Sulut,GN- Keluarga besar Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (20/12/2024) menggelar ibadah Natal bertempat di Rumah Alam Manado.

Tema dalam ibadah Natal “Kasih Kristus membawa perubahan” dan Sub tema “Kasih Natal memberikan semangat baru bagi kita untuk terus berkarya dalam mewujudkan kedaulatan pangan di bumi nyiur melambai”.

Ibadah dipimpin oleh Pdt cherlly Somba Watuseke,M.Th dengan pembacaan Alkitab dalam perjanjian lama yakni Mikha 5:1-9.

Pdt Cherlly dalam khotbahnya mengatakan mengapa kita harus merayakan Natal. Menurutnya Karena Natal itu khabar sukacita dan mengapa Natal itu disebut hari besar. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan Dunia.

“Karena di Betlehem efrata adalah kota kecil yang akan lahir raja diatas segala raja,” kata pdt Cherlly.
Dia mengajak agar seluruh dinas ketahanan pangan sulut untuk terus memberikan semangat baru dalam mewujudkan kedaulatan pangan di provinsi Sulawesi Utara.

Sementara itu, Kepala dinas Ketahanan Pangan Sulut dr Jemmy Lampus,M.Kes dalam pesan Natal mengatakan bahwa peran kita terkait dengan pangan agar menjadi perhatian besar menempatkan ketahanan Pangan dengan keamanan negara.
“Tantangan bagi kita bagaimana dalam kehidupan sehari – hari untuk menjadi pelopor untuk memulai ketersediaan dalam gerakan ketahanan pangan,” kata dr Jemmy.

Selain itu, dr Jemmy juga mengatakan harus memulai dari hal yang kecil.
” Ini suasana dan momentum yang terbaik. Dimana kita jadi contoh bagi orang lain, dilingkungan kita masing – masing,” ujarnya.

“Dalam.tema kasih Kristus membawa perubahan untuk menambah bagaimana kita mengimplementasikan program di masyarakat kedepannya, lebih baik dari tahun ini. Kita harus menunjukan perilaku dan disiplin ikut menjadi terang dan cahaya bagi orang lain menggambarkan kasih Kristus dimana Natal membawa perubahan yang positif,” tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan diakonia kepada sejumlah ASN dan THL dilingkungan dinas Ketahanan pangan Sulut serta ucapan terimakasih disampaikan oleh sekretaris dinas dr Endrico Rawung,MARS,M.Kes.

Turut hadir Sekretaris Dinas, kepala bidang, staf dan undangan lainnya. (sisco)

Manado,GN — DPRD Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat, bersama RSUP Prof Dr R D Kandou Manado menggelar Hearing, Senin (16/12/2024) di ruangan komisi IV DPRD Sulut.

Hearing tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, serta Ketua Komisi IV, Dra Vonny Jane Paat, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Stella Runtuwene, yang juga berperan sebagai Koordinator Komisi IV, serta anggota lainnya, termasuk Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian.

Sementara RSUP Kandou Manado hadir empat direktur, antara lain Direktur Layanan Operasional, dr Wega Sukanto SpBTKV, Direktur Medik Penunjang dan Keperawatan, dr Jehezkiel Panjaitan SH MARS, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, dan Penelitian, Ns Suwandi Luneto SKep MKes, serta Direktur Perencanaan dan Keuangan, Dr Erwin Sondang Siagian SSTP MSi.

Undangan hearing tersebut atas keluhan masyarakat terkait sistem pemberian remunerasi di RSUP Kandou Manado yang diduga terlambat, tidak sesuai dengan aturan, dan kurang transparan dalam pengelolaannya.

DPRD Sulut menaruh perhatian khusus atas keluhan masyarakat tersebut. DPRD Sulut melalui komisi IV meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit mengenai mekanisme dan regulasi terkait remunerasi.

Terkait hal itu, Direktur SDM, Ns Suwandi Luneto pun angkat bicara. Luneto menjelaskan pengelolaan remunerasi di rumah sakit ini melibatkan tiga direktorat.

Dia menegaskan remunerasi diatur sesuai dengan regulasi terbaru, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1580/2024, serta Petunjuk Teknis Remunerasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

“Remunerasi terdiri dari gaji dan insentif, dan untuk pembayaran dokter serta tenaga kesehatan (nakes) mengikuti sistem ‘fee for service’, yang artinya dibayar berdasarkan kinerja mereka,” kata Luneto.

Proses pembayaran lanjut Luneto mengatakan dilakukan melalui sistem yang mengintegrasikan data dari BPJS Kesehatan atau berpedoman pada Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dari pihak BPJS.

Dia juga menekankan bahwa rumah sakit selalu berupaya untuk memastikan bahwa pembayaran remunerasi dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Untuk klaim ke BPJS, jelas Luneto, biasanya dilakukan pada tanggal 1-5 awal bulan dan klaim menunggu 20 hari kerja, baru setelahnya dikirimkan BAHV oleh BPJS.

“Jadi maksimal tanggal 25 baru bisa dilihat berapa yang layak bayar dan berapa tidak layak bayar. Pastinya untuk dokter tidak ada pemotongan karena fee for service,” jelasnya.

Sedangkan yang belum terbayar, itu karena masuk kategori pending atau dispute untuk klaim BPJS-nya dan telah diproses dalam sistem.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan Erwin Sondang Siagian menjelaskan dalam sistem klaim BPJS, terdapat empat kategori dalam BAHV, yakni “Layak”, “Tidak Layak”, “Pending”, dan “Dispute”.

Klaim yang dinyatakan “Layak” langsung diproses untuk pembayaran, sementara yang masuk kategori “Tidak Layak” tidak diproses lebih lanjut.

Untuk yang “Pending” atau “Dispute”, pembayaran baru akan dilakukan setelah dana diterima.

“Proses ini berlaku untuk klaim bulan September yang dibayarkan pada bulan Oktober, dan klaim bulan Oktober yang dibayarkan pada bulan November,” ujar Siagian.

Direktur Layanan Operasional, dr Wega Sukanto, juga menambahkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan sistem agar proses penghitungan remunerasi lebih transparan dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

“Kami tidak memotong hak dokter, tetapi terkadang terjadi penundaan. Setelah pembayaran dari BPJS masuk, kami akan segera menyalurkan remunerasi tersebut,” terangnya.

Hingga saat ini, RSUP Prof Dr RD Kandou  Manado tetap komitmen untuk terus memperbaiki sistem pemberian remunerasi lebih transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut melalui komisi IV akan mengagendakan kembali hearing dengan menghadirkan Direktur Utama RSUP Kandou Manado dan juga pihak BPJS.

Selain itu, DPRD Sulut juga memberikan apresiasi dan terimakasih kepada RSUP Kandou Manado melalui empat Direksi yang telah hadir memenuhi undangan DPRD Sulut untuk meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat. (sisco)