Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh BPJN Sulut menangani perbaikan abrasi pinggiran sungai yang mengalami kerusakan infrastruktur tanah longsor di tepi jalan yang menghubungkan dua daerah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). mendapat apresiasi anggota DPRD Sulut daerah pemilihan BMR Mulyadi Paputungan.

Paputungan mengatakan lokasi tanah longsor yang terjadi di tepi sungai jalan trans sulawesi yang merupakan jalan Nasional sering di lintasi masyarakat menyebabkan aktifitas warga sedikit terhambat, sehingga perlu penanganan cepat dari instansi terkait.

“Dari abrasi itu menyebabkan badan jalan jatuh yang membahayakan para pengguna jalan terutama yang baru melintasi jalur tersebut di malam hari pasti rawan dengan kecelakaan,” kata Paputungan kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Rabu (24/5/2025)

Ketika mendengar aspirasi masyarakat tersebut, lanjut Paputungan menjelaskan dirinya langsung turun lapangan melihat jalan moyag dan langsung menghubungi instansi terkait Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan langsung di sikapi oleh BPJN untuk melakukan perbaikan longsoran.

“Saya telah menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat ke BPJN, Syukur Alhamdulillah BPJN langsung gerak cepat datang melakukan perbaikan infrastrukur jalan tersebut,” sebut Paputungan.

Ketua GP Anshor Sulut ini berharap kedepan akses jalan ini bisa di rawat, supaya masyarakat pengguna jalan nyaman melintasi jalan tersebut.

“Kami berharap akses jalan ini dapat dirawat untuk kepentingan dan aktivitas masyarakat pengguna jalan,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN – Rapat Koordinasi (Rakor) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado bersama Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado,Rabu (23/4/2025), berlangsung di ruangan webinar RSUP Kandou.

Pembahasan dalam rakor tersebut untuk penguatan kedua institusi ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Di kesempatan itu,Ns Suwandi I Luneto, SKep,MKes selaku Plh Direktur Utama RSUP Kandou Manado menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan implementasi regulasi yang berlaku di masing-masing institusi.

‎“Perkembangan kita menuju arah yang positif. Dengan begitu, apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap RSUP Kandou dan Fakultas Kedokteran Unsrat akan segera terwujud,” Jelas Luneto.

‎Sementara Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat, Dr dr Billy J Kepel, M.Med.Sc, Sp.KKLP, mengapresiasi terhadap kerja sama yang telah terjalin selama ini.

“Kita sadar, dengan kolaborasi erat antara dua institusi ini, progres dari action plan sudah mulai terlihat. Meski masih ada kendala, kami optimis melalui kerja sama ini, kita dapat mencari solusi bersama dan melangkah ke arah perbaikan yang lebih baik,” ujar Dekan.

‎Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi sepakat untuk segera menindaklanjuti kesepakatan yang ada dengan menyusun rencana aksi yang terukur dan terjadwal. Langkah konkret tersebut ditujukan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan di lingkungan RSUP Kandou.

‎Dengan kerjasama ini diharapkan, dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit dan lebih umumnya untuk pelayanan kesehatan di bumi nyiur melambai.

Untuk diketahui, Rapat koordinasi ini adalah tindak lanjut dari diskusi sebelumnya pada 14 April 2025, dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

‎Hadir dalam pertemuan ini, Ketua SPI  dr Joudy Gessal,Sp.KFR, Manajer Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan, dr Judy Flora Sengkey,MKes, Asisten Manajer Tim Kerja Pendidikan, dr Silvana E Sjeane Lumeno.l, Ketua Komkordik dr. Janeline Tengor, Sp.JP., Subsp.P.Kv, Wakil Dekan 1 FK Unsrat Dr,dr Nurdjannah Jane Niode, Sp.DVE, subsp Ven, Wakil Dekan 2, dr Damayanti Pangemanan, M.Kes, AIFO,AIFM. Sp.KKLP, Wakil Dekan 3, dr Frans Wantania,SpPD.
(sisco)

.

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Angelia Regina Wenas mengkritik lambatnya Rumah Sakit Umum Daerah Noongan merespons penanganan untuk pasien rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

Hal itu disampaikan ketika rapat panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, di laksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Selasa (22/4/2025).

