Delapan Desa Tak Berlistrik, Cindy Wurangian Pacu Ranperda Untuk Menjawab Kesenjangan Pembangunan

Sulut,GN- Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut sementara melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2044.

Cindy Wurangian (foto: Gemparnews)

Wakil Ketua Pansus RTRW Cindy Wurangian menegaskan akan menjadikan solusi bagi warga di desa-desa yang belum teraliri listrik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini memberikan apresiasi atas terobosan pemerintah sulut untuk melakukan revisi Ranperda RTRW.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Kota Bitung ini,mengatakan draft Ranperda RTRW Pemprov Sulut mencantumkan delapan desa tersebut yamg semuanya berada di daerah kabupaten kepulauanSangihe.

Adapun Desa tersebut berada di pulau atau Kecamatan Tatoareng :
Desa Kahakitang, Desa Para,Desa Dalako Bembanehe dan Desa Taleko Batusaiki serta Desa Para I. Selanjutnya ada satu Desa di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yakni Desa Beeng

Sementara ada dua di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kecamatan Tagulandang, Desa Pumpente dan Desa Laingpatehi. Namun untuk dua Desa ini masyarakat disana sudah di relokasi ke tempat lain.

“Untuk desa Pumpente dan Laingpatehi itu lokasinya di gunung ruang dan masyarakat sudah di relokasi,” jelas Cindy.

Guna mempercepat adanya sentuhan PLN ke warga di desa tersebut maka kata Cindy, pembahasan Ranperda RTRW terus dipacu.

Menurut Cindy, melalui pembahasan Ranperda ini pemerintah daerah ingin menjawab ketimpangan dan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh aliran listrik.

“Ranperda ini ketika ditetapkan, mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait usaha, pekerjaan termasuk sarana prasarana,” pungkas Cindy. (sisco)




Sikapi Lonjakan Harga Bapok, Bulog Kanwil SulutGo Gelar Operasi Pasar Murah

Sulut,GN – Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap lonjakan harga Bahan Pokok (Bapok) di pasar, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kanwil SulutGo melaksanakan operasi pasar di beberapa titik wilayah di Kota Manado.

Kantor Perum Bulog Kanwil SulutGo (foto: ist)

Hal itu, di sampaikan Kepala Perum Bulog Kanwil SulutGo Ermin Tora kepada media Gemparnews.com ketika di hubungi melalui telephone selular, Selasa (08/07/2025).

Ermin menjelaskan Bulog kanwil SulutGo telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait untuk menggelar operasi pasar murah di wilayah Kota Manado.

” Kami bekerjasama dengan beberapa dinas terkait melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik wilayah di Manado,” kata Ermin.

Operasi pasar murah ini, kata Ermin untuk membantu dan menjangkau masyarakat yang kurang mampu dari segi pendapatan ekonomi dengan mendapatkan harga di bawah.

” Ini tentunya untuk membantu serta menjangkau masyarakat yang kurang mampu agar dapat membelanjakan harga bahan pokok lebih murah,” ujarnya.

Selain itu kata Ermin, pihaknya juga akan menyalurkan beras secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di Sulawesi Utara.

” Kami tinggal menunggu data dari kementerian terkait data by name by addres,” terang Ermin.

Jika data sudah ada, lanjut Ermin pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Kota untuk jadwal penyaluran bantuan beras tersebut.

“Jadi penerima bantuan masyarakat kurang mampu. Per keluarga akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan beras ini untuk dua bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2025,” ungkap Ermin.

Ermin berharap, di pertengahan bulan Juli ini bantuan beras mulai di salurkan kepada masyarakat yang sudah terdata dari Kementerian.

“Mudah – mudahan pertengahan bulan Juli ini, sudah dapat di salurkan ke pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai data dari Kementerian,” tandasnya. (sisco)

 




Staf Khusus Gubernur Recky H Langie Usulkan Adanya Pengendalian dan Pengawasan RTRW

Sulut,GN- Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Sulut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 – 2044 yang dilaksanakan  di ruang paripurna kantor DPRD Sulut  Senin (07/07/2025) mendapat banyak masukan.

Staf Khusus Gubernur Bidang Investasi Recky H Langie (foto: Gemparnews)

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Sulawesi Utara Bidang Investasi  Recky Harry Langie mengusulkan perlu adanya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RTRW sehingga dalam setiap program pemerintah nantinya sangat terarah dan secara terukur.

