Pemrov Dan DPRD Sulut Sepakati Pembahasan Ranperda Pohon Ke Tahap Selanjutnya

Sulut,GN- Saya justru binggung kenapa Ranperda usulan dewan ini tidak masuk atau hilang di Propemperda tahun 2021, padahal sudah ada persetujuan Gubernur  tertanggal 27 April 2021, kemana?.

Hal ini menjadi pertanyaan anggota DPRD Sulut Boy V Tumiwa ketika pembahasan komisi 3, tim pakar dan Biro Hukum dalam hearing, Selasa (10/5/2022).

Anggota DPRD Sulut Boy V Tumiwa (foto : ist)

Tidak masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pohon dalam Propemperda DPRD Sulut tahun 2021 menjadi perhatian serius politisi PDI Perjuangan itu.

Tumiwa pun meminta penjelasan kepada Sekretaris Dewan selaku Sekretaris Bappemperda atas hal ini.

“Harusnya wajib dimasukan hanya yang perlu didalami adalah mekanisme pembahasan, syarat dan isi materi yang mungkin direvisi,” katanya.

Sementara itu,Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulut Glady Kawatu menjelaskan tidak diusulkan kembali Ranperda ini ditahun 2021, karena berdasarkan hasil kajian Biro hukum dianggap belum memenuhi syarat menjadi sebuah perda karena dipandang menjadi kewenangan pengaturan pohon itu di tingkat kabupaten atau kota.

”Atas dorongan ketua Komisi 3 Pak Berty dan Pak Boy yang paham akan roh dari hadirnya Ranperda ini sehingga saya selaku sekretaris Bapemperda, diminta mengkomunikasikan lagi hal ini melalui rapat bersama dengan biro hukum serta melakukan revisi atas ranperda salah satunya yakni judul Ranperda yang berubah menjadi pengendalian pohon pada ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan oleh biro hukum dipandang sudah memenuhi persyaratan karena jadi kewenangan Pemerintah Propinsi, sehingga kami mengusulkan kembali ditahun 2022,” jelas Kawatu.

Hal senada juga diungkap perwakilan dari Biro hukum. Dengan diterimanya Ranperda ini oleh Gubernur, maka Pemprov dan DPRD dalam hearing ini sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada tingkat selanjutnya.

Foto Bersama Usai Rapat Hearing (foto: ist)

Untuk di ketahui, rapat hearing tersebut dipimpin oleh Ketua Komiai 3 Berty Kapajos, dan dihadiri anggota Boy Tumiwa, Raski Mokodompit, Agustien Kambey dan Youngkie Limen.

Hadir Juga dalam rapat ini, dari Biro Hukum, Sekwan, Kabag Persidangan, dan Kasub. (*/sisco)




Panjaitan: RSUP Kandou Manado Telah Membentuk Tim Penanganan Kasus Hepatitis Akut

Manado,GN- Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan kasus Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya sebagai Kasus Luar Biasa (KLB). Penetapan Badan kesehatan dunia ini terkait dengan kasus hepatitis akut penyebabnya belum diketahui atau misterius, yang terjadi di beberapa negara belakangan ini termasuk juga kasus yang terjadi di Jakarta.

dr Jehezkiel Panjaitan (foto: gemparnews)

Terkait itu, RSUP Kandou Manado sebagai rumah sakit di bawah kementerian kesehatan, langsung membentuk tim kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit Hepatitis Akut.
Tim kesehatan ini dibentuk, sama seperti sebelumnya dalam penanganan kasus covid- 19. Mereka terdiri dari dokter spesialis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RSUP Kandou Manado melalui Direktur Medik Penunjang dan Keperawatan dr Jeheskiel Panjaitan kepada awak media gemparnews.com ketika di temui di ruangan kerjanya, Selasa (10/5/2022).

” Pada dasarnya RSUP Kandou Manado sudah siap. Termasuk kesiapan laboratorium, peralatan, ruangan dan lain sebagainya. RSUP Kandou Manado sudah membentuk tim penanggulangan penyakit Hepatitis akut. Tim ini terdiri dari dokter spesialis,perawat dan tenaga kesehatan lainnya,” kata dokter Jeheskiel.

