Ucapan Syukur Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa

Minahasa,GN- Acara syukuran satu (1) tahun Kepemimpinan pemerintahan Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring Msi dan Wakil Bupati Robby Dodokambey Ssi,MM di Selenggarakan di gedung Gereja Sentrum Tondano Rabu,(25/9/19). Ibadah syukuran dituntun oleh hambah Tuhan Pdt Dr Hein Arina Sth Mth selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gmim (BPMS).

Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Meniup Lilin Pada Acara Syukuran Kepemimpinan Satu Tahun

Usai ibadah syukuran, Bupati Minahasa menyerahkan bantuan kepada Panti Sosial Trisna Werda Debora sebanyak 50 Lansia dengan Total 60 juta rupiah dibagi kepada masing-masing Panti. Penerima simbolis Ronny Rampen (Rp 1.200.000,-), Jantje Aguw (Rp 1.200.000,-) dilanjutkan Penandatanganan MoU Perjanjian Pinjaman daerah antara PT Bank Sulutgo dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Bupati Minahasa Menandatangani Perjanjian Kerjasama MoU Dengan PT Bank SulutGo

Turut Hadir Direktur Bank Sulutgo, Jeffry AM Dendeng, Plh Kejari Minahasa Fien Ering SH MH, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE, Kepala Kantor Kementrian Agama Sonya Mongka SE, Kepala BPN Minahasa Remilin Sinurat, Dra Fenny Ch Roring Lumanauw Sip, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa Martina Dodokambey Lengkong,anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan FKUB Kabupaten Minahasa serta Sekda Minahasa Frits Muntu bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Penyerahan Bantuan Kepada Lansia

Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa Menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa yang sudah Menopang Program-Progam pemerintah dalam 1 Tahun Kepemimpinan ROR-RD.
Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Foto Bersama Usai Menyerahkan Bantuan

“Saya Selaku Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada dikabupaten Minahasa telah mendukung Program pemerintah daerah,” tutup Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring Msi.(Adv)




DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna HUT Provinsi Sulut ke-55 Tahun

Sulut,GN – Rapat Paripurna Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke 55 Tahun Senin,(23/9/19) di pimpin Ketua Sementara DPRD Sulut Andrei Angouw dan Wakil ketua Viktor Mailangkai berjalan dengan baik dan aman.
Ketua Sementara DPRD Sulut membacakan sejarah terbentuknya Provinsi Sulut hingga para ASN berprestasi serta THL berprestasi serta kelompok Tani berprestasi dan lain sebagainya.

Pimpinan DPRD Sulut Sementara Andrei Angouw,Viktor Mailangkai,Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw Hadir Pada Rapat Paripurna HUT Provinsi Sulut Ke-55 Tahun

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan peringatan HUT ke-55 Provinsi Sulut menjadi momentum untuk melipatgandakan semangat, sumberdaya dan kekuatan untuk merealisasikan Sulawesi Utara sebagai Pacific Gateway of Indonesia.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey Menyampaikan Sambutannya

Lanjutnya, eksistensi Provinsi Sulut yang diraih tahun demi tahun, sejatinya tidak terlepas dari perjuangan dan kerja keras para leluhur, pejuang dari Sulawesi Utara yang telah merancang dan meletakkan dasar dasar pembangunan.

“Dr. Sam Ratulangi sebagai tokoh multidimensional. Tahun 1937, mengarang buku Indonesia Di Pasifik dan menuliskan konsep dasar Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Pasifik. Jadi, ide tentang geoposisi dan geostrategi sudah dibahas sejak 82 tahun lalu, bersama dengan falsafah Sitou Timou Tumou Tou,” kata Olly.

Undangan Yang Hadir Pada Rapat Paripurna HUT Provinsi Sulut Ke-55 Tahun

Posisi Sulut yang berada di bibir pasifik memberikan akses yang luar biasa sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif sudah berada di Sulut.