“Karena ada contoh di Likupang itu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas PLTMG itu adalah program Proyek Strategis Nasional sebesar 150 MW ini sangat besar, walaupun nantinya tercipta special zona Kawasan Ekonomi Khusus itu sangat kecil, namun dengan ketambahan 150 MW atau nanti mungkin 300 MW hal ini perlu adanya pengawasan dan pengendalian RTRW ini sehingga dalam program pemerintah sangat terarah dan terukur, ” kata Langie.

Langie mengingatkan terkait pengawasan pengelolaan pelabuhan laut internasional yang perlu keterlibatan instansi Bea Cukai.

“Bicara pelabuhan apalagi sekarang skala Internasional Hubport, karena pastinya ada pembangunan namanya kawasan berikat uang berhubungan dengan pengumpul, pengelolaan maupun penimbunan pemanfaatan lahan maupun special economy itu harus ada, maka pentingnya kehadiran bea cukai karena berbicara pajak disitu yang berorientasi ke export, ” tutupnya. (sisco)




Henry Walukow : Target Pembahasan Berjalan On The Track Sesuai Kita Harapkan

Sulut, GN- Ketua Pansus RTRW Henry Walukow mengatakan khusus pembahasan Ranperda hari ini, pansus bersama – sama dengan beberapa mitra kerja eksekutif dan instansi vertikal mendapat wawasan.

Rapat Pembahasan Ranperda RTRW (foto: Sisco)

Lanjut kata Henry, pada pembahasan berikut, pembahasan masuk pada pola ruang dengan menghadirkan beberapa kabupaten/kota yang ada.

“Ini untuk menjawab persoalan -persoalan zona dan perbatasan yang ada di beberapa kabupaten dan kota,” kata Henry Senin (7/7/2025) usai melakukan pembahasan.

Henry menegaskan target pembahasan ranperda RTRW di perkirakan selesai satu bulan ke depan.

“Jadi target pembahasan berjalan on the track sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah – mudahan dalam satu bulan ke depan kita bisa menyelesaikan agenda ini,” pungkasnya. (sisco)




Bahas Ranperda RTRW, Ketua Pansus : di Sulut 8 Desa Belum Berlistrik

Sulut,GN- Setelah mengikuti jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW oleh Panitia Khusus bersama SKPD Provinsi Sulut dan Instansi Vertikal, Senin (7/7/2025) di ruangan rapat paripurna, maka terungkap ada delapan (8) desa di Sulawesi Utara (Sulut) yang belum teraliri listrik.

Ketua Pansus RTRW Henry Walukow,SE (foto: Gemparnews)

Hal itu, di katakan oleh Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow,SE kepada sejumlah media, usai pembahasan ranperda RTRW. Menurut Walukow delapan desa ini belum menikmati aliran listrik. Sehingga kata Walukow lewat pembahasan seperti ini, dapat menjawab kesenjangan dan menjawab kebutuhan dasar warga masyarakat.

” Nah, yang kami maksudkan bahwa lewat pembahasan Ranperda ini bisa menjawab apa yang menjadi kesenjangan dan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tandasnya. (sisco)




Kuda Pacu SunZone Nagari Milik Ketua Komisi I DPRD Sulut Jawara di Kelas 800 Meter

Sulut,GN- Kuda pacu SunZone Nagari milik Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara,Braien Waworuntu, SE tampil gemilang saat kejuaraan Pacuan Kuda dalam rangka HUT ke- 402 Kota Manado.

Kuda Pacu SunZone Nagari Milik Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Braien Waworuntu,SE Berhasil Meraih Juara I di Kelas Terbuka 800 Meter (foto: ist)

Pelaksanaan ‎kejuaraan tersebut di gelar di Gelanggang Pacuan Kuda Balitka, Paniki Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (05/07/2025).

Pada kelas bergengsi jarak terbuka 800 meter, kuda SunZone Nagari sejak dilepas dari garis start, langsung melejit jauh ke depan meninggalkan pesaingnya.

‎Kuda pacu dengan joki memakai topi kuning berhasil memimpin dan meninggalkan pesaingnya hingga garis finish.

