Sulut,GN- Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, KSBSI, para tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT BMI, dan RSUP Kandou Manado, Senin (18/05/2026).

Rapat dipimpin anggota DPRD Lois Schram SH MH dari Fraksi Gerindra, bersama Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar, Prof Paula Runtuwene dari Nasdem, dan Vionita Kuerah Golkar dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menyampaikan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut ada 15 orang pekerja eks cleaning service RS Kandouw yang dialihkan melalui sistem outsourcing. Persoalan muncul saat mereka bekerja di PT HTR dan PT BMI periode 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, terdapat indikasi upah yang dibayarkan dua perusahaan berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Selain itu ada selisih upah, pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetor, serta lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Pemotongan BPJS disebut dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, sementara porsi pengusaha tidak disetorkan.

“Kami berharap ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD sebagai fungsi mediasi bisa mencegah persoalan berlarut. Jika tercapai kesepakatan, laporan di Polda bisa ditarik,” kata Jack.

Sementara pihak PT HTR membantah adanya pemaksaan. Pihal perusahaan menyebut pemotongan dan sistem kerja merupakan hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan ke Disnakertrans. Perusahaan mengklaim ada surat persetujuan dari pekerja. Sementara terkait lembur, perusahaan mengatakan tidak dibayar tetapi diganti dengan jadwal libur. Kenaikan upah tidak dilakukan karena kontrak dengan RSUP Kandou tidak memungkinkan.

Dialin pihak, manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kontrak 2025 dari perusahaan memberikan dua pilihan, melanjutkan atau mengurangi personel. Dari 140 personel, anggaran hanya cukup untuk 120 orang, namun perusahaan tetap mempertahankan semuanya. Hal ini, katanya, tidak dicantumkan dalam kontrak.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Disnakertrans Sulut Noldy Salindeho menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran UMP.

“Kalau kesepakatan itu diberikan kepada kami, akan kami minta pihak pihak terkait untuk meninjau kembali. Aturan yang ada wajib diikuti, baik melalui Disnaker Manado maupun provinsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berlarut dan merugikan pekerja. Mediasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi pekerja, perusahaan, dan pihak rumah sakit. (sisco)

Manado,GN – PT Pelindo (Persero) Regional 4 Manado mengelola fasilitas kepelabuhanan di Pelabuhan Manado yang melayani kapal penumpang antar pulau dan provinsi (termasuk rute Manado – Sitaro, Sangihe, Talaud, dan Maluku Utara).

PT Pelindo yang berkantor cabang di lokasi jalan Pelabuhan III Nomor 1, Wenang, Manado, Sulawesi Utara menjadi salah satu dermaga atau pelabuhan yang melayani penumpang antar provinsi dan Kabupaten di ujung Utara.

Di bawah General Manager Nurlayla Arbie ,PT Pelindo Regional 4 Manado mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dimulai dari penataan area parkir kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, lalu kemudian penataan terminal penumpang atau laslzimnya di sebut ruangan tunggu hingga penataan tenan yang berada di dalam ruangan terminal di atur sedemikian rapi dan menarik bahkan indah untuk di pandang.

PT Pelindo Regional 4 Manado juga terus meningkatkan infrastruktur layanan penumpang dalam hal ini termasuk sterilisasi area dermaga dari pedagang untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan penumpang.

Selain itu, PT Pelindo Regional 4 Manado mendukung konsep dermaga ramah lingkungan. Terpantau media ini, di setiap sudut bahkan tempat duduk di area pelabuhan sudah di siapkan tempat sampah sehingga pengunjung maupun penumpang di sadarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Penataan pohon dan tanaman bunga di atur dengan indah berjejeran di sepanjang pembatas pagar depan area pelabuhan. Ini menandakan bahwa PT Pelindo Regional 4 Manado mendukung ramah lingkungan menjadi asri.

Pengunjung maupun penumpang juga dimanjakan dengan tersedianya menu makanan dan minuman di dalam terminal penumpang. Tidak perlu jauh keluar area pelabuhan, semua sudah tersedia. Bahkan layanan informasi sudah disiapkan dan paling menarik, PT Pelindo Regional 4 Manado telah menyiapkan kursi roda bagi pasien sebagai upaya kemanusiaan, apabila mengalami gangguan kesehatan di dalam terminal penumpang.

Untuk lebih jauh, layanan Pelanggan: Informasi jadwal kapal dan layanan pelabuhan dapat diakses melalui layanan resmi Pelindo Regional 4 Manado. (sisco)

Sulut,GN— Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si, mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus menghadiri acara pembukaan Open Turnamen Baca Kitab Mazmur, “Minahasa Bermazmur 2026”.

Secara resmi Sekwan Silangen membuka kegiatan religius yang diselenggarakan oleh Jemaat GMIM Bait’el Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (15/5/2026).

Sekwan Silangen membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah terhadap pembinaan kerohanian masyarakat.

