Pergantian Kadis Kominfo, Hillary Tuwo Dukung Penuh Langkah Pemprov Sulut

Sulut,GN – Rotasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didukung Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo.

Diketahui, Senin (23/06/2025) pagi tadi, Gubernur Provinsi Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE lewat Sekretaris Daerah Sulut Tahlis Gallang secara resmi menggantikan Steven Liow dan menunjuk Denny Mangala sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pemprov Sulut.

Hillary mengatakan bahwa langkah ini adalah baik. “Kami mendukung penuh keputusan Gubernur Yulius Selvanus untuk soal pergantian kadiskominfo Sulut,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Minut – Bitung mengatakan pergantian ini semua untuk kemajuan bersama dibidang informasi dan teknologi.

“Memang ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan dan dibenahi, salah satunya penyediaan layanan akses internet di lingkup pemprov Sulut. Contohnya saja Wifi di kantor DPRD Sulut,” Ungkap Personil Komisi I DPRD Sulut.

Dia berharap Plt Kadiskominfo Sulut, Danny Mangala yang akan bertugas selanjutnya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pelayanan publik bisa maksimal.

“Sebagai Mitra kerja Komisi I DPRD Sulut, tentunya kami akan mengawal kerja Kominfo untuk bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (sisco/*)

Cindy Wurangian: Pergantian Direksi RSUP Kandou, Momentum Penting Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Sulut,GN- Setelah dilantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Rabu, (18/06/2025) kemarin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Priscilia Wurangian angkat bicara.

Menurut Cindy, pelantikan Direksi baru di RSUP Kandou Manado menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berintegritas.

“Pergantian ini menjadi momentum penting. Kami menyambut dengan penuh harapan kehadiran direksi baru di RUSP Prof Dr RD Kandou Manado,” ucap Cindy kepada media Gemparnews.com Kamis (19/06/2025).

Selain itu kata Cindy, RSUP Kandou Manado kini saatnya kembali menjadi rumah sakit rujukan kebanggaan Sulawesi Utara yang benar-benar melayani dengan hati.

“Kami berharap direksi yang baru dapat membawa semangat transparansi, memperbaiki sistem manajerial yang selama ini dinilai bermasalah, serta membangun budaya kerja yang berfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Untuk itu, kami menyampaikan banyak Selamat kepada jajaran Direksi yang baru di lantik,” tandasnya.

Berikut ini Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado yang di lantik Menteri Kesehatan RI.
1.STARRY H RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
(sisco)

Menkes RI Lantik Direksi RSUP Kandou Manado, dr Sterry Rampengan Jabat Direktur Utama

Manado,GN- Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rabu, (18 Juni 2025) hari ini, RSUP Prof Dr RD Kandou Manado mempunyai Direktur Utama secara definitif.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Sadikin, secara resmi melantik jajaran direksi rumah sakit kebanggaan Sulawesi Utara bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI.

Menkes RI Lantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado (Foto: ist)

Dengan adanya era kepemimpinan baru di jajaran RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menandai langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Bumi Nyiur Melambai.

Dibawah ini Daftar nama Direksi yang Dilantik ke dalam jabatan dengan tugas tambahan sebagai Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2025 yang dilantik oleh Menteri Kesehatan RI.

1.STARRY H. RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

Dengan adanya rotasi di jajaran direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bumi Nyiur Melambai. (sisco)

Direksi RSUP Kandou Manado, Paparkan Kerusakan Alat Medis Saat RDP Bersama Lintas Komisi DPRD

Manado,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) RSUP Kandou Manado bersama Lintas Komisi DPRD Sulut, Senin (16/6/2025) dilaksanakan di lantai tiga ruangan serba guna.

RDP di pimpin oleh Ketua Komisi IV Vonny Paat di dampingi Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian dan Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene serta anggota DPRD.

Foto Bersama RSUP Kandou Manado Bersama Pimpinan Lintas Komisi DPRD Sulut (foto : Gemparnews)

Pada kesempatan itu, Ketua komisi IV memberikan kesempatan kepada keluarga almarhum Gabriel Sineleyan untuk mengemukakan hal yang berkaitan dengan pelayanan di RSUP Kandou termasuk juga keberadaan alat medis.

