DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Empat Agenda Kegiatan

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin rapat Perdana di awal tahun 2020. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Selasa,(07/01/2020) dengan empat agenda kegiatan sekaligus.

Rapat tersebut yakni Penutupan Masa Persidangan Terakhir 2019, sekaligus Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD. Penyampaian Laporan Pelaksaan Reses Terakhir 2019, dan Pembukaan Masa Persidangan 2020 serta Penetapan Rencana Kerja DPRD Sulut 2020. Dalam memimpin rapat Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi oleh wakil ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Rapat tersebut dilaksanakan penyerahan laporan kinerja pimpinan DPRD Sulut oleh James Kojongian, penyerahan laporan kinerja dari pimpinan Komisi 1 sampai 4, pembacaan hasil reses dari enam daerah pemilihan yang ada berisi aspirasi dan harapan masyarakat untuk anggota DPRD sesuai Dapil masing-masing.

Ketua DPRD Sulut menyampaikan terima kasih kepada alat kelengkapan DPRD Sulut yang sudah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang tahun 2019. “ Optimalkan kinerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa persidangan 2019 yang sudah berakhir dan masa persidangan 2020 yang akan dibuka,” ujar Angouw.

Dalam sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menanggapi Laporan pelaksanaan reses ke 6 dapil yang disampaikan mengatakan sekitar 500 point yang tercatat. Tidak ada satu poin pun yang tidak akan direalisasikan, meskipun sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. “Nobody’s perfect. Tetapi sebagai pemerintah kami sangat mengapresiasi kinerja DPRD Sulut dalam rangka kemajuan kesejahteraan rakyat. Diantaranya pembahasan APBD tahun 2020, Sulut masuk 5 daerah tercepat dalam pembahasan dan paling sedikit APBD-nya dikoreksi Kemendagri,” ungkapnya.

Wakil Gubernur berharap, sinergitas antara DPRD dan Pemprov Sulut bisa terjalin hingga kedepan, untuk kesejahteraan masyarakat di Sulut lebih hebat lagi. (Advetorial)




Bupati CEP Terima DIPA, Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2019

Amurang,GN- Bupati Christiany Eugenia Paruntu,SE (CEP) mengahadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, Senin (25/11/19) yang dilaksanakan di Hotel Peninsula Manado.

Kegiatan dihadiri juga oleh Wagub Steven Kandouw, Fokropimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota dan Kepala Instansi Vertikal se Provinsi Sulawesi Utara.


Gubernur Sulut Olly Dondokambey secara langsung menyerahkan DIPA, Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 kepada Bupati Christiany Eugenia Paruntu,SE.

Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrab) melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minsel Altin Sualang mengatakan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat karena pada tahun ini, penyerahan DIPA dilaksanakan lebih awal.

Dia juga berharap, kepada jajaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, agar serapan anggaran bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.(advetorial)




Andrei Angouw Buka Kegiatan Rakor BK DPRD Se Provinsi Sulut

Sulut,GN- Andrei Angouw selaku ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (19/11/19) membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kehormatan (BK) DPRD se Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan Rakor ini bertempat di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut Angouw Angouw dalam arahan dan sambutannya berpesan agar Badan Kehormatan bisa membuat peraturan Kode Etik yang benar-benar pas untuk menjaga perilaku legislator di masing-masing Kabupaten dan Kota, sehingga tidak menimbulkan citra buruk di mata masyarakat.

“Kode etik yang disusun sebagai pedoman bertindak dan perilaku para anggota DPRD harus benar-benar sesuai dan pas. Badan Kehormatan harus bisa merumuskannya agar ke depan, seluruh tindakan para legislator terarah dan tak melenceng,” kata Angouw.

Dia mengingatkanagar kode etik yang disusun harus dapat mengatur batasan dari anggota DPRD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Lanjutnya mengatakan bahwa tugas dari anggota DPRD adalah memperjuangkan angaran yang nantinya pembangunan direalisasikan pemerintah. Ini harus diketahui para legislator, sehingga tidak asal berbicara saat menerima masyarakat.

