Sekprov Sulut Sampaikan Permintaan Maaf, Keterlambatan SKPD Dalam Rapat Pansus RTRW

Sulut,GN-Permintaan Maaf yang disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang atas keterlambatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat menghadiri rapat lanjutan pembahasan Ranperda Provinsi Sulut tentang RT/RW 2025-2044 khususnya mengenai wilayah pertambangan rakyat, Selasa (19/08/2025).

Berdasarkan jadwal dari Sekretariat DPRD Sulut Rapat Panitia Khusus (Pansus) dimulai pada Pukul 09.00 WITA di ruang rapat paripurna.

Sekprov mengatakan, melalui kesempatan yang sangat terhormat ini, pihaknya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pansus dan seluruh anggota Pansus, karena mungkin kami lalai dalam mengkomunikasikan secara langsung ke Ketua Pansus ataupun ke Ketua DPRD.

“Terus terang memang tadi pagi melaksanakan rapat dan kebetulan yang diundang rapat itu semua SKPD yang diundang juga pada hari ini,” jelas Sekprov.

Lanjut Sekprov mengatakan kemarin sore diperintahkan langsung dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan rapat hari ini, hari sebelumnya di DPRD.

“Kami mencoba mengkomunikasikannya lewat sekretariat DPRD. Kami lalai, kami lupa untuk mengkomunikasikan langsung ke Ketua DPRD maupun Ketua Pansus. Ini kesalahan saya, bukan kesalahan teman-teman SKPD Saya menyampaikan permohonan sebesar-besarnya dan ini menjadi bahan evaluasi, intropeksi bagi saya pribadi,” kata Sekprov.

Proses penundaan ini kata Sekprov, tidak ada kaitannya dengan teman teman SKPD tapi semata-mata karena saya tidak mampu berpikir sampai disitu.

“Saya pikir komunikasinya tuntas pada saat menyampaikan ke Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Sekretariat, kemudian TUP ke Sekretaris DPRD Sulut dan lain sebagainya. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut Henry Walukow merespon baik dan menyampaikan terima kasih kepada Sekprov yang telah meminta maaf.

“Kedepan kiranya tidak terjadi lagi di pembahasan-pembahasan lainnya. Sumbang saran kalau pak Sekprov tidak bisa membalas surat resmi minimal pak Sekprov telepon ke Ketua jangan hanya ke TUP. Kebesaran hati pak Sekprov pasti dapat diterima oleh teman teman,” tandasnya. (sisco)




Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-80, Dirut Prof Starry Bertindak Sebagai Inspektur Upacara

Manado,GN – Bertempat di halaman gedung jantung CVBC, Minggu (17/08/2025) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-80.

Pantauan media ini, upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 diikuti oleh seluruh civitas hospitalia RSUP Kandou Manado. ‎Bertindak sebagai inspektur upacara, Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS.

‎Turut dihadir jajaran direksi, yakni Direktur Medik dan Keperawatan dr Wega Sukanto, Sp.B-TKV(K), Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian, SSTP.M.Si, Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto, SE.AK.MM serta Direktur SDM, Pendidikan dan Diklit dr Yune Laukati, MARS.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah ASN yang sudah pensiun.

Usai upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai lomba untuk memeriahkan HUT RI ke-80. Lomba dilaksanakan sederhana dengan suasana penuh kebersamaan dan keceriaan mewarnai seluruh peserta yang ikut lomba yakni pegawai maupun tenaga kesehatan.

Dalam momentum memperingati HUT Kemerdekaan RI ini pentingnya menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian demi Indonesia maju dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia timur. (sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Sukses Gelar Pelaksanaan Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar, Jumat (15/8/2025) sukses dilaksanakan.

Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto serta pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan berlangsung tertib dan khidmat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene serta dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Pantauan media ini, peran Sekretariat DPRD Sulut turut menjadi sorotan. Dimana persiapan telah dilakukan jauh sebelum agenda dilaksanakan.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si bersama seluruh jajaran sekretariat dinilai berhasil mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis sehingga sidang dapat berjalan sesuai dengan rencana agenda.

Dari penataan ruangan paripurna yang dihiasi nuansa peringatan HUT RI ke-80, penyediaan konsumsi bagi peserta sidang, hingga kesiapan fasilitas pendukung, seluruhnya ditangani dengan segala baik.

