Sulut,GN- Mencermati isu yang dihembuskan oleh oknum tertentu lewat salah satu media online di Sulut bahwa Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pada Tahun 2021 mencapai Rp 95 miliar.

Terkait pemberitaan itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Ir Sandra Moniaga membantah akan hal itu. Dia menjelaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai data yang akurat dan sah.

Lanjut kata Sandra, adapun data di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Total anggaran Setwan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.275.547.500, akan tetapi ketika diharuskan utk melakukan penghematan untuk menghadapi pandemi Covid-19, pagu anggaran Set.DPRD direfocusing sehingga berkurang dan menjadi Rp102.469.109.704.

Anggaran tersebut di atas, sudah termasuk anggaran perjalanan dinas sebesar 14.314.764.707 yang hingga akhir tahun direalisasikan berdasarkan kebutuhan sebesar 14.260.443.692.

“Biaya perjalanan dinas tersebut bukan hanya menunjang kegiatan Anggota DPRD, melainkan digunakan juga oleh ASN di jajaran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setwan,” sebutnya.

Selain itu Kata Sandra, pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur standarnya oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Serta Pegawai Tidak Tetap.

“Jadi pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat di-fiktifkan sebagaimana dituduhkan, karena aturannya jelas, dan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen-dokumen yang sah seperti tiket, boarding pass, bill hotel, serta Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas,” jelasnya.

“Mengacu pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang adalah isu sampah alias hoax,” sambungnya.

Untuk itu, Jajaran Setwan sangat berharap agar penyebar isu ini dapat diproses hukum. (sisco)

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Kamis (02/02/2023) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh peserta dari 15 Kabupaten/Kota.

FGD yang dilaksanakan di ruang sidang Paripurna DPRD Sulut ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Di samping menerima materi dari narasumber yakni Sekretaris DPRD dan salah satu Pejabat BKN Regional XI Manado, FGD yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan ini juga membahas hal-hal strategis serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel dalam sambutannya mengatakan sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara memiliki peranan penting terhadap pelayanan administrasi bagi DPRD di dalam melaksanakan seluruh tugas-fungsinya selaku Lembaga Legislatif.

Kepel bahkan memberi apresiasi atas penyelenggaraan FGD yang di inisiai Sekretaris Dewan (Sekwan) Sandra Moniaga yang berkolaborasi memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam menunjang program kerja pemerintah daerah.

” Saya berterima kasih atas seluruh upaya dan kinerja dari Sekretaris DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta seluruh jajaran, yang selama ini telah bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi sehingga seluruh agenda perihal pembahasan dan persetujuan APBD, Rancangan dan Penetapan Peraturan Daerah, dan agenda-agenda urgen yang dilangsungkan melalui sidang Paripurna bisa terlaksana, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepel juga mengingatkan kepada seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan seluruh staf yang melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mempertahankan prinsip dan budaya kerja yang sehat.

” Kejadian yang viral di pemberitaan televisi dan media elektronik
lainnya, terkait jabatan dan perolehan/aset kekayaan pribadi.Ini menjadi pembelajaran agar tetap fokus dan tidak terpengaruh dengan hal yang bisa memberikan dampak negatif,” terangnya.

Kepel berharap, para pejabat yang hadir
ditempat ini sudah melapor SPT dan LHKPN/LHKASN, yang menjadi kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu Bakal Calon DPD Dapil Sulawesi Utara (Sulut) Joseph Theodorus Pati akhirnya ditetapkan memenuhi syarat. Penetapan status memenuhi syarat tersebut disahkan dalam Rapat Pleno KPU Sulut di Kantor KPU Sulut Selasa (28/2) malam. Dengan penetapan ini maka bakal calon DPD atas nama Joseph Th. Pati berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual kesatu.

Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal dan sebaran dari Joseph Th Pati sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dalam Rapat Pleno KPU Sulut di Hotel Arya Duta Manado. Beberapa hari kemudian, Joost Pati mengajukan sengketa proses di Bawaslu yang berakhir pada tahap mediasi dengan tercapainya kesepakatan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Bawaslu Sulut Nomor 001/PS.REG/71/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, yang salah satu amar putusannya memerintahkan KPU Sulut untuk melaksanakan isi kesepakatan yaitu menerima dukungan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu, dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu.

Menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut, KPU Sulut menyurati KPU RI yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 102 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Sulut Terhadap Bakal Calon Atas Nama Joseph Theodorus Pati tertanggal 18 Februari 2023.

