Sulut,GN- Tidak seperti tahun sebelumnya DPRD Sulawesi Utara banyak membahas Ranperda – Ranperda baik Prakarsa Gubernur maupun DPRD, Tahun 2026 mendatang DPRD Sulut sudah mematok 4 buah Ranperda Prakarsa Gubernur yang akan di bahas.

Hal ini disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Sulut Cindy Wurangian ketika membahas anggaran APBD tahun 2026 bersama TAPD Provinsi Sulut, Selasa (25/11/2025) di ruang rapat paripurna.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada pak sekprov selaku pimpinan TAPD, berkaitan dengan propemperda 2026. Kemarin dalam rapat Bapemperda sudah disodorkan ada 8 Ranperda yang menjadi prakarsa dari Gubernur. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati dalam nota kesepakatan APBD 2026, anggaran yang di alokasikan untuk pembahasan Ranperda di DPRD adalah 5 Pansus, termasuk dengan 1 Ranperda yang akan menjadi Perda Prakarsa DPRD,” kata Cindy.

“Oleh karena itu, dalam penetapan Propemperda nanti kami berembuk dan berdiskusi untuk menerima 4 buah Rancangan Perda Prakarsa Gubernur untuk kita bahas di tahun 2026. Dan hal itu sudah sesuai dengan tata tertib di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang mana dalam waktu yang bersamaan maksimal jumlah pansus hanya bisa maksimal sejumlah komisi yaitu 4 komisi maka harus empat pansus yang berjalan bersamaan,” sambung Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan jika ada tambahan – tambahan maka akan disesuaikan dalam APBD perubahan. “Mungkin kalau ada tambahan – tambahan akan disesuaikan dalam APBD Perubahan di 2026,” ucapnya.

Cindy juga mengingatkan agar Ranperda tersebut dibahas Januari 2026 agar supaya cukup waktu untuk membahasnya.

“Juga saya mengingatkan agar penyampaian Ranperda – ranperda tersebut tidak lagi terjadi seperti tahun ini, karena banyak kesibukan sehingga tertumpuk di penghujung tahun, kiranya Ranperda – ranperda yang di usulkan dari perangkat daerah dari masing – masing bisa running dari bulan Januari 2026, agar supaya kita waktu yang cukup untuk membahas Ranperda yang berkualitas,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim TAPD Provinsi Sulut kembali memulai pembahasan Anggaran APBD tahun 2026. Rapat Banggar tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dan di hadiri oleh ketua TAPD Provinsi Sulut Tahlis Galang,SIP,MM di ruangan paripurna, Selasa (25/11/2025).

Usai pemaparan ketua TAPD Provinsi Sulut terkait anggaran APBD 2026, Ketua DPRD Sulut langsung memberikan kesempatan kepada anggota banggar untuk memberikan pertanyaan sekaligus menanggapi penjelasan ketua TAPD Provinsi Sulut.

Amir Liputo selaku anggota banggar menyampaikan beberapa usulan bahkan pertanyaan kepada TAPD Provinsi Sulut, salah satunya menyangkut peruntukan dana hibah.

Amir, dengan gamblang meminta sekprov selaku ketua TAPD untuk menjelaskan terkait proporsi hibah, agar supaya tidak menjadi fitnah.

“Dari sisi belanja kami ingin pertanyaan adakah usulan baru belanja hibah dari 51 miliar di buku baru menjadi 53 miliar, Apa ketambahan disitu, mohon maaf ini kalau saya agak teliti,” ucap Amir.

” Supaya pak sekprov harus menjelaskan proporsi hibah ini supaya tidak menjadi fitnah. Di satu sisi kita kesulitan keuangan, kenapa justru hibah kita bertambah. Nah hibah ini harus dijelaskan kepada siapa saja,” sambung Amir.

Menanggapi hal tersebut, Sekprov Tahlis Galang mempersilahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Clay Dondokambey untuk menjelaskan secara rinci terkait peruntukan dana hibah.

Clay mengatakan untuk dana BOS sebesar 43 miliar. Dan lainnya dapat dirinci bersama untuk anggaran hibah.

“Dari belanja hibah untuk instansi vertikal totalnya 5.523.000.000, kemudian di kesra untuk rumah ibadah 1.875.000.000 kemudian ada di Kominfo 1.500.000.000 kemudian di koperasi 500.000.000 dan kemudian di Dinas pemuda dan olahraga 501.000.000, jadi total hampir 10 miliar,” jelas Clay. (sisco)

Sulut,GN- Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit membacakan hasil pemandangan fraksi terkait tiga (3) buah Ranperda yang disampaikan dan penjelasan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE pada Rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (24/11/2025) tadi.

