Sulut,GN – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan kegiatan reses kedua tahun 2025. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, kegiatan reses dimulai 30 Agustus sampai 6 September 2025 selama delapan (8) hari.

Ini dikatakan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si ketika di wawancarai media Gemparnews.com diruangan kerjanya, Kamis (28/08/2025).

“Sesuai dengan hasil Badan Musyawarah mulai 30 Agustus sampai 6 September 2025, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut akan turun melakukan reses ke daerah pemilihan masing – masing,” kata Sekwan .

Lanjut Sekwan menjelaskan, sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses tersebut.

“Kami dari sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi, dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses pimpinan maupun anggota DPRD Sulut saat menyerap aspirasi warga masyarakat di dapil masing – masing,” jelas Sekwan.

Terkait besaran anggaran untuk menunjang kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, Sekwan mengatakan setiap anggota mendapatkan 42 juta rupiah.

“Jadi anggaran reses untuk anggota DPRD Sulut per orang sebanyak 42 juta rupiah, dengan rincian 36 juta rupiah untuk biaya makan minum dan 6 juta rupiah untuk sewa tempat, kursi, tenda dan sound sistem,” ujarnya.

“Untuk biaya makan minum anggarannya langsung di transfer ke pihak penyedia dan begitu juga biaya sewa tempat dan lainnya,” sambung Sekwan.

Sementara, pimpinan dan anggota DPRD kata Sekwan menerima uang perjalanan dinas selama melaksanakan kegiatan reses.

“Untuk perjalan dinas langsung di terima oleh pimpinan dan anggota DPRD selama kegiatan reses. Begitu juga staf pendamping, mereka juga mendapatkan anggaran perjalanan dinas karena ada pimpinan dan anggota DPRD yang akan melakukan kegiatan reses di daerah Bolmong Raya dan Kepulauan Nusa Utara,” tutupnya. (sisco)

Sulut, GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memimpin jalannya rapat finalisasi APBD Perubahan tahun 2025 bersama tim TAPD Provinsi Sulut.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut dihadiri ketua TAPD Sulut Thalis Galang bersama jajarannya.

Usai rapat finalisasi, Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa dirinya mewakili ketua DPRD Sulut karena berhalangan dan langsung memimpin rapat finalisasi.

“Hari ini kami sudah menyelesaikan rapat banggar dan TAPD yang membahas tentang perubahan APBD tahun 2025. Dan dua hari sudah di berikan kesempatan kepada komisi – komisi untuk melihat penambahan maupun pengurangan di tiap – tiap SKPD baik anggaran dan juga program,” kata Anter kepada sejumlah media ketika di wawancarai usai rapat finalisasi.

Anter menyebutkan apa yang menjadi laporan dan masukan dari tiap – tiap komisi di sampaikan pada rapat finalisasi hari ini.

“Dan ini tinggal finalisasi saja apa yang menjadi laporan dan masukan dari komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerja masing – masing” jelas Anter.

Terkait dengan besarnya anggaran yang di plot untuk Dinas Kebudayaan khususnya museum dan anggaran Kolintang, ditanggapi dengan santai oleh Wakil ketua DPRD Sulut.

” Museum itu kita melihat agar kebudayaan di Sulawesi Utara dapat diangkat agar diketahui, bukan hanya Nasional, namun oleh Internasional. Jadi Sangat bagus juga museum dapat memperkenalkan kebudayaan di Sulawesi Utara agar supaya diketahui oleh wisatawan lokal maupun turis manca negara tentang budaya dan kearifan lokal,” tutup Anter. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)

Manado,GN – Penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Prof. Dr. dr. Starry Rampengan, Sp.JP (K), FIHA, MARS bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Andi Muhammad Taufik, SH., MH., Senin (25/08/2025) dilaksanakan di ruang kerja Kajati Sulut.

Penandatanganan perpanjangan MoU ini meruoakan bentuk komitmen kedua institusi dalam memperkuat sinergi dan dukungan di bidang hukum serta pelayanan publik. “Kami berharap hubungan antara Kejati dan RSUP Kandou semakin bagus ke depannya,” ujar Kajati Sulut.

Dirut RSUP Kandou Manado Prof. Dr dr Starry Rampengan, mengapresiasi atas perpanjangan kerja sama. Menurut Dirut, kolaborasi dengan Kejati Sulut sangat penting dalam mendukung tata kelola yang baik dan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Dirut Prof. Dr. dr. Starry Rampengan, bersama Kajati Sulut, Dr Andi Muhammad Taufik, SH., MH., melanjutkan prosesi dengan pertukaran palakat sebagai simbol resmi terjalinnya kerja sama.

Pertukaran palakat ini menjadi penanda komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di Sulawesi Utara.