Para pendukung kuda pacu SunZone Nagari menyambut antusias ‎kemenangan tersebut. Sebagai joki F Sangian dan pelatih Mario Bahar terlihat gembira saat di arak menuju ke dekat panggung tribun.

Sementara itu, ‎Braien Waworuntu,sang pemilik Kuda yang meraih juara 1 di kelasnya, mengaku sangat senang dengan hasil yang dicapai dalam kejuaraan tersebut.

‎”Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Manado yang sudah menggelar kegiatan olahraga pacuan kuda,” kata Braien.

Dengan hasil ini, kata Ketua komisi I DPRD Sulut, dirinya mersa bangga pada ajang berkuda yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.

‎”Ini pengalaman pertama saya, dimana kuda milik saya boleh menang,” ungkap Braien.

‎Dia berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan, sebab Gubernur YSK dan Wagub Victor Mailangkay sangat mendukung olahraga berkuda.

‎”Ya, kita bersyukur kegiatan seperti ini, sangat di support Gubernur bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara,” sebutnya.

Ketika ditanya soal persiapan Kejurnas, Braien dengan nada merendah mengatakan bahwa itu tergantung arahan dari pelatih.

‎”Karna saya baru pemula dalam hal pertandingan kuda, maka saya harus mendapat petunjuk dari pelatih kuda saya. Yang pasti akan menyesuaikan,” tutup putra asli Minahasa itu. (sisco)




Louis Scramm: Polemik Pencopotan Plang RSUD ODSK Provinsi Sulut Hanya Kesalahan Pahaman

Sulut,GN- Terkait polemik pencopotan plang nama Rumah Sakit Daerah ODSK Provinsi Sulaweai Utara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD, Louis Schramm, angkat bicara.

Louis Scramm (foto : Gemparnews)

Pencopotan plang nama Rumah Sakit Daerah ODSK yang sempat memicu reaksi di masyarakat. Menurut Louis hal tersebut hanyalah kesalahpahaman.

“Tidak ada penggantian nama rumah sakit, tetap memakai nama ODSK yang artinya Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga,” tegas Louis Schramm, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Manado, Jumat (04/07/2025).

Louis menjelaskan pencopotan plang beberapa waktu lalu bukan berarti ada perubahan nama. Melainkan, plang tersebut memang akan diganti dengan yang baru sesuai desain yang sudah disiapkan pihak rumah sakit sejak bulan Juni.

“Desain plang baru sudah ada sejak Juni. Ini murni pergantian papan nama saja, bukan penghapusan nama ODSK,” jelasnya.

“Saya tentu berharap masyarakat tidak terpancing oleh isu yang belum tentu benar, dan berharap informasi seperti ini bisa diluruskan agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” tandasnya. (sisco)




Pansus Penanggulangan Bencana DPRD Sulut Bahas Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Sulut,GN- Dr Ir Royke Roring selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Bencana DPRD Sulawesi Utara di dampingi Sekretaris Prof. Paula Runtuwene, bersama Wakil Ketua Normans Luntungan, memimpin langsung jalannya pembahasan rancangan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Lantai 3 Kantor DPRD Sulut, pada Jumat, (04/07/ 2025).

Rapat Pansus Penanggulangan Bencana (foto: ist)

Dalam rapat tersebut, dibahas pentingnya peran kebijakan penanggulangan bencana dalam mendukung perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.

Roring mempertanyakan sistem pengawasan pemanfaatan tata ruang di daerah, terutama terkait peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Dr Flora Krisen, SH, MH, menjelaskan bahwa pengawasan memang telah dilakukan, dan PPNS Penataan Ruang memiliki wewenang untuk menyidik pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengandung unsur pidana.

“Tentu kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana agar pengawasan ini lebih efektif,” kata Krisen.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut, Nichk Lomban, turut menanyakan mengenai standar teknis bangunan tahan gempa serta bentuk pengaturannya dalam kebijakan yang sedang dirumuskan.

Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagaimana diketahui, Pansus Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk untuk membahas dan merumuskan kebijakan strategis penanggulangan bencana di daerah, mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.(sisco/*)




Tulus : Manajemen RSUD ODSK Benahi Taman Depan Rumah Sakit

Sulut,GN- Terkait plang nama RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara berubah dan viral di Media sosial (Medsos) membuat beberapa tanggapan dan spekulasi warga atas perubahan wajah plang tersebut.

