Sulut,GN- Direktur RSUD ODSK dr Enrico Rawung MARS bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Pusat Prof Dr Ali Gufron di Jakarta pekan lalu.

Pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan progres pelayanan kesehatan di RSUD ODSK yang telah di mulai sejak 1 April 2022 lalu. ” Pak Dirut BPJS Kesehatan Pusat menyambut positif. Bahkan saya sudah melaporkan sejumlah program inovatif yang sedang di kembangkan yaitu program Si Jago dan Paliative Homecare,” kata dr Enrico ketika ditemui awak media ini di ruangan kerjanya, Senin (19/9/2022).

Dia menjelaskan bahwa Dirut BPJS Prof Dr Ali Gufron tertarik dengan dua program yang sementara kita kembangkan itu. “Si Jago adalah Sistem Jemput dan Antar pasien Ginjal Online. ” Jadi pasien kami jemput di rumah dengan mobil khusus, cuci darah di RSUD ODSK. Dan setelah selesai kita Anatar pulang kembali di rumah.Dan ini di layani dengan BPJS kesehatan,” jelas dr Enrico.

Sementara Paliative Homecare adalah sistem layanan jemput bola.”Untuk melayani pasien kanker yang sudah stadium lanjut dan menjelang kematian. Pasien akan kami layani di rumah untuk menjaga kualitas hidup pasien diujung fase kehidupannya,”kata dr Enrico.

Misalnya masalah nyeri yang selalu dikeluhkan pasien-pasien Paliative, akan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional.

“Dan saya sudah mengundang Dirut BPJS Kesehatan Pusat untuk berkunjung ke RSUD ODSK. Beliau bersedia memenuhi undangan kami pada Oktober mendatang,” terangnya.

Kedua layanan kesehatan itu sambung dr Enrico, sangat menarik perhatian Prof Dr Ali Gufron dan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. ” Karena itulah beliau bersedia datang berkunjung dan melihat secara langsung pelaksanaan inovasi layanan tersebut,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Senin (19/9/2022) Diruangan rapat komisi IV.

Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny A Paat di dampingi Sekretaris komisi IV Cindy P Wurangian dan di hadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dr Grace Lisye Punuh bersama jajarannya.

Pada kesempatan itu, Ketua komisi IV DPRD Sulut menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan di lapangan terkait pelaksanaan pekerjaan DAK di sekolah. ” Kami akan meninjau beberapa sekolah yang sementara melaksanakan pekerjaan DAK 2022,” kata Paat.

Lanjut,kata Paat, dalam melaksanakan peninjauan lapangan pihaknya akan menentukan sekolah mana yang akan di kunjungi. ” Jadi Kami akan menentukan sekolah mana yang akan di kunjungi. Karena pada minggu ini masih menghadapi beberapa agenda termasuk Sosper, kunjungan lapangan ke sekolah akan di laksanakan pada bulan Oktober mendatang,” jelas ketua Komisi IV DPRD Sulut.
Paat menjelaskan komisi IV akan meminta data DAK 2022 ini yang sudah selesai tender. ” Memang beberapa waktu lalu sudah dikirimkan kepada Kami komisi IV DPRD Sulut,” ucapnya.

Untuk di ketahui RDP ini juga di hadiri anggota komisi IV DPRD Sulut diantaranya Yusra Alhabsy, Careig N Runtu, Johny Panambunan, Agustine Kambey dan Muslima Mongilong. (sisco)

Sulut,GN- Direktur RSUD ODSK dr Enrico Rawung MARS, pukul 13.12 Wita tiba di Kantor DPRD Provinsi Sulut.di bilangan jalan tiran kairagi Manado.

Direktur menghadiri pembahasan APBD-P tahun 2022 hingga pukul 15.23 Wita atas undangan yang disampaikan pimpianan dalam hal ini kepala dinas kesehatan daerah dr deibby Kalalo Kamis (15/9/2022).

Rapat Banggar dan TAPD yang di pimpin ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD itu di mulai pukul 14. 15 Wita. Sedangkan dari Pemprov Sulut di hadiri langsung ketua Tim TAPD Praseno Hadi selaku PJ Sekprov Sulut.

