Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Capt Ranly Kandoli,M.Mar mengaku tidak bisa tidur nyenyak sejak masuk jadi anggota legislatif.

Pengakuan secara jujur ini di sampaikan Kandoli, Selasa (28/10/2025) saat komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Dinas PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

” Jujur saja saya sebelum masuk jadi anggota DPRD Sulut, saya dulunya sebagai pelaut. Kalau pelaut habis kerja langsung terima gaji dan langsung tidur enak, namun ketika saya masuk jadi anggota DPRD Sulut, terima gaji tidak bisa tidur enak karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir saat saya turun reses. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur enak,” ungkap Kandoli.

Legislator dapil Minsel – Mitra ini juga menyayangkan kurangnya respon dari kepala dinas PUPR Sulut atas aspirasi yang di sampaikan beberapa tahun lalu.

” Memang ada beberapa aspirasi yang sempat kami sampaikan, hingga hari ini belum ada yang di akomodir. Kalau ibu kadis mengatakan banyak wartawan yang telephone, kalau saya birman sebagai warga masyarakat saya sendiri yang menanyakan langsung aspirasinya,” kata Kandoli.

Lanjut Kandoli mengatakan dirinya menerima beberapa proposal terkait aspirasi masyarakat dan akan di serahkan langsung kepada ibu kadis untuk segera di usulkan, diperjuangkan dan ditindaklanjuti.

” Proposal ini saya akan serahkan langsung kepada ibu kadis, mohon untuk di dokumentasikan agar supaya masyarakat tau, bahwa proposal aspirasi masyarakat telah di sampaikan kepada dinas PUPR Sulut,” ucapnya

“Mohon untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti aspirasi masyarakat ini,” tandasnya.

Sementara itu, semua anggota komisi III DPRD Sulut mendukung apa yang menjadi perjuangan anggota DPRD Sulut dapil Minsel – Mitra ini. ” Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh pak Ronald Kandoli harus jadi prioritas,” tutup kordinator komisi III dr Fransiscus Silangen yang juga selaku Ketua DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Kabar mengejutkan dari DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara, dimana politisi muda Braien Waworuntu (BW) yang dianggap oleh banyak kalangan, memiliki kontribusi besar dalam pergerakan dan kemajuan partai NasDem di bumi nyiur melambai, kini harus merelakan posisinya sebagai ketua fraksi NasDem di DPRD Sulut dan digantikan oleh sesama kader NasDem Siska Budiman.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (27/10/2025) dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.

Dimana Sekretaris DPRD Nilas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dengan nomor 071-SU DPWNasDemSulut/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, mengenai usulan pergantian Ketua Fraksi NasDem.

Usai Rapat Paripurna,ketika di konfirmasi Braien Waworuntu menjelaskan dimana pergantian ini adalah bagian dari sebuah dinamika dalam politik.

“Saya hormati keputusan tersebut,” ujar BW kepada sejumlah media di ruangan kerjanya.

BW menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap satu komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju.

“Saat ini saya fokus bekerja bersama dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, bukan yang lain dan terus bekerja secara politik di DPRD Sulut. Tetap Satu Komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia Sulawesi Utara melalui panitia pelaksana sukses menggelar tiga agenda yang dikemas dalam waktu satu hari.

Kegiatan tersebut yakni Konferensi Daerah (Konferda) II, Pelantikan struktur Pengurus Daerah Pewarna Sulawesi Utara Periode 2025-2030 oleh sekretaris Jenderal Pewarna Indonesia dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas program kerja tahun 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bapelkes Dinkes Sulut, Rabu (22/10/2025) di hadiri Kanwil Agama RI Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Bidang Urusan agama Kristen, Kaban Kesbangpol Sulut, pengurus pusat Pewarna Indonesia, dan lima pengurus cabang pewarna Kabupaten/Kota serta pengurus daerah pewarna Sulawesi Utara.