Usai mendengarkan pemaparan pihak keluarga almarhum Gabriel Sineleyan, Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Direksi RSUP Kandou Manado menjelaskan kronologi kerusakan alat medis berupa bor dan komponen lainnya.

Plh Direktur Utama dan juga selaku Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr R D Kandou Manado, dr Wega Sukanto, SpB TKV (K), memaparkan secara rinci audit kerusakan alat medis

Sebelumnya dr Wega menyampaikan rasa belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Gabriel Sineleyan.

Lebih jauh dr Wega menjelaskan bahwa kerusakan pada alat medis yang dimaksud pertama kali terdeteksi pada 20 Januari 2025.

Sebagai prosedur standar, rumah sakit segera memanggil tenaga ahli untuk mengevaluasi apakah alat tersebut dapat diperbaiki di tempat atau perlu dikirim ke luar daerah.

“Bila ada kerusakan alat medis, strategi kita adalah mencari pinjaman alat dari pihak lain selama proses perbaikan berlangsung,” jelas dr Wega.

Kemudian kata dr Wega, pada 4 Februari 2025, atau sekitar dua minggu setelah kerusakan terjadi, RSUP Kandou berhasil mendapatkan alat medis pinjaman.

Namun, pada 6 Mei 2025, alat pinjaman tersebut juga mengalami kerusakan di luar kendali pihak rumah sakit.

“Direktur Medik saat itu langsung turun tangan mencari alat pinjaman baru dari vendor lain. Sayangnya, kami tidak berhasil mendapatkannya karena alat serupa sedang digunakan rumah sakit lain,” ujarnya.

Dalam kondisi sulit tersebut, RSUP Kandou tetap berupaya agar pasien mendapatkan penanganan semaksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan rujukan ke rumah sakit lain.

“Karena tidak ada kepastian soal ketersediaan alat, manajemen memutuskan untuk merujuk pasien yang membutuhkan alat tersebut,” kata dr Wega.

Pihak rumah sakit juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait prosedur rujukan antar rumah sakit, karena rujukan ini dari rumah sakit tipe A ke rumah sakit tipe yang lebih rendah.

Barulah kabar baik itu datang pada 5 Juni 2025 karena dua alat medis telah tiba di RSUP Kandou, satu alat yang selesai diperbaiki dan satu lagi alat pinjaman baru.

Alat milik rumah sakit yang telah diperbaiki langsung diuji fungsi saat itu dan sudah dapat digunakan kembali.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP Kandou, dr Jehezkiel Panjaitan SH MARS, membenarkan bahwa upaya pencarian alat pinjaman telah dilakukan ke berbagai daerah, termasuk Makassar, Bali, bahkan Jakarta.

“Alat kami buatan Jerman dan memiliki empat komponen yang mengalami kerusakan. Saat dikirim ke Jakarta untuk diperbaiki, kami dipinjamkan alat dengan merek berbeda oleh vendor,” terang dr Jehezkiel.

Namun, alat pinjaman tersebut hanya dapat digunakan sampai 6 Mei 2025 sebelum mengalami kerusakan.

Melalui RDP ini, RSUP Kandou berharap masyarakat dan pemangku kepentingan memahami tantangan teknis dan logistik yang dihadapi dalam pengelolaan peralatan medis, khususnya saat terjadi kerusakan.

Terrkait pentingnya pelayanan di rumah sakit untuk masyarakat Sulut, management RSUP Kandou Manado berharap jiga suport dari DPRD Sulut.

Hadir dalam RDP tersebut Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian, Ns Suwandi Luneto SKep MKes dan Direktur Keuangan, Dr Erwin Sondang Siagian SSTP MSi, dan para Manager. (sisco)

BPJS Kesehatan Manado Tidak Hadir, Stella Runtuwene : Undangan Sudah di Sampaikan Minggu Lalu

Sulut,GN- Ketidakhadiran BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado membuat Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Berang.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)

DPRD Sulut mengaku kesal dengan sikap dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene mengatakan undangan rapat dengar pendapat sudah di berikan dari minggu lalu. Namun pada saat rapat dengar pendapat hari ini, Senin (16/6/225) mereka mangkir dan tidak hadir dalam rapat tersebut.