“Setiap rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dapat merespon cepat SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi red). Diterima atau tidak harap direspon supaya pasien rumah sakit tidak menunggu lama,” tegas Angelia.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan ada begitu banyak masyarakat yang menghubunginya menanyakan kenalan dokter di RSUD Noongan untuk rujukan pasien dari Rumah Sakit Boltim ke Rumah Sakit Ratatotok lalu rujuk ke Rumah Sakit Noongan.

“Napa kwa lama dorang mo respons. Jadi kalau tidak diterima cepat di respons dan kalau diterima juga cepat di respons supaya tidak menunggu lama,” tegas legislator dapil Bolmong raya itu.

“Dan ini bukan hanya Rumah Sakit Noongan saja, tetapi juga berlaku bagi Rumah Sakit Rujukan lainnya,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Noongan, dr Inggrit Giroth,M.Kes menanggapi kritikan bahkan masukan dari anggota pansus tersebut, menjelaskan pasien rujukan yang lama direspons adalah pasien TBC karena memerlukan ruang isolasi dan Ventilator. Selain itu kata Direktur, lamanya direspons karena masalah gangguan internet.

“Saya memonitor di Rumah Sakit Noongan, yang paling lambat di respons pasien dari mitra maupun Boltim pasien TBC. Karena memerlukan ruang isolasi dan ventilator dan juga masalah internet,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN- Direksi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado menerima kunjungan team Anhui Conch Venture Group Co.Ltd China , Senin (21/04/2025) bertempat di aula RSUP Kandou Manado.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama yang diwakili Direktur SDM,Pendidikan dan Penelitian Ns Suwandi I Luneto,S.Kep,M.Kes menyambut baik kunjungan team Anhui Conch Venture Group Co.Ltd China di bawah pimpinan mr chang.

Luneto memperkenalkan satu persatu Direksi, Manager,Asisten Manager,Dokter spesialis RSUP Kandou Manado yang turut hadir.

Luneto menyampaikan terimakasih atas kunjungan pimpinan PT Conch group di RSUP Kandou Manado. “Atas nama kementerian kesehatan bersama jajaran civitas hospitalia RSUP Kandou Manado menyampaikan terimakasih atas kunjungannya. Kami akan memperkenalkan seluruh jajaran Direksi yang hadir mulai dari Direktur operasional, Direktur Keuangan, manager dan para asisten manager dan kemudian disamping kanan saya para dokter spesialis yang ada di rsup kandou,” kata Luneto.

“Kami menyambut gembira atas kunjungan ini dan kami berharap apabila dalam kunjungan ini jika kekurangan tolong disampaikan kepada kami dan sangat berbahagia apalagi bantuan dan kerjasama yang akan di berikan oleh PT Conch Indonesia,” sambung Direktur SDM Pendidikan dan penelitian.

Selanjutnya, Direktur Operasional dr Wega Sukamto memaparkan secara detil profil RSUP Kandou Manado untuk perlu diketahui oleh team Conch Group.

Sementara, team Conch Group melalui mr Chang memberikan apresiasi yang tinggi atas sambutan baik dari RSUP Kandou Manado dalam kunjungannya.

Mr Chang juga memperkenalkan team satu per satu yang hadir bersama dalam kunjungan di RSUP Kandou Manado.

“Kami tadi melakukan kunjungan kerjasama dengan Unsrat Manado. Dan kami melihat bahwa RSUP Kandou Manado juga ada kaitannya dengan Unsrat, maka kami menyempatkan untuk mengunjungi. Kami berharap dapat menjalin kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan,” ucap Mr Chang.

Pada kesempatan tersebut, Pimpinan PT Conch Group menyerahkan cendera mata kepada Plh Direktur Utama RSUP kandou Manado, Ns Suwandi Luneto,S.Kep,M.Kes dan dilanjutkan foto bersama.

Usai pertemuan, team Conch Group melakukan peninjauan ke setiap ruangan termasuk ruangan laboratorium yang ada di RSUP kandou Manado. (sisco)

Sulut,GN– Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 memberikan klarifikasi terkait pemberitaan bahwa  GMIM menerima dana hibah part 2 sebesar 65 Miliar, Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/04/2025).

