Manado,GN – Penggalangan donor darah sukarela yang di prakarsai oleh Unit Pengelola Darah (UPD) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado terus di matangkan. Kegiatan ini laksanakan dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2025.

Kepala UPD RSUP Kandou Manado dr Vanny Sasube mengatakan sampai sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2025 mendatang.

“Sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan Direktur pelayanan medik, dan menyambut baik kegiatan ini. Beliau sangat menaruh harapan besar, program ini bisa menutupi berbagai kendala yang terjadi di ruangan rawat inap ketika ada pasien membutuhkan darah,” kata dr Vanny kepada sejumlah media, Jumat (13/06/2025).

Bagi para pendonor kata dr Vanny, harus memenuhi syarat – syarat untuk pendonor. “Setelah di seleksi dan lolos, pendonor tersebut akan berlanjut menjadi pendonor sukarela,” ucapnya.

Lebih jauh dr Vanny menjelaskan, kegiatan donor darah ini rencananya hanya sehari namun apabila pendonor datang membludak, tidak menutup kemungkinan kegiatan donor darah akan dilaksanakan lebih dari satu hari.

“Yang kami targetkan dalam kegiatan ini lima puluh (50) kantong darah. Apabila para pendonor sukarela membludak datang, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan ini akan di laksanakan lebih dari satu hari. Semakin banyak pendonor semakin baik untuk rumah sakit kandou sendiri,” jelas dr Vanny.

Untuk suksesnya kegiatan ini, UPD telah berkoordinasi dan sudah di follow up ke bagian umum, dilanjutkan ke semua unit terkait di RSUP Kandou, agar semua pegawai dapat berperan aktif dalam kegiatan ini. (sisco)

Manado,GN- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut) Syachrul Afriyadi, SKom, MAP mengatakan saat ini kondisi di Sulut sedang darurat wabah sosial tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Sulut kepada sejumlah awak media, Jumat (13/06/2025) di ruangan kerjanya.

“Kondisi di Sulut saat ini sedang darurat, wabah sosial masyarakat senang kerja ke Kamboja,” kata Syachrul.

Dia menyebutkan langkah dan upaya untuk menangkal pekerja ilegal dari bumi nyiur melambai, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat diberbagai tempat.

“Belum lama ini kami melakukan silaturahmi ke Sinode GMIM. Kami lakukan sosialisasi dan memohon beri pemahaman ke jemaat soal bahayanya kerja ke luar negeri yang belum memiliki perjanjian kerja sama,” ucapnya.

Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama tenaga kerja ke negara luar yakni Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Kepala BP3MI Sulut mengajak masyarakat yang ingin kerja di luar negeri untuk waspada.

“Bekerjalah ke negara yang memiliki hubungan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” terangnya.

“Kita bisa kolaborasi dengan LPSK, untuk ke depannya tentunya bagaimana kita melayani masyarakat terutama kasus perdagangan orang,” tukas pria yang ramah dengan awak media.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Wawan Fahrudin merespon positif berkolaborasi dengan BP3MI.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Ketua LPSK ini kerjasama dan kolaborasi dapat membantu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kuncinya memang kolaborasi, hak warga bisa kerja di manapun tapi kalau sudah jadi korban kita upayakan memberikan perlindungan,” tegas Fahrudin.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kita berbagi peran dengan teman-teman BP3MI. Mereka didorong untuk bagaimana suatu proses penempatan prosedural sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian kami bisa lakukan penanganan, LPSK bisa masuk di situ,” ungkapnya saat bertandang di bumi nyiur melambai.(sisco)

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara bersama Aliansi Bersatu Pondol Keraton (ABPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas eksekusi lahan tanah di lorong pondol Bolivard Manado pekan lalu.

Rapat tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Rhesa Waworuntu, dan di hadiri Koordinator Komisi 1 Royke Anter bersama anggota komisi 1 dan Aliansi Bersatu Pondol Keraton. RDP di laksanakan di ruangan rapat Komisi 1 DPRD Sulut, Rabu (10/06/2025).

