Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut meninjau pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu.

Kunker ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas ekonomi desa berjalan sesuai perencanaan.

” Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan kelak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ungkap Kabid Alex Rompies.

Dalam tahap proses pengadaan ini PT Agrinas Pangan Nusantara tengah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Fasilitas yang akan disalurkan meliputi 1 unit truk 6 ban, 1 unit pickup 4×4, 2 motor roda tiga, rak display, meja, AC, dan perlengkapan lainnya guna menunjang operasional gerai dan gudang.

Sebelumnya, Selasa 5 Mei 2026, Komisi II bersama Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Koperasi RI. Rombongan tersebut terdiri dari Inggried Sondakh SE, MM selaku Ketua Komisi II dari Partai Golkar, Dhea Lumenta SE Sekretaris Komisi II dari Partai Gerindra, Ruslan Gani, S. Sos, MM dari PDIP, Seska Budiman dari Nasdem, dan Angelia Regina Wenas, S.E. dari Demokrat.

Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, rombongan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada pengurus KDKMP dan Hukum Tua. Informasi disampaikan terkait pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan fasilitas yang menjadi bagian program penguatan koperasi desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh menjelaskan bahwa setiap koperasi mendapatkan pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan gerai, gudang, serta pengadaan kendaraan dan perlengkapan lainnya.

“Pembiayaan ini dicicil dan dibayarkan oleh APBN, bukan oleh KDKMP, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026,” ujar Inggried.

Dengan dukungan APBN, koperasi diharapkan dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani beban awal investasi. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DPRD dan Dinas Koperasi Sulut optimis pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu akan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian diharapkan menjadi model percepatan penguatan ekonomi desa di seluruh Sulawesi Utara

Hadir pula Danramil Minahasa dan Babinsa sebagai bentuk dukungan TNI dalam pengawalan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa. (*/sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si Rabu (13/05/2026) menerima kedatangan puluhan Siswa-siswi dari Manado Independent School (MIS) yang melakukan kunjungan lapangan (field trip) di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut.

Kunjungan puluhan siswa – siswi MIS di kantor DPRD Sulut kali ini, selain merupakan Karya Wisata juga sebagai wadah edukasi untuk memberikan wawasan langsung mengenai tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan fungsi legislatif.

Untuk diketahui, MIS berlokasi di Jalan Walanda Maramis Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, melalui Koordinator Rombongan Berry Havelaar, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Pihak Sekretariat DPRD kepada Siswa-siswi peserta didiknya.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Sekwan dan jajaran yang telah menerima Kami dengan sangat dengan sangat baik,” ujar Havelaar.

“Kesempatan ini sangat berharga bagi siswa – siswi untuk belajar langsung dilapangan,”tambahnya. (sisco)

Manado- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD memimpin jalannya rapat pimpinan, Selasa (12/05/2026).

Agenda Rapat Pimpinan Dewan tersebut, melibatkan Sekretariat DPRD beserta jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor DPRD Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Dewan Royke Anter, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi ajang strategis mengkoordinasikan agenda, serta hal-hal teknis ini.

Rapat ini mengundang Jajaran dari Sekretariat Dewan yang dikomandoi oleh Sekretaris Dewan Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si.

Rapat tersebut membahas seputaran Koordinasi, operasional, dan menyusun agenda kedewanan, termasuk Rapat Badan Musyawarah (Banmus), serta Rapat Paripurna, serta mematangkan beberapa kebijakan internal.

Rapat ini selain mempererat hubungan antara Pimpinan DPRD dan Seluruh Kesetwanan, juga sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja DPRD, dan Kesekretariatan DPRD Sulut. (sisco)

Sulut, GN- Senin (11/05/2026), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado- Bitung, Forum Masyarakat  Jalan Tol Sulut dan Perwakilan Masyarakat yang berdampak terkait penyelesaian masalah Lahan/Tanah terdampak Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.

RDP tersebut ikut dihadirkan Weyni Paulce D. Mawey, S.T selaku  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Manado-Bitung di bawah naungan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR bersama dua orang staf flora Kaunang dan Geret Kowaas.

Berty Kapojos selaku ketua komisi III DPRD Sulut membuka kegiatan RDP tersebut. Kapojos meminta kepada masyarakat, jangan berhenti menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sulut.

“Kami sebagai lembaga bukan hanya menampung setiap aspirasi, melainkan berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Pertemuan ini belum ada keputusan, nanti selanjutnya Komisi III akan melakukan Turun Lapangan,” ujarnya.

Rapat tersebut belum ada kesepakatan, karena pihak PPK dan masyarakat terdampak Ivone Lumempouw dan ketua Forum Masyarakat Jalan Tol Sulawesi Utara terjadi silang pendapat soal tanah yang dipersoalkan.

Ketua Komis III Berty Kapojos memperjelas masalah ini dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak Kementan PUPR lewat PPK Paulce Mawey, ST.

“Kami berharap Komisi III dapat membantu masyarakat, agar masalah ini segera dapat terselesaikan, mengingat masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan haknya, bahkan ada pemilik lahan yang meninggal dan saat ini ahli waris masih menantikan penyelesaian permasalahan ini,” ujar Renal Maringka perwakilan forum masyarakat jalan tol Bitung. (sisco)

Sulut, GN- Pemerintah Provinsi melalui dinas pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) yang saat ini melakukan pembatasan mengakses media sosial (Medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Terkait dengan itu, legislator DPRD Sulut Cindy Wurangian angkat bicara saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (11/05/1026) di ruangan rapat komisi IV.

