RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Teken MoU dengan National University Hospital Singapore , Kembangkan Bidang Kesehatan Mata

Manado,GN- RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dan National University Hospital (NUH) Singapore melakukan penandatanganan kerjaa sama atau Memorandum of Understanding (MoU), Sabtu (07/11/2026).

Penandatangan ini di laksanakan di gedung utama administrasi lantai dua RSUP Kandou Manado.

Pantauan media ini, rombongan tim dari negeri singa mulai berdatangan di RSUP Kandou Manadoi pukul 08.30 wita dan disambut oleh Direktur Utama RSUP Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS,MKes bersama direksi dan jajarannya dan di iringi oleh musik kolintang tim RSUP Kandou.

‎Turut hadir Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS, Direktur Layanan Operasional Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP., M.Si., Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto.

Delegasi National University Hospital yang yang di pimpin oleh Head of Department of Ophthalmology NUH Singapore, Prof. Victor Koh, langsung memasuki ruangan.

Selanjutnya Penandatanganan MoU dilakukan oleh Head of Department of Ophthalmology NUH Singapore, Prof. Victor Koh, bersama Direktur Utama RSUP Kandou, Prof. Dr. dr. Starry H. Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, MH.Kes.Prosesi tersebut disaksikan jajaran Direksi RSUP Kandou.

‎Penandatanganan MoU dirangkaikan kegiatan Workshop PAUL Glaucoma Implant Surgical Technique and Procedures.

‎‎Direktur Utama RSUP Kandou, Starry Rampengan mengatakan kerja sama dengan NUH Singapore telah diawali melalui komunikasi dan pertemuan secara daring menggunakan Zoom Meeting sebelum penandatanganan MoU ini dilaksanakan.
‎
‎”Kerja sama ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga medis, khususnya di bidang kesehatan mata, melalui transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta pertukaran pengalaman dengan tenaga ahli dari NUH Singapore,” katanya.
‎
‎Dirut berharap kerja sama ini dapat mengembangkan kompetensi tenaga medis, khususnya di bidang mata dan lainnya.

“Ke depan, kita akan menyiapkan kerja sama lainnya, misalnya di bidang jantung dan bidang pelayanan kesehatan lainnya,” ungkapbya.
‎
‎Pengembangan kerja sama dengan rumah sakit bertaraf internasional menjadi salah satu upaya RSUP Kandou untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan pelayanan spesialistik.
‎
‎Melalui kerja sama ini, Dirut juga berharap pengembangan kompetensi tenaga kesehatan tidak hanya terbatas pada bidang oftalmologi, tetapi juga dapat diperluas ke bidang spesialisasi lainnya.

Sementara itu, Head of Department of Ophthalmology NUH Singapore, Prof. Victor Koh dari NUH Singapore menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan RSUP Kandou. Dia menyampaikan terimakasih kepada RSUP Kandou Manado menjadi wadah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta kualitas pelayanan kesehatan dalam bentuk kerjasama selama tiga tahun kedepannya.
‎
Ia berharap kolaborasi kedua institusi dapat membuka peluang pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman klinis, serta pengembangan keterampilan tenaga medis, khususnya dalam penanganan penyakit mata.
‎
‎Kerja sama ini juga menjadi awal hubungan profesional yang lebih luas antara kedua rumah sakit, sehingga pengalaman dan keahlian para tenaga medis dapat saling dibagikan demi peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien. (sisco)
‎

DPRD Sulut Luncurkan Aplikasi SIAP, Layani Aspirasi Masyarakat Lebih Mudah

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghadirkan terobosan digital melalui peluncuran Sistem Informasi Aspirasi Publik (SIAP) Sulut.

Platform ini dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, saran, hingga pengaduan kepada lembaga legislatif, sekaligus memastikan setiap masukan dapat dikelola dan ditindaklanjuti secara lebih sistematis, transparan dan akuntabel.

Inovasi tersebut dipresentasikan Sekretaris DPRD Sulut Welliam Niklas Silangen S.Sos M.S di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay.

Pengembangan SIAP Sulut juga mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Sulut. Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene menilai platform tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat fungsi representasi serta pelayanan aspirasi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sulut dan Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang bersama jajaran terkait.