Hadir dalam penandatangan MoU ini yakni Wakajati Sulut Suwandy, SH. M.Hum, ASDATUN, Dr. Frengky Son, SH. MH, KASI Pertimbangan Hukum Syahlan Manasal, SH, KASI TUN Berty Wongkar, SH.MH, Direktur Layanan Operasional, Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, MSi. Manajer perencanaan anggaran, Frets Melope, SE, MSi, Manajer Hukum dan Humas, Ruslianto Urendeng. SH, Manajer Umum, Novi Rapat, ST, Asisten Manajer Hukmas, Novita, SH (sisco/*)

Manado,GN – Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP (K), FIHA, MARS memimpin Rapat koordinasi (Rakor) manajemen di ruangan kerjanya, Senin (25/08/2025).

Rapat ini dilaksanakan guna meningkatkan kerja nyata dalam mutu Pelayanan kesehatan (Yankes) secara menyeluruh, di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado. Dimana kegiatan ini dalam persiapan menuju 100 hari kerja Prof Dr dr Starry Rampengan sejak resmi menjabat sebagai Dirut RSUP Kandou Manado.

Guna menyatukan visi, strategi, dan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seluruh pejabat di lingkungan rumah sakit turut hadir dalam rapat tersebut.

Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan menjelang program kerja 100 hari masa kepemimpinannya,terus menunjukan berbagai perubahan yang sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado. Termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembenahan sarana prasarana rumah sakit.

Respon cepat atas keluhan masyarakat sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.

Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan bersama jajarannya sangat optimistis dengan kerja sama tim, perubahan ke arah yang lebih baik akan terus diwujudkan, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Dirut Prof Dr dr Starry menegaskan pentingnya sinergi lintas direktorat, untuk penguatan komitmen terhadap profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan guna mewujudkan RSUP Kandou sebagai rumah sakit rujukan nasional yang unggul.

Dirut berharap koordinasi dan pengawasan masing-masing unit semakin ditingkatkan, agar setiap layanan berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Rakor ini tentunya menjadi momentum penyatuan langkah seluruh jajaran manajemen RSUP Kandou Manado untuk menghadirkan pelayanan prima bagi pasien dan masyarakat di bumi nyiur melambai ini. (sisco)

Manado,GN- Fenomena pelayanan dan antrian panjang di instalasi farmasi mengundang berbagai macam reaksi dan komentar dari masyarakat.

Fenomena pelayanan seperti ini, tidak di inginkan oleh masyarakat, apalagi yang melakukan antrian pengambilan obat adalah pasien dan keluarganya.

Reaksi dan komentar masyarakat mengundang pertanyaan, sehingga masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik dan prima.

Menanggapi keluhan warga masyarakat  tersebut, Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan,  Sp.,JP (K) FIHA, MARS turun langsung memantau di lokasi antrian proses pelayanan di instalasi farmasi.

Peninjauan lapangan ini dilakukan oleh Direktur utama, untuk memastikan apakah benar keluhan masyarakat tersebut terjadi di lapangan.

Gerak cepat yang dilakukan oleh Direktur Utama bukan hanya kali ini, tetapi sering dilakukannya untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado berjalan dengan baik.

Dibawah kepemimpinannya, Direktur Utama memastikan agar sentuhan pelayanan kesehatan benar – benar terlayani dengan prima di rumah sakit Kandou dan menjadikan kepuasan bagi pasien dan keluarga pasien.

Bagi Dirut, kritik dan keluhan publik bukanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi, melainkan masukan berharga untuk membenahi sistem agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Terkait hal itu, management kini sedang dalam evaluasi menyeluruh. Tim internal ditugaskan melakukan pengecekan prosedur, menilai efektivitas sistem antrean, hingga melihat ketersediaan petugas dan fasilitas.

Dirut RSUP Kandou Manado tidak menganggap remeh suara masyarakat. Dia menginginkan pasien datang ke rumah sakit dengan harapan mendapat pelayanan terbaik, dan tugas rumah sakit adalah memastikan harapan itu tidak pupus karena masalah teknis.

Management RSUP Kandou Manado terus berkomitmen menghadirkan pelayanan farmasi yang lebih cepat, efisien, dan nyaman bagi pasien maupun keluarga.

Atas keluhan masyarakat ini, tentu menjadi ujian bagi institusi pelayanan publik. Hal ini juga menjadikan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan di rumah sakit rujukan Indonesia Timur.

Sesuatu penting ditunjukan kepemimpinan Dirut Prof Dr Starry bukan hanya soal memberi arahan, melainkan keberanian untuk turun langsung, mendengar, dan memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal. Bagi dirinya, rumah sakit hadir bukan hanya sebagai tempat berobat, tetapi juga sebagai rumah harapan bagi masyarakat yang mencari pelayanan menuju kepada kesembuhan. (sisco)

Sulut,GN- Dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terhadap anggaran Media perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, melalui juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025) mendukung penuh anggaran media.

Terkait dukungan fraksi Golkar ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (MEP) menyampaikan bahwa media telah banyak mendukung dan membantu menyuarakan aspirasi dan keluhan – keluhan dari masyarakat, sehingga menurut MEP, perlu mendapat support dalam penganggaran media.

MEP mengatakan pihaknya banyak bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu menyampaikan aspirasi warga masyarakat.