Kegiatan di buka oleh Gubernur Sulawesi Utara  Yulius Selvanus di wakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny Suak, SE.M.Si sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol Sulut menekankan bahwa untuk menjadi seorang wartawan Nasrani harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, karena wartawan Nasrani bukan hanya memberitakan sebuah berita namun juga harus dibarengi dengan sikap yang baik. Artinya apa yang kita lakukan, sikap kita harus sesuai dan tidak berbanding terbalik.

“Sikap kita harus mencerminkan hal yang baik, karena identitas sebagai wartawan Nasrani harus mencerminkan sikap yang baik,” ucapnya.

Dia mendorong wartawan Nasrani harus tampil beda, sama seperti thema dalam kegiatan Konferda II yakni ” Memberitakan Kebenaran, mewartakan Keadilan”. Oleh sebab itu kata Kaban Kesbangpol Sulut, Wartawan Nasrani harus tampil mewartakan kebenaran bukan sebuah berita yang hoaks, tetapi berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sejatinya wartawan Nasrani memberitakan suatu berita yang menyejukkan dan mengedukasi masyarakat dan bahkan menyuarakan berita kebenaran serta mewartakan Keadilan,” pungkasnya.

Peserta pada Konferda pewarna Sulawesi Utara sepakat dan secara aklamasi memilih Sanfransisco Manossoh sebagai ketua, Yusak Poludu,STh sebagai sekretaris dan Wandi Hontong,SE sebagai Bendahara. (red/*)

Sulut,GN- Bertempat di ruangan rapat komisi 1, Selasa (14/10/2025) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Reiner Leonard Waworuntu dan dihadiri oleh para anggota komisi serta puluhan jurnalis yang meliput jalannya rapat.

Braien menyoroti dan mempertanyakan kontrak kerja sama media yang selama ini menjalin kemitraan dengan Sekretariat DPRD Sulut. Ia menegaskan agar masa kontrak media tetap berlaku hingga Desember 2025, bukan hanya sampai Oktober seperti yang beredar.

“Biasanya kontrak kerja sama media disepakati sampai akhir tahun, yaitu Desember 2025. Itu harus tuntas. Media berperan penting dalam menyampaikan informasi kegiatan DPRD setiap hari, jadi layak mendapat apresiasi,” tegas BW sapaan akrabnya.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Komisi I turut menyampaikan usul dan pendapat terkait kesejahteraan wartawan yang rutin meliput kegiatan DPRD.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengusulkan agar kerja sama dengan media perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi wartawan yang konsisten hadir dan memberitakan kegiatan dewan.

“Media yang rajin meliput kegiatan DPRD patut mendapat apresiasi. Kerja sama ini harus diperhatikan dengan baik,” ujarnya.

Anggota Komisi I, Rasky Mokodompit, menilai perlunya peningkatan dukungan terhadap wartawan dengan menambah jumlah advertorial.

“Kesejahteraan wartawan yang meliput di Sekretariat DPRD harus diperhatikan. Jika sebelumnya satu advertorial per bulan, sebaiknya ditambah menjadi dua kali. Media yang rajin hadir dan aktif memberitakan kegiatan DPRD perlu diprioritaskan,” ucap Raski.

Usulan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Rheza Woworuntu, serta anggota Mulyadi Paputungan dan Feramita Mokodompit, yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah memperjuangkan kesejahteraan jurnalis yang aktif meliput di DPRD Sulut.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, William Niklas Silangen, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para pimpinan dan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius pihak Sekretariat DPRD.

“Kami akan memberikan prioritas kepada wartawan yang rajin hadir dan aktif memuat berita. Ke depan, kerja sama media akan ditinjau ulang dengan memperhatikan kehadiran fisik dan pemberitaan terkait aktivitas pimpinan serta anggota DPRD Sulut,”tandasnya. (sisco)

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan Sp.JP (K) FIHA MARS kembali melaksanakan kegiatan telusur di setiap ruangan maupun fasilitas, Selasa (14/10/2025) pagi tadi.

Dirut ingin memastikan sejauh mana kekurangan serta masukan dari penanggung jawab ruangan yang ada di RSUP Kandou.