Pantauan awak media ini, rapat Banggar dan TAPD berlangsung sangat alot. Pertanyaan dari sejumlah anggota Banggar terkait pemotongan anggaran di sejumlah SKPD.

Setelah itu, kesempatan dinas kesehatan Daerah Sulut mendapat giliran untuk menjelaskan kondisi kesehatan di Sulut dan penganggarannya. Namun di jam yang sama Direktur RSUD ODSK harus meninggalkan ruangan atas izin Kepala Dinas Kesehatan Sulut, karena Direktur akan menjalankan tugas di Jakarta.

Direktur RSUD ODSK dr Enrico Rawung MARS menjelaskan bahwa dirinya saat itu dalam posisi duduk. “Saya sudah dalam posisi duduk menjelaskan pertanyaan anggota Banggar. Tapi jadwal keberangkatan saya sudah mepet dan kemudian saya konfirmasi ke ibu kadis Kesehatan dan mendapat perintah ibu kadis untuk ke Jakarta,” jelas dokter Enrico melalui pesan WhatsApp ketika di konfirmasi awak media ini.

Penugasan ke Jakarta karena ada hal penting untuk kepentingan RSUD ODSK yang harus di urus di Jakarta.

“Sebagai bawahan saya harus melaksanakan tugas. Tidak benar saya mangkir dan tidak ada yang perlu saya hindari, semuanya bisa kami jelaskan.
Pada kesempatan berikut akan saya sampaikan penjelasan,” tutup dokter yang ramah dan akrab kepada siapa saja. (sisco).

Sulut,GN- Warga Dumoga Raya mengeluh terkait tidak meratanya distribusi bantuan alat pertanian (Alsintan). Penyampaian anggota DPRD Sulut Jems Tuuk dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (14/9/2022) ini adalah untuk menindaklanjuti aspirasi dari 17 desa dari kabupaten Bolaang Mongondow.

Dihadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw, dengan tegas politisi PDI perjuangan ini menyampaikan kelih warga pada dinas pertanian provinsi Sulut.

JT sapaan akrabnya Jems Tuuk secara tegas meminta Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Sulawesi Utara untuk menyelidiki dugaan adanya “permainan” dalam tubuh dinas Pertanian terkait penyaluran Alsintan tersebut.

“Ada info yang masuk dari warga petani bahwa ada oknum ASN dari dinas pertanian, mencatut nama gubernur, lebih dari pada itu, alsintan hanya bertumpuk di dua desa, bahkan untuk mendapatkan alsintan tersebut harus dibayar,” beber Tuuk.

“Kami berharap pemerintah membentuk Pokja untuk menyelidiki hal ini. Diduga ada permainan di dalam penyaluran bantuan Alsintan tersebut, jadi…. biar kebenaran tereksekusi, maka pak Gubernur melalui Sekprov dan Inspektorat harus selidiki,” Tegas Tuuk.

Lanjut disampaikan legislator dari Partai PDIP ini bahwa hal tersebut dapat berimplikasi pada capaian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara karena mengingat bahwa Dumoga merupakan daerah lex spesialis pertanian, Kadis Pertanian Nohvi Wowiling harus bertanggubjawab.

Sudah 17 sangadi yang masing-masing bersama masyarakatnya mengadu kepada saya. Sebelumnya ada IP3A sekarang ada Sangadi di desa Dumoga 3 dan Dumoga 4 yang datang. Total ada 17 Desa, dan semua mengadukan hal yang sama. Ini harus diperhatikan khususnya pak Sekretaris Provinsi maupun pak Kepala Inspektorat,” Tegas Tuuk dihadapan Wakil Gubernur dan Ketua DPRD serta peserta paripurna.

Legislator dua periode ini pun mendesak agar permasalahan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. “Bulan depan diharapkan selesai,” Harapnya.

Secara terpisah Kepala Inspektorat Sulut Mecki Onibala menegaskan bahwa dirinya akan langsung memanggil pihak Dinas Pertanian untuk dimintai penjelasan.

“Kami harus menindaklanjuti penyampaian dari pak Jems Tuuk. Kami akan undang kepala dinas. Besok atau lusa kami akan panggil,” Ujarnya.

“Jika terbukti ada sangsi tentunya,” tegas Onibala. (*/sisco)

Sulut,GN- Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian /Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda,sekaligus Tanggapan/Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur,Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.

