Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si Senin (5/10/2026) mengikuti Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang digelar di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulut.

Rapat Banmus tersebut dilaksanakan untuk memutuskan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD selama bulan Oktober 2026.

Ketua Dewan dr. Fransiscus Andi Silangen, memimpin jalannya rapat Banmus. Turut hadir Anggota Komisi dan Anggota Badan Musyawarah, serta para pejabat di Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat ini fokus pada agenda utama bulan oktober 2026. Adapun Banmus menetapkan prioritas kerja dewan yang mencakup pematangan linimasa rapat dengar pendapat (RDP) Komisi, Kunjungan Kerja, hingga persiapan mekanisme sidang dan singkronisasi jadwal agar program kerja kedewanan berjalan maksimal sesuai jadwal agenda. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulut saat melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sulut, Kamis (1/10/2026).

Diketahui, Para Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar Aksi unjuk rasa serentak diberbagai daerah di Indonesia (38 Provinsi) untuk menyampaikan tuntutan.

Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si didampingi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut, yang juga sebagai Plt Kepala Dinas Drs Noldy Salindeho menerima masa aksi damai.

Pertemuan dilakukan secara Hybrid (Tatap muka dan Daring) bersama dengan sejumlah Anggota Dewan diantaranya H Amir Liputo, Henry Walukow, Hillary Tuwo, dan Vionita Kuera.

Adapun tuntutan para masa aksi damai yaitu diantaranya mendesak pengesahan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang baru, yang pro-Buruh sebagai pengganti aturan turunan Omnibus Law. Menghentikan Eksploitasi sistem Outsourching, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta penyalahgunaan pemagangan. Dan menjamin pembayaran upah layak, juga memperkuat perlindungan jaminan sosial.

Usai melakukan pertemuan, masa aksi damai membubarkan diri secara teratur dan aman terkendali. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua DPRD Royke Anter,SE,MAP dan Anggota DPRD Billy Lombok, SH dan Pierre Makisanti,SH menerima masa aksi damai Koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara, Rabu (29/09/2026).

Setelah melakukan orasi dihalaman kantor DPRD Sulut, masa aksi di ajak berdialog di ruangan rapat lantai tiga DPRD Sulut.

Ada beberapa Penyampaian masa aksi dalam Aspirasi Dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara kepada  Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.

Masa aksi berharap aspirasi mereka dapat di perjuangkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut nantinya.

Usai berdialog, masa aksi menyerahkan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Sulut, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. (sisco)

Sulut,GN- Apel kerja adalah kegiatan berkumpulnya para pegawai atau anggota suatu instansi di suatu tempat pada waktu tertentu untuk mendengar arahan, mengecek kehadiran, dan melatih kedisiplinan sebelum mulai bekerja.

Tujuan dan Manfaat Apel Kerja untuk Pengecekan kehadiran dan Memastikan jumlah personil yang hadir dan siap bekerja, Penyampaian informasi yakni Menyalurkan instruksi penting, target kerja, atau kebijakan baru dari pimpinan,
Meningkatkan disiplin untuk Membiasakan pegawai datang tepat waktu dan menaati aturan dan Memupuk kebersamaan dlaam Mempererat kerja sama dan kekompakan antaranggota tim.

Terkait dengan hal itu, sekretariat DPRD Sulawesi Utara, Selasa (29/09/2026) menggelar apel kerja di halaman kantor DPRD Sulut.

Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si dan pemimpin apel Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

Turut hadir Plh Kabag Umum, Plh Kabag Keuangan, Plh Kabag Persidangan, Ibu Pj Pengawas/Fungsional, staf ASN, Pol PP dan Mahasiswa Magang.

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan arahan penting bagi seluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Sulut. Dia berharap agar dalam menjalankan tugas pekerjaan harus dibarengi dengan tanggungjawab. (sisco)

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien R.L Waworuntu ikut mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).

Pertemuan ini membahas Persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah persoalan terkait regulasi pertambangan rakyat disampaikan Gubernur Yulius kepada Menteri ESDM. Salah satunya mengenai adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan WPR serta skema pemberian IUP dengan cara prioritas.

