Manado,GN- Acara Pisah sambut Kepala KSOP Kelas III Manado dari Capt Sadeli,M.Mar.E.MM kepada Letkol Marinir Benyamin Ginting, Kamis (30/03/2023) di hadiri sejumlah kepala instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, mewakili pemerintah Provinsi Sulut Kepala Dinas Perhubungan Daerah Sulut Isaak Rey menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada kepala KSOP Kelas III Manado. ” Mewakili bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut hadir disini untuk menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas di bumi nyiur melambai kepada Letkol Marinir Benyamin Ginting. Kiranya ke depan dapat terjalin kerjasama yang baik untuk memajukan pelabuhan di Kota Manado ini,” kata Rey.

Sementara, mewakili organisasi Insa juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada kepala KSOP Manado yang baru, untuk kiranya dapat bekerjasama menjalin hubungan baik demi kemajuan pelabuhan.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas III Manado Letkol Marinir Benyamin Ginting menyampaikan terimakasih atas sambutan yang hangat dari pemerintah Kota Manado dan Provinsi Sulut. ” Tentu dengan kehadiran Kepala Dinas Perhubungan Sulut, ini adalah langkah awal kita untuk bersinergi. Yang pastinya kita tancap gas dengan gigi empat dan tidak lagi gigi satu, agar supaya kita terus terus. Mohon dukungan dan suport untuk kemajuan KSOP Manado. Dan tentunya
Hal yang bagus saya akan lanjutkan dan hal yang tidak bagus saya tidak akan lanjutkan. Mari kita bersinergi kedepan, kita bangun KSOP di kota Manado semakin baik dan maju,” kata Ginting salam sambutannya.

Dalam hal pelayanan lanjut Ginting mengatakan yang belum terlaksana dan beberapa yang belum terselesaikan kami akan mengumpulkan data kembali ketika kami mengambil keputusan tidak akan melakukan kesalahan.

Turut hadir dalam acara pisah sambut, Kepala Dishub Sulut Isak Rey, Basarnas Sulut, Basarnas Kita Manado, Kepala Pelabuhan Bitung Wembly Wetik, Kepala Pelabuhan Likupang M Qowi, General Manager Pelindo IV Manado Rudi Hartono dan undangan lainnya. (sisco)

Manado,GN- Acara Pisah Sambut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado dari Capt Sadeli, M.Mar.E.MM kepada Letkol Marinir Benyamin Ginting di gelar di Pirates cafe kawasan Marina Plaza Kota Manado, Kamis (30/03/2023).

Untuk di ketahui jabatan Kepala KSOP Manado sebelumnya di Jabat oleh Capt Sadeli,M.Mar, E. MM di gantikan oleh Letkol Marinir Benyamin Ginting. Capt Sadeli ditugaskan pada KSOP Kelas II Benoa Bali.

Dalam sambutannya Sadeli menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh pegawai KSOP Manado dimana selama 18 bulan sudah membantu dan mendukung dirinya selama di KSOP Manado, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

“Selama saya berada di Manado 18 bulan, semua bisa berjalan dengan baik meskipun ada tekanan tekanan namun semuanya dapat berjalan,” ucapnya.

Pesan saya kepada semua pegawai, selama 18 bulan berada bersama dengan bapak dan ibu, jika ada salah dan tindakan yang tidak berkenan atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf sebesar-besarnya.

Selain itu, Sadeli juga minta doa restu, agar supaya di tempat kerja yang baru, supaya dapat melayani masyarakat lokal maupun masyarakat internasional dengan segala baik.

” Terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini sudah terjalin dan mohon maaf jika ada salah,” ujarnya.

Sadeli juga menyampaikan selamat bertugas kepada Letkol Marinir Benyamin Ginting di kantor KSOP Manado semoga dapat melayani dengan baik.

Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Manado Letkol Marinir Benyamin Ginting juga menyampaikan selamat bertugas di tempat baru kepada Capt Sadeli, kiranya dapat melaksanakan dan menjalankan tugas dengan baik.

Lanjut kata Ginting, pemimpin itu datang dan pergi dan terus silih berganti dan itu adalah dinamika dari sebuah organisasi. Akan tetapi itu bukan yang utama tetapi yang paling utama adalah bagaimana semangat pengabdian unit pelaksana teknis atau organisasi itu tetap berjalan dan terpelihara dengan baik.

” Dan paling utama adalah itu, pemimpin yang akan datang dan pergi terus berganti seperti itu, tetapi kita yang akan ditinggalkan disini dimulai oleh pemimpin baru bagaimana terus memelihara semangat pelayanan itu agar bisa dipelihara dengan baik ditumbuhkan di kembangkan bahkan bisa memberikan nasib yang lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu,Ginting juga mengatakan harkat dan martabat tidak tergantung pada pemimpin akan tetapi tergantung kepada kita semua. Pelayanan yang baik adalah pelayanan dilakukan secara bersama-sama.