“Kami akan memberikan klarifikasi terkait hal itu, pertanyaan itu muncul dari Ibu Cindy Wurangian. Ia bertanya, apakah Christian Center atau Museum Center itu sama atau berbeda ? karena di sini ada penerimaan hibah sesuai berita itu 65 Miliar. Setelah dijawab, bahwa itu sesuatu yang sama. Yang awalnya Christian Center, kemudian dalam perjalanan berubah menjadi Museum Center dan itu dijelaskan oleh Asisten 1,” kata Ketua Pansus Amir Liputo,SH di dampingi anggota Pansus.

Liputo menjelaskan GMIM tidak menerima dana hibah sebesar 65 miliar secara cash. Yang dimaksud di sini lanjut Liputo menerangkan, gedung tersebut dibangun oleh Pemprov Sulut, kemudian setelah sudah jadi, pengelolaannya diserahkan kepada GMIM.

“Bantuan hibah itu dalam bentuk barang atau jasa dalam hal ini bangunan fisik, bukan uang cash. Namun terlanjur diberitakan bahwa seolah – olah menerima cash 65 M,” jelas Liputo sambil menunjukkan data yang ada.

Lebih jauh Legislator dapil Kota Manado ini mengatakan bahwa data di sini ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan videotron, pekerjaan mekanikal, Elektrikal hingga pengawasan. “Jadi, di sini tidak ada uang cash mengalir ke sana. Yang ada hanyalah untuk pekerjaan, dan itu aset Pemprov. Cuman pengelolaannya diberikan ke GMIM,” terang Liputo.

Dia juga mencontohkan dengan bangunan Islamic Center di daerah lainnya. ” Sama halnya dengan Islamic Center, yang di mana ada di 3 daerah di Bolmong Raya yang sudah duluan dibangun, itu juga dihibahkan dalam bentuk bangunan, bukan uang. Akibat pemberitaan itu, saya  ditelfon oleh banyak pihak, untuk itu kami mau klarifikasi,” ucapnya.

Soal dana hibah ini lanjut Liputo, bagaimana besarannya itu menjadi urusan eksekutif.  “Kami tidak masuk di situ, mengingat pada saat pembahasan tidak dibahas, baik si A dapat sekian, si B dapat sekian, sebab APBD itu secara umum dan Banggar tidak membahas sampai satuan 3,” pungkasnya.

Pansus LKPJ Gubernur 2024 yang hadir penyampaian tentang klarifikasi tersebut, yakni Ketua Pansus Amir Liputo, Sekretaris Pansus Nick Lomban, anggota Pansus Eugenie Mantiri, Cindy Wurangian, Eldo Wongkar, Feramitha Mokodompit, Louis Carl Schramm, dan Abdul Gani. (sisco)

Sulut,GN – Dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, Legislator Henry Walukow Menyoroti kondisi salah satu titik ruas jalan provinsi di lokasi seputaran Zero Point Minahasa Utara.

Kondisi jalan yang mengalami rusak parah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Sulut.

Henry mengatakan kondisi jalan penghubung antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara ini sudah lama dikeluhkan masyarakat agar segera dilakukan perbaikan karena mengganggu aktifitas masyarakat apalagi hujan ekstrim sehingga menyebabkan luapan air cukup besar sehingga sulit diakses warga.

” Kondisi jalan Zero point ini sudah lama di keluhkan masyarakat selain rusak juga sering tidak bisa diakses diakibatkan banjir yang cukup parah.” ujar Henry.

“Bersyukur penjelasan Ibu Kadis PU sudah ditata di APBD untuk tahun 2025 ini. “ sambung Henry.

Henry menegaskan pihaknya akan mengawal terus anggaran tersebut agar dapat direalisasikan dengan kualitas baik.

“Saya pastikan akan mengawal anggaran perbaikan ruas jalan  tersebut sampai tuntas karena sudah tertata di tahun 2025 ini,” ucap Henry

Terkait itu, Kepala Dinas PUPR Sulut Deisy Paat menegaskan kembali bahwa anggaran perbaikan jalan di sepuran zero point sudah ada dan di tata dalam anggaran APBD tahun 2025 ini. ” Iya semua sudah di anggarkan tahun 2025 ini sebesar 1,5 miliar,” kata Kepala Dinas. (sisco)

Sulut,GN- Usai pemaparan Dinas ESDM Provinsi Sulut, Anggota Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024,Louis Carl Schramm, SH,MH langsung menyampaikan pertanyaan terkait penerangan lampu listrik dan air bersih di pulau Bunaken kecamatan Bunaken kepulauan.