Setelah mendengarkan penyampaian masyarakat Aliansi Bersatu Pondol Keraton, koordinator komisi I Royke Anter angkat bicara.

Anter mengatakan bahwa DPRD tidak dapat membatalkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Menurut Anter, hasil keputusan MA sudah Inkrah. ” Jadi kami tidak dapat membatalkan keputusan itu, karena keputusan MA sudah Inkrah,” kata Anter.

Anter menjelaskan apabila punya bukti – bukti yang baru temukan, masyarakat boleh memasukan laporan lagi untuk sidang kembali.

“Kalau ada bukti – bukti yang baru, silahkan bapak,ibu boleh memasukan laporan baru lagi, untuk sidang kembali. Tetapi hasil putusan MA yang sudah di keluarkan ini, kami tidak bisa membatalkannya, sebab putusan MA ini sudah Inkrah,” ucapnya.

Anter sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak BPN Manado dalam rapat dengar pendapat.

“Sangat disayangkan, BPN tidak hadir hari ini, pada hal kami ingin menanyakan kenapa BPN dapat mengeluarkan SHM tersebut,” terang Anter.

Selanjutnya pimpinan rapat menutup RDP, dan akan di agendakan kembali lanjutan RDP dengan menghadirkan pihak BPN Manado. (sisco)

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu komitmen dalam mendukung Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Langowan.

Hal itu di sampaikan oleh Braien Waworuntu dalam rapat paripurna penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Braien mendorong agar kampung halaman Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dimekarkan menjadi Kota Langowan.

“Saya mendorong agar Langowan dimekarkan menjadi Kota,” Ucap Braien di hadapan Gubernur YSK.

Untuk diketahui, Langowan masuk dalam daftar 32 Daerah Otonom Baru (DOB) yang bakal ditetapkan tahun 2025, Sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus juga telah mengumumkan bahwa DOB Kota Langowan akan segera terwujud.

Braien mengatakan Dia siap mendukung berdirinya pemekaran Langowan sebagai Kota.

“Saya sejatinya mensupport langkah Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal DOB Kota Langowan,” terang legislator dapil Minahasa Tomohon itu.
(sisco)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus A Silangen, Selasa (10/06/2025) membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan patut bersyukur karena proses panjang Ranperda RTRW Provinsi Sulut yang diinisiasi sejak tahun 2018, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menyampaikan sekaligus akan dibahas bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD Sulut untuk bagaimana arah dan proses Ranperda RTRW ini selanjutnya.

“Proses ini dalam undang-undang, dimana pemprov Sulut harus dipastikan bahwa Perda RTRW ini dapat mudah dilakukan melalui seluruh rangkaian kebijakan perencanaan pembangunan. Ranperda RTRW merupakan pemberian pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kabupaten/kota,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan, pemprov harus mengakomodasi seluruh masukan melalui diskusi publik termasuk infonisasi dan konsultasi publik. Tujuan RTRW ini dirancang kata Gubernur, untuk penguatan ekonomi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang bertumpu sektor pariwisata, perikanan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk masyarakat.

“Pentingnya RTRW sebagai dokumen strategis dalam memastikan bahwa pembangunan di Sulut dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berbasis pada kompetensi nilai spirit dan kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam.pemandangan fraksi – fraksi DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar melalui Cindy Wurangian menyatakan fraksi PG menyetujui Ranperda RTRW di bahas pada tingkat selanjutnya.

Angelina Wenas dari fraksi Demokrat, mengingatkan agar Ranperda RTRW selaras dengan visi misi gubernur terpilih. Fraksi Demokrat menyorot kerisauan lingkungan akibat tambang ilegal, dan mengingatkan pemprov terhadap lahan pertanian dan kawasan pariwisata.

