Sulut,GN– Akibat cuaca ekstrim melanda provinsi Sulawesi Utara (Sulut) banyaknya terjadi gangguan listrik di beberapa titik lokasi. Untuk itu, PLN Sulutenggo harus melakukan gerak cepat penanganan gangguan listrik yang terjadi, agar cepat kembali normal.

Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menegaskan PLN Suluttenggo harus menjawab keresahan publik dengan cepat dan solutif.

“Masyarakat kita sangat dirugikan karena listrik sering padam di Sulawesi Utara,” Tegas MJP, Rabu (15/02/2023) diruang kerjanya.

MJP mengatakan kondisi cuaca ekstrem di Sulut jangan selalu menjadi alasan bagi PLN. “Harus ada langkah preventif dalam menangani persoalan kelistrikan. Saya minta, segera menormalkan kembali kondisi listrik PLN di Sulut. Jangan sampai Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Lilin Negara,” kata MJP.

Sebelumnya, Dilansir dari antaranews.com, General Manager PLN UID Suluttenggo, Ari Dartomo, menyampaikan Terhentinya aliran listrik kepada pelanggan ini diakibatkan adanya indikasi gangguan yang disebabkan cuaca ekstrem yaitu angin kencang dan hujan lebat, sehingga sebanyak 1.240 Gardu Distribusi dan 15 penyulang (penyalur) yang tersebar di kota Manado, Minahasa, dan Tomohon perlu pemulihan.

“Saat ini tim dari PLN UP3 Manado tengah mengamankan titik gangguan, termasuk adanya pohon roboh yang mengenai Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang sedang dilakukan perbaikan,” kata Dartomo, Selasa (14/02/2023).

Tim pemulihan PLN berupaya secepatnya untuk melakukan penormalan sistem kelistrikan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih.

Hingga pukul 16.00 WITA, sebanyak 523 Gardu Distribusi berhasil dinormalkan sehingga 35.253 pelanggan dapat kembali menikmati listrik dari Total 1.240 Gardu Distribusi dan 97.844 pelanggan yang terdampak.

Upaya penormalan langsung dilakukan oleh PLN dengan SOP pengalihan beban untuk meminimalisir luasnya daerah terdampak, salah satunya dengan melakukan manuver memberikan pembebanan pada GI yang terganggu secara bertahap.

PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan terhentinya aliran listrik sementara, dan terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan listrik demi pelayanan terbaik untuk masyarakat. (*/sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (14)02/2023) menetapkan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) lewat rapat paripurna internal.

Adapun Kode Etik memiliki 19 bab dan 31 pasal, sedangkan Tata Bercara memiliki 10 bab dengan 45 pasal.

Ketua Pansus Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Sandra Rondonuwu STh, SH dalam laporannya mengatakan jabatan politik sejatinya adalah tugas dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari panggilan hidup.

Rondonuwu menguraikan sebagaimana yang diurai Max Weber tentang relasi kekuasaan dan otoritas yang sangat terkait dengan perilaku politik seseorang.

“Di mana, dalam pandangan Webber tersebut, kualitas demokrasi dan kekuasaan tidak lepas dari kualitas manusianya. Dan sudah semestinyalah, orang-orang yang masuk ke dunia politik adalah mereka yang datang dengan panggilan untuk mengabdi semata-mata demi kepentingan rakyat, bangsa dan Negara,” kata Rondonuwu.

Lanjutnya politisi PDI Perjuangan ini mengatakan lembaga politik seperti DPR dan DPRD sejatinya harus menjadikan hal ini sebagai acuan penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

“Lembaga pemilihan rakyat adalah lembaga yang terhormat, mulia dan bermartabat. Karena itu anggota dewan atau legislatif seharusnya, merupakan orang-orang pilihan yang terbaik, yang diutus oleh rakyat di setiap daerah pemilihannya masing-masing. Adalah mereka yang mampu menjaga nama baik dirinya, keluarga serta masyarakat di dapilnya masing-masing,” ucapnya.

Dia mengingatkan tugas utama anggota DPRD adalah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, untuk mewujudkan rasa keadilan rakyat itu sendiri, sesuai dengan fungsinya mengontrol pemerintah, membuat peraturan dan menyusun anggaran.