Dalam pandangannya, fraksi Partai Golkar setuju Ranperda ini dibahas pada tingkat selanjutnya. Namun fraksi Golkar juga memberikan beberapa pokok pikiran melalui pemandangan fraksi.

“Fraksi Golkar dengan menurunnya APBD tahun 2026 seperti yang sudah dikemukakan maka penghematan merupakan sebuah solusi namun juga tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat Sulawesi Utara,” kata Raski.

Fraksi partai Golkar lanjut Raski mengatakan menyakini bahwa pak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengatasinya dengan jaringan Pemerintah pusat. (sisco)

Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) hari ini Senin, (24/11/2025) menggelar enam (6) agenda kegiatan. Agenda pertama adalah ibadah rutin pimpinan/ Anggota DPRD, Sekretariat dan forum wartawan DPRD. Ibadah ini rutin Setiap Minggu dilaksanakan sebagai wujud ucapan syukur sebelum melaksanakan agenda kegiatan selanjutnya.

Adapun agenda kegiatan secara lengkap hari ini yang sudah tersusun sebagai berikut.

1. Ibadah rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan forum wartawan DPRD. Ibadah ini dilaksanakan pada pukul 09.00 wita bertempat di ruang rapat paripurna.

2. Rapat BAPEMPERDA bersama Biro Hukum guna membahas PROPEMPERDA tahun 2026. Agenda ini dilaksanakan pada pukul 09.30 wita, bertempat di ruang Rapat Bapemperda.

3.Rapat Fraksi Partai Nasdem pukul 11.00 Wita bertempat di ruang Rapat Fraksi.

4. Rapat Internal Komisi I, dilaksanakan pada oukul 11.00 Wita, diruangan rapat Komisi I.

5.Rapat Fraksi Partai Gerindra pada pukul 12.00 Wita, di ruangan Rapat Fraksi.

6.Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang APBD tahun anggaran 2026 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap tiga buah Ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi. Agenda ini akan digelar pada pukul 13.00 Wita, di ruangan Rapat Paripurna. (sisco)

Sulut,GN- Berdasarkan surat edaran perihal undangan nomor 800/Set.DPRD/619.1/202 tertanggal 21 November 2025 yang ditandatangani Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si, maka DPRD Sulut akan melaksanakan rapat paripurna.

Rapat tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum fraksi- fraksi.

Rapat Paripurna tersebut akan di laksanakan Senin, 24 November 2025 pada pukul 14.00 wita, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut. (sisco)

Manado,GN- Dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke – 61 tahun, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, Sabtu (22/11/2025) menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kelurahan Tongkaina Kota Manado.

Kegiatan ini di hadiri sekira 204 warga yang adalah masyarakat kelurahan tongkaina dan juga sebagian dari masyarakat sekitarnya.

Adapun pemeriksaan kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan anak, pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan scrining tekanan darah,gula darah,colestrol, crining pendengaran pada bayi dan anak, pemeriksaan EKG dan Konsultasi Gigi.

Direktur Utama RSUP Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan melalui Ketua panitia, Ns Abram Babakal,S.Kep,M.Kes kepada sejumlah media disela – sela kegiatan mengatakan kegiatan ini merupakan wujud dari RSUP Kandou Manado untuk mengaplikasikan pengabdian kepada masyarakat, atau peduli masyarakat di Sulawesi Utara dan hari ini kami fokuskan di Kelurahan tongkaina Kota Manado.

” Kegiatan yang kami laksanakan hari ini adalah sebagian pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit Kandou Manado. Jadi pelayanan yang sering kami lakukan di rumah sakit Kandou, saat ini kami bawa ke masyarkat yang ada di Kelurahan Tongkaina dengan berbagai macam pemeriksaan,” kata Ns Abram.

Ketua panitia berharap dengan kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui berbagai pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit Kandou Manado.

“Masyarakat tak perlu datang ke Kandou karena saat ini kami Kandou langsung datang menjemputnya. Supaya masyarkat tahu bahwa rumah sakit Kandou ini memiliki berbagai macam jenis pelayanan kesehatan sehingga ke depan kami mengharapkan masyarakat itu ada Masalah kesehatan mereka akan datang ke rumah sakit Kandou Manado,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Manager Umum, Manager Hukum dan Humas, Kepala Instalasi, Asisten Manager dan sejumlah staf RSUP Kandou Manado. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene memimpin rapat paripurna dalam rangka penandatanganan KAU PPAS APBD tahun 2026.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025) dan dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH, anggota DPRD, Forkopimda serta Kepala SKPD bersama jajarannya.

Setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026 selesai, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk menyampaikan sambutannya.

Gubernur Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang sudah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

“Sekali lagi Saya menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, sekaligus atas perkenaannya melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, serta bersama menetapkan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2025,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, pihaknya berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Menjadi syukur, komitmen ini di sambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian telah memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sehingga beberapa tahapan, dan pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” ujarnya.

“Melalui proses pembahasan intensif dan sinergis bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara, skema KUA dan PPAS Tahun 2026 telah kita sesuaikan lagi, namun tetap proporsional dan realistis, serta mempertimbangkan seluruh dinamika penerimaan, tekanan fiskal, dan kebutuhan belanja prioritas daerah,” sambungnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, yang sudah disinkronkan dengan Kebijakan Nasional, serta di sesuaikan dengan kondisi fiskal.

KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini kata Gubernur, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun 2026, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

“Terkait dengan itu, maka perlu kembali disampaikan bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah kita di Tahun 2026 adalah Penguatan-Sumber Daya Manusia, Agro bisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasidan Inovasi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut diakhir rapat paripurna menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (18/11/2025) bersama Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella E Runtuwene. Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, Ketua DPRD Sulut menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Manado,GN- Mengenang jasa para tokoh pendahulu RSUP Kandou Manado dan termasuk para tenaga kesehatan yang wafat ketika pandemi covid-19 lalu, maka RSUP Prof Dr R D Kandou Manado melaksanakan ziarah dan tabur bunga, Selasa (18/11/2025). Rangkaian Kegiatan ini dilaksanakan untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun.

Ziarah di makam Prof Dr RD Kandou di Kombos, Manado, di pimpin langsung oleh Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA,MARS. Turut mendampingi yakni Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS, serta Direktur Keuangan Ekwanto.‎

Untuk kegiatan Ziarah di makam Prof. Reggy Lefrandt diwakili oleh Direktur Layanan Operasional (Amurang – Minsel), Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP., MSi bersama staf lainnya.

Sementara itu, tabur bunga makam dr Viktor Pontoh, lokasi Minahasa Utara diwakili oleh Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto, Sp.B-TKV(K).

Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Starry Rampengan, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk penghargaan yang tidak boleh dilupakan atas jasa – jasanya.

“Mereka adalah pribadi-pribadi yang telah memberikan pengabdian luar biasa bagi dunia kesehatan. Melalui ziarah ini, kami ingin mengenang jasa mereka sekaligus meneguhkan komitmen untuk meneruskan dedikasi yang telah mereka teladankan,” ujarnya.

“Kami berharap generasi tenaga kesehatan yang ada saat ini dan ke depan dapat terus membawa semangat pengabdian seperti yang telah ditunjukkan para pendahulu kita,” kata Dirut.

‎Ziarah ini menjadi agenda rutin setiap tahun untuk mengenang jasa para pendahulu, di antaranya Prof Dr R D Kandou, Direktur pertama yang namanya kini diabadikan sebagai nama rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Utara. Selain itu, penghormatan juga diberikan kepada Dr. dr. Viktor Pontoh, Sp.B(K) Onk, serta Prof. Dr. dr. Reggy Lefrandt, Sp.JP(K), FIHA, FSGC, FAHA, FASCC, yang gugur saat pandemi Covid-19.

Untuk diketahui ‎Kegiatan ziarah dibagi di tiga lokasi berbeda.Kegiatan ziarah ini sebagai wujud penghormatan sekaligus refleksi atas perjalanan panjang RSUP Kandou dalam melayani masyarakat di Sulawesi Utara dan sekitarnya. (sisco/*)

‎

‎

‎

Sulut,GN- Penegasan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Rocky Wowor untuk mendukung sepenuhnya berbagai program Pemerintah provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay.

Fraksi PDIP kata Rocky, akan mengawal program-program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat bumi nyiur melambai.

“Kami telah melalui proses pembahasan KUA-PPAS dan fraksi PDIP mendukung total berbagai program pro rakyat,” tegasnya Selasa (18/11/2025).

Lebih jauh Rocky mengatakan, Fraksi PDIP akan tampil aktif dalam setiap kerja-kerja politik di lembaga legislatif.

“Setiap minggunya kami ada evaluasi bagi setiap anggota fraksi PDIP. Harus aktif dalam setiap rapat. Kami juga instruksikan agar anggota Fraksi PDIP harus turun ke masyarakat. Mendengar aspirasi, melihat kondisi masyarakat dan tentu saja suarakan dan berjuang untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. (sisco)