Sekretaris Komisi IV itu, mempertanyakan langkah dinas pendidikan Sulut terkait pembatasan tersebut. “Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembatasan mengakses media sosial yang di berlakukan bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti apa implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan lebih dari itu, saya melihat sekolah – sekolah sekarang yang mayoritas di minta siswa dan siswi untuk membawa perangkat elektronik ke sekolah,” kata Cindy

Cindy menegaskan bagaimana dinas pendidikan ini mengatur agar supaya bisa seimbang. Karena dengan kemajuan teknologi pasti banyak menggunakan AI dan sebagainya, tetapi juga harus seimbang.

” Jangan sampai kemampuan berpikir kritis dari anak – anak kita ini di gantikan oleh AI semuanya. Nah, keterlibatan dari dinas pendidikan ini seperti apa yang akan diatur,” ujar Cindy.

Politisi Golkar ini memberikan beberapa contoh di Kota lainnya sudah ada kemajuan dalam menangani hal seperti ini. “Kita melihat contoh di kota – kota lainnya yang sudah maju, Meraka sudah ada surat edaran yang jelas dari Pemerintah setempat yang memang benar – benar mengatur sehingga ada indikator – indikator yang jelas dan tidak abu – abu dan tidak hanya wacana – wacana saja yang dilemparkan tetapi memang ada program yang sangat jelas. Jadi saya ingin tau apakah di dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucap legislator dapil Minut – Bitung itu. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian mengkritisi terkait bantuan studi bagi siswa yang berhak menerima. Hal itu, di sampaikan oleh Sekretaris Komisi IV saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (11/05/2026) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.

Cindy menegaskan apakah prosentase Kabupaten Kota di atur oleh dinas atau di buka seluas – luasnya. “Pertanyaan saya terkait bantuan studi untuk SMA dan SMK ini, prosentase per Kabupaten Kota apakah diatur oleh dinas atau dibuka seluas – luasnya untuk siapa saja yang mau mendaftar,” ucap Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan, Sulut ada 15 Kabupaten Kota dan setiap Kabupaten Kota ada yang mewakili di gedung ini,dan banyak yang bertanya – tanya prosentase berapa setiap Kabupaten Kota.

“Yang kedua berkaitan dengan bantuan studi tersebut, apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” ujar politisi partai Golkar.

Masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaiman dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Ketiga masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” terang Cindy.

Menurut Cindy, mereka berhak mendapatkan itu, dan juga bantuan – bantuan lainnya yang ditujukan kepada anak usia sekolah mungkin dengan nama program yang beda dari kementerian yang berbeda – beda.

“Jadi bagimana dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mensinkronkan data penerima sehingga bisa ada pemerataan, artinya tidak tumpang tindi dengan apa yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Dan juga kami ingin tau karena program bantuan beasiswa, ini baru berjalan tahun lalu dan kendala – kendala permasalahan apa yang dihadapi. Kita tau untuk ke depan apa saja yang diperbaiki atau apakah program ini efektif atau kurang efektif untuk di lanjutkan,” pungkas Cindy.

Di ketahui, RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Sulut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Louis Chramm sementara dari Dinas Pendidikan Sulut di hadiri langsung Kepala Dinas Femmy Suluh. (sisco)

Sulut,GN- Keluarga Besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Ibadah Oikumene di Kantor DPRD Sulut, Senin (11/05/2026) tadi pagi.

Ibadah dilaksanakan di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut. Kegiatan ibadah bersama Pimpinan dan Anggota Dewan, Sekretariat DPRD, serta Forum Wartawan yang meliput di DPRD Sulut.

Ibadah dilayani oleh Hamba Tuhan Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD dan juga sebagai Ketua DPRD Sulut.

Ibadah rutin tersebut turut di hadiri para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut diantaranya Royke Anter, Roy Roring, dan sekwan Niklas Silangen, Kabag Persidangan Yahya Rondonuwu, Kasubag Analis Kebijakan Muda Justman Entjaurau dan para staf. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara Senin (11/05/2206) kembali melaksanakan kegiatan rutin. Ada beberapa agenda kerja dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab anggota DPRD Sulut sebagai representasi menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara . Berikut ini informasi agenda dan kegiatan DPRD Sulawesi Utara dan sekretariat.

1. Ibadah Rutin Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DRPD serta Forum Wartawan DPRD Sulut. Pukul 08.30 Wita, Tempat di Ruang Rapat Paripurna.

2. RDP Komis IV Bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dalam  Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I. Pukul 11.00 Wita,Tempat di Ruang Rapat Komisi IV.

3. RDP Komisi III Bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado – Bitung, Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut dan Perwakilan Masyarakat yang  Berdampak Terkait Penyelesaian Masalah Lahan/Tanah Terdampak Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung. Pukul 14.00 Wita,Tempat di Ruang Rapat Komisi III. (sisco)

Sulut,GN- Menteri Hukum (Menhum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani bersama rombongan kembali bertolak ke Jakarta, Sabtu (9/5/2026) melalui VVIP Bandara Samratulangi Manado.

Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si turut mengantar rombongan di Badara Samratulangi Manado. Ditugaskan Gubernur Yulius Selvanus, Sekwan Niklas bersama dengan beberapa Pejabat eselon II dan Keasistenan di lingkup Pemprov Sulut, mengantarkan kepulangan Menhum dan Ketua MPR beserta rombongan.

Kegiatan mengantar kepulangan Menteri dan Pejabat Penting dari Pusat merupakan bagian dari tugas protokoler. Juga sebagai penghormatan dalam tata krama kunjungan kerja, serta bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah saat kunjungan resmi.

Keakraban terjalin baik dalam momen tersebut, terpantau para rombongan mendapat pelayanan prima, sebelum bertolak kembali ke Jakarta dan sebelum kembali, para rombongan sempat juga melakukan foto bersama dengan pejabat daerah Pemerintah Provinsi Sulut. (sisco)