Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Dr-Ir. Royke Octavian Roring, M.Si,IPU,ASEAN Eng dan Billy Lombok dampingi Sekretariat DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupatwn Kepulauan Sangihe, Senin (07/06/2026).

Di kesempatan ini, Badan Kehormatan bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, melakukan kunjungan dengan maksud Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulut.

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi bersama dengan Ketua Badan Kehormatan Sangihe Aris Tamapangag.

DPRD Sangihe melakukan Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Sulut, terkait langkah dan prosedur hukum, serta status “Oknum” Anggota DPRD Kepulauan Sangihe yang telah berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

“Tujuan kami ke sini hanya ingin konsultasi terkait status hukum salah satu anggota DPRD Sangihe yang sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan,” tandas Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi. (sisco)

Manado,GN– Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Prof. Dr. dr. Starry H. Rampengan, Sp.JP(K), FIHA., MARS., MH.Kes., merayakan Hari Ulang Tahun Ke-53 bersama anak – anak pusat kanker Estella, Senin (07/09/2026).

Pada kesempatan itu, Dirut berbagi kasih bersama anak-anak yang sedang menjalani perawatan di Pusat Kanker Anak Estella RS Kandou Manado.

Dirut memilih merayakan Hari Ulang Tahunnya dengan berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yang tengah berjuang menghadapi penyakit. Dirut menyambangi pusat kanker Estella sekaligus membawa bantuan berupa makanan dan kain handuk untuk diberikan kepada anak-anak di Pusat Kanker Anak Estella.

Terpantau suasana haru begitu terasa saat Dirut menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak serta keluarga mereka. Senyum dan perhatian yang diberikan menjadi bentuk dukungan moral bagi anak-anak yang sedang menjalani proses pengobatan dan penyembuhan.

Dengan bertambahnya usia, bagi Dirut Prof Starry Rampengan tidak hanya menjadi alasan untuk bersyukur, tetapi juga kesempatan untuk berbagi dengan sesama, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

“Di hari ulang tahun saya yang ke-53 ini, harapan saya sederhana. Kiranya semua pasien boleh memperoleh kesembuhan. Kiranya Tuhan memberikan mukjizat bagi mereka yang sedang berjuang dan menguatkan setiap keluarga pasien,” ucap Dirut penuh haru.

Harapan Dirut, semua anak yang sedang menjalani pengobatan, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan masa depan yang baik. Dengan kehadiran Dirut menjadi pesan, perhatian dan kasih sayang tidak selalu harus diberikan dalam bentuk jumlah yang sangat besar. Namun dengan kunjungan, sapaan, uluran tangan serta doa menjadi kekuatan untuk anak – anak yang sedang melewati masa pergumulan. Kehadiran Dirut di pusat kanker Estella menjadikan keceriaan anak – anak semakin bahagia. (sisco)

Sulut,GN- Rapat lanjutan pembahasan Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan Wabah Penyakit Menular, Senin (07/09/2026) dipimpin oleh Ketua Pansus Piere Makisanti di dampingi anggota pansus Prof Dr Paula Runtuwene dan Abdul Ghani.

Sementara dinas Kesehatan di hadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut ) dr Lidya Tulus, M.Kes bersama jajarannya.

Fokus kerja pansus ini adalah mempercepat hadirnya payung hukum yang kuat dan komprehensif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi ancaman penyakit menular dan potensi KLB.

Pantauan media ini, berbagai pertanyaan di sampaikan ketua pansus dan anggota .Bahkan beberapa isi pasal dan kalimat yang belum tepat di koreksi.

Rapat pansus berjalan dengan tertib, selanjutnya rapat di skors dan pembahasan akan dijadwalkan kembali pada pertemuan selanjutnya.

Usai rapat tersebut, Ketua Pansus menjelaskan urgensi penting dari ranperda ini. “Tentu menjadi suatu landasan hukum, peraturan daerah apabila kedepannya terjadi sesuatu wabah di daerah, kita sudah ada payung hukumnya. Seperti covid kemarin tidak ada landasan aturan,” jelas Pierre.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulut juga mengapresiasi pansus yang sudah memfasilitasi usulan dari pemerintah daerah.

” Memang di seluruh provinsi Indonesia ini belum ada pansus penanggulangan Kejadian luar biasa dan wabah penyakit menular. Tetapi mengingat ini kepentingan ungensi seperti lalu kasus pandemi covid-19 kita memerlukan payung hukum di tingkat provinsi yang akan digunakan juga di seluruh kabupaten dan kota. Ini tentu perlindungan untuk masyarakat,” kata dr Lidya. (sisco)

Sulut,GN-  Rombongan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Mitra Chris Rumansi bersama anggota Komisi III Billy Munaisehe, Rasni Pontororing, Arter Runturambi, dan Diane Timbulus. Rombongan DPRD Kabupaten Mitra  diterima oleh Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si.