Disamping itu kata dokter Jehezkiel, RSUP Kandou Manado telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. ” Dan juga sebentar akan melakukan koordinasi melalui zoom metting dengan Kemenkes,” jelasnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada pasien Hepatitis akut di RSUP Kandou Manado, namun menurut dokter Panjaitan RSUP Kandou tetap standby untuk mengantisipasi penyebaran kasus penyakit Hepatitis akut ini.

” Sampai saat ini belum ada pasien penyakit Hepatitis akut di RSUP Kandou, akan tetapi, kami tetap siap jangan sampai ada ledakan kasus ini karena penyebarannya cepat sekali,” pungkasnya.

Berikut ini Gejala Penyakit Hepatitis Akut dan cara mencegahnya.
Gejala Hepatitis Misterius :
1. Sakit perut
2. Mata dan kulit kekuningan/Jaundince
3. Diare/ muntah mendadak
4. Buang air kecil berwarna gelap
5. Buang air besar berwarna pucat
6. Kejang
7. Penurunan kesadaran

Cara pencegahan Hepatitis Misterius :
1. Cuci tangan pakai sabun
2. Cuci seluruh bahan makanan hingga bersih
3. Pastikan makanan matang dan bersih
4. Tidak bergantian alat makanan
5. Hindari kontak dengan orang sakit
6. Jaga kesehatan
7. Disiplin protokol kesehatan
(sisco)




Waspada! Hepatitis Akut

Sulut,GN- penyakit Hepatitis akut atau disebut hepatitis misterius, terjadi pada anak usia 1 bulan sampai 16 tahun.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dr Steaven Dandel, MPH kepada awak media ini.

“Kami akan menyebarkan pamflet,” kata dokter yang dikenal ramah terhadap para jurnalis, Kamis (4/5/2022).

Pamflet (foto : ist)

Berikut isi pamflet yang disebarkan, gejala Hepatitis akut dan cara pencegahannya.
Gejala Hepatitis Misterius :
1. Sakit perut
2. Mata dan kulit kekuningan/Jaundince
3. Diare/ muntah mendadak
4. Buang air kecil berwarna gelap
5. Buang air besar berwarna pucat
6. Kejang
7. Penurunan kesadaran.

Cara pencegahan Hepatitis Misterius :
1. Cuci tangan pakai sabun
2. Cuci seluruh bahan makanan hingga bersih
3. Pastikan makanan matang dan bersih
4. Tidak bergantian alat makanan
5. Hindari kontak dengan orang sakit
6. Jaga kesehatan
7. Disiplin protokol kesehatan

(sisco)

 

 




Dokter Ivonne E Rotty Terima Kunjungan Kapolda Sulut Di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado

Sulut,GN- Kunjungan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Kapolda Sulut) Irjen Pol Drs Mulyanto,SH,MM di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado di terima langsung Direktur SDM, Pendidikan Dan Umum Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty,MKes Sabtu (29/4/2022) pagi tadi.

Kunjungan Kapolda Sulut (foto: ist)

Maksud kunjungan Kapolda Sulut itu, untuk memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada orangtua kedua bayi kembar ( Joana dan Jovelim) yang oleh Tim Medis dan paramedis serta penunjang telah berhasil memisahkan kembar siam dalam proses operasi pekan lalu di RSUP Kandou Manado.

Sementara itu, Mewakili Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD melalui Direktur SDM, Pendidikan Dan Umum menyampaikan terimakasih atas kunjungan dari Kapolda Sulut. “Terima kasih banyak kepada bapak Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Mulyanto, SH,MM bersama jajaran yang telah memberikan dukungan dan semangat pada orangtua dan si kembar anak terkasih Joana dan Jovelim yang oleh Tim Medis dan paramedis serta penunjang telah berhasil memisahkan kembar siam,” ucapnya.

Kunjungan Kapolda Sulut (foto: ist)

Selain itu, Dokter Ivonne Sapaan akrabnya mengucapkan terimakasih juga kepada Kapolda Sulut dimana Juga memberikan dukungan dan semangat yang sama serta ucapan terima kasih diberikan kepada Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD beserta para Direksi, Tim medis , paramedis , penunjang dan semua Civitas Hospitalia yang telah membantu dan berhasil dalam pelaksanaan operasi pemisahan kembar siam,” tutupnya. (sisco)




Jadi Nara Sumber Dalam Kegiatan Sosialisasi Di Minahasa, HVK Apresiasi KPID Sulut

Sulut,GN- Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK) Kamis, (28/4/2022) menjadi Narasumber Sosialisasi Migrasi Siaran dari TV analog ke TV digital yang di selenggarakan oleh KPID provinsi Sulawesi utara di ruang sidang kantor Bupati Minahasa.