Fraksi Partai Nasdem melalui Ketua Fraksi Braien Waworuntu menyampaikan agar wilayah Langowan di kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Fraksi Nasdem setuju Ranperda RTRW dapat dibahas lebih lanjut.

Sementara, Fraksi Gerindra oleh Louis Schramm menyetujui atas pembahasan Ranperda RTRW, yang disebutnya sebagai instrumen vital dalam arah pembangunan daerah. (sisco)

Sulut,GN – Legislator DPRD Sulut Ronald Sampel secara resmi menjabat Ketua Fraksi Demokrat. Sebelumnya ketua fraksi Demokrat di jabat oleh Royke Anter. Kini Royke Anter menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut menggantikan Billy Lombok.

Pergantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut ini dibacakan oleh Sekertaris DPRD Sulut, Niklas Silangen disela-sela rapat Paripurna mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044, Selasa (10/06/2025) bertempat diruang paripurna DPRD Sulut.

Selain membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut tentang pergantian pimpinan fraksi, Niklas Silangen juga membacakan surat masuk dari DPD Partai Demokrat tentang pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di fraksi Demokrat.

Dalam isi surat tersebut, Ronald Sampel yang sebelumnya sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulut, ditempatkan di Komisi III DPRD Sulut. Sementara Franky Roger Mamesah ditempatkan sebagai personil Badan Anggaran (Banggar), dan Billy Lombok sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulut.

Ronald Sampel mengatakan, dirinya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Partai Demokrat Sulut di bawah kepemimpinan Elly Engelbert Lasut.

“Tentunya saya berterima kasih kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Bapak Elly Engelbert Lasut atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Fraksi Demokrat di DPRD Sulut,” kata legislator dapil Nusa Utara itu.

Sampel berjanji akan menjalankan amanah dengan bekerja sesuai tupoksi dan memimpin Fraksi Demokrat untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Kami sebagai kader yang ditugaskan siap melaksanakan tanggung jawab yang diberikan pimpinan partai untuk mengkoordinir kegiatan anggota fraksi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Partai Demokrat,” ucapnya.

Terkait program fraksi Demokrat, Sampel menjelaskan pihaknya akan menunggu hasil rapat internal fraksi. “Kalau program kerja, kita menunggu hasil rapat internal,” tandasnya.(sisco)

Sulut,GN – Ketua Lingkungan VI Kelurahan Bunaken Kepulauan Niklas David, membantah atas pemberitaan di media Sulutzone.com, menyebut dirinya telah merampas microfon dari petugas kepolisian saat Kapolsek menyampaikan izin pemberitahuan keramaian pada pesta pernikahan, Sabtu 30 Mei 2025 lalu.

Niklas mengatakan, dirinya tidak pernah merampas microfon dari tangan kapolsek. Justru kata Niklas, pihaknya memberikan waktu kepada Kapolsek untuk menyampaikan pemberitahuan izin keramaian kepada warga masyarakat di lingkungan VI.

” Saya tidak merampas microfon dari kapolsek, justru malam itu saya selaku ketua lingkungan VI memberikan kesempatan kepada bapak kapolsek untuk menyampaikan pemberitahuan izin keramaian, kebetulan juga malam itu bapak kapolsek hadir, dan memberitahukan kepada saya untuk di berikan waktu menyampaikan pemberitahuan pada warga yang hadir dalam pesta pernikahan saat itu,” ungkap Niklas kepada media gemparnews.com, Senin (9/6/2025).

Lebih jauh Niklas menjelaskan, usai kapolsek menyampaikan izin keramaian, pihaknya langsung menerima kembali microfon untuk meminta agar memberikan dispensasi izin waktu keramaian hingga pukul 24.00 wita (jam 12 malam).

” Saya kembali menerima mocrofon usai bapak Kapolsek menyampaikan pemberitahuan izin keramaian. Kalau acara tidak kondusif malam itu, saya juga harus bertanggungjawab, karena saya selaku ketua lingkungan VI harus bertanggung jawab terhadap warga dan masyarakat saya,” ucapnya.