Rapat dibuka Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD didampingi Wakil Ketua James Kojongian, Wakil Ketua Billy Lombok. Rapat dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw, diruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (14/9/2022).

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, Fraksi Demokrat bersama rakyat tetap berkomitmen terima aspirasi rakyat ‘tolak’ terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuarakan oleh para pendemo dalam 5 gelombang di DPRD Sulut.

Ketua Fraksi Demokrat, Henry Walukow menyatakan Fraksi Demokrat sudah 5 kali menerima gelombang demo menolak kenaikan BBM. Hal itu dikatakannya dihadapan Pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Sulut drs Steven OE Kandouw.

“Kami mengingatkan aspirasi yang sudah disuarakan, wajib di tindaklanjuti apa yang sudah dibawa ketempat ini. Fraksi Demokrat menyikapi dan mendukung aspirasi terkait ojek, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Walukow.

Lanjut Kata Walukow, pihaknya akan mengusulkan agar aspirasi tersebut dibawa langsung ke pemerintah pusat atau mengundang perwakilan dari pendemo untuk sama-sama zoom meatting dengan pemerintah pusat.

“Supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” kata Walukow, mengutip pernyataan pendemo dihalaman parkir kantor DPRD Sulut baru-baru ini.

“Kami pun mengakui sangat menghormati sikap dari fraksi-fraksi yang lain. Tapi kami tegaskan kembali, Fraksi demokrat sudah jelas dan tegas menolak kenaikan harga BBM. kami bersama dengan rakyat,” tukas Walukouw.

Walukow, juga mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi. “Karena beredar harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30%, Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tutup wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu.

di ketahui Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut. (sisco)

Sulut,GN – puluhan masa yang menamakan diri Serikat Buruh Sejahtrah Indonesia (SBSI) kembali menggelar orasi dihalaman Kantor DPRD Sulut, Senin (12/9/2022). Aksi demo tersebut di terima sejumlah legislator Sulut antara lain Berty Kapojos (Ketua Komisi III, F-PDIP), Boy Tumiwa (F-PDIP), Melky Jakhin Pangemanan (F-PDIP), Hendry Walukow (F- Demokrat) dan Sherrly Tjanggulung (F-Nasdem).

Diketahui Gelombang penolakan yang berlangsung sejak pekan lalu yang juga dilakukan oleh kelompok Mahasiswa berlanjut terus. Mereka menuntut agar Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dapat meneruskan ke Pemerintah Pusat terkait penolakan kenaikan harga BBM.

” Kami menantang DPRD untuk serius berbicara lantang atasnama rakyat Sulut, agar aspirasi yang kami sampaikan dapat diteruskan kepada Pemerintah Pusat, DPRD adalah wakil rakyat yang harus berjuang untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan para kaum kapitalis dan pengusaha,” teriak salah satu orator Romel Sondakh.

SBSI juga menantang DPRD dapat merumuskan dan mensahkan regulasi yang melindungi pekerja lokal terutama Pembantu Rumah Tangga yang sampai saat ini masih belum tersentuh regulasi sehingga mereka terus termaginalkan.” Ada banyak persoalan tenaga kerja yang saat ini masih menggantung dan DPRD harus bertindak sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah Anggota DPRD yang hadir yang menemui kelompok buruh, Berty Kapojos (Ketua Komisi III F-PDIP), Boy Tumiwa (F-PDIP), Melky Jakhlin Pangemanan (F-PDIP), Hendry Walukow (F- Demokrat) dan Sherly Tjanggulung (F-Nasdem) berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan tersebut sesuai kewenangan.”Yang pasti kami siap meneruskan apa yang menjadi aspirasi para Pekerja kepada Pemerintah Pusat,” ucap legislator Sulut bergantian. (sisco)

Jakarta, GN – Dampak Kenaikan BBM mempengaruhi seluruh sektor ekonomi, Pemerintah langsung mengambil langkah antisipasi. Hal itu terlihat saat Walikota Manado Andre Angouw mengikuti rapat pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat digelar secara hybrid yaitu luring di Istana Negara dan daring lewat aplikasi zoom.

