Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw di dampingi wakil ketua Vreeke Runtu dan Marthen Manopo.

Rapat Penyampaian perubahan APBD dirangkaikan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sulut.

“Pemandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan selanjutnya,” kata Angouw di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (13/8/19).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menjelaskan rincian perubahan APBD 2019, bahwa jumlah belanja daerah diplot sebesar Rp4,77 triliun atau mengalami kenaikan dari target sebelumnya sebesar Rp4,50 triliun atau mengalami kenaikan 5,90%. d
Dengan rincian belanja tidak langsung bertambah sebesar 3,43% dari Rp2,162 triliun menjadi Rp2,23 triliun.

Belanja langsung terjadi penyesuaian dari Rp2,34 triliun menjadi Rp2,53 triliun atau bertambah sebesar 8,18%.

Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp425,82 miliar pada APBD perubahan ini ditetapkan menjadi Rp679,51 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp20 miliar tidak mengalami perubahan.

Lebih rinci, Kandouw menyebutkan bahwa substansi materi rancangan perubahan APBD tahun 2019, untuk pendapatan daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4,09 triliun  berubah menjadi Rp4,11 triliun atau mengalami kenaikan 0,29% yakni sebesar 11,95 miliar.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,26 triliun berubah menjadi Rp1,27 triliun atau bertambah sebesar Rp7,97 miliar.

Dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp2,702 triliun berubah menjadi Rp2,706 triliun atau bertambah sebesar Rp3,98 miliar.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp126,90 miliar tidak mengalami perubahan.

“Menjadi harapan ranperda ini dapat ditanggapi oleh segenap anggota dewan yang terhormat dan pada waktunya nanti, seiring dengan berbagai proses akan dilaksanakan. Dan rancangan perubahan ini dapat diterima dan diparipurnakan bersama, sehingga akan semakin mendekatkan langkah kita dalam pencapaian berbagai target pembangunan di sisa tahun anggaran 2019,” jelas Kandouw di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (13/8/19).

Selanjutnya, Kandouw mengajak kepada setiap perangkat daerah diharapkan semakin optimal dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran di sisa tahun anggaran ini. Dalam artian optimal dari sisi pelaksanaan, manfaat, pertanggungjawaban serta harus sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku.

“Kepada segenap stakeholders, pembangunan bangsa di daerah ini, khususnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, saya mengajak untuk terus menjaga sinergitas kerja. Khususnya realisasi berbagai program strategis nasional dan prioritas nasional di Sulawesi Utara,” tutupnya.(Adv)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Bartholomeus Mononutu Kamis, (18/7/19) membuka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Komunikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Se Provinsi Sulut tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel Grand Puri Manado selama dua hari sejak 18-19 Juli 2019.

Laporan panitia pelaksana kegiatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dami Tendean mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap permasalahan yang di hadapi dalam mendukung dan melaksanakan tugas, fungsi dari DPRD baik Kabupaten Dan Kota maupun Provinsi menghindari permasalahan hukum.

Lanjutnya, kegiatan ini dihadiri oleh DPRD Kabupaten Dan Kota se Sulut. “Kegiatan ini dihadiri oleh DPRD Kabupaten Dan Kota dengan tujuan until menyamakan persepsi Dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mendukung dan melaksanakan tugas,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut dalam sambutannya Menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. ” Terimakasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kiranya kegiatan ini berjalan dengan sukses,” tutupnya.

Diketahui hari pertama bimtek sekretariat DPRD Kabupaten Dan Kota se Provinsi Sulut dengan narasumber kegiatan motivator profesional Samsul Rahman dari Jakarta,Dan pada Hari terakhir narasumber dari depdagri dan narasumber lainnya . (advertorial)

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring MSi Menjadi Inspektur Upacara Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-73 Rabu,(10/7/19) di Polsek Remboken.

Turut hadir Kapolres Minahasa AKBP Denny I Situmorang SIK, Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST Iko Sudjatmiko SH MH, Slamet Raharjo SSos MSi, Kajari Minahasa Rakhmat Budiman Taufani SH MKn, Ketua FKUB Minahasa Pdt Evert Tangel MPdk, Kepala Kantor Kementerian Agama Sonya Mongkau SE, Direktur IPDN Kampus Sulut Dr Noudy Tendean, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Jajaran Pemkab Minahasa.

