Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara Melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2025 bertempat di ruangan rapat paripurna, Rabu (23/04/2026).

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen memimpin jalannya rapat paripurna tersebut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rapat paripurna. Gubernur mengatakan bahwa menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjadikan empat pilar utama sebagai fokus pembangunan daerah.

1. Pelayanan dasar: pendidikan dan kesehatan

Di sektor pendidikan, pemerintah akan mendorong pemerataan kualitas serta pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan sekolah dengan formasi CASN dan PPPK.

Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada optimalisasi alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.

2. Tenaga kerja dan lingkungan hidup

Pemerintah akan memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang bagi tenaga kerja Sulut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap izin lingkungan, penanganan limbah, serta evaluasi reklamasi pascatambang menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Urusan pilihan: kelautan dan pertanian

Transformasi digital akan diterapkan dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan penyaluran bantuan teknologi dan bibit unggul lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

4. Penunjang pemerintahan

Pemerintah akan mempercepat transformasi digital di seluruh lini, termasuk di Sekretariat Daerah, guna meningkatkan transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi perhatian utama.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Sulawesi Utara diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (sisco)

Sulut,GN— Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum penting yang dinantikan masyarakat Sulawesi Utara, karena memuat evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus arah kebijakan pembangunan ke depan.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen, SpB,KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu dan Royke Reynald Anter, serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan jajaran, anggota DPRD Sulut, forkopimda serta undangan.

Agenda rapat mencakup penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2025. Ketua DPRD kemudian mempersilahkan Gubernur Yulius Selvanus untuk menyampaikan sambutan.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus, atas kerja keras dan ketelitian dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah.

Dia menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan di Sulawesi Utara.

“Evaluasi yang dilakukan DPRD merupakan masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubernur.

Menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjadikan empat pilar utama sebagai fokus pembangunan daerah. (sisco)

Manado,GN- Kunjungan Komisi IX DPR RI yang di pimpin langsung oleh Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene di sambut baik Direktur Utama (Dirut) Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K),FIHA, MARS bersama jajaran, Kamis (23/04/2026).

Pantauan media ini, sekira sepuluh (10) anggota DPR RI menyambangi kantor RSUP Kandou Manado dan langsung menuju ke lantai dua ruangan serba guna untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi terkait termasuk Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Pusat serta SKPD Provinsi Sulut.

Ketua komisi IX DPR RI memberikan kesempatan kepada Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan untuk memaparkan kondisi dan perkembangan yang terjadi di RSUP Kandou Manado.

Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan dalam pemaparan singkat, dihadapan komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa sejauh ini RSUP Kandou Manado terus melakukan inovasi dan pembangunan gedung diantaranya gedung kanker terpadu 12 lantai, penambahan area parkir roda dua dan roda empat dan rencana renovasi bagian depan masuk ke rumah sakit Kandou Manado.

Untuk mencapai hal itu kata Dirut, RSUP Kandou Manado butuh dukungan dan support dari semua pihak termasuk Kementerian kesehatan dan komisi IX DPR RI.

Berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan oleh manajemen RSUP Kandou dengan menjalin kerjasama dengan pihak Bank yang ada di Sulawesi Utara guna kemajuan dan perkembangan wajah RSUP Kandou Manado. Kerjasama yang dilakukan oleh RSUP Kandou manado diantaranya dengan Bank Mandiri, untuk area perparkiran dan juga Bank SulutGo untuk pemberian bantuan alat kesehatan ventilator melalui bantuan CSR.

Sementara itu dalam pertemuan yang berlangsung, Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene memberikan masukan positif guna kemajuan RSUP Kandou Manado. Dia menegaskan, agar Kementerian kesehatan menaruh perhatian khusus kepada RSUP Kandou sebagai rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia Timur, terkait alat penunjang kesehatan, biaya pemeliharaan, pembangunan gedung termasuk ruangan yang sudah rusak dan juga kesejahteraan pegawai dan tenaga kesehatan di RSUP Kandou.

Diakhir pertemuan tersebut, RSUP Kandou memberikan cendera mata dan diakhiri dengan foto bersama. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) hari ini Kamis, 23 April 2026 menggelar agenda Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025 serta Penyampaian Laporan Kinerja AKD DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 serta Pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026.

Ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si ketika di hubungi media gemparnews.com, Rabu (22/04/2026).

” Pelaksanan kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut akan di laksanakan hari kamis 23 April 2026 pada pukul 13.00 WITA hingga selesai,” tulis Sekwan Niklas melalui pesan WhatsApp.

Selain agenda rapat paripurna, DPRD Sulut juga akan melaksanakan rapat pembahasan agenda Bapemperda pukul 10.00 wita di ruangan rapat Bapemperda.

Lanjut pada pukul 10.30 wita rapat finalisasi tentang catatan – catatan strategis berupa rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 di ruangan rapat DPRD.

Dan pukul pukul 12.00 WITA bertempat di ruangan serbaguna lantai tiga, rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka menetapkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD. (sisco)

Manado,GN- Setelah merampungkan penyusunan komposisi kepengurusan, Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) Wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya memastikan kesiapan pelantikan pengurus periode 2026–2030 yang rencananya akan digelar tanggal 23 April 2026.