Tujuan kunjungan adalah meninjau praktik manajemen pengelolaan protokol dan keuangan sekretariat DPRD Sulut yang selaras dengan program efisiensi pemerintah pusat.

Sementara itu, sekretaris DPRD Sulut menjelaskan langkah‑langkah penghematan yang telah diambil selama tahun anggaran 2026, termasuk pengurangan signifikan pada beberapa pos belanja protokol, seperti konsumsi rapat.

“Di tahun anggaran 2026 ini, baik Sekretariat maupun DPRD Sulut melakukan pengurangan besar‑besaran terhadap beberapa mata anggaran, seperti makan‑minum,” ujar Niklas.

Dia menambahkan dalam sejumlah agenda resmi, baik skala internal maupun publik penyediaan konsumsi kini diminimalkan. Untuk beberapa rapat AKD, rapat komisi (RDP), dan paripurna, penyediaan makan‑minum bahkan tidak disediakan secara rutin.

Melalui penjelasan tersebut rombongan DPRD Mitra, anggota DPRD Mitra menyatakan ketertarikan untuk menyesuaikan kebijakan serupa di lingkungan DPRD Mitra sebagai bagian dari persiapan anggaran 2027.

Langkah ini diharapkan membuka ruang fiskal untuk program prioritas daerah tanpa mengurangi fungsi dan kualitas kerja legislatif.

Kunjungan kerja ini mencakup dialog teknis antara sekretariat kedua DPRD mengenai mekanisme penganggaran, prosedur pengadaan, tata kelola protokol, serta tata cara komunikasi internal untuk memastikan penghematan berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, rombongan Mitra juga mempertanyakan implikasi penghematan terhadap pelaksanaan agenda publik dan upaya menjaga citra kelembagaan.

DPRD Sulut menegaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menjaga kewajaran pelaksanaan tugas dan tata kelola rapat. Selain itu, berkomitmen memastikan penghematan tidak mengganggu kinerja dewan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Rencana adaptasi kebijakan di Mitra akan dibahas lebih lanjut oleh pimpinan dan sekretariat DPRD Mitra untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi daerah. (sisco)

Sulut, GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara, melaksanakan rapat koordinasi Selasa (01/09/2026) di ruangan rapat komisi III.

Pada kesempatan itu, Komisi III ikut mendorong dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subcon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.

Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.

” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos. (sisco)

Manado,GN – Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS, M.HKes mendampingi Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan (Dirjen Keslan) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Azhar Jaya, S.H., SKM., MARS, meninjau pembangunan Gedung Oncology Center RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Selasa (25/8/2026).

Turut hadir Ketua Dewan Pengawas RS Kandou, Drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes, serta jajaran Dewan Direksi RSUP Kandou Manado.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan gedung pusat layanan kanker tersebut berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar yang sudah ditetapkan.

Dirjen Keslan juga meninjau kondisi struktur bangunan dan secara langsung melihat progres pekerjaan di setiap lantai, Gedung Oncology Center RSUP Kandou yang memiliki 12 lantai. Pembangunan gedung tersebut kini memasuki pada tahap akhir pembangunan.

Peninjauan secara menyeluruh untuk memastikan setiap bagian gedung dikerjakan sesuai dengan spesifikasi, sebelum digunakan untuk pelayanan kesehatan kedepannya.

Dari hasil peninjauan ini, selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada Menteri Kesehatan RI sebelum gedung pusat kanker tersebut difungsikan dan diresmikan.

Dirut RSUP Kandou Manado menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI yang telah melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Sulawesi Utara, khususnya di RSUP Kandou Manado.

“Terima kasih kepada Bapak Dirjen Kesehatan Lanjutan yang telah berkunjung dan melihat langsung kondisi serta perkembangan RSUP Kandou, termasuk pembangunan Gedung Oncology Center.Semua saran, masukan dan petunjuk yang diberikan untuk kemajuan RSUP Kandou tentu akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, arahan dari Kementerian Kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya RSUP Kandou Manado meningkatkan mutu pelayanan dan memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan sekaligus pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan di kawasan Indonesia Timur.(SM)

Sulut,GN- Melalui Platform Digital, di akun Facebook miliknya, Selasa (25/8/2026), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah (2026 Masehi).

Ketua DPRD Sulut menyampaikan Peringatan Maulid Nabi untuk dijadikan momentum untuk meneladani ahlak dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW”, Ucapnya.

Semoga ajaran dan keteladanannya senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kita, membawa kedamaian, serta mempererat tali silaturahmi,” tandasnya. (SM)

Manado,GN– Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan (Dirjen Keslan) Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, S.H., SKM., MARS., menyambangi RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, Senin (24/8/2026).