Demi memastikan semua persiapan rampung tepat waktu, jajaran sekretariat bekerja hingga larut malam.

“Persiapan memang cukup padat, tetapi komitmen kami adalah memastikan paripurna ini berjalan sukses. Syukur, semua bisa terlaksana dengan baik,” kata sekwan Niklas Silangen usai pelaksanaan paripurna.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Rangkaian paripurna DPRD Sulut berjalan tertib, tanpa kendala teknis berarti, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Rapat Paripurna ini di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.(sisco)




DPRD Sulut Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto

Sulut,GN– Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025) disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Ke- 8, dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.

Ketua MPR RI H Ahmad Muzani, membuka sidang paripurna dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan rumah yang menyangkut administrasi melainkan pekerjaan rumah yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Kedaulatan Nasional.

Selain itu, Puan juga mengatakan Situasi Bangsa dan Negara telah berubah sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas jaman ,satu hal yang tidak berubah adalah Tujuan Akhirnya.Rakyat harus hidup lebih layak, lebih Sejahterah, lebih bermanfaat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyentil Rancang Bangun yang digagas Presiden Soekarno dan Bung Hatta serta generasi 45 yang masih relevan untuk menghadapi tantangan abad 21 sangat esplisit menjelaskan bagaimana menjalankan ekonomi dan demokrasi kita.

“Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat sebab satu negara akan kuat adalah bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaan yang dimiliki,” kata Presiden.

Presiden menyentil keanehan yang terjadi dimana Indonesia dengan produksi kelapa sawit terbesar didunia pernah mengalami kelangkaan Minyak Goreng, dan melakukan Subsidi Pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi Pestisida, Subsidi Irigasi Waduk, Subsidi beras tapi kadang kadang harga pakan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat, keanehan keanehan ini bisa terjadi karna ada distorsi dan keanehan dalam sistim ekonomi.

“Sistim ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

Dalam program nyata saat ini Presiden juga menyentil program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil memberi dampak bagi 82 juta anak di 38 Provinsi. Juga pemerintah sementara mengembangkan laporan soal banyaknya tambang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

Sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto dihadiri oleh Anggota DPRD, Sulut, Forkopimda, SKPD, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. (sisco)

 




Henry Walukow Pimpin Rapat Pansus RTRW, Empat Daerah Absen

Sulut,GN- Pembahasan lanjutan Pansus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara Kamis (14/08/2025) di gelar di lantai tiga ruangan serba guna DPRD Sulut.

Pansus yang dipimpin politisi Partai Demokrat, Henry Walukow secara marathon melakukan pembahasan dengan Kabupaten/Kota.

Rapat Pansus RTRW (foto: Gemparnews)

Mirisnya, empat daerah Kabupaten/Kota absen atau tidak mengirimkan wakil dalam pembahasan tersebut. Ke empat daerah itu, yakni Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmut.

Henry Walukow yang didampingi Sekretaris Cindy Wurangian menyatakan pihaknya telah memberi kesempatan dua hari terakhir kepada Kabupaten/Kota yang belum sempat hadir.

“Karena mereka tidak hadir, artinya mereka menyetujui substansi pola ruang dan struktur yang diatur di RTRW,” tegas Henry usai pembahasan.

Untuk agenda selanjutnya, pembahasan RTRW dilaksanakan pekan depan.

Pasalnya, DPRD Sulut akan melaksanakan paripurna mendengar pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia pada Jumat 15 Agustus 2025.

“Setelah pembahasan, kita akan fokus ke indikasi khusus, termasuk mengenai WPR,” ujar Henry.

Turut hadir dalam pembahasan pansus RTRW ini, antara lain Roy Roring, Berty Kapojos, Cindy Wurangian, Vonny Paat dan Louis Schramm.(sisco)

 




Ermin Tora Bantah Beras Plastik Beredar di Kalangan Warga Penerima Manfaat

Sulut,GN – Kepala Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Ermin Tora membantah issue atau pemberitaan beredarnya beras plastik di kalangan warga penerima manfaat.

Kepala Bulog Kanwil SulutGo Ermin Tora (foto: Gemparnews)

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah media, saat menggelar pers conference, Rabu (13/8/2025) di Kantor Bulog Kanwil SulutGo.

