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ratusan Gabungan Aliansi masyarakat melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/10/2024). Mereka masing – masing menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada legislator Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk dapat di perjuangkan aspirasi di kantor DPRD Sulut.

Aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, di terima anggota DPRD Sulut Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Pantauan media ini, sekitar 9 aliansi masyarakat yang hadir. Setiap koordinator lapangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Dari sekian aspirasi ada 18 poin yang menjadi pokok aspirasi dan tuntutan masa aksi damai tersebut.

Setelah menerima aspirasi, anggota DPRD Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit mengatakan bahwa aspirasi tersebut akan di tampung kemudian diteruskan kepada pimpinan DPRD Sulut. ” Semua aspirasi dari teman – teman akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena kami juga ada pimpinan di DPRD Sulut,” kata Rondo di sambut tepuk tangan masa aksi damai.

Setelah selesai menyampaikan aspirasinya, masa aksi damai meninggalkan kantor DPRD Sulut dengan tertib. (sisco)

Manado,GN- Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty,MKes selaku Plt Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, didampingi dewan direksi dan sejumlah pejabat terkait, Selasa (08/10/2024) melakukan telusur langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk memantau aktivitas mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I yang sedang bertugas jaga.

Kepada sejumlah media, Dr Ivonne menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi bullying di lingkungan RS Kandou, dan memastikan pelayanan terhadap pasien dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Kunjungan ini tidak hanya untuk melihat bagaimana mahasiswa PPDS I menjalankan tugas mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka merasa aman dan nyaman dalam belajar serta memberikan pelayanan kepada pasien. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada bentuk bullying atau perilaku tidak profesional yang terjadi di lingkungan RSUP Kandou,” kata Dr Ivonne disela sela telusur.

Dari pantauan awak media, Dr Ivonne berinteraksi langsung dengan para mahasiswa PPDS I dan menanyakan pengalaman mereka selama bertugas, termasuk proses pelayanan obat kepada pasien.

“Saya ingin para mahasiswa PPDS I merasa terlindungi dan didukung oleh rekan kerja dan senior mereka, dan Jika ada masalah atau keluhan, jangan ragu untuk melapor kepada saya atau pihak terkait,” ujarnya.

Dr Ivonne menegaskan setiap tindakan medis termasuk pelayanan obat harus dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasien.

Para mahasiswa PPDS I menyambut dengan gembira kegiatan telusur yang dilakukan oleh Dirut Dr Ivonne. Mereka merasa terdorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan saling menghormati, serta menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai SOP yang berlaku.(sisco/*)

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulut dari partai Perindo dapil Nusa Utara Normans Luntungan kepada sejumlah media mengatakan bahwa dirinya bergabung dengan Fraksi Gerindra di DPRD Sulawesi Utara.

Keputusan ini diambil kata Luntungan, mengikuti arahan dan instruksi dari pimpinan pusat partai Perindo.

” Saya bergabung dengan Fraksi Gerindra di DPRD Sulut, sesuai instruksi dari DPP partai Perindo,” ucapnya, Rabu (09/10/2024) usai rapat paripurna.

Sementara untuk anggota DPRD dari PSI dan PKB masih belum ada informasi, karena akan melalui proses PAW terlebih dahulu. ( sisco)

Sulut,GN- Rapat Paripurna internal DPRD Sulut, Rabu (09/10/2024) dengan agenda membacakan usulan pimpinan dewan dan pembentukan fraksi.

Ketua DPRD sementara, dr Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD sementara, dr Michaela Elsiana Paruntu MARS memimpin jalannya rapat tersebut.

Dalam rapat paripurna lima Fraksi DPRD Sulut resmi terbentuk antara lain, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Gerindra.

Ada beberapa anggota DPRD seperti Amir Liputo dari PKS, memilih bergabung dengan Fraksi PDIP, dan Normans Luntungan dari Perindo bergabung dengan Fraksi Partai Gerindra. Sementara untuk anggota DPRD dari PSI dan PKB masih belum ada informasi, karena akan melalui proses PAW terlebih dahulu.

Amir Liputo kepada sejumlah media mengatakan pihaknya bergabung dengan PDIP agar aspirasi masyarakat bisa cepat terealisasi karena PDIP adalah fraksi terbesar di DPRD Sulut.