Dalam sosialisasi tersebut HVK sapaan akrabnya menyampaikan perbedaan TV analog dan TV digital adalah sinyal yang di pancarkan dari kedua siaran tersebut,
TV analog hanya di batasi dengan sinyal analog, sedangkan TV digital dapat memproses sinyal digital dan analog sekaligus Keunggulan TV digital adalah hemat dan tidak membutuhkan kuota internet, siaran digital ini bukan TV berbayar sehingga tidak perlu membayar Iuran bulanan.

di samping itu, HVK menyampaikan tahapan Migrasi TV digital di provinsi sulawesi utara, tahap satu batas waktunya tgl 30 April 2022 di lima kabupaten kota yaitu Kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

“Oleh dan sebab itu, Saya mengapresiasi KPID provinsi Sulut yang sudah melaksanakan kegiatan ini, juga kami mendorong kepada bapak dan ibu perangkat daerah, Camat, hukum tua/Lurah dapat menyampai nyampaikan ini ke masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut itu.

Sementara, Ketua Komisi Satu Dra Vonny J Paat, anggota komisi satu Ibu Novita rewa Spd juga jadi Nara sumber dalam kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Minahasa di wakili Asisten ll Ir Wenny talumewo Msi, Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa Agustivo Tumundo SE.Msi, Camat dan perwakilan perwakilan Hukum tua kabupaten minahasa, komisioner KPID provinsi sulut, Santo Amisan SIP, Merlin Watulangkouw SH, Meilany Rauw SE. (*/sisco)




Pengentasan Pengangguran, Peningkatan Perekonomian Masyarakat! Sekprov Apresiasi Program Kerja BP2MI Sulawesi Utara dan Gorotalo

Manado,GN- Kepala BP2MI Sulawesi Utara dan Gorontalo Hendra T. Makalalag, S.I.P, Rabu,  (27 April 2022) melakukan Audiensi dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gemmy Kawatu didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Ir. Haerfey Sendoh dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abdullah Mokoginta, SE, M.Si.

Pada kesempatan tersebut Kepala BP2MI SulutGo menyampaikan berbagai peluang bekerja ke Luar Negeri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sampai dengan Program yang sudah mulai dirintis oleh BP2MI. “Peluang kerja ke Jepang, Korea dan Jerman dengan Skema G to G, Jepang dengan Skema SSW sampai Negara tujuan Inggris Raya merupakan Peluang yang harus diambil CPMI asal Sulawesi Utara, dimana Negara-negara tersebut menerapkan Perlindungan yang memadai bagi para Pekerja Asing serta Upah yang terbilang cukup besar” ujar Hendra Makalalag.

Dan dalam rangka menunjang Tahun 2022 sebagai Tahun Penempatan maka BP2MI SulutGo juga sudah Mengusulkan untuk Pelaksanaan Test Bahasa Jepang diadakan di Manado dan telah disetujui oleh Atase Ketenagakerjaan Jepang Mr. Sasaki Hiroki pada Kunjungan beliau ke Sulawesi Utara. Selain itu, Kepala BP2MI Bapak Benny Rhamdani telah menunjuk Manado sebagai pusat pelaksanaan Verifikasi Dokumen bagi CPMI program G to G Korea tahun 2022 untuk Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Sekprov mengapresiasi Kinerja BP2MI SulutGo dalam melayani masyarakat Sulawesi Utara melalui Proses Penempatan dan Perlindungan PMI. “Apresiasi Program BP2MI sangatlah membantu Pemerintah Daerah dalam rangka Pengentasan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian dan hal ini harus ditangkap”
“Diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan, Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial dalam agar Penanganan CPMI maupun PMI lebih Optimal lagi serta Potensi Lulusan Perguruan Tinggi seperti Politeknik Nusa Utara, Politeknik Manado dan lainnya untuk dapat menjadi PMI” lanjut Sekprov.