Hal itu, dilakukan untuk memberikan pelayanan prima di RSUP Kandou Manado ke arah yang lebih baik lagi

Adapun ruangan yang ditelusur yakni IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), fasilitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (Pyrolisis), instalasi SIMRS, Irina – B dan Instalasi Rekam Medik.

Saat melakukan telusur, Dirut Prof Starry Rampengan didampingi Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado, Erwin Sondang Siagian, dan Direktur Medik dan Keperawatan, dr Wega Sukanto SpB.TKV (K) serta manager dan asisten manager

Telusur ke sejumlah ruangan ini untuk mengoptimalisasi apa yang kita punya dalam rangka RSUP Kandou menuju ke Smart Hospital.

“Kita meninjau langsung apakah yang di perintahkan sudah sesuai standar prosedur atau tidak dan kita melihat hasilnya sangat memuaskan, semua berjalan dengan baik,” jelas Prof Starry Rampengan.

Lanjut Prof Starry Rampengan mengatakan, kedepannya akan terus melakukan kegiatan telusur agar RSUP Kandou bisa menjadi yang terbaik di kawasan Indonesia Timur.

Dengan semboyan RSUP Kandou Manado adalah Kepuasan pelanggan diatas segala-galanya.

“Sebagai rumah sakit unggulan di Indonesia yang terakreditasi A dari Kementerian Kesehatan, tentunya akan memberikan pelayanan terbaik,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Wakil direktur PT. Futai Erwin Irawan menegaskan, pihaknya akan selalu tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap tersebut diungkapkan Erwin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama masyarakat Tanjung Merah Kota Bitung.

“Pertemuan hari ini sangat baik buat kami karena ini menjadi satu atensi khusus terutama tentang kawasan ekonomi khusus,” ungkap Erwin Selasa, (7/10/2025) kepada awak media usai rapat dengar pendapat bersama DPRD Sulut.

“Dengan mengikuti semua arahan dari DPRD, kami tetap tunduk dan taat kepada aturan,” terang Erwin.

Lanjut Erwin, semua arahan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulut telah diterima dan pihaknya akan patuh dan melaksanakannya.

“Tentu semua kami terima, dan mau gak mau harus kami terima, sebab sebagai perusahaan asing yang berdomisili dan berinvestasi di Kota Bitung, di Indonesia, itu sudah menjadi kewajiban kami,” jelasnya lagi.

Meski demikian, Erwin sebagai Wakil direktur PT. Futai berharap adanya perhatian pemerintah terhadap perusahaan yang sedang berinvestasi di Kota Bitung.

“Harapan kami ada perhatian khusus pemerintah bagi kami karena kami sudah berjuang sendiri selama lima tahun,” tutur Erwin.

Sementara, terkait adanya perlakuan kekerasan terhadap dirinya oleh warga yang tersulut emosi usai rapat dengar pendapat, Erwin memakluminya.

“Itu bentuk luapan amarah warga ya, karena warga menganggap saya wakil direktur yang bertanggung jawab, saya terima aja,” ucap Erwin dengan rendah hati.

Di samping itu, Legal Advisor PT. Futai Ridwan Mapahena menambahkan bahwa, PT. Futai sangat menghargai aspirasi masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan.

“Saya Ridwan Mapahena selaku legal Advisor pada prinsipnya PT Futai tetap menghargai aspirasi masyarakat terkait dugaan pencemaran namun kami berharap agar aspirasi tetap mengikuti mekanisme hukum yang ada dan PT Futai pasti tetap punya itikad baik menerima aspirasi yang konstruktif,” tutur Ridwan. (*/sisco)

Manado,GN – Sebagai bentuk tanggungjawab dalam memajukan rumah sakit terbaik di Indonesia Timur, Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado Prof DR dr Starry Rampengan tak henti – hentinya melakukan telusur di rumah sakit Kandou Manado.

Telusur ini dilakukan untuk mengecek sejauh mana fasilitas ruangan, pelayanan kesehatan hingga pada kesiapan stok obat di rumah sakit.