“Sulawesi Utara di era revolusi industri empat titik nol (four point zero) saat ini telah membuktikan kemampuan daya saing dan daya juang pada hampir semua aspek sehingga kita terus bergerak cepat mencapai target pembangunan sekaligus mencetak prestasi,” tandas Olly.

Anggota DPRD Sulut,Unsur Forkopimda Dan Jajaran SKPD Hadir Pada Rapat Paripurna HUT Provinsi Sulut Ke-55 Tahun

Lebih lanjut dikatakannya, sukses pembangunan Sulut Hebat juga ditopang pendekatan dan strategi Kebijakan yang mampu mendorong Pengembangan ekonomi. “Sukses pembangunan Sulut Hebat juga ditopang oleh pendekatan dan strategi kebijakan yang mampu mendorong pengembangan ekonomi wilayah, mengangkat kesejahteraan rakyat serta didukung oleh kebutuhan, perkembangan dan kondisi eksternal negara mitra dikawasan pasifik,” tambah Gubernur.

Disamping itu, menurutnya keberhasilan tidak terlepas dari sinergitas yang solid bersama pemerintah pusat dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sangat menaruh perhatian pada Sulawesi Utara, bahkan menetapkan Sulut sebagai lokasi Super Prioritas pembangunan pariwisata serta sudah merancang begitu banyak proyek-proyek strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

“Dari kacamata pemerintah pusat, Sulawesi Utara laksana permata merah delima dari timur bercahaya di ujung utara peninsula pulau Sulawesi dengan prestasi dan capaian yang sangat signifikan,” ungkap Olly.

Adapun rapat paripurna istimewa turut dihadiri Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut, Unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, Sekdaprov Edwin Silangen, bupati dan walikota dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (adv)




Penetapan Fraksi Dan Pimpinan Dewan Di Umumkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Minsel

Minsel,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan mengelar Rapat Paripurna membahas 3 agenda penting, Rabu (18/9/19) yang dilaksanakan diruang Rapat Paripurna.

Adapun 3 agenda penting yang diparipurnakan yaitu, Pengumuman dan Pembentukan Fraksi, Penetapan Calon Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 dan Pembicaraan tingkat Kesatu terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD Kabupaten Minsel.

Ketua Sementara DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan ketentuan PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kebupaten dan Kota, dalam pasal 120 disebutkan bahwa, fraksi DPRD dibentuk paling lama satu bulan setelah pelantikan anggota DPRD dan ini dalam rangka mengoptimalisasi fungsi tugas dan kewenangan serta hak kewajiban DPRD.

Menurutnya, berdasarkan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi di DPRD Minsel terdapat 5 fraksi diantaranya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Pemnas (gabungan Perindo dan PAN).

Dia juga menjelaskan, berkaitan dalam waktu dekat DPRD akan membahas agenda-agenda penting diantaranya, pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2020 maka alat kelengkapan Dewan yaitu, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-Komisi tidak dapat terbentuk sebelum ada pimpinan definitif DPRD.

Ditambahkannya, berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada pasal 164 disebutkan, DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 sampai 44 orang, memiliki Pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua.

Ketua Sementara JJT juga mengingatkan, sebagaimana penetapan KPU suara terbanyak pada Pemilu 2019 adalah Partai Golkar, kedua PDI-Perjuangan, ketiga Partai Nasdem dan berdasarkan keputusan DPC/DPD parpol maka Partai Golkar mengajukan nama Jenny Johana Tumbuan untuk Ketua DPRD dan PDIP mengajukan nama Steven Lumowa untuk Wakil Ketua serta Partai Nasdem nama Paulman Runtuwene untuk Wakil Ketua. (ADVETORIAL)




45 Anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

Sulut,GN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2019-2024 berjumlah 45 Orang resmi Dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut Robinson Tarigan Senin,(09/09/19) sekira pukul 18.00 wita diruangan sidang Paripurna DPRD Sulut. Acara pelantikan berlangsung sukses,Aman,tertib dan nyaman.