“Kami juga telah mencanangkan untuk pelatihan CPMI oleh LPK maupun P3MI untuk memberikan Materi Pariwisata Sulawesi Utara bagi para CPMI sehingga diharapkan mereka dapat mempromosikan potensi wisata yang ada di Sulawesi Utara sebagai Duta Wisata” tutup Hendra.(*/sisco)




Pilkada Sulut 2024, Direktur P3S: Irjen Pol Royke Lumowa Figur Potensial dan Punya Kans Besar

Sulut,GN – Pergelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Sulawesi Utara (Sulut) diketahui akan langsungkan atau dihelat pada tahun 2024 nanti, Namun aroma-aroma bakal calon yang akan bertaruh semakin hangat terdengar.

Dari sekian nama yang muncul, ada satu nama yang harus dan wajib menjadi perhatian rakyat Sulawesi Utara, kepiawaiannya dalam membangun daerah sudah terbukti. Sepak terjangnya pun sudah tidak diragukan lagi.

 

Yah, sosok tersebut yakni mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol (Purn) Royke Lumowa.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR Jerry Massie PhD
Diantara para kandidat, maka nama Mantan Kapolda Maluku Royke Lumowa punya kans yang cukup besar bahkan calon potensial di pilgub nanti.

“Beliau cukup mapan dan matang serta all around atau setba bisa untuk maju di pilkada Sulut. Memang ada beberapa nama jenderal yang disebut-sebut, tapi pak Roy Lumowa punya potensi lebih besar,” kata Jerry.

Jerry berpendapat, Roy Lumowa punya grand strategy dan grand design untuk membangun Sulut. Saya kira sebagai putra Kawanua beliau tahu persis soal pendekatan persuasif terhadap warga Sulut, alasanya beliau mantan Kapolda Sulut.

Jadi kata Peneliti politik dari Amerika ini, jenderal bintang 2 ini layak diperhitungkan.

“Saya kira Sulut butuh leader vision and smart leader atau pemimpin yang punya visi dan cerdas. Dengan pengalamannya saya kira beliau mampu memberikan yang terbaik bagi warga Sulut. Bukan hanya itu dia punya strategi untuk membangun Sulut,” jelas Jerry.

Selain itu kata Jerry, Program saat menjabat Kapolda Papua Barat akan diimplemebtasikan konsep membangun masyarakat dengan segala keterbatasan sumber daya. Keluar masuk pedesaan di pedalaman hutan dan pulau-pulau.

Bahkan, Irjen Roy saat di Maluku rajin menyentuh daerah-daerah pinggiran dan pulau-pulau terluar untuk membina Kamtibmas dan membantu pemerintah dalam memajukan Maluku menuju kesetaraan dengan provinsi-provinsi lainnya yang lebih maju.(*/redaksi)




Antisipasi Lonjakan Penumpang, Kadishub: Kami Telah Melakukan Koordinasi

Sulut, GN- Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, maka Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan rapat koordinasi beberapa hari lalu dengan instansi terkait menyangkut angkutan lebaran.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Izak Rey (foto: gemparnews)

Hal itu, dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Izak Rey kepada sejumlah media ketika ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (27/4/2022).

” Jadi beberapa hari lalu kami telah melakukan koordinasi terkait antisipasi lonjakan penumpang dalam menghadapi hari raya idul Fitri 1443 Hijriah,” kata Izak.

Lanjut kata Izak, pihaknya saat ini telah siap, jika terjadi lonjakan penumpang di Sulut. “Jadi saat ini H-5 harus ada pergerakan, karena dari sebelumnya pergerakannya minus jadi kalau sekarang persiapannya sudah sekitar 30 persen baik dalam darat maupun laut. Kalau angkutan darat kendaraannya kami sudah siapkan sekitar 507 unit,” terangnya.

Untuk kesiapan angkutan darat lanjut Izak, kami sudah persiapkan, bahkan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak swasta dan mereka siap untuk membantu.

” Kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan angkutan laut dan mereka pun sudah siap membantu. Nanti kita akan menunggu di H-2 atau H-3 ada pergerakan di pelabuhan laut dan biasanya pergerakan ini ada di pelabuhan bitung, karena mereka akan mudik di luar sulut,” tutupnya. (sisco)




Penting! Cindy Wurangian Pimpin Rapat Terkait Ranperda Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sulut,GN- Cindy Wurangian selaku Ketua Komisi ll Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), memimpin rapat terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama tim ahli, instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian (foto: gemparnews)

Kepada sejumlah wartawan usai rapat, Wurangian mengatakan rapat tersebut digelar untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait usulan ranperda tersebut.

“Memberikan input dan informasi kepada tim ahli, yang pada satu bulan ke depan akan menyusun naskah akademik dan draft ranperda ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, komisi ll menjadi inisiatif pembahasan rancangan raperda ini. “Tentunya kami mengharapkan agar pada ranperda ini, permasalahan-permasalahan yang saat ini ada dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bisa teratasi,” kata Wurangian usai rapat.

Dia menjelaskan pihaknya bersyukur, ranperda ini bisa masuk dalam Propemperda tahun 2022, karena dianggap urgen dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap virus atau penyakit berbahaya yang menyerang ternak.

“Salah satunya ASF atau African Swine Fever yang menyerang ternak babi. Jika diserang oleh virus ini, seratus persen ternak babi pasti mati. Dan dengan adanya ranperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi perda, bisa memberikan solusi pencegahannya,”ucapnya.

Politisi partai Golkar ini menambahkan saat ini instansi terkait sering mengeluhkan kekurangan anggaran untuk sosialisasi pencegahan virus atau penyakit kepada hewan ternak semisal babi, unggas ayam dan burung wallet. “Adanya perda ini nanti, kita harapkan permasalahan-permasalah ini bisa terselesaikan, dan tidak menambah beban masyarakat. Melainkan ada pencegahan potensi penyakit/virus yang masuk ke Sulut,” tutupnya. (sisco)




Rapat Perdana Pansus Ranperda RIPPARPROV, Sekretaris Pansus: Tak Ada Halangan Ranperda Tuntas 5 Bulan

Sulut,GN- Rapat awal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Sulut 2022-2025 bersama instansi terkait Senin (25/4/2022).

Sekretaris Pansus Herol V Kaawoan (foto: ist)

Herol V Kaawoan (HVK) selaku Sekretaris Pansus menjelaskan diawal rapat ini pihaknya membicarakan beberapa hal. “Ini baru rapat awal dan belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” jelas Kaawoan.

HVK sedikit menjelaskan dalam rapat tersebut, dirinya menanyakan terkait judul rancangan peraturan daerah dibahas untuk menjadi perda. “Ini baru rapat awal. Belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” kata politisi partai Gerindra itu.

Lanjut HVK, Pansus juga usulkan pertemuan rapat selanjutnya mengundang asisten 2 Setda, Kepala Bappeda, Dinas Kebudayaan dan selaku stakeholder terkait termasuk pelaku usaha.”Selain itu, juga usulan-usulan kunker ke beberapa destinasi super prioritas di Indonesia. Karena kita tahu bersama, Likupang juga kan masuk destinasi super prioritas yang ada di Sulut. Kami pansus akan laksanakan kunker ke Kementrian-kementrian terkait. Diskusikan, koordinasikan,” tukasnya

Selain itu kata HVK, hal menarik yang mencuat dalam rapat awal tersebut, di mana salah satu tim ahli Prof Charles Kepel mengatakan bahwa ranperda tersebut sudah selaras dengan RPJMD 2021-2026. “Kemudian, Minahasa raya akan jadi kota metropolitan. Dan saya tanyakan metropolitan ini apa. Dijelaskan beliau bahwa jumlah penduduknya Minahasa raya melebihi 1 juta orang, itu bisa disebut metropolitan. Dan itu sudah tertuang di RPJMD 2021-2026,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi 1 itu juga mengatakan bahwa Ranperda tersebut selaras dengan pemerintah pusat. “Bersyukur rancangan ini ternyata di 2010 pernah dibahas tapi terhenti. Makanya kami konsen. Kalau tak ada halangan, 4 atau 5 bulan ranperda ini tuntas,” tandas HVK.

Untuk diketahui, pada rapat perdana tersebut dihadiri Kadis Pariwisata Sulut, Karo Hukum dan beberapa tim ahli. (*/sisco)