” Untuk itu mari kita memberikan pelayanan secara bersama-sama sesuai dengan porsi kita masing-masing. Oleh karena itu perlu di combine supaya menjadi suatu tim yang kompak. Kita juga tidak boleh star dengan lambat, kita harus star dengan gigi empat jangan dari gigi satu, supaya kita terus maju untuk menyamakan persepsi dan juga samakan frekwensi,” terangnya.

“Nah, hari ini tentu pak Sadeli akan mengakhiri tugasnya di KSOP kelas III Manado, selama 18 bulan bertugas di KSOP Manado dan ini bukan waktu yang pendek membawa teman-teman yang ada disini menyatu dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Saya secara pribadi dan atas nama kepala kantor yang baru juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pak Sadeli selaku kepala KSOP yang baru di Benoa yang telah membawa KSOP kelas III Manado ini maju selangkah bahkan berlari untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif terutama bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tutup mantan Kepala KSOP Tanjung Pinang Provinsi Kepri itu. (sisco)

Manado,GN – Bertempat di lantai II Gedung admistrasi, RSUP Prof Dr R D Kandou Manado menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk merancang sistem penguatan kesehatan lewat UU.

Awal dalam tahapan proses RUU ini  dilakukan konsultasi publik untuk mendorong partisipasi masyarakat guna menghimpun masukan dan aspirasi seluas-luasnya.

Konsultasi Publik dilakukan menggunakan metode dua arah atau semacam dialog interaktif.

Saat membuka sekaligus sambutan dalam kegiatan FGD RUU Kesehatan yang digelar secara hybrid, Kamis (30/3/2023), Direktur Utama (Dirut) Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD mengatakan dirinya berharap masukan yang konstruktif dari semua pihak.

“Saya berharap ada masukan yang konstruktif. Tentu saja UU ini dibuat untuk kepentingan kita semua dan diharapkan ini juga dapat memangkas birokrasi,” kata Dirut.

Dirut mengatakan bahwa Hal ini berkaitan dengan enam pilar untuk transformasi kesehatan, yakni Pelayanan Primer, Pelayanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Diketahui dalam kegiatan ini acara dipandu oleh Dr dr E David Kaunang SpA(K) selaku moderator dengab menghadirkan dua nara sumber, yakni Rendy Witular SS MIBM dan Prof Dr Budi Sampurna, SH.

Sementara itu, Rendy Witular, menjelaskan bahwa RUU adalah inisiatif DPR dengan konsep Omnibus.

“Ini untuk memperbaiki sistem dan tata kelola dengan membuat dan meringkas UU yang sering tumpang tindih,”ujarnya.

Oleh karena itu, UU di sektor kesehatan termasuk yang paling banyak dan hanya disaingi sektor keuangan dan diikuti sektor hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dr Yeheskiel Panjaitan SH MARS, Direktur SDM Pendidikan dan Umum, Dr dr Ivonne E Rotty MKes, serta undangan. (sisco)

Sulut,GN – PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara (Sulut) telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas kepada korban kecelakaan dengan total sekitar Rp 7,5 miliar sampai dengan Februari 2023.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulut Amaluddin Salam, menjelaskan para penerima santunan itu tersebar di wilayah kerja Jasa Raharja setempat, meliputi Provinsi Sulut, Maluku Utara (Malut), dan Gorontalo. ” Penerima santunan tersebar di wilayah Provinsi Sulut,Provinsi Malut dan Gorontalo,” ujar Amaluddin, Rabu, (29/03/2023).

Dia menyebutkan santunan yang diserahkan, untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 4,05 miliar, luka-luka Rp 3,3 miliar, cacat tetap Rp 68,5 juta, dan biaya penguburan Rp 12 juta.

“Dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah santunan naik sebesar 9,37 persen atau naik sebesar Rp 643 juta,” katanya.

Dengan adanya bukti kenaikan santunan kepada korban dan ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, dia mengimbau masyarakat dalam berkendara mematuhi peraturan lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan.

Dia menjelaskan dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas, secara terkini petugas Jasa Raharja memperoleh informasi dari satlantas di unit laka setiap polres.

Dengan demikian, katanya, dari setiap kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penanganan pemberian santunan dengan cepat.

“Dari data korban kecelakaan tersebut yang diberikan oleh unit laka, petugas Jasa Raharja langsung menemui ahli waris korban untuk membantu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam memperoleh santunan,” terangnya.

Terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan dan menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum yang dirawat di rumah sakit (RS), pihaknya akan memberikan surat jaminan kepada RS yang merawat, dengan biaya perawatan luka maksimal Rp20 juta, sedangkan santunan korban meninggal dunia Rp50 juta.

Kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar secara tertib membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ setiap tahun. Sumber dana untuk membayar santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin oleh Jasa Raharja, diperoleh dari pembayaran SWDKLLJ yang dibayarkan setiap tahun di Kantor Samsat bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

“Mengimbau kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, selalu mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas, melengkapi dokumen dan kelengkapan kendaraan serta berkendara dengan tertib dan aman,” tutupnya. (sisco/*)

Sulut,GN– Panitia Khusus DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merasa kecewa dengan kinerja yang di tunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulawesi Utara (Sulut).

Pasalnya Pihak eksekutif selaku inisiator aturan tersebut dinilai tidak konsen termasuk adanya kesalahan dokumen yang dibahas.Senin (27/3/2023), di ruang rapat komisi I DPRD Sulut.

Para legislator mengkritisi kinerja pihak eksekutif, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut sebagai instansi yang menggerakkan sehingga dibahasnya ranperda tersebut.

Dalam rapat tersebut terungkap , ternyata pihak eksekutif telah melakukan konsultasi ke kementerian dan Makassar terkait materi aturan tersebut. Dalam konsultasi itu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

Hanya saja, hal itu tidak diberitahukan secepatnya kepada pansus sehingga pansus sudah membahas dokumen yang salah yaitu yang belum melewati penyesuaian-penyesuaian hasil konsultasi terbaru. Sementara dari 15 pasal, pembahasan terakhir sudah berada di pasal 7.

Anggota Pansus DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan, sangat disayangkan catatan-catatan yang sudah dikonsultasikan tidak dimasukkan ke pihak pansus. Padahal pembahasannya sudah ada di pasal 7.

HVK berpendapat, waktu sudah terbuang sementara mereka sebagai pansus harus membagi waktu dengan agenda yang padat.

“Apalagi pansus kami bukan hanya ini. Kita juga ada di pansus yang lain,” ungkapnya.

Dia mengusulkan, untuk pihak eksekutif mencermati kembali apa yang menjadi catatan saat konsultasi. Jika penyesuaian yang diberikan kementerian itu tidak menyentil pasal 1 hingga pasal 7 maka pembahasan bisa dilanjutkan kembali. Dirinya juga mengusulkan agar sebaiknya perda ini tidak dihentikan pembahasannya.

“Sebaiknya perda ini tidak dihentikan karena ini sangat penting menyangkut dengan pariwisata super prioritas yang ada di Likupang. Karena sebelumnya kita sudah ada perda pariwisata. Perda lingkungan hidup ini sangat berkaitan,”terangnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengkritisi kinerja pihak eksekutif khususnya DLH Provinsi Sulut sebagai instansi inti dari bergulirnya ranperda ini.

“Pihak eksekutif tidak fokus membahas ini dan ini harus dilaporkan ke pak Gubernur. Khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan leading sektor Ranperda ini yakni dinas lingkungan hidup berarti tidak konsen,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Marty Mareyke Ole beserta rombongan melakukan kunjungan ke kantor BP2MI Sulawesi Utara ,Senin 27 Maret 2023. Kunjungan tersebut disambut dengan anstusias oleh Kepala BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag.

Menurut Hendra, kunjungan dari DPRD Minahasa Tenggara ini fokus membahas tentang peluang kerja ke luar negeri serta kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia.
“Rombongan DPRD Mitra ingin berkoordinasi dan membahas tentang peluang kerja ke luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh putra daerah asal Minahasa Tenggara,” kata Hendra.

Hendra menambahkan, peluang pekerjaan di negara-negara Eropa dan Asia Timur, khususnya peluang kerja ke Jepang sebagai perawat dan perawat lansia melalui program Government to Government (G to G) dan Specified Skilled Worker (SSW) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Minahasa Tenggara.
“Jepang saat ini sedang membuka peluang kerja sebagai nurse dan perawat lansia atau care worker bagi warga negara Indonesia melalui program SSW dan G to G,” ungkap Hendra.

Gaji yang ditawarkan, lanjut Hendra, cukup fantastis yaitu mulai dari Rp 20 jutaan per bulan. “Gajinya sangat besar dengan persyaratan yang terbilang mudah, yaitu minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan memiliki sertifikat kemampuan sesuai bidang yang dilamar,” jelasnya.

“Namun pendidikan dan pelatihan bahasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk itu dalam UU nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 mengamanatkan bahwa biaya pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itulah dalam kunjungan para anggota DPRD Mitra sekarang, saya langsung menyampaikan dan membahas hal ini,” sambung Hendra.