Sebelum pelantikan resmi dilakukan di rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Sulut masa jabatan 2019-2024 ini, Sekretaris DPRD Sulut Bartholomues Mononutu terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri, untuk pemberhentian anggota DPRD periode 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD 2019-2024.


Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut periode 2014 – 2019, Andrei Angouw memberikan pendapat akhir tentang usainya masa kerja para wakil rakyat periode sebelumnya. Dia mengatakan untuk mengakhiri jabatan anggota DPRD Sulut periode 2014-2019, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya yang merupakan kemitraan dalam bekerja.

“Terima kasih juga untuk Forkopimda Sulut, bahkan semua pihak yang sudah menjaga kondusifitas dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Kami akui masih ada kekurangan dan ketidakpuasan dari kami selama bertugas. Kami berharap, anggota DPRD Sulut yang baru lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas, ” ujarnya.

Ditambahkannya permintaan maaf yang mendalam, apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan untuk rekan-rekan anggota DPRD yang lama selama mereka dan dirinya bertugas.

“Untuk rekan-rekan pimpinan yang tidak lagi bertugas, kiranya lebih sukses. Dan semoga pertemanan kita akan tetap terjaga,” imbuhnya.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan apresiasi pada para wakil rakyat yang telah bertugas dari 2014 – 2019, dan berharap pada wakil rakyat periode 2019 – 2024 bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik dan lebih baik.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersama masyarakat Sulut mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD Sulut. Momentun ini kiranya akan memacuh dan memotivasi setiap pribadi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta mampu menjawab amanat rakyat Sulut dengan kinerja yang optimal serta mendukung gerak langkah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, ”kata gubernur.

Dondokambey pun berharap, semua komponen terlebih anggota DPRD Sulut akan senantiasa memahami tugas, fungsi dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. “Saya mengajak marilah kita mulai berdamai dengan Tuhan, sesuai iman dan kepercayaan kita. Marilah kita berdamai dengan sesama, supaya kita tidak saling mengejek, tidak saling melakukan hal-hal yang merugikan kita. Dan marilah kita berdamai dengan diri kita, agar supaya sayang terhadap diri kita menjalankan kehidupan sebagai manusia,” tutupnya.

Berikut Daftar anggota DPRD Provinsi Sulut masa jabatan 2019-2024.

Dapil I Manado:
Andrei Angouw (PDIP)
Richard Sualang (PDIP)
Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
Victor Mailangkay (Nasdem)
Yongkie Limen (Golkar)
Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
Ayub Ali (PAN)
Amir Liputo (PKS)

Dapil II Minut-Bitung:
Hengky Honandar (PDIP)
Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
Berty Kapojos (PDIP)
Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
Fabian Kaloh (PDIP)
Johny Panambunan (Nasdem)
Melky Pangemanan (PSI)

Dapil III Nusa Utara:
Toni Supit (PDIP)
Winsulangi Salindeho (Golkar)
dr Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
Ronald Sampel (Demokrat)
Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil IV Bolmong Raya:
Rocky Wowor (PDIP)
Alfian Bara (Nasdem)
Muslimah Mongilong (PDIP)
Raski Mokodompit (Golkar)
Nursiwin Dunggio (PAN)
Yusra Alhabsyi (PKB)
Mohammad Wongso (Nasdem)
Jems Tuuk (PDIP)
Sjenny Kalangie (Gerindra)
I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil V Minsel-Mitra:
Jein Rende (PDIP)
James Arthur Kojongian (Golkar)
Sandra Rondonuwu (PDIP)
Billy Lombok (Demokrat)
Boy Tumiwa (PDIP)
Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil VI Minahasa-Tomohon:
Melisa Gerungan (PDIP)
Careigh Naichel Runtu (Golkar)
Vonny Paat (PDIP)
Braiyen Waworuntu (Nasdem)
Wenny Lumentut (Gerindra)
Imelda Novita Rewah (PDIP)
Fanny Legoh (PDIP)
Inggried Sondakh (Golkar).
(Adv/sisco)