Selain membahas regulasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Utara telah selesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan dapat segera diproses untuk mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), sehingga pengelolaan WPR di Sulawesi Utara memiliki landasan yang lebih jelas.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi WPR sekaligus mendorong peningkatan WPR menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan melalui IPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya penataan pertambangan rakyat agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Dokumen Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa penerbitan IPR pada WPR didahului dokumen rencana pengelolaan WPR.

Usai mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang terus mendorong penyelesaian persoalan WPR di Sulawesi Utara.

Braien menilai perjuangan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.

Menurut Braien, pembahasan mengenai WPR tidak hanya menyangkut persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap proses yang sedang diperjuangkan pemerintah provinsi melalui Kementerian ESDM tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.

Pertemuan Gubernur Yulius dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan pengelolaan WPR di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.(*/sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut)  dari Partai Golkar Michaela E Paruntu (MEP) menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara periode 2025–2030 dari Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Prosesi penyerahan SK bernomor Skep-180/DPP/GOLKAR/IX/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Sulut tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (25/9/2026).

Melalui terbitnya surat keputusan tersebut, MEP secara resmi menakodai Partai Golkar Sulawesi Utara sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulut.

Dalam menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan, MEP didampingi oleh Aditya Anugrah Moha (ADM) yang sebagai Sekretaris dan Inggried Sondakh sebagai Bendahara.

Diketahui, MEP sebelumnya telah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulut dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Novotel Manado pada 11 April 2026 lalu.

Dengan diterimanya SK Kepengurusan ini DPD Golkar Sulut siap menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat konsolidasi internal hingga tingkat akar rumput, dan memanaskan mesin partai Golkar di seluruh wilayah Sulut. (sisco/*)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Selasa (22/09/2016) memimpin jalannya sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut.

Silangen mengatakan Perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan merupakan bagian dari demokrasi, sementara dialog dan keterbukaan dan kerjasama menjadi jalan untuk melahirkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Silangen memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah Provinsi Sulut dalam setahun trakhir ini, atas berbagai hasil yang telah dicapai. “Dalam satu tahun terakhir kami memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, pariwisata, pelayanan publik, serta prestasi putra putri daerah menjadi bagian dari perjalanan yang patut diapresiasi,” kata Silangen.

Ketua DPRD Sulut menerangkan di hari ulang tahun ke-62 menjadi momentum mengenang perjalanan yang sudah dilewati. “Karena itulah peringatan hari ulang tahun ke 62 ini, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilewati tetapi juga untuk meneguhkan langkah menuju babak berikutnya,” terangnya.

Lebih jauh Silangen menjelaskan semangat hari ulang tahun ke-62 kali ini mengambil tema Sulut Melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Semangat itulah yang kita tuangkan dalam tema hari ulang tahun ke -62, Sulut melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Sulut melaju adalah semangat untuk terus bergerak berani menjawab perubahan dan membuka ruang bagi lahirnya gagasan – gagasan baru. Maju berarti terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia memperkuat daya saing serta mengembangkan potensi daerah. Sejahtera berarti mematikan hasil kemajuan yang dapat dirasakan dalam kehidupan rakyat, melalui kesempatan yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik. Sedangkan berkelanjutan berarti membangun dengan pandangan jauh kedepan, menjaga apa yang telah dimiliki dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” tandas Silangen.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay,SH,MH, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, anggota DPRD, Forkopimda, Jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Fraksi PDI Perjuangan saat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sulut TA 2027, Senin (21/9/2026), memberikan perhatian terhadap fungsi APBD yang dinilai tidak sebatas menyusun angka pendapatan dan belanja daerah.

Juru bicara Fraksi Berty Kapojos menyampaikan bahwa APBD juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

“Setelah mencermati Ranperda APBD 2027, Fraksi PDIP berpendapat ini bukan hanya memuat angka pendapatan dan belanja, tetapi juga merupakan implementasi utama pemerintah daerah dan menerjemahkan pembangunan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.

Menurut Fraksi PDIP, penyusunan APBD 2027 perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Sejumlah catatan juga disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menjadi perhatian dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda APBD Sulut TA 2027 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan di DPRD Sulawesi Utara. (sisco/*)