Di samping fungsi tersebut, DPRD juga memiliki tugas fungsional lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD menyiapkan tiga instrumen pendukung.

Yakni peraturan tata tertib, yang merupakan pedoman yaitu norma perilaku dan etika, yang harus dipatuhi oleh anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Kedua adalah Kode Etik, dan yang ketiga tata beracara badan kehormatan, yang merupakan alat untuk mengawal dan memproses pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.

“Dalam perwujudan tugas itulah, anggota legislatif diambil sumpah untuk setia dan konsisten dan berkomitmen untuk mewujudkan suara rakyat,” sebutnya.

Adapun hasil pembahasan peraturan DPRD Provinsi Sulut terbagi dalam dua bagian. Antara lain adalah Kode Etik DPRD, di mana pembentukan peraturan daerah ini mengandung makna, pertama sebagai instrumen yang memberikan batasan kewenangan dan sikap bagi para anggota DPRD, dan mampu membedakan sebagai anggota masyarakat biasa dengan statusnya sebagai anggota DPRD, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perilaku dan moralitas anggota DPRD.

Kedua, anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang disegani dan memiliki integritas yang baik di hadapan masyarakat.

“Dan yang ketiga menjaga martabat dan kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta memandu pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya kepada Negara dan masyarakat serta konstituennya,” jelasnya.

Berikut susunan pimpinan dan keanggotaan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara. Pimpinan DPRD sebagai koordinator, Ketua Sandra Rondonuwu, Wakil Ketua Mohammad Wongso, Sekretaris Inggried Sondakh dan anggota Vonny Paat, Fabian Kaloh, Herry Rotinsulu, Boy VA Tumiwa, Agustin Kambey, Berty Kapojos, I Nyoman Sarwah, Braein Waworuntu, Cindy Wurangian, Kristo Lumentut, Sjenni Kalangi dan H Ayub Ali.

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen memimpin rapat paripurna, didampingi dua wakilnya, Victor Mailangkay dan James A Kojongian. Juga Sekretaris DPRD, Sandra Moniaga dan jajarannya. Rapat tersebut kuorum karena dihadiri oleh 23 anggota dewan. (sisco/*)

Sulut,GN- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank SulutGo di gelar di Vila Manare Mangatasik Tanawangko, Kamis (9/2/2023) dibuka langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) didampingi Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemprov Gorontalo bersyukur dimana terselenggaranya kegiatan tersebut. “Atas nama Pemprov Sulut dan Gorontalo hari ini kita bersyukur atas tuntunan yang Maha Kuasa sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik,” kata Gubernur.

Gubernur berharap semoga rapat ini, berjalan dengan baik untuk kemajuan perekonomian daerah Sulut dan Gorontalo. “Mudah-mudahan dapat berjalan dengan waktu yang akan kita sepakati bersama. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan RUPS Bank Sulut di tahun 2023, untuk evaluasi kegiatan tahun 2022 dan rencana kerja di tahun 2023,” ujarnya.

Untuk di ketahui dalam RUPS-LB tersebut, Machmud Turuis menempati posisi baru Direktur Kepatuhan dan Pius Batara sebagai Direktur Pemasaran.

Sementara pimpinan divisi corsec BSG Heince Rumende kepada media gemparnews.com menjelaskan tentang hasil RUPS LB dimana disepakati pemegang saham pertukaran direktur kepatuhan dan direktur pemasaran di lingkup BSG. “Sudah disepakati bersama pemilik saham dalam pelaksanaan RUPS,” ucapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Komisaris Utama Bank SulutGo Edwin Silangen, Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah dan bupati/wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se-Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Balai BP2MI Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (09/02/2023) menggelar konferensi pers di Aula Kantor Balai BP2MI Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian Resolusi 2023.

Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag, yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan pencapaian dan target kinerja Balai BP2MI Sulawesi Utara di Tahun 2023.

“Balai BP2MI Sulawesi Utara telah melakukan pencapaian luar biasa di Tahun 2022 dimana angka penempatan menyentuh angka 641 Orang dengan rincian 588 asal Sulawesi Utara, 24 Orang asal Gorontalo, 18 Orang asal Maluku dan 11 Orang asal Maluku Utara. Angka tersebut jauh melampaui target yang diberikan pada tahun 2022 yaitu 50 Orang, sehingga sekalipun tahun ini target jauh lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 500 Orang kami optimis sanggup untuk memenuhinya”, ungkapnya.