Dalam Amanat Presiden RI yang di sampaikan Bupati Minahasa menyampaikan Atas Nama rakyat, bangsa dan negara indonesia,mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-73, kepada seluruh anggota dan keluarga besar kepolisian negara republik indonesia, dimanapun bertugas.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “Kerja keras dan pengabdian polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik,” kata Bupati.

Lanjutnya, Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber lalu kejahatan berimpikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi, polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personil polri, dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat.

Oleh karena itu dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel polri di manapun saudara mengabdi, kepada mitra kerja polri, serta kepada masyarakat yang telah mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif. berbagai capaian tersebut saya harap tidak membuat institusi polri cepat berpuas diri. Namun sebaliknya, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kedepan, tantangan yang dihadapi polri dalam memelihara kemanan dalam negeri akan semakin kompleks.

Usai Upacara, Kapolres Bersama Bupati Minahasa menyerahkan Piala penghargaan dan hadiah kepada para pemenang Lomba dalam rangka Hari bhayangkara ke-73, kemudian Kapolres bersama Bupati dan forkopimda bersama-sama menyalakan lilin ke-73 serta memotong tumpeng.(stevry/Adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (8/7/19) menggelar rapat paripurna DPRD Sulut melakukan kesepakatan penandatanganan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan pertanggunganjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Rapat paripurna laporan pertanggungjawaban APBD 2018, dipimpin ketua DPRD Andrei Angouw, di dampingi tiga wakil ketua Stevanus V Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manopo, dan memberikan 23 poin catatan kepada Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi. 23 point tersebut, telah dibacakan oleh personil Badan Anggaran (Banggar) Edwin Yerry Lontoh SE dihadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE untuk ditindalanjuti,demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Menanggapi 23 point catatan yang dirangkum oleh tim Banggar DPRD Sulut setelah melakukan pertemuan dengan Tim anggaran Pemerintah Provi nsi (Pemprov). Gubernur Olly Dondokambey SE menyambut positif serta mengapresiasi upaya DPRD Sulut yang telah bekerja secara maksimal bersama pihak eksekutif membahas pertanggungjawaban . “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus keputusan diterimanya menjadi sebuah aturan hukum (Perda),” kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Lanjutnya, salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan, dipahami tahapan pertanggungjawaban memiliki bobot yang tinggi karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.
“Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” pungkas Gubernur Sulut.

Turut hadir Forkopimda,Anggota DPRD Sulut Kepala SKPD dan undangan lainnya.(adv)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut TA 2018,tanggapan fraksi-fraksi sekaligus tanggapan Gubernur Sulut, di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/7/19).

Gubernur Olly mengatakan keberhasilan Pemprov Sulut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut TA 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak serta sinergitas dengan DPRD Sulut.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama yang kemudian harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentangan ruang dan waktu pembangunan daerah kedepan,”kata Gubernur.

Gubernur mengapresiasi seluruh jajaran DPRD Sulut atas pelaksanaan rapat paripurna tersebut. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut,” ujar Dondokambey.

Pada kesempatan itu, Terkait penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, Gubernur menyebutnya sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut.

Ditambahkannya, berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang TA 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Kesemuanya itu, tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah proses pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas, baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” tukasnya.

Rapat paripurna juga dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut.

Adapun substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut TA 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah
Dianggarkan Rp.3.823.179.307.474,00, terealisasi sebesar Rp 3.779.781.721.312,74, atau 98,86 persen, dengan rincian :

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp.1.213.016.074.474,00, terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp.2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah
Dianggarkan Rp.4.129.013.863.900,00, terealisasi sebesar Rp.3.656.101.961.037,95 atau 88,55 persen, dengan rincian :

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dianggarkan Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00. (Adv)

Sulut,GN- Upaya dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan, berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

“Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua DPRD Andrei Angouw di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/5/19).

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.

Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018, diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE.

Menurut Harry, capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK). Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional,” kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.
“Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Olly.

Disamping itu,Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah,” tutup Olly.(Advetorial)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw memimpin Rapat Paripurna Laporan Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2018 bertempat di ruangan Paripurna DPRD Selasa, (21/5/19).

Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat Paripurna di dampingi Wakil Ketua Vreeke Runtu, Marthen Manoppo, Wenny Lumentut dan dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, Anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat, Kepala OJK, Sekretaris Provinsi bersama jajaran SKPD dan undangan lainnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 Ferdinand Mewengkang, dalam laporannya Penyampaikan hasil pembahasan yang berisikan catatan strategis serta rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan sulawesi utara kedepan, dalam melakukan penilaian dan kajian terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 adalah metode Pendekatan Kelembagaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program dengan Realisasi yang dicapai oleh perangkat daerah yang bersangkutan, untuk menilai apakah realisasi atau cara capaian kinerja telah di laksanakan secara efisien dengan membandingkan dengan antara anggaran yang tersedia serta realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan program tersebut dan peninjauan lapangan.