“Karena kita bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu untuk menyuarakan aspirasi yang telah kita laksanakan dan media membantu kami disaat ada keluhan – keluhan dari masyarakat,” kata MEP saat di wawancarai sejumlah media Rabu, (20/08/2025) diruangan kerjanya.

“Jadi kita harus bantu dong, dan kami berharap kerjasama tetap berjalan dengan baik bersama dengan partai Golkar,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit dipercayakan Fraksi Golkar untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025).

Berikut catatan-catatan penting Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit.

pertama Fraksi Golkar prihatin melihat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1 Triliun 515 milliar menjadi Rp1 Triliun 512 milliar turun Rp 2 milliar 168 juta.

Kedua, memasuki musim penghujan apa langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Sulut untuk daerah yang rawan bencana di tengah efisiensi anggaran saat ini.

Ketiga, menghentikan maraknya kasus kekerasan menggunakan senjata tajam di Sulut, dengan mengalokasikan anggaran kepada Forkopimda, ormas agama dan kepemudaan untuk melakukan pengamanan.

Keempat, mendukung anggaran untuk media dalam APBDP dalam memaksimalkan informasi.

Kelima, bagaimana upaya dari Pemprov Sulut untuk mensejahterakan masyarkat untuk petani dan nelayan.

Keenam, penyegaran dan pengisian jabatan di lingkup Pemprov Sulut dengan mengedepankan right man in the right job.

Ketujuh, Fraksi Golkar mengapresiasi paskibraka asal Tomohon yang wakili Sulut di Istana Negara.

Delapan, strategi apa yang akan dilaksanakan Pemprov Sulut pada kondisi APBDP tahun 20025 yang menurun pada sektor pendapatan saat ini.

Sembilan, langkah Pemprov terhadap koperasi merah putih dan makanan bergizi.

Sepuluh, alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara khususnya korban bencana alam gunung ruang.

“Kami berharap catatan-catatan penting ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Michaela E Paruntu (MEP) Rabu (20/08/2025), menegaskan bahwa fraksi Golkar mendukung penuh pemerintahan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay (YSK – Victory).

Menurut Michaela, dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulut menjadi bukti komitmennya untuk memberikan yang terbaik dalam menunjang setiap program pemerintah YSK – Victory dalam mensejahterakan masyarakat di bumi nyiur melambai.

“Puji Tuhan, kita tetap memberikan yang terbaik. Tentu fraksi partai Golkar yang ada di DPRD provinsi Sulawesi Utara, mendukung penuh pemerintahan dari bapak Gubernur Yulius Selvanus,” kata Legislator partai Golkar dapil Minsel – Mitra kepada sejumlah media.

Dia berharap, apa yang menjadi suara rakyat melalui partai Golkar akan diteruskan melalui partai Golkar.

“Kita berharap apa yang menjadi suara masyarakat lewat partai Golkar akan kami teruskan, sehingga apapun yang akan kita putuskan bersama dalam penganggaran kedepan baik itu perubahan ataupun anggaran 2026, itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, pada rapat paripurna DPRD Sulut, Gubernur Sulut turut menyampaikan bahwa saat ini partai Golkar yang dikenal dengan lambang pohon beringin semakin “naik daun” artinya menjadi terkenal atau populer. (sisco)

Sulut,GN- Pansus RTRW dan pihak eksekutif Pemprov Sulut kembali melaksanakan rapat pembahasan, terkait peta ketentuan khusus wilayah pertambangan di Sulawesi Utara.

Namun pada rapat kali ini antara pansus RTRW dan eksekutif tak menemui titik temu. Pasalnya, peta yang disodorkan pihak eksekutif itu, semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan.

Tentunya ini menuai kritik anggota pansus. Jika merujuk dari peta itu, tak akan ada lagi wilayah pertanian dan perkebunan, sebab sudah diganti dengan wilayah pertambangan.

“Jangan sampai suatu hari nanti tiba-tiba ada perusahaan asing mengklaim rumah kita, kebun kita sebagai wilayah tambang,” kata Sekretaris Pansus RTRW Cindy Wurangian, Selasa (19/8/2025) saat pembahasan.

Lanjut Cindy meminta pansus untuk menolak peta tersebut karena mengancam keberadaan wilayah pertanian sebagai wilayah pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pansus Henry Walukow juga meminta Dinas ESDM untuk mengubah peta tersebut.

“Kami minta agar peta ini bisa direvisi lagi. Tolong pihak ESDM tak usah berkeras. Revisi saja peta ini,” ujar Henry.

Kadis ESDM Provinsi Sulut Fransiskus Maindoka tetap bersikukuh tak akan mengubah peta tersebut. “Petanya memang sudah seperti ini,” tukasnya.

Dengan tidak adanya titik temu ini, pembahasan terkait peta itu dipending.

“Kita pending dulu pembahasan soal peta ini. Lanjut saja di pembahasan pasal lain,” tambah Henry.

Dalam peta itu, diketahui semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan, kecuali Kota Manado, pesisir pantai kota Manado, kaki Gunung Lokon dan kaki Gunung Dua Saudara. (sisco)