Lebih lanjut Hendra menyebutkan ”Resolusi 2023 ini merupakan salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan yang sudah diberikan dalam melaksanakan Pelindungan kepada CPMI, PMI maupun Keluarganya serta sebagai tolok ukur kinerja kami di akhir tahun nanti”.
Resolusi Balai BP2MI Sulawesi Utara Tahun 2023 :
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN
Fasilitasi Penempatan SSW Jepang Program Pelatihan Pemda;
Verifikasi Dokumen CPMI G to G;
Fasilitasi pembukaan tes skill SSW Jepang;
Peningkatan jumlah penempatan PMI asal Sulut.

PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pencegahan Penempatan ilegal PMI asal Sulawesi Utara;
Peyebarluasan informasi melalui media-media Sosialisasi;
Pelatihan Pemberdayaan;
Fasilitasi Pendampingan dan Penanganan PMI Bermasalah, Sakit dan Jenazah PMI;
Memaksimalkan Fungsi Help Desk dan Lounge PMI di Bandara Internasional Samratulangi Manado

Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh media atas kerjasama yang sudah terjalin baik dalam rangka membumikan program dan kegiatan BP2MI di wilayah kerja Balai BP2MI Sulawesi Utara.

“Saat ini BP2MI sudah begitu dikenal di masyarakat tidak lepas dari peran seluruh media sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kesuksesan yang dicapai oleh BP2MI, terlepas dari kerja keras para pegawai di lingkungan Balai BP2MI Sulawesi Utara juga merupakan support dari media”, kata Hendra.

Hendra juga menambahkan bahwa peran media kedepannya masih sangat dibutuhkan sebagai salah satu ‘daya dorong’ dalam pelaksanaan tugas-tugas BP2MI.

“Dengan bantuan pemberitaan dari media, kami harapkan Pelindungan terhadap CPMI, PMI dan Keluarganya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 akan semakin optimal” tutupnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Pengerjaan jembatan Ammat cs di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami keterlambatan. Hal mempengaruhi penyelesaian pekerjaan dimasa Tenggak waktu yang sudah di berikan kepada kontraktor.

Meskipun mengalami keterlambatan, pihak BPJN Sulut terus mendorong pihak kontraktor untuk menyelesaikan pengerjaan jembatan Ammat cs di masa denda.

Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Jendry Wongkar Menjelaskan terkait keterlambatan pengerjaan jembatan Ammat cs tersebut.

” Memang jembatan tersebut (Ammat cs) mengalami keterlambatan dan saat ini sementara dikerjakan dimasa denda selama 90 hari. Keterlambatan ini dikarenakan cuaca yang ekstrim,material yang lambat masuk dan masalah bahan bakar minyak (BBM) di lapangan,” kata Jendry kepada sejumlah media, Selasa (06/02/2023) ketika di temui Diruangan kerjanya.

Lanjut kata Jendry, untuk pengecoran jembatan sangat membutuhkan waktu karena terlebih dahulu akan dibuat tiang jembatan.

“Untuk pengecoran ada jangka waktunya. Itu bisa mencapai 30 hari atau bisa melebihi 30 hari, di karenakan pengecoran jembatan bertahap. Jadi tidak ada kekuatan jembatan jika penyusunannya hanya 15 hari, itu bisa ambruk karena pengecoran jembatan ada masanya dan paling lama satu bulan kemudian bisa dilanjutkan lagi,” jelas Jendry.

Lebih jauh, Jendry mengatakan untuk pengecoran harus sesuai spesifikasi yang ada. “Pada dasarnya pengecoran harus sesuai spesifikasi, selanjutnya tinggal dikerjakan pemasangan orbit dan pemadatannya,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Hearing komisi IV bidang Kesejahteraan menggelar dengan Dinas Pendidikan Daerah di laksanakan di ruang rapat komisi IV, Senin (6/2/2023) siang tadi.

implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, menjadi pokok pertanyaan anggota komisi IV DPRD Sulut.