Pantauan media Gemparnews.com Direktur utama telusur Prof Dr dr Starry Rampengan saat melakukan telusur di sejumlah lokasi, didampingi Direktur Medik dan Keperawatan dr Wega Sukanto, Direktur SDM, Pendidikan Pelatihan Yune Laukati dan Manager serta Asisten Manager.

Awal telusur dilakukan dari ruangan radiologi, MRI, laboratorium, gudang obat kemudian menuju instalasi kamar jenazah dan terakhir instalasi sanitasi lingkungan sekaligus memantau pengelolaan limbah Intalasi Kesehatan Lingkungan.

Dirut mengecek kondisi ruangan dan peralatan kesehatan berfungsi dengan baik, terlihat Dirut berdiskusi dengan para pegawai rumah sakit yang bertugas di bagian masing – masing.

Usai telusur kepada sejumlah media, Dirut Prof Dr dr Starry mengatakan, ada beberapa yang harus diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan. Baik perbaikan SOP dan maintenance alat kesehatan, maupun pengadaan alat baru serta meningkatkan SDM. “ Semua ini, tentu kita lakukan untuk pelayanan prima,” kata Dirut.

Lanjut Dirut menjelaskan, perbaikan sistem akan terus menerus dilakukan agar supaya kualitas rumah sakit semakin meningkat. “Tiap minggu kita pastikan akan dijalankan ini untuk melihat unit-unit kerja kita dan keselamatan pasien akan lebih dari semuanya,” jelas Dirut.

Dirut pun mengakui perubahan yang terjadi di RSUP Kandou karena semua hasil kerja tim. Baik manager, asisten manager, kepala intalasi, dokter, perawat dan semua pegawai bekerja dengan baik.

“Semua punya komitmen untuk maju bersama karena kita tau rumah sakit Kandou pusat rujukan, jadi kita harus berbuat baik. Karena kita mau yang terbaik dan menjadi tanggung kita semua,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh, Jeane Laluyan, Royke Roring, Hillary Tuwo, Eugenie Mantiri dan Abdul Gani menerima aksi demo damai dari ratusan Sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Dump Truk Sulawesi Utara (AS-DT Sulut)Senin (29/09/2025).

Aksi demo dilakukan para sopir truk Sulut ini menyusul terjadinya kelangkaan BBM jenis Solar. Diketahui, sekitar 250 unit Truk terparkir di depan kantor DPRD Sulut.

Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi Sopir Dump truk Sulut dalam aksi demo tersebut:

– Meminta untuk setiap wilayah manado, minut, bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, bph migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM Solar subsidi tepat sasaran.

– Copot kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.

– Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan Solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.

– Meminta Gubernur dan pertamina membentuk tim pengawasan BBM Solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truk

– Meminta kepada pihak pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode Solar subsidi.

– Jika masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM Solar, maka aksi demo akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.

-Meminta kepada Gubernur untuk mempermudah pengurusan pengurusan ijin galian c (material pasir, batu dll) karena galian c merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material. (sisco)

Sulut,GN- Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Sulawesi Utara. Rasa optimisme juga disampaikan oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Rhesa Waworuntu saat di wawancarai media, Selasa (23/9/2025).

Waworuntu mengatakan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor.

​Rhesa Waworuntu menggarisbawahi peran strategis Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di Sulawesi Utara.

“Di usia ini, kita harus semakin solid. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah tiga pilar yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

​Rhesa menekankan bahwa sinergi yang baik antara tiga pilar ini sangat krusial, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Komisi I akan terus mengawal kebijakan dan regulasi yang pro-rakyat, memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan efektif dan transparan.

​”Kami di DPRD, khususnya Komisi I, akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan pelayanan publik, baik itu di bidang administrasi kependudukan, perizinan, maupun keamanan, dapat berjalan dengan optimal. Suara dan aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.

​DIa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pembangunan, baik melalui pengawasan maupun partisipasi dalam program-program pemerintah.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Sulut dapat mencapai visi sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan terdepan,”tandasnya. (sisco)