Sekretariat DPRD Gelar Upacara Bendera

Sulut,GN- Jajaran Sekretariat DPRD Sulawesi Utara menggelar upacara dalam rangka mengenang dan menghormati jasa para pahlawan dan pejuang dalam Pertempuran Surabaya yang terjadi 10 November tahun 1945 yang di Peringati sebagai hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024).

Pada upacara tersebut bertindak sebagai Pemimpin Upacara Kasub Okta Lapian dan Pembina Upacara Kabag Persidangan Yahya Rondonuwu.

Kabag Rondonuwu mewakili Sekwan Weliam Niklas Silangen, membacakan amanat dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Berikut petikan Amanat Menteri Sosial.

“Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapa pun. Oleh karenanya Kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan, kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini,” ucapnya.

“Pada akhirnya jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat,” ajaknya.

Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang dalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun “Cintai Negerimu” mengandung makna bahwa apa pun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa.

Turut hadir dalam upacara ini Pejabat Srukrutal dilingkup DPRD Sulut, ASN dan THL di lingkup sekretariat Dewan Sulut. (sisco)




Tutup Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wagub Tahun 2024 bersama Forward, Ini Penegasan Ointu

Sulut,GN- Lanny Ointu komisioner KPU Sulut menegaskan, saat masuk bilik suara untuk memberikan hak pilih pada 27 November nanti, kiranya tidak ada yang tahu siapa yang akan dipilih, selain diri sendiri dan Tuhan.

“Jangan takut intimidasi dan intervensi dari siapa pun, ” tegasnya saat menutup Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bersama Forward, Sabtu (09/11/2024).

Ia pun juga meminta bantuan dari semua stakeholder yang ada, agar saling mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk gunakan hak pilih.

Lanjut Ointu, apabila warga datang ke TPS dan menerima surat suara dari KPPS, wajib dibuka oleh petugas atau pun pemilih.

“Surat suara diterima dalam bentuk lipatan, kemudian dibuka lalu dicek dulu. Kalau ada sobek sedikit, berarti itu sudah rusak. Kalaubtemui demikian, wajib berikan ke petugas dan minta ganti yang baru, ” urainya.

Selain itu juga, Ointu juga meminta agar tak hanya proses penyelenggaraan pilkada yang diawasi. Namun penyelenggara itu sendiri juga wajib dipantau dan diawasi.

“Kami sudah miliki catatan evaluasi di pemilu lalu dan ada 3 kabupaten/kota yang lakukan pergeseran suara yaitu Bitung, Minut dan Sangihe. Hal ini sudah diproses dan ditindak tegas,” tuturnya.

Lanny Ointu pun berharap, agar semua pihak dapat bekerja sama demi kesuksesan Pilkada 2024 di Sulut. (sisco)




ASN Dilarang Berpolitik Praktis Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024




Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024




ASN Dilarang Berpolitik Praktis Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024




ASN Dilarang Berpolitik Praktis Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024




Wakili Sekwan DPRD Sulut, Kasub Justman Terima Kunker Sekretariat DPRD Kota Tomohon

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si melalui Kepala Sub Bagian Analis Kebijakan Muda Justman Entjaurau,ST menerima kunjungan kerja (Kunker) Sekretariat DPRD Kota Tomohon, Kamis (7/11/2024).

Maksud kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait kegiatan pimpinan dan anggota DPRD ke bagian sekretariat DPRD Sulut.

Justman saat memberikan penjelasan, menyampaikan bahwa anggota DPRD Sulut sampai saat ini belum melakukan kegiatan, namun anggota DPRD Sulut tetap hadir di kantor seperti biasanya.

“Meskipun sudah secara resmi sebagai anggota DPRD Sulut sejak dari dua bulan yang lalu, namun anggota DPRD belum melakukan kegiatan, karena pimpinan DPRD Sulut secara definitif belum dilantik,” kata Justman.

Lanjut Justman mengatakan apabila pimpinan DPRD definitif sudah dilantik, alat kelengkapan dewan langsung dibentuk.

“Jika pimpinan definitif sudah dilantik, tentunya akan di ikuti pembentukan alat kelengkapan dewan. Setelah itu, anggota DPRD akan memulai kegiatannya. Jadi kita tinggal menunggu surat keputusan Menteri dalam negeri untuk pelaksanaan pelantikan pimpinan definitif DPRD Sulut,” ucapnya. (sisco)




ASN Dilarang Berpolitik Praktis Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024




Ini Pesan Toni Supit Kepada DPRD Sitaro Saat Kunjungan Kerja di DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diketahui tengah mencari referensi perihal Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Untuk itu, mereka mengunjungi DPRD Sulut untuk melakukan konsultasi guna melakukan sinkronisasi terhadap ranperda tersebut.

Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Nusa Utara, Toni Supit menyampaikan  kepada DPRD Sitaro bahwa Ranperda ini bisa jalan jika di dukung dengan anggaran yang mencukupi.

Secara teknis, Supit menyampaikan bahwa harus ada kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pengacara-pengacara yang bermitra dengan Pemkab Sitaro. Itu penting.

“Kalau tidak ada pengacaranya, siapa yang mau kerja untuk itu,” kata Supit.

Legislator PDIP Dapil Nusa Utara juga menuturkan, pada prinsipnya tugas legislasi itu harus dijalankan secara baik dan tentunya sesuai dengan dasar aturan yang berlaku.(sisco)




ASN Dilarang Berpolitik Praktis Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024