” Undangan sudah kami berikan, untuk lebihnya nanti teman – teman wartawan tanyakan ke pihak BPJS atas ketidak hadiran,” kata Stella.

Sementara itu, Ketua Komisi IV FPRD Sulut Vonny Paat menyesalkan ketidakhadiran BPJS Kesehatan Manado. “Kami DPRD Sulut menyesal BPJS kesehatan tidak hadir, fadahal rapat ini sangat penting untuk kita semua,” Ucapnya Vonny saat rapat dengan lintas Komisi DPRD Sulut. (sisco)

UPD Matangkan Persiapan Penggalangan Donor Darah Sukarela di RSUP Kandou Manado

Manado,GN – Penggalangan donor darah sukarela yang di prakarsai oleh Unit Pengelola Darah (UPD) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado terus di matangkan. Kegiatan ini laksanakan dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2025.

Kepala UPD RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dr Vanny Sasube (foto: Gemparnews)

Kepala UPD RSUP Kandou Manado dr Vanny Sasube mengatakan sampai sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2025 mendatang.

“Sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan Direktur pelayanan medik, dan menyambut baik kegiatan ini. Beliau sangat menaruh harapan besar, program ini bisa menutupi berbagai kendala yang terjadi di ruangan rawat inap ketika ada pasien membutuhkan darah,” kata dr Vanny kepada sejumlah media, Jumat (13/06/2025).

Bagi para pendonor kata dr Vanny, harus memenuhi syarat – syarat untuk pendonor. “Setelah di seleksi dan lolos, pendonor tersebut akan berlanjut menjadi pendonor sukarela,” ucapnya.

Lebih jauh dr Vanny menjelaskan, kegiatan donor darah ini rencananya hanya sehari namun apabila pendonor datang membludak, tidak menutup kemungkinan kegiatan donor darah akan dilaksanakan lebih dari satu hari.

“Yang kami targetkan dalam kegiatan ini lima puluh (50) kantong darah. Apabila para pendonor sukarela membludak datang, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan ini akan di laksanakan lebih dari satu hari. Semakin banyak pendonor semakin baik untuk rumah sakit kandou sendiri,” jelas dr Vanny.

Untuk suksesnya kegiatan ini, UPD telah berkoordinasi dan sudah di follow up ke bagian umum, dilanjutkan ke semua unit terkait di RSUP Kandou, agar semua pegawai dapat berperan aktif dalam kegiatan ini. (sisco)

Kolaborasi BP3MI Sulut dan LPSK Tangkal TPPO ke Luar Negeri

Manado,GN- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut) Syachrul Afriyadi, SKom, MAP mengatakan saat ini kondisi di Sulut sedang darurat wabah sosial tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri.

Kepala BP3MI Sulut Syachrul Afriyadi, SKom, MAP, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dan Sekretaris LPSK (foto: Gemparnews)

Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Sulut kepada sejumlah awak media, Jumat (13/06/2025) di ruangan kerjanya.

“Kondisi di Sulut saat ini sedang darurat, wabah sosial masyarakat senang kerja ke Kamboja,” kata Syachrul.

Dia menyebutkan langkah dan upaya untuk menangkal pekerja ilegal dari bumi nyiur melambai, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat diberbagai tempat.

“Belum lama ini kami melakukan silaturahmi ke Sinode GMIM. Kami lakukan sosialisasi dan memohon beri pemahaman ke jemaat soal bahayanya kerja ke luar negeri yang belum memiliki perjanjian kerja sama,” ucapnya.

Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama tenaga kerja ke negara luar yakni Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Kepala BP3MI Sulut mengajak masyarakat yang ingin kerja di luar negeri untuk waspada.