Untuk diketahui acara tersebut bertujuan untuk menjadi wadah kesaksian iman bagi para pegiat baca mazmur GMIM, sekaligus sebagai ajang persiapan HAPSA P/KB dan W/KI GMIM 2026.

Turut hadir dalam acara tersebut para Tokoh Masyarakat, dan Pegiat seni gerejawi dari berbagai wilayah pelayanan.

Kegiatan ini disambut antusias oleh ratusan peserta yang dibagi dalam berbagai kategori pelayanan jemaat, termasuk Pria/Kaum Bapa (P/KB), dan Wanita/Kaum Ibu (W/KI), dengan pembagian kelas unggulan (Seri A1) dan Pemula (Seri B).

Sekwan Silangen secara simbolis mengalungkan ID Card kepada salah satu peserta perwakilan kontingen sebagai tanda dimulainya kompetisi, dan disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. (sisco/*)

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut meninjau pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu.

Kunker ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas ekonomi desa berjalan sesuai perencanaan.

” Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan kelak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ungkap Kabid Alex Rompies.

Dalam tahap proses pengadaan ini PT Agrinas Pangan Nusantara tengah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Fasilitas yang akan disalurkan meliputi 1 unit truk 6 ban, 1 unit pickup 4×4, 2 motor roda tiga, rak display, meja, AC, dan perlengkapan lainnya guna menunjang operasional gerai dan gudang.

Sebelumnya, Selasa 5 Mei 2026, Komisi II bersama Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Koperasi RI. Rombongan tersebut terdiri dari Inggried Sondakh SE, MM selaku Ketua Komisi II dari Partai Golkar, Dhea Lumenta SE Sekretaris Komisi II dari Partai Gerindra, Ruslan Gani, S. Sos, MM dari PDIP, Seska Budiman dari Nasdem, dan Angelia Regina Wenas, S.E. dari Demokrat.

Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, rombongan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada pengurus KDKMP dan Hukum Tua. Informasi disampaikan terkait pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan fasilitas yang menjadi bagian program penguatan koperasi desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh menjelaskan bahwa setiap koperasi mendapatkan pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan gerai, gudang, serta pengadaan kendaraan dan perlengkapan lainnya.

“Pembiayaan ini dicicil dan dibayarkan oleh APBN, bukan oleh KDKMP, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026,” ujar Inggried.

Dengan dukungan APBN, koperasi diharapkan dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani beban awal investasi. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DPRD dan Dinas Koperasi Sulut optimis pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu akan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian diharapkan menjadi model percepatan penguatan ekonomi desa di seluruh Sulawesi Utara

Hadir pula Danramil Minahasa dan Babinsa sebagai bentuk dukungan TNI dalam pengawalan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa. (*/sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si Rabu (13/05/2026) menerima kedatangan puluhan Siswa-siswi dari Manado Independent School (MIS) yang melakukan kunjungan lapangan (field trip) di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut.

Kunjungan puluhan siswa – siswi MIS di kantor DPRD Sulut kali ini, selain merupakan Karya Wisata juga sebagai wadah edukasi untuk memberikan wawasan langsung mengenai tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan fungsi legislatif.

Untuk diketahui, MIS berlokasi di Jalan Walanda Maramis Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, melalui Koordinator Rombongan Berry Havelaar, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Pihak Sekretariat DPRD kepada Siswa-siswi peserta didiknya.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Sekwan dan jajaran yang telah menerima Kami dengan sangat dengan sangat baik,” ujar Havelaar.

“Kesempatan ini sangat berharga bagi siswa – siswi untuk belajar langsung dilapangan,”tambahnya. (sisco)

Manado- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD memimpin jalannya rapat pimpinan, Selasa (12/05/2026).

Agenda Rapat Pimpinan Dewan tersebut, melibatkan Sekretariat DPRD beserta jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor DPRD Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Dewan Royke Anter, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi ajang strategis mengkoordinasikan agenda, serta hal-hal teknis ini.

Rapat ini mengundang Jajaran dari Sekretariat Dewan yang dikomandoi oleh Sekretaris Dewan Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si.

Rapat tersebut membahas seputaran Koordinasi, operasional, dan menyusun agenda kedewanan, termasuk Rapat Badan Musyawarah (Banmus), serta Rapat Paripurna, serta mematangkan beberapa kebijakan internal.

Rapat ini selain mempererat hubungan antara Pimpinan DPRD dan Seluruh Kesetwanan, juga sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja DPRD, dan Kesekretariatan DPRD Sulut. (sisco)

Sulut, GN- Senin (11/05/2026), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado- Bitung, Forum Masyarakat  Jalan Tol Sulut dan Perwakilan Masyarakat yang berdampak terkait penyelesaian masalah Lahan/Tanah terdampak Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.