Kehadiran Dirjen Keslan Kemenkes RI di terima oleh Direktur Utama RSUP Kandou, Prof. Dr. dr. Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, MH.Kes., bersama jajaran Dewan Direksi. Kunjungan kerja tersebut bertujuan melakukan penandatanganan dokumen pembukaan kembali Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di RS Kandou Manado.

Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Keslan dr. Azhar Jaya mewakili Kemenkes, Dirut Prof. Starry Rampengan mewakili RSUP Kandou; Plt. Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.; serta Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat, dr. Billy Kepel, M.Med.Sc., Sp.KKLP.

Dirut RSUP Kandou Manado menyampaikan laporan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran RS Kandou. Dalam pemaparan tersebut, rumah sakit menyampaikan berbagai langkah konkret yang telah diambil guna memastikan proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pasien.

Ditempat yang sama, Plt Rektor Unsrat Prof. Jamaluddin Jompa mengatakan  setiap kejadian perlu dijadikan bahan evaluasi dan pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan. “Setiap kejadian kita ambil hikmahnya. Ini berlaku untuk semua program studi. Kita harus membangun iklim yang produktif dalam kerja sama dua institusi ini demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Sememtara itu, Dirjen Keslan Kemenkes RI dr. Azhar Jaya menegaskan pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama di seluruh lingkungan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa perundungan adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih terhadap individu lain dalam hubungan penyalahgunaan relasi kuasa. Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh terjadi di rumah sakit pendidikan karena berdampak langsung pada keselamatan pasien dan etika profesi. “Harus dicegah terjadi di rumah sakit pendidikan karena menyangkut patient safety dan etika,” tegasnya.

Dia mengingatkan pendidikan dokter spesialis memerlukan aturan yang jelas dan disiplin tinggi. Namun, ketegasan tersebut tidak boleh diwujudkan lewat tindakan yang merendahkan martabat peserta didik. “Pendidikan itu tidak bisa lembek, aturan harus tegas, tetapi jangan merendahkan,” sambungnya.

Pembukaan kembali Prodi Anestesi kata Dirjen Keslan, wajib dibarengi komitmen seluruh pihak untuk menjaga kualitas pendidikan, menerapkan tata kelola yang baik, serta menjamin lingkungan belajar yang aman dan profesional. Ia meminta seluruh pihak berani mencegah dan menindak setiap bentuk bullying.

“Stop bullying. Pendidikan harus bebas dari bullying. Jika ditemukan bullying, silakan ditindak sebelum Kementerian Kesehatan yang turun tangan,” ucapnya.

Lanjut kata Dirjen, perundungan tidak hanya merugikan peserta didik, tetapi juga merusak kualitas pendidikan, etika profesi, hingga keselamatan pasien. Kemenkes pun menyiapkan sanksi berat bagi pelakunya.

“Bagi yang melakukan bullying, Kementerian Kesehatan tidak akan mengeluarkan Surat Izin Praktik (SIP) dan yang bersangkutan tidak bisa berpraktik selama dua tahun,” tegasnya.

Terkait penandatangan kesepakatan tersebut, Direktur Utama RSUP Kandou Manado menyatakan kesiapan rumah sakit untuk terus memperkuat sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan secara paralel. Sebagai rumah sakit pendidikan, RS Kandou bertanggung jawab menjaga kualitas pelayanan pasien sekaligus menyediakan ruang belajar yang profesional.

“Pembukaan kembali Prodi Anestesi menjadi tanggung jawab bersama. Kami di RS Kandou berkomitmen memastikan proses pendidikan berjalan sesuai aturan, menjunjung etika, disiplin, keselamatan pasien, serta menghormati setiap peserta didik,” tutupnya.

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/penjelasan Gubernur Terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, Dan Penyampaian/penjelasan Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat, Sekaligus Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tersebut Serta Tanggapan Dan/atau Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi, Senin (24/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr.Franciskus Andy Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua dr Mikaela Elsiana Paruntu,Royke Anter dan Stella Runtuwene,

Turut Hadir Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur DR Viktor Mailangkay, Pejabat. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulut, Forkopimda, dan Pejabat BUMD Bank Sulut, BUMN.

Diawali dengan pembacaan surat masuk di sampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, di mana KUA-PPAS Perubahan APBD merupakan dokumen kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan di tengah tahun anggaran berjalan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD murni dan Perubahan RKPD.

Pantauan media ini, dimana pemandangan umum fraksi yakni 5 Fraksi disampaikan secara resmi oleh fraksi PDIP Jeane Laluyan, Fraksi Golkar Inggried Sondakh, Fraksi Demokrat Rojer Mamesah, Fraksi Nasdem Seska Budiman, Fraksi Gerindra Dea Lumenta.

Dari 5 Fraksi pada intinya menyetujui Ranperda tersebut untuk di bahas pada tingkatan selanjutnya. (sisco)