Sebagai bagian dari finalisasi persiapan, jajaran pengurus menggelar rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting pada 22 April 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis pelantikan, mulai dari susunan acara, kesiapan panitia, hingga koordinasi antar bidang.

Seluruh persiapan terus dimatangkan guna memastikan pelantikan berjalan lancar. Ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengurus baru dalam menjalankan program kerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan peran konsultan kesehatan di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, IKKESINDO diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta berkontribusi dalam pengembangan sektor kesehatan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Berikut ini komposisi kepengurusan IKKESINDO Wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya periode 2026 – 2030

Pelindung :
Jendral TNI (Purn.) HBL Mantiri
Penasehat:
Letjen. TNI (Purn.) Dr.A.Budi Sulistya, Sp.THT-KL(K ), MARS
Mayjen. TNI (Purn.) Wanti Waraney Mamahit
Dr. dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS
Dewan Pakar
Brigjen. TNI (Purn.) dr. Douglas S. Umboh, MARS
dr. Rima F. Lolong, M.Kes
Kol TNI (Purn.) dr. Hendrik Manueke, M.Kes
AR. Mohammad Ramdhan Pomanto. IAI
Ir. Roddy Tinggogoy, MM
Eduard P. Tumbuan, MBA

Ketua:
dr. Wim Damopolii, Sp.B,Sp.U, MM, M.Kes, FISQua, CHAE, CHt, (USA
IACHt) CI, CMMH, CI Ht, CPCCP
Wakil Ketua I:
Dr. Jehezkiel Panjaitan SH, MARS, MH.Kes
Wakil Ketua II:
Ir. Junaedi M. Sitorus
Sekretaris:
dr. H. Ramli Isa Kukuh, MHA, FISQua, CHAE,CHCEE,CHMEE
Wakil Sekretaris:
Drg. Juliko Suleman, M.Kes, FISQua.
Bendahara:
DR. Drs. Suranto, SE., MM
Wakil Bendahara:
Rohmani, SE

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Organisasi
Ketua:
dr. Steaven Dandel, MPH
Anggota:
Dr. Erwin Sondang Siagian, SE
Usman Tantu, S.Sos, M.Kes.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Ketua:
Ns Suwandi Luneto, S.Kep,M.Kes.
Anggota:
Ns. A. Dewi Batari, S.Kep., M.Kes, FISQua
Ns. Frida Mendur, S.Kep, M.Kep

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Profesi
Ketua:
Dr. Wega Sukamto, Sp.BJP
Anggota:
dr. Yuanita Lang

Bidang Advokasi, Hukum & Etika Profesi
Ketua:
dr. Erwin Kristanto Sp.KF, SH
Anggota:
Ronaldo Lumy, SH, MH

Bidang Kemitraan & Pengembangan Usaha
Ketua:
dr. Judiwan Delias Maswar, MARS, FISQua
Anggota:
Ichwan Herinaldi, ST, MM
: dr. Christy Natalia Alouw, M.Kes

Bidang Promosi dan Pemasaran
Ketua:
Dr. Josef Rinta, M.Kes, MH
Anggota:
Ns. Khairun Nisa Nurakhyati, S.Kep., MARS, FISQua, CHAE

Bidang Teknologi dan Komunikasi & Informasi
Ketua:
Vernando Lenta,S.Kep.
Anggota:
Ns Oldi Rembet, S.Kep, MH.

Bidang Humas dan Publikasi
Ketua:
Ruslianto Apeldom Urendeng, SH
Anggota:
Yehezkiel Manoppo, S.IKom

(sisco)

Sulut,GN- Mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, Wiliam N Silangen, S.Sos,M.Si secara resmi menutup gelaran Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Freedive Indoor Seri I Piala Dankodaeral VIII Tahun 2026 di Manado, Senin (20/4/2026). Ajang ini diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya atlet selam kelas dunia.

Dalam sambutannya, ​Silangen menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh menjadikan olahraga freediving sebagai salah satu pilar prestasi olahraga air di Bumi Nyiur Melambai.

​”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah menunjukkan semangat juang dan dedikasi luar biasa. Ini bukan sekadar kompetisi, melainkan fondasi penguatan prestasi olahraga selam Indonesia,” kata Silangen

​​Silangen menilai antusiasme peserta dari berbagai daerah dalam Kejurnas kali ini menjadi sinyal positif bagi masa depan olahraga ekstrem tersebut. Menurutnya, Pemprov Sulut akan terus mendukung penyediaan wadah kompetisi guna menjaring bakat-bakat baru.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini merupakan langkah awal untuk membawa nama Indonesia ke tingkat Internasional.

​”Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap lahir atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah yang lebih tinggi,” tandasnya Silangen. (sisco)

Sulut,GN – Prof Dr Paula Runtuwene, selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulawesi Utara,  memberikan catatan kritis terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.

Legislator Kota Manado ini ​dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang serbaguna DPRD Sulut, Senin (20/4/2026), menyoroti sejumlah pos anggaran tahun 2025 yang dinilai belum terserap secara maksimal untuk pembangunan fisik.