Niklas sangat keberatan atas pemberitaan di media Sulutzone.com tanpa ada konfirmasi terhadap dirinya.

“Saya sangat menyayangkan pemberitaan itu, tanpa bertanya atau konfirmasi langsung kepada saya. Berita itu hanya sepihak. Saya tidak melawan pemerintah tetapi sebagai ketua lingkungan, pun saya harus bertanggung jawab terhadap warga dan masyarakat,” tandasnya.

penulis : Sisco Manossoh

Manado,GN – Idul Adha, juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, adalah salah satu hari raya umat Islam yang penuh makna. Idul Adha dirayakan setiap 10 Dzulhijjah pada kalender Islam.

Idul Adha tahun 2025 ini, bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025.

Berkaitan dengan hari Raya Idul Adha 1446 hijriah, plt Direktur Utama (Dirut) drg Yuli Astuti Saripawan,MKes berkurban hewan di masjid As Syifa RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Jumat (6/6/2025).

Panitia pelaksana Ari Firmansyah menjelaskan bahwa hewan kurban sebanyak tiga ekor sapi yang terdiri dari dua ekor sapi dari shohibul para staf di rumah sakit dan satu ekor sapi dari plt Dirut RSUP Kandou Manado.

Sementara itu, Ketua Badan Tazkir Masjid As Syifa juga selaku Plt Direktur SDM,Pendidikan dan Penelitian RSUP Kandou Ns Suwandi I Luneto,SKep.MKes kepada awak media Gemparnews.com mengatakan hewan kurban ini akan di bagikan kepada tenaga cleaning cervice, security dan pedagang bahkan warga yang ada di sekitar rumah sakit kandou manado.

Luneto menerangkan menurut mazhab Syafi’i, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi yang mampu.

“Artinya, meskipun tidak wajib, berkurban sangat dianjurkan dan memberikan pahala yang besar bagi yang mengerjakannya,” kata Plt Direktur SDM,Pendidikan dan Penelitian ini.

Luneto berharap semoga nilai-nilai pengorbanan nabi ismail menjadi contoh dan motivasi di dalam memajukan RSUP Kandou.

“Sebagai rumah sakit yang selalu menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit kiranya menjadi contoh dan motivasi untuk memajukan RSUP Kandou ke depannya. Untuk itu, Dirut dan Direksi mengucapkan selamat hari raya idul adha 1446 hijriah,” tutup pria yang ramah dengan awak media ini. (sisco)

Manado,GN – Pihak management RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, memberikan klarifikasi atas postingan salah satu keluarga pasien di Media Sosial (Medsos) terkait kondisi alat medis yang digunakan untuk melakukan tindakan operasi di rumah sakit.

Beredar informasi yang menyebutkan bahwa alat medis untuk operasi yang digunakan sedang rusak juga pihak manajement membenarkan adanya kerusakan alat tersebut.

Pihak manajemen menjelaskan bahwa alat medis operasi tersebut tengah di upayakan dan dalam proses perbaikan di luar daerah bahkan melibatkan impor dari luar negeri untuk membeli alat tersebut.

Manajemen menyatakan, pihaknya sudah melakukan edukasi dan pemberitahuan kepada keluarga pasien terkait hal tersebut.

Dan dilaporkan hari ini, Kamis (5/6/2025) sekira pukul 14.30 wita, alat medis yang telah diperbaiki telah tiba di RSUP Kandou Manado.

Pihak Manajemen telah menunjukan Bukti penerimaan barang (alat red) kepada keluarga pasien oleh bagian Humas RSUP Kandou Manado.

Konfirmasi dan komunikasi pihak rumah sakit dan keluarga pasien sudah dilakukan. Sehingga keluarga pasien menyatakan kesediaan untuk menghapus postingan yang sebelumnya telah tersebar di media sosial.

Terkait issue ini, pihak manajemen mengharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman. (sisco)