Dari implementasi IKM tersebut, ternyata belum dipahami benar oleh sekolah-sekolah, guru dan siswa.

Cindy Wurangian selaku Sekretaris Komisi menyebutkan temuan saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bolmong, beberapa waktu lalu. Saat ditanya, ternyata ada sekolah yang tidak tahu dan belum menerapkan IKM.

“Saat kami bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa,” kata Wurangian.

Mendengar hal itu, Wurangian pun meminta Dikda untuk memperhatikan temuan tersebut. “Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabel sudah IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Vonny Paat mengatakan ada  sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 karena minimnya sosialisasi IKM. “Saya minta penjelasan, apakah IKM ini harus diterapkan di sekolah-sekolah, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena saat kami kunjungan kerja di Bolmong, kami di antar ke sekolah-sekolah yang tidak tahu IKM, dan belum menerapkan IKM,” terangnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dikda Sulut dr Grace Punuh menjelaskan dan mengakui bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu IKM dan kurikulum 13.

” Contohnya ada sekolah yang menerapkan IKM 1, yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13. Nanti akan berubah menjadi IKM 2 mandiri berbagi. Sebenarnya IKM ini sudah diterapkan saat covid, dimana sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib,” ungkapnya.

Punuh mengakui, di Bolmong memang masih kurang sekolah yang menerapkan IKM. “Kami akan maksimalkan sosialisasi, sehingga sekolah yang sudah menerapkan IKM akan mengimbas ke sekolah yang belum,” tuturnya. (sisco)

Manado,GN- Balai BP2MI Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (2/02/2023) mensosialisasikan peluang kerja ke luar negeri di hadapan 300 mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Manado.

Dalam kesempatan yang diberikan dalam acara bertajuk Kuliah Umum tersebut, Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag menyambut baik hal tersebut.

“Kesempatan kuliah umum ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kami selaku pemerintah untuk menginformasikan secara jelas mengenai peluang kerja ke luar negeri yang dapat dijadikan pilihan untuk berkarir dan terlebih merubah pola pikir mahasiswa maupun orang tua agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia sebagai salah satu langkah meningkatkan perekonomian bahkan sarana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi”, ungkapnya.

Lebih lanjut Hendra menyebutkan bahwa peluang kerja ke luar negeri adalah salah satu cara yang efektif untuk membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran.

“Saat ini angka pengangguran Sulawesi Utara sangat tinggi. Kurang lebih 70 ribuan jiwa kini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Untuk itu peluang kerja ke luar negeri ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan,” kata Hendra.

Hendra juga menambahkan bahwa penghasilan yang akan didapat sebagai Pekerja Migran Indonesia juga sangat menjanjikan, contohnya penghasilan sebagai Careworker di Jepang mulai dari Rp 20 jutaan/bulan atau sebagai Perawat di Jerman yang angkanya bisa mencapai 30 jutaan/bulan.

“Dengan penghasilan sebesar itu, kami harapkan para Pekerja Migran Indonesia asal Sulawesi Utara dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga, dan di satu sisi dapat membantu pemerintah daerah dalam pengentasan pengangguran, serta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerahnya masing-masing lewat remitansi yang dikirimkan setiap bulannya,” tambahnya.

Pada kuliah umum yang digelar di Hotel Grand Kawanua Manado, Rektor Universitas Muhammadiyah Manado, Agust A. Laya, S.K.M., M.Kes, menyampaikan apresiasi kepada Balai BP2MI Sulawesi Utara atas kepedulian dan kerjasama dalam menyediakan peluang kerja ke luar negeri yang diharapkan mampu meningkatkan serapan mahasiswa lulusan Universitas Muhammadiyah Manado sekarang dan di masa depan. (sisco/*)

SANGIHE,GN- Upacara adat Tulude menjadi contoh untuk selalu bersyukur memohon ampun dan minta petunjuk kepada Tuhan,serta memberikan inspirasi untuk intropeksi dan evaluasi. Hal ini disampaikan wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw ketika membawakan sambutan pada acara Tulude dan HUT Kabupaten Sangihe ke 598 tahun selasa (31/1/2023).