Peluncuran SIAP Sulut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang dikembangkan oleh Sekretaris DPRD Sulut.

Melalui platform ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan penyampaian aspirasi dengan lebih mudah. Sistem tersebut dirancang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan aspirasi, mulai dari penerimaan, registrasi, verifikasi, klasifikasi, disposisi, pembahasan, tindak lanjut, monitoring hingga pelaporan.

Dalam presentasinya, Silangen memperlihatkan tampilan awal platform SIAP Sulut yang mengusung slogan “Suara Anda, Membangun Sulawesi Utara.”

Tidak hanya menjadi sarana pengaduan, aplikasi ini juga diharapkan menjadi sumber data aspirasi masyarakat yang terdokumentasi secara sistematis.

Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, terutama dalam proses pembahasan serta pengambilan kebijakan daerah.

Di sisi lain, SIAP Sulut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Sulut, dan perangkat daerah dalam merespons berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat.

Pengembangan platform ini juga sejalan dengan upaya mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ke depan, penyempurnaan SIAP Sulut akan dilakukan melalui pengembangan fitur layanan, penguatan regulasi dan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta integrasi data secara bertahap.

Dengan semangat “Aspirasi Masuk, DPRD Menindaklanjuti”, kehadiran SIAP Sulut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan wakil rakyat.

Melalui sistem ini, setiap aspirasi diharapkan tidak sekadar diterima, tetapi juga dapat dipantau proses pengelolaan dan tindak lanjutnya secara lebih terukur dan bertanggung jawab. (*/red)

Dirut RSUP Kandou Manado Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Prof Dr Roembajan Deil Kandou

Manado,GN- Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 62 tahun, sejumlah rumah sakit di lingkup Kemenkes menggelar sejumlah kegiatan.

Terkait dengan itu,RSUP Prof Dr RD Kandou Manado ikut menggelar sejumlah kegiatan diantaranya ziarah dan tabur bunga ke makam Prof Dr Roembajan Deil Kandou. Acara tersebut dilaksanakan pada Kamis (05/11/2026) di bilangan Kelurahan Kombos Kota Manado.

Kegiatan diawali dengan doa dan di lanjutkan dengan sambutan oleh Direktur Utama (Dirut) Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K),FIHA,MARS,MKes. Dalam penyampaiannya, Dirut mengatakan ziarah dan tabur bunga merupakan bentuk penghormatan serta ungkapan terima kasih atas jasa, pengorbanan dan dedikasi almarhum Prof. Dr. R.D. Kandou dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan bangsa.

“Atas nama keluarga besar RS Kandou dan jajaran UPT Kementerian Kesehatan di Sulawesi Utara, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengabdian almarhum. Kami mengenang beliau dengan penuh rasa hormat,” kata Dirut.

Penghormatan terbaik terhadap jasa almarhum kata Dirut, tidak hanya dilakukan melalui ziarah, tetapi juga dengan meneruskan nilai-nilai pengabdian melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Bunga yang ditaburkan menjadi simbol dedikasi seluruh insan kesehatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, mengutamakan keselamatan pasien, serta memberikan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat yang datang berobat di RS Kandou.

“Mari kita merenungkan kembali tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan kesehatan. Apakah masyarakat yang datang berobat sudah mendapatkan pelayanan yang tepat dan bermutu, Mari kita jawab pertanyaan itu melalui kerja nyata dengan memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan keselamatan pasien,” ujar Dirut.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan tabur bunga, diawali Direktur Utama Starry Rampengan, diikuti jajaran direksi, perwakilan UPT Kementerian Kesehatan di Sulawesi Utara dan ketua panitia.

Pihak keluarga almarhum turut menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan penghormatan yang diberikan keluarga besar RS Kandou beserta jajaran. (sisco)

Hasil Hearing, DPRD Sulut Rekomendasikan Penundaan Sterilisasi Pelabuhan Manado

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) merekomendasikan penundaan program sterilisasi Pelabuhan Manado. Penundaan tersebut menyusul keberatan masyarakat terhadap kebijakan manajemen pelabuhan Manado.

DPRD Sulut juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera menertibkan seluruh pungutan di kawasan pelabuhan dan melakukan audit investigasi untuk memastikan tarif yang diberlakukan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kepulauan.