Usai dibuka kegiatan, dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Tupoksi Badan Kehormatan DPRD.(advetorial)




Minsel Didaulat Kabupaten Sehat, Bupati Tetty Paruntu Terima Piala Swasti Saba Padapa Dari Mendagri

Minsel,GN – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) DR Christiany Eugenia Paruntu,SE (CEP) bersama Dinas Kesehatan Minsel membuktikan kepada masyarakat, untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kabupaten Sehat 2019.

Bertempat di Gedung Sasana Bakti Praja Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Selasa (19/11/19) Bupati Tetty Paruntu,SE menerima Piala Swasti Saba Padapa yaitu Penghargaan bagi Kabupaten/Kota Sehat 2019,yang diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian.

Swasti Saba Padapa adalah penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang mampu menciptakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat, untuk tingkat pemantapan yang dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Minahasa Selatan didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr Erwin Schouten dan Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan menyampaikan apresiasi bagi masyarakat yang turut serta membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan daerah yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian.

“Kedepannya saya berharap Minsel bisa meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial di daerah kita,” tukasnya.(Advetorial)




Andrei Angouw Pimpin Rapat Paripurna, DPRD Dan Pemrov Sulut Sahkan RAPBD Tahun 2020

Sulut,GN- Jumat,(15/11/19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dan di dampingi Wakil ketua.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2020 merupakan anggaran yang pro rakyat. Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah menganggarkan anggaran demi kepentingan dan kemajuan di Provinsi Sulut.
Meskipun anggaran pada APBD Tahun anggaran 2020 ini sebagian anggaran terserap pada kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 mendatang namun sebagai Pemerintah Daerah berharap anggaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). ” Sebagai Pemerintah Daerah P kepada pimpinan dan anggota Dewan Sulut atas kerja sama selama ini dalam melakukan pembahasan anggaran yang pro rakyat.
Meski begitu, Pemprov Sulut merasa bangga kepada mitra kerja yakni Badan Anggaran (Banggar) yang sudah melakukan pembahasan anggaran ini,” tukas Gubernur kepada awak media usai paripurna.

Sebelum pembacaan sambutan gubernur Sulut terkait dengan anggaran APBD Tahun 2020. Salah satu personil Badan Anggaran Sandra Rondonuwu membacakan catatan dari Badan Anggaran terkait dengan penggunaan anggaran pada APBD Tahun 2020. ” Badan anggaran berharap, anggaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga semua yang sudah dimasukan di dalam APBD bisa dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan dari masyarakat Sulut,tegas Politisi PDI Perjuangan Sulut.

Usai pembacaan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD Sulut. Penandatanganan tersebut, masing masing Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ketua Dewan Sulut Andrei Angouw, dan masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulut.


Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen, Sekretaris Dewan (Sekwan) Bartolomeus Mononutu SH serta Kepala Badan/Dinas, seluruh staf di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (advertorial)




HUT Minahasa Ke-591 Tahun,Bupati Pimpin Pengukuhan Gelar Adat Tonaas Umbanua Kepada Gubernur Sulut

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dodokambey SSi,MM mendampingi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dodokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandou saat hari ulang tahun (HUT) Minahasa yang Ke-591 Tahun.

Pembukaan Acara di Rangkaikan dengan pengukuhan sembilan pakasaan yang ada di Minahasa dipimpin Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi pemberian Gelar Adat Tonaas Umbanua kepada Gubernur Sulawesi Utara,Olly Dodokambey SE.

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi Mengucapkan Selamat Kepada Gubernur Sulawesi Utara,Olly Dodokambey SE yang dikukuhkan oleh Sembilan Pakasaan Yang ada di Minahasa sebagai Tonaas Wangko Umbanua melalui upacara adat yang ada di Kabupaten Minahasa.

Terkait dalam rangka HUT yang ke-591 Bupati Minahasa Berharap menjadi Momentum yang Memotivasi segenap komponen daerah dalam bersinergi menuju Minahasa yang semakin Hebat.

Bupati Menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sebanyak lima kali Oleh BPK RI di Kabupaten Minahasa. ” Terimakasih kami sampaikan kepada BPK RI yang telah Berikan penilaian opini WTP kepada Kabupaten Minahasa,” Ujar Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi.
Rapat Paripurna Di Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Ibu Glady Kandou Di Dampingi Wakil Ketua Oktesi Runtu Dan Wakil Ketua Denny Kalangi,bertempat Di Aulah Wale Ne Tou Kabupaten Minahasa.

