Sulut,GN- Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Careig N Runtu,SIP di dampingi anggota Yusra Alhabsy dan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Bapemperda Jawa Timur (Jatim),Selasa (19/7/2022).

Rombongan Bapemperda DPRD Jatim di bawah koordinator Daniel Rohi langsung menuju ke ruangan serba guna lantai 3 DPRD Sulut guna melakukan diskusi terkait maksud dan tujuan kunjungan tersebut.

Usai melakukan pertemuan, ketua Bapemperda DPRD Sulut Careig N Runtu menjelaskan maksud kunjungan dari rombongan Bapemperda DPRD Jatim. ” “Jadi ini terkait dengan hubungan kerjasama antar daerah. Mereka tentu ingin melihat seperti apa, apakah ranperda ini sudah di berlakukan atau belum. Tapi khusus untuk Sulawesi Utara Ranperda hubungan kerjasama, baru sebatas peraturan kepala daerah dan belum sampe pada peraturan daerah,” jelas CNR sapaan akrabnya.

CNR memberikan contoh kerjasama yang sedang di jalankan oleh pemerintah Sulut. “Misalnya kerjasama antara Sulawesi Utara dan Papua, Maluku Utara,Sulawesi Tengah di perairan kelautan. Salah satu tujuan Perkada itu di buat, belum sampai pada Perda adalah untuk meminimalisir para pencuri ikan di laut Sulawesi bahkan di tempat lain,” terang CNR.

CNR berharap ke depannya bisa di tingkatkan menjadi peraturan daerah. “Saya berharap dengan tingkat kebutuhan yang meningkat, kedepan ini bisa ditingkatkan untuk menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Konsulat Jenderal (Konjen) Filipina di Manado menggelar pertemuan di Casa Baku Dapa, Senin (18/7/2022).

Pertemuan tersebut mengagendakan sosialisasi program Balai Bahasa Provinsi Sulut tahun 2022.Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKKLP) yang terbagi menjadi tujuh kelompok di sambut baik oleh Kepala Konsulat Jenderal Filipina, Angelica C. Escalona. “Kami sangat mengapresiasi Kegiatan Sosialisasi Program Kerja dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari tujuh KKLP,” ujar Kepala Konjen Filiphina.

Sementara itu ditempat yang sama,Januar Pribadi selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulut menjelaskan keinginannya untuk sesegera mungkin dapat memulai kerja sama lebih lanjut dengan pihak Konjen Filiipina. “Kami siap melayani dan menyambut program yang sekiranya dapat kami layani sesuai dengan kebutuhan pihak Konsulat Jenderal Filipina,” ucap Januar.

Untuk di ketahui, program KKLP yang ditawarkan oleh pihak Balai Bahasa Provinsi Sulut meliputi Penerjemahan, KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), KKLP UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia) serta kemungkinan kerja sama dalam bentuk kegiatan KKLP Literasi.

“Mengingat banyaknya warga negara Filipina yang tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan letak geografis antar negara yang strategis maka tidak menutup kemungkinan ada harapan untuk dapat menjalin berbagai kegiatan kerja sama berkelanjutan,” kata Januar. (sisco)

Sulut,GN- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulut Fereydy Kaligis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/7/2022).

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Fonny Paat.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro memaparkan terkait mekanisme pemberian bantuan ke rumah-rumah ibadah dalam beberapa point yang menjadi kriteria untuk untuk mendapatkan bantuan.

” Kami dari biro kesra dalam menyalurkan bantuan rumah-rumah ibadah ada ketentuan yang harus di penuhi, sehingga yang belum menerima bantuan akan dikeluarkan surat keputusan dari gubernur Sulut,” katanya.

Setelah ada surat keputusan gubernur kata Kaligis, pihaknya akan turun mengecek lapangan. ” Kami akan turun lapangan mengecek lokasi terkait dengan pemberian bantuan untuk rumah ibadah,” tutupnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Kehadiran Lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di DPRD Sulut di sambut apresiasi oleh legislator Sulut Henry Walukow.

Hal itu disampaikan Henry Walukow  ketika di wawancarai sejumlah awak media di gedung rakyat Jumat, (15/7/2022).

” Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentunya saya selaku wakil rakyat memberikan apresiasi,” kata Walukow.

Dia berharap kehadiran lembaga anti rasuah ini inteaitasnya dapat dilaksanakan satu tahun sekali. ” Diharapkan intensitasnya ini bisa dilaksanakan satu (1) tahun sekali dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. Karena kita sebagai mitra kerja bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif yang perlu di agendakan setiap enam bulan bahkan kalau boleh per triwulan atau tiga bulan sekali,” tandasnya.

Diketahui kehadiran KPK RI yang di hadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti wilayah IV di DPRD Sulut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Se Sulut. Kegiatan tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen dan di dampingi oleh Wakil Ketua Viktor Mailangkay,Billy Lombok dan James A Konjongian.(sisco)

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Toni Supit kepada media gemparnews.com mengatakan pekan depan Komisi III bakal mengunjungi tiga kabupaten di wilayah Nusa Utara. Ketiga Kabupaten ini menurut Supit awalnya akan di kunjungi Kabupaten paling Utara yakni Kepulauan Talaud kemudian dilanjutkan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Sitaro.

” Rencananya Minggu depan komisi III akan keliling mengunjungi tiga Kabupaten yang ada di Nusa Utara dimulai dari Kabupaten kepulauan Talaud kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro,” kata Supit Di Kantor DPRD Sulut Jumat, (15/7/2022).