​Prof Paula menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan APBD, mengingat infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ia meminta penjelasan rinci mengapa beberapa program konstruksi terlihat stagnan dan tidak mencapai target penyerapan yang diharapkan.

​”Kami perlu kejelasan mengenai pos-pos anggaran yang belum terserap maksimal. Masyarakat menantikan dampak langsung dari pembangunan infrastruktur, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan efektivitasnya,” kata Prof Paula.

​Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Sulut, Dr Deicy Paat memberikan klarifikasi bahwa kendala serapan bukan terletak pada masalah teknis di lapangan. Deicy menjelaskan bahwa sebagian anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban hutang konstruksi dari periode sebelumnya.

Pada kesempatan itu, ​pihak PUPR berjanji akan memberikan rincian data secara tertulis kepada Prof Paula dan anggota Pansus lainnya untuk membuktikan transparansi pengelolaan anggaran, termasuk dana perbaikan jalan (patching) sebesar Rp200 juta yang telah dilaksanakan.

​Prof Paula bersama jajaran Pansus juga terus mengawal progres TPA Regional Ilo-Ilo. Dia mengatakan proyek yang direncanakan menjadi pusat pengelolaan sampah energi listrik (Waste to Energy) tersebut harus benar-benar tuntas secara fisik dan fungsional.

Harapannya, hasil evaluasi LKPJ 2025 ini dapat menjadi dasar perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi, khususnya dalam percepatan infrastruktur strategis di masa mendatang. (sisco)

Sulut, GN- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025, melakukan rapat pembahasan dengan mengundang mitra kerja SKPD provinsi Sulut dan instansi terkait di ruangan paripurna DPRD Sulut beberapa hari lalu. Dan Senin depan, masih ada beberapa SKPD yang akan melaksanakan rapat pembahasan  pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.

Tidak seperti mitra kerja SKPD lainnya untuk melaksanakan rapat pembahasan hadir di kantor DPRD Sulut. Kali ini, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 langsung mengunjungi mitra kerja komisi II Bank SulutGo yang ada di bilangan jalan bolivard pusat kota Manado, Rabu (15/04/2026).

Kunjungan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Dibawah pimpinan Ketua Pansus Raski Mokodompit SH, diterima oleh jajaran petinggi BSG, yakni Revino Pepah (Direktur Utama), GS Vicky Lumentut (Komisaris Utama), Mutesa Holdin (Direktur Kepatuhan), Rudianto Katili (Direktur Dana dan Treasury).

Diawal pembukaan pertemuan Personil Komisi 1 menjelaskan kunjungan ini merupakan agenda formal perdana Pansus LKPJ di kantor pusat BSG yang baru. “Paling tidak, kami ingin mendengar langsung terkait kinerja ‘Torang pe Bank’ di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Pansus LKPJ berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Melalui tinjauan ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Sementara itu Dirut PT Bank Sulut Revino Pepah dalam penjelasan mengenai capaian kinerja Bank SulutGo dari deviden,total aset, capaian PAD sampai pada penjelasan terkait kredit.
​
Pansus LKPJ yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Raski Mokodompit, Loius Schramm,Prof Paula Runtuwene, Remly Kandoli, Nick Lomban,Roy Roring, Mulyadi Paputungan dan Jeane Laluyan. (*/sisco)

Sulut,GN- ​Tak hanya sektor perbankan, Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025 di pimpin oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH pada Rabu (15/04/2026) juga memperluas jangkauan pengawasan ke sektor sumber daya alam. Tim melanjutkan perjalanan ke lokasi operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Minahasa Utara.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban gubernur Sulawesi Utara.

Hasil dari kunjungan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kritis DPRD Sulawesi Utara terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. (sisco)

Sulut,GN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan,Rabu (15/4/2026).

Saat melakukan kunjungan lapangan (on the spot) rombongan pansus mengunjungi PT Bank SulutGo (BSG) dan perusahaan pertambangan PT Meares Soputan Mining (MSM).

​Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan tertulis yang disampaikan pemerintah provinsi dengan realitas kinerja di lapangan.

​Gedung kantor pusat baru Bank SulutGo menjadi titik pertama dikunjung. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Raski Mokodompit, agenda ini menjadi kunjungan kerja perdana DPRD Sulut.

​Raski mengatakan keterbukaan data keuangan BUMD adalah kunci dalam penilaian LKPJ. Fokus utama Pansus adalah memastikan kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal.

“Kami turun lapangan untuk memvalidasi data. Pansus ingin memastikan performa manajemen BSG sepanjang 2025 tetap berada di jalur yang benar, terutama mengenai deviden dan efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target,” ujar Raski Mokodompit.

​Kehadiran Pansus disambut oleh jajaran pimpinan tertinggi BSG, termasuk Komisaris Utama GS Vicky Lumentut dan Direktur Utama Revino Pepah. Manajemen BSG dalam pertemuan itu, memaparkan secara rinci mengenai pertumbuhan aset, penyaluran kredit ekonomi kerakyatan, hingga realisasi deviden yang menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. (sisco)