Gubernur Sulawesi Utara Mengucapkan
selamat kepada seluruh masyarakat Minahasa atas hari jadi Yang Ke-591. Kiranya Program Pemeritah Sulawesi Utara Menopang Pembangunan Di Kabupaten Minahasa. Gubernur menuturkan menganggarkan pada tahun depan untuk Eceng Gondok anggaran mencapai 20 Miliar dimaksudkan agar bisa membantu keluarnya Eceng Gondok yang ada di Kabupaten Minahasa. ” Untuk itu kami Menyampaikan Selamat HUT Kabupaten Minahasa yang Ke-591,” Tutup Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey SE. (Adv)




Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur Tentang Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2020

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin rapat paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur Sulut dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulut, Serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020, yang digelar diruangan rapat paripurna Selasa, (5/11/19).

Sebelum penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda TA 2020, kegiatan dibuka dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu.

Olly Dondokambey SE selaku Gubernur Sulut Menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas pelaksanaan rangkaian agenda rapat paripurna tersebut.

“Berkat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan yang kuat, serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kita senantiasa mampu merajut tantangan pembangunan menjadi pejuang bahkan kekuatan Sulawesi Utara dalam menghadapi era persaingan global, di mana tahun 2018 kita berhasil mewujudkan sejumlah program pembangunan yang progresnya bisa dilihat dari capaian makro pembangunan daerah Sulawesi Utara antara lain ada indeks pembangunan manusia yang mampu kita tingkatkan menjadi 72,2%. Pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 6,01% di mana angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Gubernur.

Dikatakannya, inflasi daerah yang mampu pemerintah tekan hingga berada pada angka 3,83%, dan telah menjadikan Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi.

“Angka kemiskinan sebesar 7,66% di mana angka ini telah menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah dengan presentase penduduk miskin terendah di wilayah Sulawesi. Angka pengangguran yang menurun menjadi 6,88%,” kata Gubernur.


Lanjut, diluar perkembangan makro daerah, Gubernur mengatakan ada banyak pencapaian kesuksesan dan keberhasilan-keberhasilan yang mampu diraih dan ditorehkan bersama hingga tahun 2019 antara lain seperti peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, masih banyak yang harus di mantapkan bersama, sehingga pembangunan untuk di tahun 2020, Pemerintah Sulawesi Utara menerapkan tema kerja Pemerintah Daerah yang Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dengan 7 prioritas pembangunan yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Pemantapan Sumber Daya Manusia, Pariwisata,Ketahanan Pangan Industri Ekonomi Kreatif,Pemerataan Infrastruktur,Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Sukses Pemilu Kepala Daerah,Reformasi Birokrasi serta Mitigasi Bencana,Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait pendanaan, dapat disampaikan bahwa untuk tahun 2020 tentunya terdapat 6 prioritas yakni peningkatan 2020, fungsi pendidikan paling sedikit 20%, fungsi kesehatan 10%, pemenuhan pembangunan infrastruktur, pemenuhan fungsi inspektorat 1%, dan pemenuhan pembangunan SDM aparatur 0,34%.

“Tahun 2020 adalah tahun demokrasi bagi kita. Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara, dinamika politk pasti akan berimbas pada pergerakan dimensi kehidupan terutama di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Secara bersama-sama kita harus mengelola gerakan imbas dimaksud dengan semangat gotong royong, untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu, mari jadikan tahun 2020 sebagai tonggak untuk melahirkan calon-calon pemimpin bijak yang selalu amanah yang setia pada 4 pilar Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tukasnya.

Dalam RAPBD ini, berdasarkan Kemendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 telah dialokasikan dana pilkada masing-masing untuk KPU Rp220 miliar, Bawaslu Rp110 miliar, TNI/POLRI Rp30 miliar, di mana dana itu merupakan akumulasi dari APBD Perubahan tahun 2019 dan RAPBD TA 2020.

“Artinya, dana KPU sebagian sudah kita tetapkan di APBD Perubahan 2019,” imbuhnya.