Laporan Ketua Pansus, memberikan 119 catatan dan rekomemdasi yang meminta agar Pemerintah Propinsi lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program kerja sehingga alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang agar pencapaian sesuai target yang ditetapkan. ”Rekomendasi dan catatan yang diberikan adalah evaluasi Pansus yang didasarkan pada kajian dari hasil turun lapangan ,” sebut Mewengkang.

Dari 119 catatan dan rekomemdasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2018,yang paling di soroti terkait sektor Pendidikan yang mengalami penurunan rangking, juga sektor kesehatan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat memberikan tanggapannya atas hasil laporan Pansus LKPJ, memberikan apresiasi terhadap kinerja pansus yang sudah bekerja dengan baik dan sebagai bukti kapabilitas Dewan. ” Saya menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan karena semua SKPD diberikan catatan dan ini pasti akan ada tindak lanjut ,” ucapnya.

Adapun susunan Pansus LKPJ Gubernur Sulut 2018 DPRD Sulut yakni Ketua Ferdinand Mewengkan, Wakil Ketua Teddy Kumaat, Sekretaris Priscilia C Wurangian dan anggota Rocky Wowor, Audy B Wongkar, Fanny Legoh, Raski Mokodompit, Edyson Masengi, Jems J Tuuk, Billy Lombok, Juddy Moniaga, Ayub Ali, Amir Liputo, Noldy Lamalo, Norry Supit dan Ayub Ali Albugis.

Hasil pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2018 ini merupakan produk terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sulut periode 2015-2019, karena akan segera mengakhiri masa keanggotaan mereka di DPRD Sulut terhitung mulai bulan September 2019. (advetorial)

Sulut,GN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang I tahun 2019 dan penyampaian laporan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulut sekaligus pembukaan masa sidang II dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reses I, tahun 2019 serta penyampaian LKPJ Gubernur Sulawesi Utara tahun 2018.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengatakan pada 2020 mendatang, Provinsi Sulut dan tujuh kabupaten/kota akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Olly mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.

Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan. Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden sehingga ada solusi untuk menjawab harapan-harapan masyarakat agar pembangunan di Sulawesi Utara tidak akan terhambat dengan adanya Pilkada tahun 2020,” ungkap Olly pada rapat paripurna di ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (23/4/19).

Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasi sesuai dengan peruntukannya.

“Selama ini apa yangg kita susun di APBD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu bagi anggota DPRD yang masih akan melanjutkan kinerja dapat menindaklanjuti pembahasan anggaran tersebut,” tukasnya.

Lebih jauh, Olly menyebut dalam pembahasan anggaran tetap fokus pada program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan,pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi,infrastruktur dan pengembangan wilayah,kedaulatan pangan, peningkatan daya saing,investasi serta penanggulangan bencana.

“Kita tetap kedepankan prinsip transparansi anggaran.Dana ini dapat dimanfaatkan untuk program lainnya di 2019,” tandasnya.

Di sisi lain, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas jalannya Pemilu 2019 yang berlangsung kondusif.

“Terima kasih kepada rakyat Sulut yang sudah berpartisipasi dalam Pemilu,” ujarnya.

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan seluruh kelengkapan dewan wajib disampaikan ke pimpinan untuk dipertanggungjawabkan.

Anggota DPRD Sulut Dapil Manado Amir Liputo, menyampaikan hasil reses, bahwa masyarakat berharap adanya sinergitas pembangunan antara Provinsi Sulut dan Kota Manado. Pertimbangannya wajah baik Kota Manado akan mencerminkan Sulut. Terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan dan faktor keamanan agar Manado sebagai ibu kota provinsi menjadi tempat yang nyaman.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Wakil Ketua DPRD Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, serta Sekda Sulut Edwin Silangen SE, Sekretaris DPRD Drs Bartolomeus Mononutu, Forkopimda, , Wakil BPKP, BNN, perwakilan perbankan dan jajaran SKPD.(ADV)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi atas kegiatan Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut yang bekerja sama dengan Tumbelaka Academic Centre (TAC) dan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan Jumat (12/04/19). Kegiatan yang berlangsung sehari mendapat respon positif dari masyarakat bahkan kegiatan ini sukses digelar.