Ranperda Mineral Dan Pertambangan Ditetapkan DPRD Sulut Menjadi Perda

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) pembahas Ranperda Minerba (Mineral dan Pertambangan) telah beberapa kali mengalami perubahan serta dilakukan evaluasi dari Kemendagri, akhirnya Ranperda Mineral dan Pertambangan (Minerba) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyerahkan dokumen Ranperda Minerba ke Gubernur Olly Dondokambey

Penetapan Ranperda Minerba dilaksanakan lewat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,didampingi Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manoppo serta dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dan unsur Forkopimda Sabtu,(7/9/19) diruangan Paripurna.

Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut saat menandatangani berita acara penetapan Ranperda

Wakil Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang dipercayakan untuk melaporkan hasil pembahasan dari Ranperda Mineral dan Pertambangan tersebut sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Wakil Ketua Dewan Stefanus Vreeke Runtu juga melakukan penandatanganan Berita Acara

“Kami berharap dengan ditetapkan Ranperda Mineral dan Pertambangan ini, pihak eksekutif untuk dapat segera mensosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Mewengkang juga ketua Komisi Satu DPRD Sulut yang sudah tiga kali dipercayakan sebagai Ketua Pansus Ranperda APBD.

Wakil Ketua Dewan Marthen Manoppo saat menandatangani berita acara penetapan Ranperda Minerba

Anggota DPRD Sulut Hadir Pada Rapat Paripurna

Untuk diketahui Perda Mineral dan Pertambangan ini adalah Perda yang terakhir dibahas oleh anggota DPRD Sulut periode 2014-2019. (Adv)




DPRD Sulut Dan Pemerintah Provinsi Tandatangani MoU KUA PPAS APBD Tahun 2020

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dan Pemerintah Provinsi telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun 2020.

Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA PPAS APBD 2020 oleh Ketua DPRD Andrei Angouw Dan Gubernur Olly Dondokambey di Ruang Rapat DPRD Sulut, Sabtu (7/9/19).

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2020.

“Tentu KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak kita dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2020, termasuk sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020,” kata Gubernur.

KUA dan PPAS APBD Sulut 2020 ini menurutnya telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yang telah disinkronkan pula dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Lanjut Gubernur, RPKD Sulut Tahun 2020 mengusung tema, memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur.

“Terdapat 7 prioritas pembangunan didalamnya, yaitu Penanggulangan kemiskinan & pengangguran, Pemantapan sumber daya manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan infrastruktur; Ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi, serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Olly.

Diketahui, selain penandatangana nota kesepakatan KUA PPAS APBD Sulut 2020, DPRD juga melakukan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertambangan Mineral.

Terkait hal itu, Olly optimis Ranperda pertambangan mineral ini akan mengoptimalkan pengelolaan Pertambangan Mineral di Sulut dengan menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.

“Juga menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku, mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah,” imbuhnya.

Adapun rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.(adv)




DPRD Dan Pemrov Sulut Tetapkan APBD-P TA 2019

Sulut,GN- DPRD Bersama Pemerintah Provinsi Sulut resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran (TA) 2019, Jumat (16/8/19).

Rapat yang digelar di ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey. Keputusan tersebut berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut sepakat menerima Dan menyetujui Ranperda Provinsi Sulut tentang perubahan APBD TA 2019 ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Dalam sambutannya,Gubernur Olly mengapresiasi DPRD Sulut atas diterimanya Ranperda tersebut. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas kontribusi konstruktif yang telah diberikan, sekaligus atas keputusan yang telah diambil pada hari ini,” ucapnya.

Gubernur optimis dengan disepakatinya Ranperda tersebut dapat memacu pembangunan Sulut di sisa tahun anggaran 2019.

