Sulut,GN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019 yang dilaksanakan dikawasan Megamas Manado Sulawesi Utara, Kamis (31/10/19) pagi sekitar pukul 10.30 Wita.

Menteri dalam sambutannya mengatakan bahwa AIS Startup dan Business Summit 2019 ini merupakan bagian kerja sama enam negara kepulauan dan 41 negara-negara pulau yang dimulai sejak tahun lalu.

“Tujuannya adalah untuk saling mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara AIS Forum,” ujar Luhut.

Menteri pada kesempatan itu, mengajak anak muda dan dunia pendidikan Sulawesi Utara untuk melakukan studi dan kajian yang mendalam soal meteorologi.

“Saya mohon juga, Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw agar mendorong ekonomi kreatif di sini. Karena ini menjadi penting, karena Manado menjadi tujuan turis. Belum lagi Manado adalah salah satu dari enam hub di Indonesia, dan ke depan juga pembangunan pesawat terbang,” tambah Luhut

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menanggapi hal tersebut, mengatakan siap memberi dukungan penuh mendongkrak ekonomi kreatif warga Sulut.

“Mengingat ekonomi kreatif merupakan hasil karya dari manusia-manusia yang kreatif, mereka akan semakin maju dalam membuat sajian produk ke masyarakat terlebih mereka mendapat fasilitas untuk mewujudkan hal itu,” kata Angouw disela-sela kegiatan tersebut.

Angouw Menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya orang mengemukakan gagasannya akan menciptakan banyak lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

“Selain itu akan mengurangi tindakan Kriminal walaupun dampaknya tidak secara langsung, namun dengan berkurangnya jumlah pengangguran akan mengurangi juga angka tindakan kriminalitas yang mungkin terjadi,” Tutur Angouw.

Lanjut Angouw mengatakan Sulut akan mampu mengikuti perkembangan era teknologi yang ada,sehingga akan menciptakan masyarakat Kreatif.

“Persaingan dalam bisnis yang akan membuat bisnis itu sendiri jadi lebih menarik untuk ikut serta didalamnya. Sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Dia juga memberi apresiasi dengan adanya kegiatan AIS tersebut dapat menjadi wadah promosi bagi daerah.

“Sangat bagus sebagai sarana promosi pariwisata Sulut, dan semoga acara acara seperti ini lebih sering dilaksanakan di Sulut,”pungkasnya. (adv)

Sulut,GN- Kegiatan Monev Terpadu yang dipusatkan di Sulawesi Utara (Sulut) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan selama Tahun 2018 Dan 2019 melalui dana APBN,DAK,Dana Dekon maupun Dana KD (Kantor Daerah).
Kegiatan Monev Terpadu DInas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilaksanakan selama empat hari sejak 1-4 Okteber 2019, Sebagai penanggungjawab untuk Monev Terpadu di Sulut, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Usai kegiatan Monev Terpadu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut melalui Sekretaris Dinas Dr Heidy Malingkas,MSi kepada media ini mengatakan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan baik di pusat maupun di daerah yang dilaksanakan di Sulawesi Utara di Monev oleh Tim Monev Terpadu.
” Nah, semua program kegiatan yang ada di Sulut,yang di biayai oleh APBN,DAK,Dana Dekon maupun Dana KD semua itu di monitoring Dan di evaluasi oleh Tim Terpadu,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya,mulai tanggal 1-3 Oktober semua turun lapangan bergerak, baik dari DKP Kabupaten dan Kota maupun DKP Provinsi dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama membagi kelompok untuk mengevaluasi progres semua pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2018 Dan 2019.
” Setelah itu,4 Oktober kita rapat koordinasi untuk melihat dan Menyampaikan permasalahan dilapangan. Karena keterbatasan, tim kegiatan Monev ini dilaksanakan secara mandiri,oleh DKP Kabupaten dan Kota maupun DKP Provinsi,” ujarnya.

Sementara lanjut Malingkas, kegiatan Monev ini mengambil potret kegiatan di Bitung dan Manado sedangkan Kabupaten serta Kota lainnya belum sempat terpotret, namun sebelumnya tim sudah melakukan turun lapangan. ” Nah, potret ini kita angkat menjadi berita acara, yang dituangkan segala permasalahan kemudian ditindaklanjut,juga Saran dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan itu, kemudian ditindaklanjuti dalam berita acara untuk Monev Terpadu. Semua yang hadir 15 Kabupaten dan Kota dan 8 UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani berita acara,” tutupnya. (adv)

Sulut,GN- Ketua Pengadilan Tinggi Manado secara resmi melantik pimpinan DPRD Sulut masa bakti 2019-2024 di ruangan sidang Paripurna DPRD Sulut Rabu,(02/10/19) sekira pukul 16.00 wita.

Adapun susunan pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024 yakni Andrei Angouw sebagai Ketua, Viktor Mailangkai Sebagai Wakil Ketua,Jems Arthur Konjongian sebagai Wakil Ketua dan Billy Lombok sebagai Wakil Ketua.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga kembali masuk dalam jajaran anggota DPRD Sulut Periode 2019 hingga 2024. ” Saya Menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada saya hingga boleh menjadi anggota DPRD Sulut. Juga Saya ucapkan terimakasih kepada ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Olly Dondokambey dan terimakasih juga saya sampaikan kepada Ketua umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Sukarno putri yang telah menugaskan saya sebagai Ketua DPRD Sulut Periode 2019-2024,” ucap Angouw.

Selain itu,Angouw juga mengingatkan kewajiban-kewajiban anggota DPRD Sulut. ” Kewajiban kita adalah menghadiri setiap rapat yang ada di kantor DPRD dan juga memperjuangkan aspirasi dari masyarakat,” tukasnya.