Atas dasar Keputusan KPU RI tersebut, KPU Sulut telah memberikan kesempatan kepada Joseph Pati atau akrab disapa Joost Pati untuk menyerahkan kembali dokumen dukungan minimal pemilih dan atas dukungan tersebut KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi administrasi.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dari KPU Kabupaten dan Kota di 13 Kabupaten/Kota maka KPU Sulut telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi yang turut dihadiri Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh dan Bakal Calon Joseph Th. Pati serta petugas penghubungnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon, bakal calon DPD atas nama Joseph Theodorus Pati dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran. Sebagaimana diketahui untuk minimal dukungan Bakal Calon DPD di Sulawesi Utara adalah 2000 dukungan dengan minimal sebaran 8 Kabupaten/Kota.

Tahap selanjutnya, terhadap pendukung bakal calon tersebut akan dilakukan verifikasi faktual berdasarkan sampel yang diperoleh dari hasil pencuplikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan anggota DPD (Silon-DPD). (*/sisco)

Sulut,GN – Berbagai upaya dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) untuk melaksanakan tugas dan kerjanya dengan baik.

Satu diantaranya ialah paket multi years tahun 2023/2024 jalan Nasional Wori – Likupang – Girian sampai ke Bitung, dengan panjang ruas jalan sekitar 106 kilometer, dan dalam waktu dekat ini akan dilakukan pekerjaannya.

“Jalan dari Wori sampai ke Bitung yang melewati jalur Likupang dan Girian sudah diberi tanda patok STA. Itu jaraknya ruas panjang jalan sekitar 106 kilometer dan yang akan dikerjakan untuk pengaspalan sepanjang 40 kilometer,” kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (28/02/2023).

Hendro pun menguraikan, khusus jalan di seputaran tambang PT MSM yang rusak akibat longsor, menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

“Untuk jalan di seputaran tambang MSM yang rusak sekitar 900 meter dan itu akan di kerjakan oleh MSM,” ujarnya.

Ditanyakan dengan musim penghujan ini apakah pengaspalan dapat dilakukan? Hendro pun menjawab, pihaknya berharap cuaca akan membaik sehingga pengaspalan dapat dilakukan pada musim panas (kering red) agar supaya dapat dikerjakan dengan baik.

“Kualitas aspal tidak baik apabila pengaspalan dilakukan pada musim penghujan dan pengerjaan pengaspalan harus dilakukan pada musim panas,” terangnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Dinas terkait berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksana Jalan Provinsi Sulut (BPJN) untuk mendatangkan jembatan Bailey yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk digunakan di jembatan Tumbohon.

Jembatan ini merupakan akses jalan penting yang menghubungkan desa Talawaan, Tumbohon, Patokaan, Warisa,Teep, Warisa Kampung Baru, & Desa Pontoh Kecamatan Wori dan jembatan ini putus akibat bencana banjir dan tanah longsor karena itensitas curah hujan yang tinggi yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2023 lalu.

Hendro Satrio menjelaskan, jembatan bailey yang diserahkan ke Pemkab Minut hanya dipinjamkan sementara. “Jembatan tersebut hanya di pinjamkan sementara, kalau jembatannya sudah selesai perbaikan maka di kembalikan lagi ke balai,” Tutupnya.(sisco)

Sulut,GN- Peringatan keras yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) Clay Dondokambey di dampingi Kepala Dinas Dikda Sulut dr Grace L Punuh, kepada seluruh kepala cabang dinas pendidikan daerah (Kacabdin Dikda) Sulut terkait kinerja dalam menjalankan tugasnya.

Clay menegaskan terkait pengurusan kenaikan pangkat, tidak ada harga yang di patok oleh BKD untuk meloloskan pangkat dan golongan pegawai tersebut.

“Semua orang pasti berterima kasih karena sudah membantu, akan tetapi tidak ada harga yang di patok misalnya satu juta diserahkan ke BKD supaya pangkatnya bisa lolos. Hati-hati kacabdin yang menerima dan yang meneruskan ke bidang TDK, hal ini akan di usut dan di proses secara disiplin kepegawaian,” tegas Clay Saat memberikan arahannya kepada seluruh kepala sekolah SMA /SMK dan SLB se Sulut di kantor Dikda Sulut, Jumat (24/02/2023).

Clay mengungkapkan, pihaknya sudah cukup lama mendengar hal ini. Dirinya terus mengingatkan kepada pegawai yang ada di BKD untuk tidak menerima apa pun.

“Dan saya minta dan sampaikan kepada BKD, satu saja yang kalian terima akan saya apelkan hari Senin di bawah bendera di kantor Gubernur dan saya bacakan penjatuhan hukuman disiplinnya,” ucap Clay dengan nada tinggi.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh Kacabdin dan Kepala Sekolah se Sulut untuk dapat mengejawantahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

“Bapak dan Ibu adalah merupakan garda terdepan untuk mengejawantahkan dan mengimplementasikan visi dan misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Misi yang paling pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dikda Sulut Jefry Runtuwene, Kepala Bidang, Kacabdin dan kepala sekolah se Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi dengan Dinas Pendidikan Daerah Selasa, 21 Februari 2023 lalu, terkait dugaan masih banyak sekolah yang menahan ijazah siswa lulusan SMA/SMK di sekolah Negeri maupun swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Kadis Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan Daerah Sulut yakni akan memanggil Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) dan Kepala Sekolah (Kepsek) se-Sulut.

