Sulut, GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, berkomitmen untuk memprioritaskan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyusunan APBD 2027.

Komitmen Gubernur, mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit. Dia menilai, langkah tersebut menunjukkan keberpihakan  pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah.

“Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah,  kebijakan menjadikan belanja pegawai sebagai prioritas merupakan keputusan yang tepat agar roda  pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata personel Komisi I DPRD Sulut ini.

Raski berharap komitmen Gubernur tersebut dapat direalisasikan secara konsisten dalam pelaksanaan APBD, sehingga hak-hak ASN tetap terpenuhi tanpa mengabaikan program-program prioritas pembangunan daerah.

“Komitmen ini patut diapresiasi karena memberikan kepastian bagi ASN sekaligus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami di DPRD tentu akan mengawal agar penganggaran berjalan sesuai prioritas yang telah disampaikan Gubernur,” ujar Raski.

Apresiasi anggota DPRD Sulut ini disampaikan usai penjelasan Gubernur Yulius Selvanus dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (16/7/2026). RDP yang berlangsung di ruangan rapat komisi III menghadirkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulut John Wiclif Aufa, A.Ptnh., M.H, Kepala Kantor BPN Kota Manado, Kepala Kantor BPN Bolaangmongondow, Koordinator yang Perwakilan Masyarakat Kelurahan Pandu dan Masyarakat Pinagoluman Bolaangmongondow.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, S.Sos memimpin jalannya RDP tersebut. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen, Reza Waworuntu dan Haslinda Rotinsulu.

Pada kesempatan itu, Koordinator Perwakilan Masyarakat Indra Wongkar meminta penjelasan kepada Kakanwil BPN Sulut terkait persoalan rumitnya pengurusan sertipikat yang sedang dikeluhkan oleh masyarkat kelurahan pandu maupun masyarakat pinagoluman.

Indra menegaskan RDP kali ini adalah yang kesekian kalinya dilaksanakan di gedung rakyat. Dia berharap, RDP kali ini mendapat penjelasan yang pasti dari Kakanwil BPN Sulut. ” Kami berharap, tentu ini yang terakhir kita melakukan RDP dan kami berharap ada kepastian dan penjelasan dari Kakanwil Sulut, Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran langsung bapak Kakanwil BPN Sulut dalam RDP ini. Semoga masyarakat mendapatkan penjelasan dari Kakanwil, apakah masyarakat bisa mendapatkan sertipikat atau tidak.

Terkait pertanyaan tersebut, Kakanwil BPN Sulut menanggapi dengan bijaksana. Dikatakannya pihaknya akan melakukan identifikasi dilapangan. Apabila tanah tersebut aman dan tidak ada masalah, masyarkat kelurahan pandu berhak mendapatkan sertipikat.

” Kita akan melakukan identifikasi dilapangan,kalau tidak ada masalah, silahkan pak Indra bisa menyampaikan kepada masyarakat mematok batas – batas. Dan kami akan turun lapangan,” ujarnya.

“Asalkan tanah tersebut clear dan clean (bebas dari masalah red) ,” sambungnya lagi.

Apa yang disampaikan oleh kakanwil BPN tersebut, Koordinator Perwakilan Masyarakat meminta kepada komisi III DPRD Sulut, agar dibuatkan rekomendasi untuk ditandatangani bersama. ” Kami meminta kepada pimpinan rapat, apa yang disampaikan oleh pak kakanwil dibuatkan rekomendasi, jangan sampai ada pergantian pimpinan berubah lagi. Jadi ini (rekomendasi red) menjadi pegangan bagi kami ketika ada pergantian pimpinan di kanwil BPN nanti,”tegas Indra.

Atas usul tersebut, Ketua Komisi III Berty Kapojos mengatakan bahwa hasil dari RDP ini akan di laporkan kepada pimpinan DPRD Sulut dan tentunya DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. ” Tentunya kita akan laporkan ke pimpinan dulu terkait hasil rapat ini, dan selanjutnya untuk dibuatkan rekomendasi,” ujar Kapojos.