Direktur RSUD ODSK Provinsi Sulut dr Lidya Tulus,MKes (foto: ist)

Menanggapi itu, Direktur RSUD ODSK Provinsi Sulut dr Lidya Tulus,MKes angkat bicara. Kepada media Gemparnews.com Kamis 03 Juli 2025 Direktur menyampaikan bahwa manajemen RSUD ODSK Provinsi Sulut sedang melakukan perbaikan di area taman depan.

Direktur menjelaskan plang nama rumah sakit yang menjadi sorotan warga sebenarnya bukan di copot untuk di hilangkan, tetapi di perbaiki lagi.

“Plang Nama RSUD ODSK di taman depan Rumah Sakit bukan dicopot untuk dihilangkan tapi sedang dalam.perbaikan oleh karena sudah keropos dan lampunya sudah korslet,” kata Direktur.

Selain itu, kata Direktur unruk menjadikan wajah rumah sakit menjadi indah kembali, maka manajemen dilakukan pengecatan.

“Perlu di cat kembali untuk menjadikan rumah sakit lebih indah dalam persiapan peningkatan pelayanan Health Tourism dan untuk masyarakat Sulut serta para tamu yang datang di provinsi Sulut,” jelas dr Lidya.

“Jadi intinya dalam pemeliharaan Manajemen RSUD Tipe B Provinsi Sulut,” tandasnya.

Diketahui, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, di sela – sela rapat paripurna DPRD Kamis (03/07/2025) tadi siang ketika menanggapi interupsi wakil ketua fraksi PDI Perjuangan terkait perubahan nama RSUD ODSK Provinsi Sulut, Gubernur secara tegas mengatakan selama lima tahun ke pemimpinannya bersama Wakil Gubernur, tidak pernah terlintas ide untuk merubah nama rumah sakit tersebut. (sisco)




Gubernur Sulut Komitmen Tidak Akan Mengganti Nama Rumah Sakit ODSK

Sulut,GN – Setelah mendengarkan sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut terkait polemik penamaan Rumah Sakit Umum Daerah ODSK (Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga) Provinsi Sulawesi Utara, yang di sampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Berty Kapojos pada saat rapat paripurna, Kamis (03/07/2025) langsung di tanggapi oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Pimpinan Sidang bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut (foto: ist)

Dihadapan sidang paripurna DPRD Sulut, Gubernur menegaskan dirinya selaku Gubernur bersama Wakil Gubernur tidak pernah terlintas ide menggantikan nama Rumah Sakit Umum Daerah  ODSK Provinsi Sulawesi Utara.

“Kami berdua Gubernur dan Wakil Gubernur selama lima (5) tahun ke depan tidak pernah ada ide mengganti nama rumah sakit. Rumah sakit yang ada sekarang ini masih Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, posisi masih seperti itu,” kata Gubernur.

Gubernur menjelaskan ODSK bukanlah sebuah nama, maka dirinya akan tetap menjaga dan berkomitmen tidak akan merubah nama.

“ODSK itu, bukanlah sebuah nama, Simbol itu tetap kita jaga. Kami berkomitmen tidak akan merubah,” tegas Gubernur.

“Jadi kalau ada issue dan lain sebagainya pergantian nama kami sepakat tidak akan merubah apa yang ada. Karena nama rumah sakit daerah itu garis besarnya ODSK. Nama ODSK itu bukan nama seseorang,” jelas Gubernur.

Gubernur sangat memahami ide dan gagasan cemerlang dari pemimpin sebelumnya, sehingga menurut Gubernur pergantian nama rumah sakit tidak akan terjadi dalam kepemimpinannya ke depan.

“Ini sudah membuming nama ODSK, kalau kita ganti namanya lagi, orang pasti jadi bingung. Nama rumah sakit ini sudah ngetop, sudah banyak yang kenal bukan hanya di Sulawesi Utara saja,” terang orang nomor satu di bumi nyiur melambai ini.

Gubernur konsisten dan sudah merencanakan bagaimana membangun rumah sakit ini lebih baik lagi ke depan bahkan Gubernur akan terus berupaya rumah sakit dapat membiayai secara mandiri.

” Tentunya kami sudah merencanakan bagaimana rumah sakit ODSK ini mampu untuk membiayai dan membayar utangnya sendiri. Itu yang kami terus berupaya untuk melakukannya,” tutupnya. (sisco)