Ketua DPRD Mitra menyambut baik penyampaian dari Kepala BP2MI Sulut dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari Minahasa Tenggara. (sisco)

Sulut,GN- Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Koka Kabupaten Minahasa Sabtu, (25/03/2023).

Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan oleh anggota DPRD Sulut ini tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

Adapun maksud perda tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Sementara tujuannya adalah untuk optimalisasi Cakupan Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan (b) Penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Asas Perda ini terdiri dari 3 hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

Dalam sesi tanya jawab,warga masyarakat desa Koka mempertanyakan terkait BPJS Kesehatan. Jefry Porayouw yang juga sebagai kepala lingkungan (Kaling) menuturkan bahwa dirinya saat ini memegang kartu kesehatan BPJS dari Pemerintah. Dia mengatakan pemerintah telah membayar iuran yang di tanggung setiap bulannya. ” Saat ini iuran di bayar oleh pemerintah. Jika suatu saat saya tidak lagi menjadi aparat di desa apakah iuran tersebut masih di bayarkan oleh pemerintah atau saya sendiri melanjutkan,” kata Jefry.

Menjawab pertanyaan warga, Waworuntu menjelaskan ketika sudah tidak menjadi aparat di desa tersebut, maka iuran tersebut menjadi tanggungan atau di lanjutkan oleh bapak dan ibu. ” Karena bapak ibu sudah tidak lagi menjadi aparat desa. Otomatis menjadi kewajiban membayar bapak dan ibu,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan sosper tersebut puluhan warga masyarakat desa koka dan staf pendamping dari sekretariat DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN– Tim Seleksi (Timsel) hari ini, Jumat (24/3/2023) secara resmi mengumumkan 10 nama Calon KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2023-2028 yang dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara.

Hal ini dikatakan Ketua Timsel Victori Rotty, pada keterangan persnya Jumat 24/03/2023.

“hasil sepuluh (10) nama tersebut akan di kirim ke KPU-RI. Setelah sebelumnya 20 besar hasil tes psikologi dan tes tertulis kini 10 besar pun diumumkan melalui seleksi yang ketat, ” ungkap Rotty.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor 012/TIMSELPROV.GEL.1-BA/4/71/2023 tanggaL 23 Maret 2023 tentang penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara bakal calon anggota KPU Provinsi Sulawesi utara periode 2023- 2028 secara resmi di umumkan. (sisco)

Manado,GN- Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut) kembali memfasilitasi penanganan pemulangan 2 (Dua) Orang Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sabtu 18 Maret 2023.

Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag, yang dikonfirmasi via telepon membenarkan informasi tersebut.
“Benar, BP2MI Sulawesi Utara memfasilitasi penanganan pemulangan 2 (dua) orang warga Sangihe berdasarkan permohonan dari KBRI Manila melalui Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, dan kerjasama fasilitasi penanganan pemulangan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Balai BP2MI Sulawesi Utara tersebut merupakan salah satu bukti kehadiran negara dalam melindungi warganya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hendra menyebutkan bahwa hal tersebut membutuhkan perhatian khusus dari segala kalangan mengingat akses keluar dari negara Indonesia ke Filipina bisa melalui jalur laut dari Sangihe.

”Kedua warga Sangihe tersebut masuk secara illegal ke Filipina yang kemudian terlibat permasalahan hukum di negara Filipina. Hal ini dikarenakan akses melalui jalur laut ke Filipina sangat memungkinkan ditempuh dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Apalagi kasus mereka adalah penyelundupan ayam yang justru tertangkap oleh pemerintah negara Filipina,” jelasnya

Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pencegahan perlintasan negara secara illegal karena sangat merugikan semua pihak.

“Balai BP2MI Sulawesi Utara tentunya tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dibutuhkan peran dari seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap oknum yang memanfaatkan keadaan geografis negara untuk masuk secara illegal ke negara lain, apalagi sampai melakukan bisnis ilegal” kata Hendra.

“Bekerja ke luar negeri secara prosedural menunjukkan bahwa PMI adalah Pekerja yang termapil dan bermartabat. Ïnformasi terkait peluang kerja ke luar negeri beserta persyaratan dan prosedurnya dapat diperoleh di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ataupun Balai BP2MI Sulawesi Utara,” lanjutnya.

Hendra juga menambahkan bahwa Balai BP2MI Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap peningkatan pelayanan pelindungan kepada PMI di Sulawesi Utara.

“Saat ini sudah banyak pihak baik Pemerintah maupun swasta yang memberikan perhatian terhadap permasalahan warga Sulawesi Utara yang bekerja di Luar Negeri. Untuk itu, Balai BP2MI Sulawesi Utara mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan demi meningkatan kualitas pelindungan PMI di Sulawesi Utara” tutupnya. (sisco)