Ermin menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah tidak benar. Dia menyebutkan pihaknya telah membuktikan bersama penerima manfaat dan juga membuktikan beras yang ada.

“Saya menyampaikan bahwa berita itu tidak benar,kami sudah membuktikan dengan penerima manfaat, dan kami juga sudah membuktikan dengan beras yang ada, itu tidak benar bahwa itu beras plastik,” tegas Ermin kepada sejumlah media.

“Sekali lagi kami sampaikan, itu tidak benar. Mohon agar ini jelas semua. Ini adalah program pemerintah,” sambungnya.

Ermin mengajak untuk bekerjasama agar tujuan dari pemerintah memberikan manfaat ataupun bantuan dapat di nikmati oleh masyarakat.

“Mari kita sama – sama bekerjasama, agar supaya tujuan dari pemerintah ini untuk memberikan manfaat, bantuan kepada masyarakat, betul – betul dapat di nikmati dengan baik,” tandasnya. (sisco)




Komisi I DPRD Sulut Bersama TNI/Polri, BIN, Kesbangpol Gelar Rakor Bahas Kamtibmas di Kota Manado

Sulut,GN– Ketua Komisi I Braien Waworuntu di dampingi Koordinator komisi I Royke Anter, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan dan Anggota Komisi I Dalam Rangka Tindak Lanjut Arahan Gubernur Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bersama Dengan Pemerintah Provinsi Sulut, Jajaran TNI dan POLRI.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan serba guna lantai tiga Kantor DPRD Sulut, Selasa (12/8/2025).

Dalam rapat kordinasi tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Manado.

“Gangguan Kamtibmas adalah persoalan kita bersama, TNI Polri, Pemerintah dan DPRD juga masyarakat dan pers. Kita akan membentuk Satgas khusus anti premanisme.”ujarnya.

Rakor yang berjalan dinamis dicermati dengan bijak perwakilan TNI Polri dan Badan Intelejen Sulut.

Kabinmas Polda Sulut Kombes Pol Julianto Sirait, mengatakan langkah mengantisipasi tingkat kerawanan dan gangguan Kamtibmas dikota Manado karena itu kepada pemerintah kota manado agar kembali mengaktifkan pos kamling dilingkungan disetiap kelurahan.

” Keamanan bukan cuma tugas polisi namun menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dan semua stakeholder terkait dan setiap lingkungan harus dijaga dengan baik tingkat keamanan dan bagi kepala lingkungan harus proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan ditingkat lingkungan, hal ini dimaksud agar permasalahan dapat di minimalisir,” ucapnya.

 

Usai Rakor kepada sejumlah media, Braien menjelaskan Rakor bersama unsur forkopimda adalah urgen untuk dilakukan mengingat tingkat kerawanan di Manado makin memprihatinkan.

” Ini upaya pak Gubernur dan kami komisi 1 melakukan hal ini bersama pihak terkait TNI Polri kepala BIN, dan Pemerintah Daerah guna bersama menjaga ketertiban dan keamanan dan menekan angka Kamtibmas di Kota Manado,” terang Braien.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi I, anggota Komisi I Rasky Mokodompit, Feramita Mokodompit, Julia Tuwo, Henry Walukow, Yongky Limen, Reamly Kandoli, TNI/ Polri, Kepala BIN Sulut, kepala Lantamal Sulut, Kabankesbang Sulut. (sisco)




Anter dan Luntungan Terima Rombongan Keluarga Korban Tragedi KM Barcelona Va

Sulut,GN– Rombongan keluarga korban hilangnya penumpang Kapal Motor (KM) Barcelona Va, Selasa (12/8/2025) mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara. Kedatangan rombangan ini ingin meminta kejelasan nasib dua penumpang korban, yang hingga kini belum ditemukan.

Mereka mendesak PT Surya Pacific Indonesia (SPI) selaku perusahaan pengelola kapal untuk bertanggungjawab atas insiden kehilangan penumpang yang sampai saat ini belum ditemukan

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan Anggota DPRD Sulut Normans Luntungan menerima rombongan keluarga korban di ruang pertemuan gedung DPRD Sulut.

Jimmy Tindi, perwakilan keluarga korban, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak perusahaan yang dinilai hanya memberi janji tanpa realisasi.