Walikota Angouw pun mengikuti rapat strategis tersebut langsung di istana negara.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan laju inflasi di Indonesia tahun ini. Jokowi menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 persen pada tahun ini.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini.
“Saya minta gubernur bupati walikota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid,” kata Jokowi.
“Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen),” kata Jokowi lagi.
Untuk mengendalikan inflasi, dia mengatakan pemerintah daerah bisa mengalihkan 2 persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke subsidi. Misalnya, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat yang membutuhkan.
“Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi menuturkan subsidi ini juga bisa diberikan untuk membantu nelayan atau pengemudi ojek yang menggunakan solar dan BBM. Kemudian, anggaran 2 persen itu bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM dengan cara, membeli bahan baku.
“UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa aja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,” jelas Jokowi.

Presiden juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tak terduga untuk subsidi biaya transportasi angkut barang antar daerah. Jokowi meyakini apabila hal ini dilakukan semua daerah, maka laju inflasi bisa ditahan.
“Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasinya. Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? 3 juta, ini yang ditutup 3 juta oleh Pemda,” terang Jokowi.
“Sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan ini kita akan bisa mehanan inflasi agar tidak naik,” ujar Jokowi. (**/dfy)

SANGIHE,GN- Untuk mempromosikan bidang Pariwisata di Bumi Tamungang Lawo ini Pemerintah Kabupaten Kepuluan Sangihe telah bekerja sama dengan pihak PT.angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado.

Kerja sama ini dengan dilaksanakannya Penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara International Sam Ratulangi Manado,selasa (6/9/2022),bertempat Kantor PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado.

Hadir langsung dalam agenda kegiatan tersebut Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan dan General Manager PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado Minggus E. T. Gandeguai.

Dalam sambutannya GM PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado menyampaikan bahwa PT. Angkasa Pura I hadir untuk menyambungkan konektivitas daerah-daerah yang ada di Indonesia juga konektivitas dengan Negara lain.

” Kami melihat peluang yang sangat besar untuk membantu Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk Pengembangan Pariwisatanya. Dengan adanya MOU ini diharapkan kita dapat mendorong Potensi Konektivitas Pariwisata di Daerah-daerah, termasuk di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,”ujarnya

Gandeguai menambahkan bahwa Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe akan diupayakan ada pesawat-pesawat dengan penerbangan yang dapat terkoneksi dengan penerbangan Wings Air Manado-Naha. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan media Promosi yang ada di Bandara Sam Ratulangi seperti layar ataupun papan Promosi di setiap lokasi Pintu Masuk Keberangkatan, Pintu Kedatangan, Counter Check in, dan Ruang Boarding. Dan akan diberikan panggung khusus untuk atraksi daerah di setiap momentum yang bisa dijadwalkan sesuai dengan pelaksanaan Event Daerah ataupun sekedar Promosi Daerah pada jadwal kedatangan Penerbangan Internasional di Bandara Sam Ratulangi.

Sementara itu Pj. Bupati Kepulauan Sangihe sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pihak PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Sam Ratulangi yang telah membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal promosi Wisata Daerah.

” kami memberikan apresiasi kepada PT.Ankasa Pura I Manado,dan Kesempatan ini sejalan dengan upaya kami saat ini selaku Pemerintah Daerah dalam mengangkat kembali Potensi Wisata dan Budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Banyak objek wisata menarik di Sangihe yang akan kami kembangkan dan akan kami lengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kegiatan Wisata, disamping itu Kekayaan Budaya akan semakin kami kembangkan sebagai daya tarik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kebudayaan yang kami angkat seperti Masamper, Musik Bambu, Musik Lide ataupun musik Oli akan kami tampilkan pada event-event tertentu untuk menyambut para penumpang baik domestik maupun Internasional sesuai yang dijadwalkan,” kata Tamuntuan.

Tamuntuan menambahkan Selain berbagai hasil kerajinan seperti Kursi Bambu Batik maupun Kain Koffo atau Kain Batik dengan Motif Koffo akan ditampilkan dan perkenalkan melalui ruang atau media yang disediakan bagi Pemerintah Daerah.

” Semoga dengan adanya kerjasama ini Kabupaten Kepulauan Sangihe akan mengalami perkembangan di Bidang Pariwisata dan bisa lebih dikenal di Indonesia maupun mancanegara,”tutup Pj Bupati Sangihe ini.(Robin)