Louis menyampaikan bahwa saat dirinya turun reses lalu disalah satu lingkungan yakni kampung islam di pulau Bunaken, selama tiga hari mengalami pemadaman. Bahkan kata louis, sarana air bersih pun tidak ada di pulau Bunaken.

” Ketika saya melakukan reses di Bunaken, selama tiga hari listrik tidak menyala. Bahkan sarana air bersih pun sangat sulit di sana. Jadi mohon di perhatikan karena masyarakat sangat membutuhkan air bersih,” kata louis, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka telah memaparkan bahwa ada program yang sudah dikerjakan diantaranya pemasangan listrik di beberapa desa yang belum teraliri listrik. Dan pengeboran air bersih di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Utara.

Menjawab apa yang di sampaikan anggota DPRD Sulut, Kepala Dinas menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kebutuhan listrik di pulau Bunaken.

Begitu juga terkait sarana air bersih, Maindoka menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan survei lokasi untuk pengeboran air bersih, namun belum di temukan.

” Kami akan melakukan koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan listrik disana. Demikian juga sarana air bersih di pulau Bunaken. Kami akan kembali melakukan survei lokasi, mudah – mudahan ada titik lokasi air tawar yang bersih. Karena beberapa kali kami melakukan survei lokasi, namun airnya payau. Tetapi kami akan mencoba lagi mencari lokasi yang lain untuk air bersih,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Menarik dalam rapat pansus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 di ruangan paripurna, Senin (14/4/2025).

Dimana Direksi BSG yang hadir langsung Direktur Utama BSG, Revino Pepah dalam rapat pansus yang dipimpin oleh ketua pansus Amir Liputo mampu memberikan penjelasan terkait perkembangan yang terjadi termasuk pendapatan deviden tahun 2024.

Revino mengatakan sesuai dengan target tahun 2024 deviden 70 miliar namun diakhir tahun BSG mampu meraup deviden melebihi target yang ada.

Terkait penjelasan Direktur utama BSG, Ketua Pansus Amir Liputo pun menanggapi pencapaian deviden BSG tahun 2024.

“Jadi kalau BSG saya kira jelas ya. Mampu memberikan deviden tahun 2024 sebesar 71 miliar dari target 70 miliar. Jadi angka 70 miliar itu bukan sedikit, itu sudah mampu membayar berapa gaji pegawai. kalau THL kita ada seribu misalnya kita bayar tiga juta per bulan sudah mampu di biayai dengan ini,” ujar Liputo kepada media usai rapat pansus.

Dia menegaskan BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk daerah, harus perlu di topang ke depannya.

“Nah, BUMD seperti ini kan perlu kita topang. Supaya kedepan sesuai pernyataannya tadi kan, bisa mampu memberikan 15 persen. Jadi kalau kita taruh 10 miliar tahun depan kita bertambah satu setengah miliar devidennya,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Wakil Ketua Pansus Inggried Sondakh menyampaikan bahwa untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur yakni Perda Nomor 9 Tahun 2021. Hal itu disampaikan saat Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025).

“Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu ini ada Perda yang mengatur dan ada alokasi dananya,” kata Inggried.

Terkait pertanyaan tersebut, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Dr Flora Krisen menjelaskan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2021 memang ada alokasi anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

“Tapi kami tidak memberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, tetapi melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi,”jelas Krisen.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ 2024, H.Amir Liputo pun mengingatkan bahwa Perda yang sudah disetujui dan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif harus dilaksanakan.

“Kalau tidak dianggarkan berarti pelanggaran,” ucap Liputo.

Liputo mengatakan dalam aturan yang berlaku dalam jangka waktu enam bulan setelah Perda ditetapkan Gubernur harus menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang petunjuk teknis.

“Sampai hari ini DPRD tidak menerima pergub tersebut,” tutup Liputo.

Pansus rekomendasikan minimnya anggaran untuk Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, lebih giat mensosialisasikan perda kepada masyarakat dengan alasan masih banyak masyarakat tidak tahu dengan perda atau produk hukum yang dihasilkan Pemprov Sulut termasuk Perda no 9 tahun 2021 tersebut. (sisco)