” Langkah strategis yang kami ambil dengan memanggil Kacabdin dan kepsek se-Sulut dengan membawa laporan hasil dan laporan penyaluran ijazah kepada peserta didik,” kata Kadis Dikda Sulut dr Grace L Punuh,MKes melalui rilis yang diterima awak media ini Kamis (23/02/2023).

Kadis Dikda Sulut menyampaikan terimakasih serta mengapresiasi atas atensi dan perhatian yang di berikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut.

“Terima Kasih atas atensi Dan perhatian yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut dan anggota Pansus DPRD Provinsi kepada kami. Disadari tanpa Pengawasan dari DPRD, maka niscaya Kinerja Kami akan berjalan Di tempat,” ucapnya.

Punuh mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila didapati bahwa dari hasil dengar Pendapat tersebut adalah benar adanya.

” Sebagai langkah awal Kami akan melakukan verifikasi dan validasi data lulusan siswa dengan penyaluran ijazah apakah sama atau tidak pada Jumat 24 Februari 2023 besok hari,” tutupnya. (sisco).

Minut,GN-  Pengadilan Negeri Airmadidi, Jumat (17/02/2023) kembali mengadakan Kampanye untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (WBBM). Kampanye dimulai dari Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi yang terletak di Kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Rombongan berjalan dengan membentangkan spanduk bertajuk Zona Integritas menuju lokasi pertama yaitu di Kantor Kejaksaaan Negeri Minahasa Utara.

Sementara kedatangan tim Pengadilan Negeri Airmadidi disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara  Yohanes Priyadi, S.H., M.H beserta jajarannya yang kemudian bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H dan rombongan menggaungkan seruan untuk terus mewujudkan Zona Integritas.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kampanye ke area Kantor Bupati Minahasa Utara dan Kantor DPRD Minahasa Utara dan melakukan seruan untuk mewujudkan Zona Integritas disana. Seluruh peserta yang hadir tampak antusias dan mendukung jalannya program ini. Tidak hanya dari rombongan Pengadilan Negeri Airmadidi tetapi dari setiap instansi yang didatangi menyambut baik seruan untuk mewujudkan Zona Integritas ini.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Zona Integritas menjadi program yang semakin nyata dan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas untuk dapat turut serta mendukung jalannya integritas di pemerintahan.

Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H. pada kesempatan tersebut juga menyampaikan Pengadilan Negeri Airmadidi menolak segala bentuk Korupsi, gratifikasi dan suap didalam lingkungan Pengadilan Negeri Airmadidi dan memohon dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (*/sisco)

Sulut,GN- BP2MI Sulawesi Utara (Sulut) Kamis, (16/02/2023) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat Kabupaten Bolaang Mongondow membahas implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hendra Makalalag selaku kepala BP2MI Sulawesi Utara menyampaikan bahwa pihaknya mengundang para perwakilan daerah Bolaang Mongondow untuk membicarakan penempatan pekerja migran Indonesia khususnya perihal pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran asal Bolaang Mongondow.

“Hari ini saya sengaja mengundang seluruh camat di kabupaten Bolaang Mongondow untuk membahas mengenai pelatihan dan pendidikan bagi CPMI asal Bolaang Mongondow sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pasal 41. Di mana pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota” jelas Hendra.

Hendra menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi CPMI sangat krusial dalam penempatan CPMI ke negara penempatan.

“Tahun ini BP2MI memiliki target untuk meningkatkan penempatan di sektor formal. Artinya penempatan pada pengguna berbadan hukum yang cenderung minim resiko. Nah, setiap negara penempatan yang membuka lowongan pekerjaan, mempunyai kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap CPMI baik itu bahasa maupun skill” kata Hendra.

“Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kan kasihan anak-anak muda kita yang ingin kerja ke luar negeri tapi skill-nya tidak ada, padahal semangat kerjanya tinggi. Untuk itulah BP2MI Sulut mencoba memfasilitasi gap ini dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan UU nomor 18 Tahun 2017 khususnya pasal 41”jelas Hendra.

Seluruh camat menyambut baik rapat koordinasi ini dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal pengimplementasian UU Nomor 18 Tahun 2017. Serta berjanji untuk membicarakan hal ini dengan seluruh kepala desa di daerah pimpinan mereka serta mensosialisasikannya dalam setiap kesempatan. (*/sisco)