Terkait pembangunan Bandara Pihise di Kabupaten Sitaro, Supit pun ikut menjelaskan perkembangan pembangunan Bandara tersebut. ” Kalau penyelesaiannya berapa persen saya belum tahu persis, tapi untuk sementara pembangunan bandara masih terhenti karena masih di usulkan pada tahun anggaran perubahan. Rencananya pembangunannya akan selesai tahun depan,” tutup mantan Bupati Sitaro ini. (sisco)

Sulut,GN- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (15/7/2022).

Kehadiran KPK RI di Gedung Rakyat ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Se Sulut.

Dari pantauan media ini, rombongan KPK RI di hadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti dan lainnya.

Kedatangan rombongan KPK RI di sambut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD serta para wakil ketua yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD provinsi serta para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut.

Untuk di ketahui KPK RI sebelum menyambangi DPRD Sulut, juga menggelar RDP dengan Kepala Daerah Se-Sulut di kantor gubernur Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di gelar Diruangan sidang paripurna DPRD Sulut Rabu (13/7/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiskus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kotambunan dan Billy Lombok,turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur.

DPRD memberikan Sembilan catatan rekomemdasi untuk mendapat perhatian dari Pemerintah.

” Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Silangen saat paripurna Rabu (13/7/2022) siang.

Silangen mengatakan, kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif dalam membangun Sulut lebih hebat kiranya juga terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBD ditahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.” Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau kerjakan,” ungkap Silangen sambil mengutip ayat Firman Tuhan.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokamney dalam sambutannya mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan siklus akhir dalam tatakelola pemerintahan sekaligus amanat konstitusi sekaligus bukti capaian pelaksanaan pemerintahan.” Apa yang menjadi temuan pemerintah wajib menindaklanjutinya sebagaimana harapan DPRD,” ucap Gubernur OD.

Dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 4, 09 Triliun dengan PAD Rp 1,4 Triliun, Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 20 Miliar dengan total Belanja Daerah sebesar Rp 4, 9 Triliun dan Belanja Oprasional sebesar Rp 3,8 Triliun lebih dan Belanja Modal sebesar Rp1,4 Triliun lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 7,3 Miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp 493 Miliyar sedangkan untuk Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1,1 Triliun yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebeaar Rp 998 Miliar lebih dan oengeluaran sebesar Rp 103 Juta lebih.

Turut hadir juga Sekprov Sulut bersama jajarannya dan undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut,di laksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulut Senin (11/7/2022).

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I DPRD Sulut dengan Mitra Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Hendry Walukouw mengapresiasi BKD Sulut atas capaian kinerja.

“Kami mengapresiasi pemenangan kategori satu (1) Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan dan Pensiun”katanya.

Selain itu kata Walukow, BKD Sulut mampu meraih prestasi pemenang kategori III penilaian kompetensi.

“Sekaligus juga BKD Sulut mampu meraih pemenang kategori III Penilaian Kompetensi walaupun masih dalam skala regional sebelas (11) tahun 2022, Ini menunjukkan dan membuktikan kinerja daripada BKD Provinsi Sulut,” ujarnya.

“Satu hal harus dibenahi ialah masalah penyerapan anggaran sangat minim masih di angka 35,81% triwulan pertama,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (5/7/2022). Dalam RDP kali ini membahas beberapa hal terkait penanggulangan bencana di daerah Nyiur Melambai di ruang Komisi III Gedung DPRD Sulut.

Usai RDP, kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengatakan, karena jauh untuk daerah kepulauan bantuannya terbatas. “Jadi disana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh. Tadi kami sudah sampaikan saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” kata Oroh.

Terkait dengan Moronge untuk bantuan dari BPBD Provinsi Sulut yang di tanyakan tadi oleh Anggota Komisi III Dapil Nusa Utara Ibu Sherly Tjangkulung, Kepala BPBD asulut menjelaskan bahwa hal itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada Dua (2) bulan lalu.

“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat, karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” sambungnya.

Sementara, untuk daerah Minahasa Selatan (Minsel) kata Oroh, data 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.

“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap, dan itu pelaksananya lintas sektor,”tukasnya.

“Pemerintah sediakan lahan dan pembangunannya PUPR Pusat termasuk fasilitas air, jalan dan sebagainya,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota komisi III DPRD Sulut Toni Supit menanyakan tagihan retribusi galian c di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Minahasa. Pos retribusi tersebut kata Supit milik dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

“Nah, tagihan retribusi ini di bayar ke pemerintah Minahasa atau Pemerintah Provinsi,” tanya Supit kepada dinas ESDM yang di hadiri langsung Kepala Dinas Fransiscus Maindoka saat melakukan hearing, Selasa (5/7/2022).
Lanjut Supit mengatakan setahu Dia kewenangan mengurus ijin tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. ” Yang saat ini di cari oleh aparat hukum karena semua galian c harus mempunyai satu tenaga ahli batu-batuan. Semua galian c tidak ada ahli sehingga mendapat tekanan supaya wajib,” kata Supit.

Selain itu, Supit juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumur bor. Menurut Dia, sesuai dengan data yang di sodorkan oleh Dinas ESDM Sulut sangat sedikit. “Kalau di bor air mungkin pengawasannya agak kurang, karena rata-rata ini banyak sekali bor-bor air. Dimana-mana saya dengar bunyi mesin bor air tapi itu mungkin tidak di monitor dan tidak ada kontribusinya sehingga tidak ada PAD di sini,” ujar legislator dapil Nusa utara itu.

Menanggapi pertanyaan anggota komisi III , Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka menjelaskan terkait pos retribusi galian c di Desa Tateli dan juga PAD bor air. “Kita punya kewenangan mengeluarkan ijin akan tetapi pajaknya di bayarkan di kabupaten dan kota. Sedangkan terkait bor air, kamipun di dinas ESDM menggenjot pajak dari bor air dan mengeluarkan ijin,” tandasnya. (sisco)