“Bekerjalah ke negara yang memiliki hubungan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” terangnya.

“Kita bisa kolaborasi dengan LPSK, untuk ke depannya tentunya bagaimana kita melayani masyarakat terutama kasus perdagangan orang,” tukas pria yang ramah dengan awak media.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Wawan Fahrudin merespon positif berkolaborasi dengan BP3MI.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Ketua LPSK ini kerjasama dan kolaborasi dapat membantu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kuncinya memang kolaborasi, hak warga bisa kerja di manapun tapi kalau sudah jadi korban kita upayakan memberikan perlindungan,” tegas Fahrudin.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kita berbagi peran dengan teman-teman BP3MI. Mereka didorong untuk bagaimana suatu proses penempatan prosedural sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian kami bisa lakukan penanganan, LPSK bisa masuk di situ,” ungkapnya saat bertandang di bumi nyiur melambai.(sisco)

RDP Komisi I Bersama ABPK, Royke Anter: DPRD Tidak Dapat Membatalkan Putusan MA

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara bersama Aliansi Bersatu Pondol Keraton (ABPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas eksekusi lahan tanah di lorong pondol Bolivard Manado pekan lalu.

Pimpinan Rapat Komisi 1 DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Rhesa Waworuntu, dan di hadiri Koordinator Komisi 1 Royke Anter bersama anggota komisi 1 dan Aliansi Bersatu Pondol Keraton. RDP di laksanakan di ruangan rapat Komisi 1 DPRD Sulut, Rabu (10/06/2025).

Setelah mendengarkan penyampaian masyarakat Aliansi Bersatu Pondol Keraton, koordinator komisi I Royke Anter angkat bicara.

Anter mengatakan bahwa DPRD tidak dapat membatalkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Menurut Anter, hasil keputusan MA sudah Inkrah. ” Jadi kami tidak dapat membatalkan keputusan itu, karena keputusan MA sudah Inkrah,” kata Anter.

Anter menjelaskan apabila punya bukti – bukti yang baru temukan, masyarakat boleh memasukan laporan lagi untuk sidang kembali.

“Kalau ada bukti – bukti yang baru, silahkan bapak,ibu boleh memasukan laporan baru lagi, untuk sidang kembali. Tetapi hasil putusan MA yang sudah di keluarkan ini, kami tidak bisa membatalkannya, sebab putusan MA ini sudah Inkrah,” ucapnya.

Anter sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak BPN Manado dalam rapat dengar pendapat.

“Sangat disayangkan, BPN tidak hadir hari ini, pada hal kami ingin menanyakan kenapa BPN dapat mengeluarkan SHM tersebut,” terang Anter.

Selanjutnya pimpinan rapat menutup RDP, dan akan di agendakan kembali lanjutan RDP dengan menghadirkan pihak BPN Manado. (sisco)

Henry Walukow di Percayakan Sebagai Ketua Pansus RTRW

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Ketua Pansus RTRW Henry Walukow Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto: Gemparnews)

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)

Braien Waworuntu Dorong DOB Kota Langowan

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu komitmen dalam mendukung Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Langowan.

Braien Waworuntu Saat Menyuarakan dan Mendorong Pemekaran Kota Langowan dalam rapat paripurna DPRD Sulut (foto : ist)

Hal itu di sampaikan oleh Braien Waworuntu dalam rapat paripurna penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Braien mendorong agar kampung halaman Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dimekarkan menjadi Kota Langowan.

“Saya mendorong agar Langowan dimekarkan menjadi Kota,” Ucap Braien di hadapan Gubernur YSK.

Untuk diketahui, Langowan masuk dalam daftar 32 Daerah Otonom Baru (DOB) yang bakal ditetapkan tahun 2025, Sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus juga telah mengumumkan bahwa DOB Kota Langowan akan segera terwujud.

Braien mengatakan Dia siap mendukung berdirinya pemekaran Langowan sebagai Kota.

“Saya sejatinya mensupport langkah Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal DOB Kota Langowan,” terang legislator dapil Minahasa Tomohon itu.
(sisco)