Liputan khusus : Komitmen Walikota Manado Terhadap Pemberantasan Korupsi, diakui Pemerintah Pusat
Keberhasilan suatu Pemerintahan, salah satu faktornya ditentukan dari pemimpinnya dalam Pemberantasan korupsi karena saat ini korupsi sudah menggurita di tiap Pemerintahan. Kota Manado lewat Kepemimpinan Walikota Dr GS Vicky Lumentut, Wakil Walikota, Dr Harley A.B. Mangindaan, dan Sekda Kota Manado, M.H.F. Sendoh, telah membuktikan itu lewat upaya dan kerja keras bersama jajaran Pemerintah Kota Manado sekali lagi telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat.
Walikota Manado, G.S. Vicky Lumentut pada Jumat 2 Oktober 2015 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan di tengah Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 dan Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah, menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Keuangan atas presetasi menyusun LKPD tahun 2014 dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Bambang P.S. Brodjonegoro kepada Walikota Manado, satu dari 50 walikota yang menerima penghargaan serupa (termasuk Walikota Tomohon, Walikota Bitung, Walikota Kotamobagu), juga diberikan kepada 150 bupati, 26 gubernur (termasuk Gubernur Sulawesi Utara yang penghargaannya diterima SekProv mewakili Gubernur), dan 62 Menteri/Pemimpin Lembaga Nasional.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang membuka langsung Rapat Kerja Nasional Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 Jumat 2 Okt 2015 di Jakarta, menegaskan, gubernur, walikota, dan bupati yang sukses menjadikan daerahnya meraih WTP patut diberikan apresiasi khusus.Pasalnya, mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan pekerjaan mudah. Butuh komitmen dan keseriusan kepala daerah beserta jajarannya untuk mempelopori pemberantasan korupsi dan penyelewengan anggaran.
“Kita harus apresiasi lebih kepada kepala daerah yang daerahnya mendapatkan opini WTP dari BPK. Tentu itu adalah bukti nyata kepala daerahnya berperang melawan korupsi dan itu bukan hal mudah untuk dilakukan,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia itu saat memberikan sambutan.
Ia menuturkan, kinerja kepala daerah yang bisa menjaga aparaturnya mengelola keuangan secara transparan, merupakan salah satu revolusi mental yang layak dipertahankan. Apalagi, hanya sebagian kecil saja daerah yang bisa mendapatkan WTP, di mana Kota Manado menjadi salah satu dari 50 kota yang menerima penghargaan. (Lipsus)