Usai menggelar RDP, kepada sejumlah media Kakanwil BPN Sulut menjelaskan bahwa persoalan tanah di kelurahan pandu maupun deesa pinagoluman sudah begitu lama. Sehingga pihaknya (BPN red) akan melakukan penelitian di lapangan dan mengidentifikasi.

“Karena ini masalah sudah lama nanti kita lakukan penelitian di lapangan. Identifikasi subjek dan objek yang di kuasai, rumah – rumah yang ada, berapa banyak yang ada disitu. Baru kita cari solusi sama – sama untuk masyarakat,” jelas Kakanwil.

Terkait apakah masyarakat bisa mendapatkan sertipikat tanah, Kakanwil mengatakan bahwa hal itu bisa didapatkan, namun pihaknya akan melakukan proses identifikasi terlebih dahulu. “Bisa, nanti kita proses dan indentifikasi dulu,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pricilia Cindy Wurangian memberikan pandangannya terkait Baperlkes Sulut. Cindy menilai selama ini, dampak dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Baperlkes belum menampakan hasil yang maksimal.

Cindy pun mendorong agar Baperlkes Sulut terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Ada nda korelasi dampak dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Baperlkes,” kata Cindy dalam agenda RDP, Selasa (14/7/2026).

“Kami berharap ada perubahan yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, RS Tipe B Provinsi Sulut, RS Noongan Minahasa, RS Manembo- nembo Bitung, RS Ratumbuisang dan Baperlkes Sulut, Selasa (15/7/2026).

Sekretaris komisi IV DPRD Sulut Pricilia Cindy Wurangian pada kesempatan itu, menanyakan visi dan misi Gubernur Sulut kepada Direktur RS tipe B Provinsi Sulut.

Cindy juga menanyakan sejauh mana program unggulan dari RS tipe B Provinsi Sulut dalam melayani masyarakat di bumi nyiur melambai.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur RS Tipe B Provinsi Sulut dr David Kolibu, MKes menjelaskan bahwa sebagaimana sering di sampaikan oleh bapak Gubernur Sulut pelayanan maupun fasilitas kesehatan rumah sakit harus cepat, dekat dan bermutu.

“Kami di RS berupaya agar mendahulukan kepentingan masyarakat. Bermutu tentunya bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien,” Jelas Kolibu.

Kolibu berharap, kunjungan dari komisi IV DPRD Sulut menambah motivasi dan semangat untuk berkomitmen melayani masyarakat bumi nyiur melambai dengan tulus, bahkan menjaga kebersihan dan kenyamanan pasien di rumah sakit. (sisco)

Manado,GN –  Tim Investigasi gabungan yang terdiri dari Kementerian Kesehatan RI,RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dan Fakultas Kedokteran Unsrat tengah melakukan pendalaman, klarifikasi, serta pengumpulan berbagai informasi terkait peristiwa dugaan kematian salah satu peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran, dr Adrian Rantung.

Atas peristiwa tersebut, Manajemen RSUP Kandou Manado menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Manajemen juga mengumumkan penghentian sementara aktivitas Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran sebagai langkah evaluasi sekaligus mendukung proses investigasi yang sedang di dalami.

Direktur Utama RSUP Kandou Manado melalui Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Dr dr Erwin Kristanto, SH, SpFM(K), mengatakan seluruh jajaran rumah sakit turut berduka atas peristiwa tersebut.

Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi pergumulan, musibah yang menimpa.

“Kami tentunya turut berduka cita. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, dan ketabahan,” kata Dr Erwin.

Keputusan menghentikan sementara aktivitas PPDS Anestesi di lingkungan RSUP Kandou kata Dr Erwin, merupakan kebijakan di tingkat rumah sakit sebagai bentuk perhatian terhadap kasus yang terjadi. Langkah tersebut bertujuan memberikan ruang agar proses investigasi yang sedang dilakukan dapat berjalan lebih optimal.

“Langkah ini sebagai upaya memperlancar investigasi yang sementara dilakukan saat ini. Apa pun hasil yang nantinya ditemukan, apakah ada perundungan atau tidak, akan disampaikan setelah proses investigasi,” jelas Dr Erwin.