“Di setiap konferensi pers mereka bilang bertanggung jawab, tapi sampai sekarang tidak ada sikap resmi sebagai penanggung jawab,” kata Tindi.

Tindi menyesalkan pemberitaan sejumlah media yang seolah menggiring opini bahwa KM Barcelona Va adalah penolong. Padahal menurutnya, perusahaan tersebut justru mengambil keuntungan dari aktivitas di Nusa Utara.

Sementara itu, Arfan Takaliuang yang adalah sepupu salah satu korban  menegaskan bahwa perjuangan keluarga ini dilandasi amanat hukum, tepatnya Pasal 41 ayat 1 UU nomor 17 Tahun 2008 yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab kepada keluarga korban.

“Orang tua korban belum pulang dari Talaud karena terus mencari keberadaan saudara kami. Sampai hari ini, tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang datang menemui keluarga,” ucapnya.

Arfan membantah pemberitaan yang menyebutkan keluarga korban tidak mempermasalahkan perusahaan.

“Yang kami minta hanyalah dihargai, dan tanggung jawab perusahaan diselesaikan,” sebutnya.

Pada pertemuan tersebut, keluarga korban dengan tegas meminta agar DPRD Sulut segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan, aparat terkait, dan keluarga korban, guna mengungkap fakta sebenarnya di balik tragedi yang merenggut nyawa dan menyisakan misteri. (sisco)




Rapat Paripurna DPRD Sulut, KUA PPAS di Sepakati APBD Perubahan Tahun 2025 Mengalami Penambahan

Sulut,GN- Bertempat di ruangan Rapat Paripurna Senin (11/08/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS dihadiri langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Sulut, Jajaran SKPD dan Undangan lainnya.

Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangan mengatakan, berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara antara lain disepakati.

Untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3.772.280.953.160 setelah perubahan menjadi Rp 3.789.780.953.160. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000

Untuk anggaran belanja daerah lanjut Silangen mengatakan dianggarkan sebesar Rp3.618.482.939.686.
“Setelah perubahan menjadi Rp3.635.982.939.686. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000,” kata Ketua DPRD Sulut.

Sementara Gubernur Sulut menyampaikan terimakasih sekaligus apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukan selama ini, khususnya dalam membahas dan mendukung setiap tahapan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

“Sinergi dan kerjasama yang terjalin dengan baik ini tentunya merupakan cerminan komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap kolaborasi yang harmonis ini dapat terus berlanjut dalam setiap agenda pembangunan daerah di waktu dan kesempatan selanjutnya. (sisco)




Dirut Prof Starry Inspeksi Kelayakan Kendaraan Dinas dan Operasional RSUP Kandou Manado

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP (K), FIHA, MARS melakukan inspeksi kendaraan Dinas maupun operasional di halaman kantor RSUP Kandou, Selasa, (5/8/2025).

Sebanyak 33 kendaraan dinas diperiksa kelayakannya. Pemeriksaan kendaraan dinas dipimpin langsung Direktur Utama dan didampingi Direktur  Medik dan Keperawatan dr Wega Sukanto Sp.B, TKV (K), Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian S.STP, MSi dan Direktur Perencanaan Keuangan Ekawanto SE (AK) MM serta para manager.

Dirut Prof Starry menegaskan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kendaraan tersebut berfungsi dengan baik sehingga saat mengoperasikan kendaraan dinas maupun kendaraan ambulans tidak mengalami kendala.

Lebih jauh kata Dirut Prof Starry, apel kendaraan dinas tahun depan akan menghadirkan pihak dari bengkel untuk mengecek kelayakan mesin kendaraan.

“Tahun depan saya akan datangkan langsung orang dari bengkel untuk mengecek spare part kendaraan, apakah dilakukan pergantian, berfungsi atau tidak,” kata Prof Starry.

Dia berharap kepada semua pemakai kendaraan dinas untuk dapat digunakan sebaik mungkin dalam kegiatan operasional di RSUP Kandou.

Pantauan media ini, Dirut Prof Starry terlihat sumingrah dan senang bahkan puas dengan hasil pengecekan kelayakan kendaraan dinas dan operasional.

Untuk di ketahui usai pengecekan kendaraan, Dirut, Direksi serta manager melakukan penandatanganan serah terima kendaraan. (sisco)