“Seiring ditetapkannya Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah, maka secara legal formal kita telah menyepakati bersama arah pembangunan daerah di sisa Tahun Anggaran 2019 ini, sehingga, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati sesuai peruntukannya,” ujar Dondokambey.

Dikatakannya,setiap anggaran mampu dimanfaatkan bagi Kemajuan daerah. “Sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang telah dianggarkan dan dikeluarkan dalam sisa tahun anggaran ini, benar-benar mampu dimanfaatkan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan di daerah untuk mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir pelaksanaannya, demi kemakmuran rakyat dan demi terwujudnya Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.

Diketahui, rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, anggota DPRD, Sekdaprov Edwin Silangen serta undangan lainnya. (Adv)




DPRD Provinsi Sulut Bahas Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2019

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw di dampingi wakil ketua Vreeke Runtu dan Marthen Manopo.

Rapat Penyampaian perubahan APBD dirangkaikan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sulut.

“Pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan selanjutnya,” kata Angouw di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (13/8/19).

Juru Bicara Fraksi PDI P Marsel Dicky Makagansa Menyerahkan Pemandangan Umum Fraksi

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menjelaskan rincian perubahan APBD 2019, bahwa jumlah belanja daerah diplot sebesar Rp4,77 triliun atau mengalami kenaikan dari target sebelumnya sebesar Rp4,50 triliun atau mengalami kenaikan 5,90%. d
Dengan rincian belanja tidak langsung bertambah sebesar 3,43% dari Rp2,162 triliun menjadi Rp2,23 triliun.
Juru Bicara F Demokrat Edwin Lontoh Menyerahkan Hasil Pemandangan Umum Fraksi

Belanja langsung terjadi penyesuaian dari Rp2,34 triliun menjadi Rp2,53 triliun atau bertambah sebesar 8,18%.

Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp425,82 miliar pada APBD perubahan ini ditetapkan menjadi Rp679,51 miliar.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Syeni Kalangi Menyerahkan Hasil Pemandangan Umum Fraksi

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp20 miliar tidak mengalami perubahan.
Juru Bicara Fraksi Golkar Meiva Salindeho-Lintang Membacakan Pemandangan Umum Fraksi

Lebih rinci, Kandouw menyebutkan bahwa substansi materi rancangan perubahan APBD tahun 2019, untuk pendapatan daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4,09 triliun  berubah menjadi Rp4,11 triliun atau mengalami kenaikan 0,29% yakni sebesar 11,95 miliar.
Juru Bicara Fraksi Amir Liputo Membacakan Hasil Pemandangan Umum Fraksi

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,26 triliun berubah menjadi Rp1,27 triliun atau bertambah sebesar Rp7,97 miliar.

Dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp2,702 triliun berubah menjadi Rp2,706 triliun atau bertambah sebesar Rp3,98 miliar.

Juru Bicara Fraksi Amir Liputo Menyerahkan Hasil Pemandangan Umum Fraksi

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp126,90 miliar tidak mengalami perubahan.

“Menjadi harapan ranperda ini dapat ditanggapi oleh segenap anggota dewan yang terhormat dan pada waktunya nanti, seiring dengan berbagai proses akan dilaksanakan. Dan rancangan perubahan ini dapat diterima dan diparipurnakan bersama, sehingga akan semakin mendekatkan langkah kita dalam pencapaian berbagai target pembangunan di sisa tahun anggaran 2019,” jelas Kandouw di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (13/8/19).

Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw Memberi Tanggapan Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sulut

Selanjutnya, Kandouw mengajak kepada setiap perangkat daerah diharapkan semakin optimal dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran di sisa tahun anggaran ini. Dalam artian optimal dari sisi pelaksanaan, manfaat, pertanggungjawaban serta harus sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku.