Lanjut Dr Erwin menerangkan, bahwa petugas kepolisian telah mendatangi RSUP Kandou untuk meminta konfirmasi terkait berbagai informasi dan unggahan yang beredar di masyarakat mengenai kasus tersebut. Seluruh proses masih berada pada tahap pemeriksaan sehingga pihak rumah sakit belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut. “Tentunya semua masih dalam proses pemeriksaan dan lain-lain sehingga kami juga masih menunggu,” terangnya.

Komitmen rumah sakit kandou untuk mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum maupun pihak terkait guna mengungkap fakta kebenaran.

“Tentu kami mendukung penuh proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, karena ini untuk kepentingan semua orang,” tukas Dr Erwin.

Meskipun dalam proses investigasi atas peristiwa tersebut, Dr Erwin memastikan pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado tetap berjalan normal sesuai standar operasional yang berlaku. “Pelayanan kepada pasien oleh petugas kesehatan di RSUP Kandou berjalan normal,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sulawesi Utara definitif, Wiliam Niklas Silangen,S.Sos ,M.Si menggelar acara syukuran bersama para wartawan pos liputan DPRD Sulut, Kamis (9/7/2026) pasca di lantik Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi hangat antara pimpinan sekretariat dengan insan pers yang selama ini melakukan peliputan kegiatan legislatif.

Sekwan Niklas menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Gubernur Sulut dan berjanji akan memegang amanah tersebut dengan baik untuk mendukung visi-misi kepala daerah. Dirinya mengapresiasi peran media dalam memberikan saran, masukan, dan motivasi bagi kelancaran tugas Sekretariat DPRD.

Dia menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan koreksi terkait mekanisme kerja. “Jika ada hal-hal yang tidak sesuai mekanisme, tolong diingatkan. Kami terbuka menerima semua itu,” ujarnya.

Sekwan mengajak media untuk aktif memberitakan program dan capaian pemerintah, serta berharap sinergi antara pers dan pemerintah terus diperkuat demi percepatan kemajuan Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN– Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE mempercayakan kembali kepada Wiliam Niklas Silangen, S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) secara definitif.

Terbukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Niklas Silangen sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Suut dalam Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Wisma graha, Selasa (7/7/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Niklas Silangen menerima amanah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan memberkati,” ucap pejabat yang memimpin pengambilan sumpah jabatan.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus usai pelantikan menyampaikan ucapan selamat kepada Niklas Silangen atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban jabatan strategis tersebut.

Posisi Sekretaris DPRD kata Gubernur, bukanlah jabatan yang mudah karena memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani komunikasi dan membangun sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah.

“Saya mengucapkan selamat kepada Sekretaris DPRD yang baru. Tidak gampang mengurus DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Seorang Sekwan harus mampu menjembatani seluruh anggota DPRD agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik,” kata Gubernur.

Lebih jauh kata Gubernur, promosi jabatan yang diterima Wiliam Niklas Silangen merupakan hasil dari dedikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja yang telah dibuktikan selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

“Kenaikan jabatan ini bukan karena Gubernur atau Wakil Gubernur. Ini adalah hasil dari karya dan kinerja yang telah saudara tunjukkan. Karena itulah pemerintah memberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan ini,” ucapnya.

Jabatan Eselon II yang kini diemban kata Gubernur merupakan hak yang diperoleh melalui proses pembinaan karier ASN yang objektif dan berbasis prestasi.

Bahkan, Gubernur menjelaskan masa pengabdian Niklas Silangen sebenarnya masih memungkinkan untuk diperpanjang. Namun, berkat dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ia dinilai layak memperoleh kepercayaan yang lebih besar.

“Sebenarnya masa pengabdian Pak Sekwan masih bisa diperpanjang dua tahun. Namun karena karya dan pengabdianmu selama ini, akhirnya engkau mendapatkan kesempatan terbaik, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” sebut Gubernur.

Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Sekretaris Provinsi Sulut, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran tim ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk diketahui, Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si sebelumnya menjabat Plt Sekretaris DPRD Sulut, selama dua tahun dua bulan lima hari. Kesabaran dan keteguhan bahkan loyalitas dalam menjalankan tugas amanah sehingga pemerintah provinsi oleh Gubernur Sulut mempercayakan dan melantik secara definitif Wiliam Niklas Silangen sebagai Sekretaris DPRD Sulut. (sisco)

Sulut, GN- Ketua Pansus Perizinan Berusaha Daerah Toni Supit menjelaskan tentang pasal pengurusan ijin air tanah bagi pelaku usaha. Toni mengatakan bahwa pengurusan ijin usaha air tanah sudah sangat jelas, untuk usaha seperti rumah kost. Pengurusan kata Toni dapat dilakukan secara online ke kementerian.

“Jadi sudah sangat jelas untuk usaha pengambilan biaya – biaya seperti rumah kost. Pengurusan ijin air tanah secara online akan diajukan ke kementerian,” jelas Toni, Selasa (7/7/2026) usai rapat pembahasan.

Sedangkan keperluan rumahan dapur kita masing – masing itu kata Toni, hanya ijin lokal dari kabupaten kota. ” Untuk keperluan rumahan dapur kita masing – masing hanya ijin lokal saja,” kata Toni.

Lanjut Toni menerangkan ijin usaha air tanah akan dipisahkan dengan ijin kebutuhan rumah tangga dan pengurusan ijinnya dilakukan secara online.

“Nah, itu akan dipisahkan mana untuk usaha dan kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan air tanah seperti itu. Dan tidak perlu datang ke kementerian namun ijin usahanya dapat dilakukan secara online,” terangnya. (sisco)

Sulut,GN- Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (6/7/2026) di ruangan rapat paripurna.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Wakil Ketua Royke Anter, Wakil Ketua Stella Runtuwene
Anggota Royke O Roring, Cindy Wurangian, Berty Kapojos, Toni Supit, Amir Liputo, Henry Walukow, Lumenta, Rindo – Rindo, Frangky, Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Galang bersama jajaran SKPD.

Ketua DPRD Sulut mengatakan rapat ini membahas terkait Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara.

” Maka dengan ini saya secara resmi membuka rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 Provinsi Sulut,” ujar Silangen. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar ibadah rutin di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (6/7/2026) tadi pagi.

​Jadwal ibadah rutin setiap hari Senin, dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan, hingga wartawan yang melaksanakan tugas peliputan di kantor DPRD Sulut

​Ketua Komisi Penggembalaan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Gembala Teddy Batasina, MTh memimpin ibadah. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Yohanes 5:1-18 dengan tema Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Betesda.

Batasina dalam pesan rohani menyampaikan tentang kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi. Dia juga mengingatkan seluruh wakil rakyat beserta staf legislatif untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melangkah dengan iman dalam menjalankan tugas kedewanan.

​DI hadapan Tuhan, manusia bukanlah siapa-siapa tanpa penyertaan-Nya. Karena itu, menjaga aspek spiritual di tengah kesibukan politik dan pelayanan publik menjadi hal yang krusial.

​Apresiasi juga di sampaikan kepada DPRD Sulut yang konsisten menjaga ruang-ruang spiritualitas di lingkungan kerja pemerintahan.

​”Saya sebagai pelayan Tuhan memberi apresiasi, penghargaan yang tulus dan ikhlas, tapi juga rasa salut dan bangga. Sebab ternyata, apa pun aktivitas kerja kita, hal spiritualitas itu yang utama dan pertama,” ujar Batasina usai memimpin ibadah.

​​”Bagi saya, ini sesuatu yang sangat penting dan berharga ketika kita disibukkan dengan berbagai aktivitas kerja, tapi kita tidak lupa tentang ibadah, tentang spiritualitas,” sambungnya.

​Batasina berharap kebersamaan dalam persekutuan ibadah ini terus terjaga dan dilakukan secara intens, demi membentuk karakter pelayan publik yang berintegritas.

​”Saya berharap ini akan menjadi kegiatan rutin dan intens. Sebab dengan demikian, kita tidak sekadar memiliki kapasitas sebagai anggota dewan, sebagai ASN, sebagai wartawan, tapi juga kita memiliki kualitas sebagai insan yang memiliki spiritualitas yang kuat,” tandasnya.