Selanjutnya secara singkat dapat disampaikan substansi Ranperda APBD Provinsi Sulut tahun 2020 sebagai berikut, Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 4.42.116.332.102 (empat triliun empat puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah) dengan perincian PAD Rp 1.303.962.695.102 (Satu triliun tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua rupiah)
Dana Perimbangan Rp 2.702.511.639.000 (Dua triliun tujuh ratus dua miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 35.641.998.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 4.347.116.332.102 (Empat triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah) dengan rincian Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp 2.544.470.457.000 (Dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp 1.822.645.875.102 (Satu triliun delapan ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua rupiah) Pembiayaan daerahPenerimaan Pembiayaan daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 365.000.000.000 (Tiga ratus enam puluh lima miliar rupiah)
Pengeluaran Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000 (Empat puluh miliar rupiah).

Dilaporkan pula, untuk alokasi anggaran pendapatan daerah telah terjadi perubahan dari alokasi pada saat penyampaian KUAPPAS dengan penyampaian nota RAPBD ini, karena harus menyusuaikan dengan surat Menteri Keuangan nomor S/702/K.02/2019 tentang penyampaian perincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020. Hal ini berdampak pada penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah dalam APBD 2020.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Para Wakil Ketua DPRD Sulut, anggota DPRD Sulut,Forkopimda, pejabat jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, perwakilan OJK, beserta para undangan lainnya. (Adv)




Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Hadiri Pembukaan AIS Startup And Business Summit 2019

Sulut,GN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019 yang dilaksanakan dikawasan Megamas Manado Sulawesi Utara, Kamis (31/10/19) pagi sekitar pukul 10.30 Wita.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Hadiri Pembukaan AIS Forum 2019 Di Kawasan megamas

Menteri dalam sambutannya mengatakan bahwa AIS Startup dan Business Summit 2019 ini merupakan bagian kerja sama enam negara kepulauan dan 41 negara-negara pulau yang dimulai sejak tahun lalu.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Dan Sekprov Sulut Bersama Undangan Lainnya

“Tujuannya adalah untuk saling mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara AIS Forum,” ujar Luhut.
Menteri Luhut Binsar Panjaitan Dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Saat Pembukaan AIS Forum 2019

Menteri pada kesempatan itu, mengajak anak muda dan dunia pendidikan Sulawesi Utara untuk melakukan studi dan kajian yang mendalam soal meteorologi.

“Saya mohon juga, Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw agar mendorong ekonomi kreatif di sini. Karena ini menjadi penting, karena Manado menjadi tujuan turis. Belum lagi Manado adalah salah satu dari enam hub di Indonesia, dan ke depan juga pembangunan pesawat terbang,” tambah Luhut

Menteri Luhut Binsar Panjaitan Saat Memberikan Sambutannya Sekaligus Membuka AIS Forum 2019

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menanggapi hal tersebut, mengatakan siap memberi dukungan penuh mendongkrak ekonomi kreatif warga Sulut.

“Mengingat ekonomi kreatif merupakan hasil karya dari manusia-manusia yang kreatif, mereka akan semakin maju dalam membuat sajian produk ke masyarakat terlebih mereka mendapat fasilitas untuk mewujudkan hal itu,” kata Angouw disela-sela kegiatan tersebut.

Angouw Menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya orang mengemukakan gagasannya akan menciptakan banyak lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

“Selain itu akan mengurangi tindakan Kriminal walaupun dampaknya tidak secara langsung, namun dengan berkurangnya jumlah pengangguran akan mengurangi juga angka tindakan kriminalitas yang mungkin terjadi,” Tutur Angouw.

Lanjut Angouw mengatakan Sulut akan mampu mengikuti perkembangan era teknologi yang ada,sehingga akan menciptakan masyarakat Kreatif.

“Persaingan dalam bisnis yang akan membuat bisnis itu sendiri jadi lebih menarik untuk ikut serta didalamnya. Sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Dia juga memberi apresiasi dengan adanya kegiatan AIS tersebut dapat menjadi wadah promosi bagi daerah.