Diketahui, rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo Manado, Senin (2/11/2026).

Hadir dalam RDP ini, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, Kepala Dinas Perhubungan Sulut Femmy Suluh, Kepala KSOP, serta General Manager (GM) Pelindo Manado.

DPRD mempertimbangkan berbagai keberatan masyarakat terhadap program sterilisasi pelabuhan. (sisco)

Pansus PPA DPRD Sulut Gelar RDP

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama mitra kerja di gelar di Lantai 3 Gedung Serbaguna DPRD Sulut. Agenda RDP membahas substansi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta optimalisasi peran pemerintah daerah menjadi sorotan utama.

Rapat di pimpin oleh Ketua Pansus PPA DPRD Sulut, Pricillia Rondo, didampingi anggota Pansus Vionita Kuera,Jein Laluyan dan Hilary Tuwo dan instansi terkait.

Anggota DPRD Sulut Jein Laluyan menyampaikan pandangan kritis terkait teknis operasional perlindungan perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Utara.

Dia menegaskan pentingnya kejelasan nomenklatur dan pembagian peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam draf rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

”Kami meminta agar dalam rancangan peraturan ini dicantumkan secara lebih rinci dan spesifik mengenai dinas terkait yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata politisi PDI P Sulut itu.

Jein juga memberikan penekanan khusus pada pengawasan serta integrasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA.

Dia menegaskan dinas pengampu wajib melakukan pengawasan berkala dan evaluasi langsung terhadap kondisi UPTD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk diketahui Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk mematangkan langkah strategis dalam menghadirkan payung hukum yang responsif dan berkeadilan bagi masyarakat. (sisco)

BSG Gelar RUPS-LB, Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK

Sulut,GN- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG), Kamis (29/10/2026) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Rapat umum tersebut memutuskan, membatalkan penetapan pengangkatan Direktur Dana dan Tresuri yang sebelumnya ditetapkan pada 10 Februari 2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-170/D.03/2026.

Melalui keterangan resmi Bank SulutGo, RUPS-LB telah menyepakati pengusulan calon Direktur Dana dan Tresuri yang baru pada rapat pemegang saham, selanjutnya untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK. Digelarnya RUPS-LB sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan regulator terkait pengangkatan pengurus dan komposisi manajemen bank.

Dalam Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail M.M serta Wakil Gubernur Sulut Dr Johannes Victor Mailangkay S.H M.H.

Hadir juga para bupati dan wali kota di wilayah Sulut dan Gorontalo selaku pemegang saham, serta Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank SulutGo.
Tingkat kehadiran pemegang saham dalam rapat tersebut mencapai 97,59 persen, dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo tidak terwakili.

Selain membahas posisi Direktur Dana dan Tresuri, RUPS-LB menyepakati penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dan Direksi melalui penyusunan rencana aksi agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. RUPS-LB juga menyepakati perubahan nomenklatur atau penamaan jabatan dalam struktur Direksi Bank SulutGo.

Perubahan tersebut meliputi jabatan Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Operasional menjadi Direktur Layanan dan Teknologi, serta Direktur Umum menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital.

Penyesuaian nomenklatur ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi organisasi perseroan. Manajemen Bank SulutGo menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi regulasi pengawasan perbankan.

Penataan pengurus dan penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus mendorong kinerja keuangan Bank SulutGo secara berkelanjutan di wilayah Sulut dan Gorontalo. (*/sisco)

Braien Waworuntu Pimpin RDP Komisi I Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mitra Kerja, Rabu (28/10/2026).

Selain Ketua Komisi I juga hadir Anggota Komisi I Rasky Mokodompit dan Feramitha Mokodompit. Sementara dari SKPD hadir Kepala Badan Perbatasan Provinsi Sulut dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu, kedua SKPD tersebut memaparkan program, target dan pencapaian.

Sementara, Anggota komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit menyarankan terkait pagu anggaran dari Biro Pemerintahan. Dia berharap pada saat rapat bersama Banggar dan TAPD dapat disampaikan.