” Substansi acara tulude ini sangat memberikan inspirasi buat semua untuk intropeksi dan evaluasi semangat kita untuk mengakui kesalahan kita dengan memohon ampun kepada maha besar Tuhan yang telah menciptakan kita adalah modal bagi kita semua,tidak hanya masyarakat Sangihe tetapi kita semua masyarakat Sulawesi Utara,sungguh acara Tulude ini adalah satu acara yang betul-betul menjadi contoh untuk kita semua untuk selalu bersyukur selalu mohon ampun dan minta petunjuk kepada Tuhan,mudah-mudahan kita semua terus terinspirasi apa yang kita saksikan dan alami selama perayaaan ini,untuk itu mari terus kita mantapkan persaudaraan dan kebersamaan,gotong royong,tekat bulat kita dari Pemerintah Propinsi,Kabupaten sampai ke Kapitalaung dan masyarakat untuk terus menjaga ikatan persatuan dan kesatuan hindari perbedaan-perbedaan yang ada,”ujar Wagub Sulut ini.(ROBIN).

Sulut,GN- Pemilihan Umum secara serentak akan di laksanakan tahun 2024. Terkait itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar media gathering untuk mensosialisasikan Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak 2024.

Media gathering tersebut digelar di Primadona Cafe, Manado, dibuka langsung ketua KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Lanny Ointu, Rabu (1/2/2023).

Ointu mengatakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pemilu 2024 di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Sulut akan dilantik pada tanggal 6 Februari ini. Selanjutnya petugas Pantarlih akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terlebih dahulu sebelum melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 12 Februari – 15 Maret 2024.

“Petugas Pantarlih nantinya akan dilantik pada tanggal 6 Februari bulan ini dan setelah itu akan mengikuti Bimtek terlebih dahulu sebelum turun ke rumah warga untuk melakukan Coklit pemutakhiran data pemilih,” kata Ointu.

Dia berharap agar warga untuk ikut berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. ” Harapan saya warga ikut berperan aktif menerima petugas Pantarlih yang akan melakukan coklit di rumah warga untuk mengecek apakah nama pemilih sudah sesuai dengan KTP. Jadi warga hanya perlu menunjukan KTP dan KK kepada petugas Coklit. Petugas Pantarlih akan datang dengan menggunakan pakaian Pantarlih lengkap dengan Identitas Diri (ID),” sebutnya.

Selain itu kata Ointu, warga yang belum memiliki KTP untuk segera membuat KTP. “Semua pemilih yang belum memiliki identitas untuk segera membuat KTP di Dukcapil, jangan nanti mendekati pilkada baru buat KTP,” terangnya.

Lanjut, Ointu menjelaskan untuk melihat apakah nama sudah terdaftar atau belum di data pemilih, silahkan cek di Cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek nama sebagai pemilih pemilu 2024.

Turut hadir dalam kegiatan media gathering, Ketua KPU Sulut Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Amrain Razak dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, Carles Worotitjan. (sisco)

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan melakukan ziarah ke Taman makam pahlawan di taman makam pahlawan Santiago senin (30/1/2023).Kegiatan upacara Ziarah ini dilakukan rangkain dengan HUT Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ke-598 tahun.

Pada kesempatan itu Tamuntuan bertindak sebagai inspektur upacara .Dalam Kegiatan ziarah dilakukan peletakan karangan bunga oleh Pj Bupati Tamuntuan,dan tabur bunga
Pj Bupati Tamuntuan,Danlanal Tahuna,beberapa pimpinan OPD,staff khusus Bupati dan para pejabat lainnya.

Usai ziarah Pj Bupati Sangihe dr.Rinny Tamuntuan ketika diwawancarai Gemparnews mengatakan bahwa kegiatan ziarah dilakukan dalam rangkaian memperingati hut daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ke-598 Tahun,yang seperti biasanya dilakukan mengunjungi makam pahlawan khususnya mantan para Bupati dan wakil Bupati kepulauan Sangihe.

” Kegiatan ziarah ini dilakukan rangkaian memperingati HUT daerah ke-598 tahun,dan mengunjungi makam pahlawan khusunya para mantan Bupati dan wakil Bupati kepulauan Sangihe,Jadi tentunya kita menghormati mereka yang telah mendahului kita,”kata Tamuntuan.(ROBIN).