“Sangat bagus sebagai sarana promosi pariwisata Sulut, dan semoga acara acara seperti ini lebih sering dilaksanakan di Sulut,”pungkasnya. (adv)




DKP Provinsi Sulut Bersama KKP Gelar Monev Terpadu

Sulut,GN- Kegiatan Monev Terpadu yang dipusatkan di Sulawesi Utara (Sulut) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan selama Tahun 2018 Dan 2019 melalui dana APBN,DAK,Dana Dekon maupun Dana KD (Kantor Daerah).
Kegiatan Monev Terpadu DInas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan selama empat hari sejak 1-4 Okteber 2019, Sebagai penanggungjawab untuk Monev Terpadu di Sulut, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Usai kegiatan Monev Terpadu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut melalui Sekretaris Dinas Dr Heidy Malingkas,MSi kepada media ini mengatakan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan baik di pusat maupun di daerah yang dilaksanakan di Sulawesi Utara di Monev oleh Tim Monev Terpadu.
” Nah, semua program kegiatan yang ada di Sulut,yang di biayai oleh APBN,DAK,Dana Dekon maupun Dana KD semua itu di monitoring Dan di evaluasi oleh Tim Terpadu,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya,mulai tanggal 1-3 Oktober semua turun lapangan bergerak, baik dari DKP Kabupaten dan Kota maupun DKP Provinsi dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama membagi kelompok untuk mengevaluasi progres semua pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2018 Dan 2019.
” Setelah itu,4 Oktober kita rapat koordinasi untuk melihat dan Menyampaikan permasalahan dilapangan. Karena keterbatasan, tim kegiatan Monev ini dilaksanakan secara mandiri,oleh DKP Kabupaten dan Kota maupun DKP Provinsi,” ujarnya.

Sementara lanjut Malingkas, kegiatan Monev ini mengambil potret kegiatan di Bitung dan Manado sedangkan Kabupaten serta Kota lainnya belum sempat terpotret, namun sebelumnya tim sudah melakukan turun lapangan. ” Nah, potret ini kita angkat menjadi berita acara, yang dituangkan segala permasalahan kemudian ditindaklanjut,juga Saran dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan itu, kemudian ditindaklanjuti dalam berita acara untuk Monev Terpadu. Semua yang hadir 15 Kabupaten dan Kota dan 8 UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani berita acara,” tutupnya. (adv)




Pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2014 Resmi Dilantik

Sulut,GN- Ketua Pengadilan Tinggi Manado secara resmi melantik pimpinan DPRD Sulut masa bakti 2019-2024 di ruangan sidang Paripurna DPRD Sulut Rabu,(02/10/19) sekira pukul 16.00 wita.

Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Adapun susunan pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024 yakni Andrei Angouw sebagai Ketua, Viktor Mailangkai Sebagai Wakil Ketua,Jems Arthur Konjongian sebagai Wakil Ketua dan Billy Lombok sebagai Wakil Ketua.
Pelantikan Pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga kembali masuk dalam jajaran anggota DPRD Sulut Periode 2019 hingga 2024. ” Saya Menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada saya hingga boleh menjadi anggota DPRD Sulut. Juga Saya ucapkan terimakasih kepada ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Olly Dondokambey dan terimakasih juga saya sampaikan kepada Ketua umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Sukarno putri yang telah menugaskan saya sebagai Ketua DPRD Sulut Periode 2019-2024,” ucap Angouw.
Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Pimpinan DPRD Sulut

Selain itu,Angouw juga mengingatkan kewajiban-kewajiban anggota DPRD Sulut. ” Kewajiban kita adalah menghadiri setiap rapat yang ada di kantor DPRD dan juga memperjuangkan aspirasi dari masyarakat,” tukasnya.
Anggota DPRD Sulut Dan Undangan Hadir Pada Rapat Paripurna DPRD Sulut Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024

Sementara, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya Menyampaikan Selamat kepada pimpinan DPRD Sulut yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. “Selamat atas dilantiknya kembali pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024. Kiranya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan masyarakat Sulut dengan amanah,”ucap Wakil gubernur.
Usai Rapat Paripurna DPRD Sulut Pelantikan Pimpinan DPRD Dilanjutkan Dengan Foto Bersama

Kandouw juga mengingatkan tentang tiga fungsi dari DPRD yaitu Legislasi,Controlling dan Budgeting. “Ada tiga fungsi dari DPRD,tentunya dapat dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.
Usai rapat Paripurna DPRD Sulut dilanjutkan dengan foto bersama dan jabat tangan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Sulut periode 2019-2024.
Turut hadir unsur Forkopimda,Sekretaris Provinsi,Jajaran SKPD,Rohaniawan serta undangan lainnya.(adv)