“Kepada segenap stakeholders, pembangunan bangsa di daerah ini, khususnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, saya mengajak untuk terus menjaga sinergitas kerja. Khususnya realisasi berbagai program strategis nasional dan prioritas nasional di Sulawesi Utara,” tutupnya.(Adv)




Sekwan Bartholomeus Mononutu Membuka Kegiatan Bimtek Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Se Provinsi Sulut

Sulut,GN- Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Bartholomeus Mononutu Kamis, (18/7/19) membuka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Komunikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Se Provinsi Sulut tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel Grand Puri Manado selama dua hari sejak 18-19 Juli 2019.

Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu Membuka Kegiatan Bimtek Forum Komunikasi Sekretariat DPRD se Sulutbtahun 2019

Laporan panitia pelaksana kegiatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dami Tendean mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap permasalahan yang di hadapi dalam mendukung dan melaksanakan tugas, fungsi dari DPRD baik Kabupaten Dan Kota maupun Provinsi menghindari permasalahan hukum.
Peserta Kegiatan Dari DPRD Kabupaten Minahasa Selatan

Lanjutnya, kegiatan ini dihadiri oleh DPRD Kabupaten Dan Kota se Sulut. “Kegiatan ini dihadiri oleh DPRD Kabupaten Dan Kota dengan tujuan until menyamakan persepsi Dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mendukung dan melaksanakan tugas,” ucapnya.

Peserta Kegiatan Dari DPRD Kabupaten Minahasa

Peserta Kegiatan Dari DPRD Provinsi Sulut

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut dalam sambutannya Menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. ” Terimakasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kiranya kegiatan ini berjalan dengan sukses,” tutupnya.
Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu Menyematkan Kartu Peserta Kegiatan

Diketahui hari pertama bimtek sekretariat DPRD Kabupaten Dan Kota se Provinsi Sulut dengan narasumber kegiatan motivator profesional Samsul Rahman dari Jakarta,Dan pada Hari terakhir narasumber dari depdagri dan narasumber lainnya . (advertorial)




Bupati ROR Ispektur Upacara HUT Bhayangkara 73 Tahun

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring MSi Menjadi Inspektur Upacara Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-73 Rabu,(10/7/19) di Polsek Remboken.

Bupati Minahasa Royke O Roring Menghadiri HUT Bhayangkara Ke 73 Tahun Di Remboken

Turut hadir Kapolres Minahasa AKBP Denny I Situmorang SIK, Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST Iko Sudjatmiko SH MH, Slamet Raharjo SSos MSi, Kajari Minahasa Rakhmat Budiman Taufani SH MKn, Ketua FKUB Minahasa Pdt Evert Tangel MPdk, Kepala Kantor Kementerian Agama Sonya Mongkau SE, Direktur IPDN Kampus Sulut Dr Noudy Tendean, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Jajaran Pemkab Minahasa.
Bupati Minahasa For Bersama Dengan Forkopimda

Dalam Amanat Presiden RI yang di sampaikan Bupati Minahasa menyampaikan Atas Nama rakyat, bangsa dan negara indonesia,mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-73, kepada seluruh anggota dan keluarga besar kepolisian negara republik indonesia, dimanapun bertugas.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “Kerja keras dan pengabdian polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik,” kata Bupati.
Bupati Minahasa Royke O Roring

Lanjutnya, Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber lalu kejahatan berimpikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi, polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personil polri, dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat.

Pemotongan Kue Tumpeng

Oleh karena itu dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel polri di manapun saudara mengabdi, kepada mitra kerja polri, serta kepada masyarakat yang telah mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif. berbagai capaian tersebut saya harap tidak membuat institusi polri cepat berpuas diri. Namun sebaliknya, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kedepan, tantangan yang dihadapi polri dalam memelihara kemanan dalam negeri akan semakin kompleks.

Usai Upacara, Kapolres Bersama Bupati Minahasa menyerahkan Piala penghargaan dan hadiah kepada para pemenang Lomba dalam rangka Hari bhayangkara ke-73, kemudian Kapolres bersama Bupati dan forkopimda bersama-sama menyalakan lilin ke-73 serta memotong tumpeng.(stevry/Adv)