Diakhir pembahasan, Ketua komisi I Braien Waworuntu memberikan semangat kepada SKPD mitra kerja komisi I dalam menjalankan tugas. (sisco)

Liputo Sarankan ke Dinas PUPR Berkoordinasi

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Amir Liputo,SH di sela – sela Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (27/10/2026) menyarankan Dinas PUPR Provinsi Sulut untuk melakukan koordinasi terkait Zero Point di Minahasa Utara (Minut).

Liputo menegaskan koordinasi bersama instansi terkait agar supaya ke depan lebih bagus.

“Jadi saya sarankan disini Dina PUPR agar berkoordinasi supaya kedepan lebih bagus lagi,” ujar Liputo.

Selain itu, Liputo mengatakan ruas jalan lebih diperbesar lagi agar supaya tidak ada kendaraan yang melewati zero point memakan badan jalan. ” Jalan di situ lebih di perbesar lagi,” ucapnya.

Liputo mengatakan pihaknya hari ini juga akan meminta kepada Dinas PUPR untuk melihat SK jalan Provinsi yang belum dianggarkan. “Makanya hari ini kami minta SK jalan supaya dimana yang belum kita akan anggarkan,” tandasnya. (sisco)

RDP Komisi II Bersama Mitra Kerja, Inggried : Pada Prinsipnya Kami Ingin Mengetahui Program, Target dan Capaian

Sulut,GN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja selama dua hari Senin-Selasa (26-27/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh (foto: Gemparnews)

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Inggried Sondakh dan didampingi anggota komisi II DPRD Sulut.

Usai kegiatan RDP, Ketua Komisi II menjelaskan terkait agenda pembahasan bersama mitra kerjanya.

“Dari kemarin dan hari ini kami melaksanakan RDP. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui berbagai program, target dan capaian yang kami harapkan untuk APBD Tahun 2027.,” kata Inggried.

Lanjut, Inggried mengatakan dari pemaparan masing – masing SKPD, pihaknya telah mendapatkan gambaran. Namun kata Inggried, terkait gambaran pagu anggaran masing – masing SKPD belum dapat di pastikan apakah bertambah atau tidak.

“Jadi dalam pemaparan masing – masing SKPD tadi, kami telah mendapatkan gambaran tentunya. Nah,apakah ini nantinya pagunya bisa bertambah atau tidak,” jelas Inggried.

Politisi partai Golkar Sulut ini menerangkan pagu anggaran masing – masing SKPD nanti dapat di dengar pada saat rapat dengan Banggar. ” Itu nantinya kita akan dengar di pembahasan badan anggaran,” pungkasnya. (sisco)

Henry Walukow Tegaskan Diskominfo Sulut Menyusun Pola Baku Pengaturan Kerja Sama Media

Sulut,GN – Legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) selaku anggota Komisi I Henry Walukow, menegaskan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut menyusun pola baku dalam pengaturan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Hal itu, disampaikan oleh Henry saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo Sulut, Senin (26/10/2026) diruangan rapat komisi I DPRD Sulut.

Pola baku ini kata Henry, diperlukan agar pelaksanaan kerja sama media memiliki landasan dan standar yang jelas. Dengan demikian,pengelolaannya dapat berjalan lebih tertib sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi persoalan di kemudian hari.

“Landasan baku untuk kerja sama media ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegas Henry.

Lanjut kata Henry, pengaturan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut saat ini masih perlu dibenahi. Bahkan Henry menyoroti belum tertatanya mekanisme kerja sama secara optimal serta perlunya dasar yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama media.

Oleh karena itu, Henry terus mendorong Diskominfo Sulut agar segera merumuskan ketentuan yang dapat menjadi pedoman bersama, sehingga proses kerja sama media memiliki standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, saat menanggapinya, mengatakan bahwa persetujuannya terhadap solusi yang disampaikan oleh anggota komisi I tersebut.

Ke depannya kata Hilmi, kerja sama media akan diarahkan berdasarkan standar baku yang ditetapkan oleh Diskominfo Sulut.

“Ke depannya, yang memenuhi standar baku, itu yang akan diakomodir. Nanti pengaturannya akan kita atur,” ucapnya.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu dan dihadiri Wakil Ketua Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri dan feramitha Mokodompit serta jajaran Diskominfo Sulut. (sisco)