Lain pula dengan Normans Luntungan dari partai Perindo. Dia mengatakan bahwa dirinya bersama Fraksi Partai Gerindra karena instruksi DPP Partai Perindo. (sisco)

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN :

KETUA : ROCKY WOWOR

WAKIL KETUA : BERTY KAPOJOS, S.Sos

SEKRETARIS : Dra. VONNY J. PAAT

ANGGOTA :

1. dr. FRANSISCUS A. SILANGEN,

Sp.B, KBD

2. DR. TONI SUPIT, SE, MM

3. Dr. Ir. ROYKE O. RORING, M.Si

4. Hj. MUSLIMAH MONGILONG

5. PRICYLIA E. S. RONDO, SS, M.Pd

6. EUGENIE N. MANTIRI, S.Pd, MAP

7. RUSLAN ABDUL GANI, S.Sos, MM

8. FERAMITHA T. MOKODOMPIT, SM, MBA

9. Capt. REMLY KANDOLI, M.Mar

10. IRENE GOLDA PINONTOAN

11. PIERRE JOHAN SIERRA MAKISANTI, SH

12. HARRY E. PORUNG, SH

13. JEANE LALUYAN, SE

14. ELDO WONGKAR

15. RHESA WAWORUNTU

16. Hi. AMIR LIPUTO, SH

FRAKSI PARTAI GOLKAR :

KETUA : PRISCILLA C. WURANGIAN, MBA

WAKIL KETUA : INGGRIED J. N. N. SONDAKH, SE, MM

SEKRETARIS : VIONITA KUERA

PENASEHAT : dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, M.A.R.S

ANGGOTA :

1. YONGKIE LIMEN

2. I KETUT SUKADI

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

KETUA : ROYKE R. ANTER, SE, ME

WAKIL KETUA : FRANGKY ROGER MAMESAH

SEKRETARIS : HENDRI WALUKOUW, SE

PENASEHAT : BILLY LOMBOK, SH, MAP

ANGGOTA :

1. RONAL SAMPEL

2. ANGELIA REGINA WENAS, SE

FRAKSI PARTAI NASDEM :

KETUA : BRAIEN R. L. WAWORUNTU, SE

WAKIL KETUA : HASLINDA ROTINSULU, SE

SEKRETARIS : Prof. Dr. JULYETA PAULINA RUNTUWENE, MS

ANGGOTA :

1. STELA MARLINA RUNTUWENE

2. SESKA BUDIMAN

3. NICK ADICIPTA LOMBAN

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

KETUA : LOUIS CARL SCHRAMM, SH, MH

WAKIL KETUA : JULITJE MARGARETA MARINGKA, SE

SEKRETARIS : DHEA EUCHARISTY LUMENTA

ANGGOTA :

1. GRACIA YUBELINDA OROH

2. NORMANS LUNTUNGAN, ST, M.Eng

(sisco)

Sulut,GN – Jelang pelantikan Presiden RI terpilih pada Oktober 2024 ini, mulai santer nama Olly Dondokambey (OD) disebut akan menjadi Menteri. Hal ini wajar dikarenakan OD dikenal orang kepercayaan Ketua Umum PDI Perjuangan disisi lain OD memiliki hubungan sangat baik dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu bukti kedekatannya adalah saat OD terbaring sakit di Jakarta, Prabowo Subianto datang membezuk.

Lalu jika nantinya benar OD menjadi Menteri, siapa yang akan mengisi Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka menyatakan ada 3 birokrat yang berpeluang.

“Ada 3 birokrat berpeluang. Satu dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut dan dua dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari Pemprop Sulut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Sulut,Steve Kepel. Kalau dari Kemendagri ada Dirjen Kependudukan san Catatan Sipil (Dukcapil) Dr. Teguh Setyabudi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Dr. Sugeng Hariyono”, ujar Taufik M Tumbelaka yang juga alumnus Fisipol UGM Yogyakarta.

Terkait siapa yang lebih berpeluang, Taufik M Tumbelaka menjawab seimbang berdasarkan plus – minus yang dimiliki masing-masing.

“Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kalau Sekda Sulut, Pak Kepel kelebihannya karena dari internal maka akan cepat beradaptasi. Kelemahannya beban kerja akan sangat besar karena tidak adanya Gubernur dan Wakil Gubernur jadi musti kerja extra, sedangkan sebagai Sekda Sulut, beban kerjanya sudah sangat tinggi. Kalau kelebihan selain eselon I/a dan Golongan tertinggi IV/e Dirjen Dukcapil, Dr Teguh Setyabudi telah penggalaan menjadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Tenggara dan juga Kalimantan Utara. Beliau juga latar belakang pendidikan dari Ilmu Pemerintahan. Kelemahannya karena baru, maka perlu adaptasi dengan waktu tertentu sedangkan masa jabatan relatif pendek. Kalau Kepala BPSDM Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono kelebihannya pejabat dengan jam terbang tinggi sebagai Pejabat Eselon I/a dan telah mencapai golongan tertinggi, Golongan IV/e dengan di Kemendagri, beliau latar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan dan sering datang ke Sulut dikarenakan isterinya orang asal Sulut. Jadi cukup mengenal daerah Sulut. Kelemahannya hampir tidak ada, paling cuma perlu sedikit beradaptasi”, pungkas Taufik M Tumbelaka yang juga putera bungsu FJ Tumbelaka yang mantan Gubernur Pertama Sulut. (sisco/*)