RDP tersebut ikut dihadirkan Weyni Paulce D. Mawey, S.T selaku  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Manado-Bitung di bawah naungan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR bersama dua orang staf flora Kaunang dan Geret Kowaas.

Berty Kapojos selaku ketua komisi III DPRD Sulut membuka kegiatan RDP tersebut. Kapojos meminta kepada masyarakat, jangan berhenti menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sulut.

“Kami sebagai lembaga bukan hanya menampung setiap aspirasi, melainkan berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Pertemuan ini belum ada keputusan, nanti selanjutnya Komisi III akan melakukan Turun Lapangan,” ujarnya.

Rapat tersebut belum ada kesepakatan, karena pihak PPK dan masyarakat terdampak Ivone Lumempouw dan ketua Forum Masyarakat Jalan Tol Sulawesi Utara terjadi silang pendapat soal tanah yang dipersoalkan.

Ketua Komis III Berty Kapojos memperjelas masalah ini dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak Kementan PUPR lewat PPK Paulce Mawey, ST.

“Kami berharap Komisi III dapat membantu masyarakat, agar masalah ini segera dapat terselesaikan, mengingat masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan haknya, bahkan ada pemilik lahan yang meninggal dan saat ini ahli waris masih menantikan penyelesaian permasalahan ini,” ujar Renal Maringka perwakilan forum masyarakat jalan tol Bitung. (sisco)

Sulut, GN- Pemerintah Provinsi melalui dinas pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) yang saat ini melakukan pembatasan mengakses media sosial (Medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Terkait dengan itu, legislator DPRD Sulut Cindy Wurangian angkat bicara saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (11/05/1026) di ruangan rapat komisi IV.

Sekretaris Komisi IV itu, mempertanyakan langkah dinas pendidikan Sulut terkait pembatasan tersebut. “Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembatasan mengakses media sosial yang di berlakukan bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti apa implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan lebih dari itu, saya melihat sekolah – sekolah sekarang yang mayoritas di minta siswa dan siswi untuk membawa perangkat elektronik ke sekolah,” kata Cindy

Cindy menegaskan bagaimana dinas pendidikan ini mengatur agar supaya bisa seimbang. Karena dengan kemajuan teknologi pasti banyak menggunakan AI dan sebagainya, tetapi juga harus seimbang.

” Jangan sampai kemampuan berpikir kritis dari anak – anak kita ini di gantikan oleh AI semuanya. Nah, keterlibatan dari dinas pendidikan ini seperti apa yang akan diatur,” ujar Cindy.

Politisi Golkar ini memberikan beberapa contoh di Kota lainnya sudah ada kemajuan dalam menangani hal seperti ini. “Kita melihat contoh di kota – kota lainnya yang sudah maju, Meraka sudah ada surat edaran yang jelas dari Pemerintah setempat yang memang benar – benar mengatur sehingga ada indikator – indikator yang jelas dan tidak abu – abu dan tidak hanya wacana – wacana saja yang dilemparkan tetapi memang ada program yang sangat jelas. Jadi saya ingin tau apakah di dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucap legislator dapil Minut – Bitung itu. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian mengkritisi terkait bantuan studi bagi siswa yang berhak menerima. Hal itu, di sampaikan oleh Sekretaris Komisi IV saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (11/05/2026) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.

Cindy menegaskan apakah prosentase Kabupaten Kota di atur oleh dinas atau di buka seluas – luasnya. “Pertanyaan saya terkait bantuan studi untuk SMA dan SMK ini, prosentase per Kabupaten Kota apakah diatur oleh dinas atau dibuka seluas – luasnya untuk siapa saja yang mau mendaftar,” ucap Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan, Sulut ada 15 Kabupaten Kota dan setiap Kabupaten Kota ada yang mewakili di gedung ini,dan banyak yang bertanya – tanya prosentase berapa setiap Kabupaten Kota.

“Yang kedua berkaitan dengan bantuan studi tersebut, apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” ujar politisi partai Golkar.

Masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaiman dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Ketiga masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” terang Cindy.

Menurut Cindy, mereka berhak mendapatkan itu, dan juga bantuan – bantuan lainnya yang ditujukan kepada anak usia sekolah mungkin dengan nama program yang beda dari kementerian yang berbeda – beda.

“Jadi bagimana dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mensinkronkan data penerima sehingga bisa ada pemerataan, artinya tidak tumpang tindi dengan apa yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Dan juga kami ingin tau karena program bantuan beasiswa, ini baru berjalan tahun lalu dan kendala – kendala permasalahan apa yang dihadapi. Kita tau untuk ke depan apa saja yang diperbaiki atau apakah program ini efektif atau kurang efektif untuk di lanjutkan,” pungkas Cindy.

Di ketahui, RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Sulut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Louis Chramm sementara dari Dinas Pendidikan Sulut di hadiri langsung Kepala Dinas Femmy Suluh. (sisco)