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Forward Sulut dan Jurnalis di Sulawesi Utara. “Jadi, pemilu harus berjalan damai. Pemilu anggarannya mahal, jadi pemilu itu tujuannya baik. Sangat sial kalau sudah keluarkan uang begitu besar lalu pemilu tidak aman.Jadi, harus di jaga, demokrasi harus dirawat. Pemilu harus di hadapi dengan gembira, Pemilu ini harus menjadi pemersatu, harus dijaga baik-baik,” kata Angouw.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE yang diwakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol pp), Steven Liow percaya masyarakat Sulut dan jurnalis akan mendukung dan mensukseskan Pemilu Presiden dan Pileg pada tanggal 17 April 2019 mendatang. “Melalui kegiatan ini saya kira kita perkokoh tekad dan komitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta mempertahankan kondisi saling melengkapi, saling membina kerukunan dan kedamaian antar sesama ditengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Taufik Tumbelaka, dari Tumbelaka Academic Centre(TAC) menyebutkan roadshow #sepakatIndonesiadamai merupakan satu-satunya di Indonesia, para jurnalis bersatu mengadakan sosialisasi Pemilu damai. “Silahkan 01, silahkan 02 tapi kita mesti sepakat Indonesia Damai. Pesta demokrasi untuk pembangunan, tapi bagimana torang membangun kalau torang tidak dalam kondisi damai,” tutur Pengamat Politik dan Pemerintahan ini.

Para rombongan finish di Kantor KPU Provinsi Sulut usai kegiatan dan disambut oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Sekretaris KPU Sulut, Pujiastuti dan Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi. Ardiles Mewoh Ketua KPU Provinsi Sulut saat menerima para rombongan jurnalis ini sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.“Ini merupakan yang pertama dilakukan di Republik Indonesia. Saya juga lihat di grup whatsapp teman-teman turut membagikan brosur cara memilih dengan baik dan benar dan menyuarakan agar masyarakat tidak golput. Semoga kegiatan ini bisa diikuti di daerah lain. Kita sepakat Indonesia itu harus Damai,” tutup Mewoh.

Diketahui, kegiatan ini start mulai dari Kantor DPRD Sulut kemudian melakukan roadshow ke beberapa tempat yakni Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Megamall, Taman Kesatuan Bangsa (TKB) dan finish Kantor KPU Sulut dan diikuti ratusan jurnalis yang ada di Sulawesi Utara.(ADV)

Sulut,GN- Hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andrei Angouw mengatakan bahwa Inti dari Musrenbang sendiri yakni untuk menyamakan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Pusat.

“Visi pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/kota,” Ujar Angouw usai meghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun 2020, Selasa (02/04/19) di Hotel Peninsula Manado.

Selanjutnya, kata Angouw prinsip Perencanaan Pemerintah sendiri adalah untuk mensejahterakan rakyat.

“Pendapatan harus besar, pengeluaran harus kecil supaya masyarakat sejahtera. Jadi bagaimana kita fokus bagaimana agar pendapatan masyarakat meningkat,” jelas politisi besutan PDI-P ini.

Kedatangan Angouw dalam Musrenbang juga untuk mensukseskan acara serta untuk menggenjot pembangunan Tahun 2020 mendatang yang bertema “Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur”.

Gubernur Olly Dondokambey, berharap Musrenbang dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang ada dalam negeri.

“Kegiatan yang terselenggara pada saat ini tidak hanya dimaksud untuk meningkatkan koordinasi, konsultasi, perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan dalam rangka sinergi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, namun juga untuk meningkatkan peran kita semua dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional” ujar Gubernur Olly Dondokambey.

Gubernur Olly juga mengigatkan untuk mengoptimalkan Musrembang RKPD agar memberikan hasil yang optimal

“Untuk itu mari kita optimalkan musrembang RKPD kali ini sehingga akan memberikan output serta outcome yang optimal” pungkas orang nomor satu di Sulut ini.

Turut hadir dalam Musrenbang perwakilan Menteri Dalam Negeri, Drs. H. Teguh Setyabudi MPd. Sebagai Kepala Badan Sumber Daya Manusia, Gubernur Olly Dondokambey, Sekertaris Daerah Edwin H. Silangen SE. MS, Anggota Dewan DPR RI Jendry Keintjem , Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jendral TNI Tiopan Aritonang, dan para Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di Sulut. (Advertorial)