Sementara, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya Menyampaikan Selamat kepada pimpinan DPRD Sulut yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. “Selamat atas dilantiknya kembali pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024. Kiranya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan masyarakat Sulut dengan amanah,”ucap Wakil gubernur.

Kandouw juga mengingatkan tentang tiga fungsi dari DPRD yaitu Legislasi,Controlling dan Budgeting. “Ada tiga fungsi dari DPRD,tentunya dapat dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.
Usai rapat Paripurna DPRD Sulut dilanjutkan dengan foto bersama dan jabat tangan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Sulut periode 2019-2024.
Turut hadir unsur Forkopimda,Sekretaris Provinsi,Jajaran SKPD,Rohaniawan serta undangan lainnya.(adv)

Minahasa,GN- Acara syukuran satu (1) tahun Kepemimpinan pemerintahan Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring Msi dan Wakil Bupati Robby Dodokambey Ssi,MM di Selenggarakan di gedung Gereja Sentrum Tondano Rabu,(25/9/19). Ibadah syukuran dituntun oleh hambah Tuhan Pdt Dr Hein Arina Sth Mth selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gmim (BPMS).

Usai ibadah syukuran, Bupati Minahasa menyerahkan bantuan kepada Panti Sosial Trisna Werda Debora sebanyak 50 Lansia dengan Total 60 juta rupiah dibagi kepada masing-masing Panti. Penerima simbolis Ronny Rampen (Rp 1.200.000,-), Jantje Aguw (Rp 1.200.000,-) dilanjutkan Penandatanganan MoU Perjanjian Pinjaman daerah antara PT Bank Sulutgo dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Turut Hadir Direktur Bank Sulutgo, Jeffry AM Dendeng, Plh Kejari Minahasa Fien Ering SH MH, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE, Kepala Kantor Kementrian Agama Sonya Mongka SE, Kepala BPN Minahasa Remilin Sinurat, Dra Fenny Ch Roring Lumanauw Sip, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa Martina Dodokambey Lengkong,anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan FKUB Kabupaten Minahasa serta Sekda Minahasa Frits Muntu bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa Menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa yang sudah Menopang Program-Progam pemerintah dalam 1 Tahun Kepemimpinan ROR-RD.

“Saya Selaku Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada dikabupaten Minahasa telah mendukung Program pemerintah daerah,” tutup Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring Msi.(Adv)

Sulut,GN – Rapat Paripurna Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke 55 Tahun Senin,(23/9/19) di pimpin Ketua Sementara DPRD Sulut Andrei Angouw dan Wakil ketua Viktor Mailangkai berjalan dengan baik dan aman.
Ketua Sementara DPRD Sulut membacakan sejarah terbentuknya Provinsi Sulut hingga para ASN berprestasi serta THL berprestasi serta kelompok Tani berprestasi dan lain sebagainya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan peringatan HUT ke-55 Provinsi Sulut menjadi momentum untuk melipatgandakan semangat, sumberdaya dan kekuatan untuk merealisasikan Sulawesi Utara sebagai Pacific Gateway of Indonesia.

Lanjutnya, eksistensi Provinsi Sulut yang diraih tahun demi tahun, sejatinya tidak terlepas dari perjuangan dan kerja keras para leluhur, pejuang dari Sulawesi Utara yang telah merancang dan meletakkan dasar dasar pembangunan.

“Dr. Sam Ratulangi sebagai tokoh multidimensional. Tahun 1937, mengarang buku Indonesia Di Pasifik dan menuliskan konsep dasar Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Pasifik. Jadi, ide tentang geoposisi dan geostrategi sudah dibahas sejak 82 tahun lalu, bersama dengan falsafah Sitou Timou Tumou Tou,” kata Olly.

Posisi Sulut yang berada di bibir pasifik memberikan akses yang luar biasa sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif sudah berada di Sulut.

“Sulawesi Utara di era revolusi industri empat titik nol (four point zero) saat ini telah membuktikan kemampuan daya saing dan daya juang pada hampir semua aspek sehingga kita terus bergerak cepat mencapai target pembangunan sekaligus mencetak prestasi,” tandas Olly.

Lebih lanjut dikatakannya, sukses pembangunan Sulut Hebat juga ditopang pendekatan dan strategi Kebijakan yang mampu mendorong Pengembangan ekonomi. “Sukses pembangunan Sulut Hebat juga ditopang oleh pendekatan dan strategi kebijakan yang mampu mendorong pengembangan ekonomi wilayah, mengangkat kesejahteraan rakyat serta didukung oleh kebutuhan, perkembangan dan kondisi eksternal negara mitra dikawasan pasifik,” tambah Gubernur.

Disamping itu, menurutnya keberhasilan tidak terlepas dari sinergitas yang solid bersama pemerintah pusat dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sangat menaruh perhatian pada Sulawesi Utara, bahkan menetapkan Sulut sebagai lokasi Super Prioritas pembangunan pariwisata serta sudah merancang begitu banyak proyek-proyek strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

“Dari kacamata pemerintah pusat, Sulawesi Utara laksana permata merah delima dari timur bercahaya di ujung utara peninsula pulau Sulawesi dengan prestasi dan capaian yang sangat signifikan,” ungkap Olly.

Adapun rapat paripurna istimewa turut dihadiri Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut, Unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, Sekdaprov Edwin Silangen, bupati dan walikota dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (adv)

Minsel,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan mengelar Rapat Paripurna membahas 3 agenda penting, Rabu (18/9/19) yang dilaksanakan diruang Rapat Paripurna.

Adapun 3 agenda penting yang diparipurnakan yaitu, Pengumuman dan Pembentukan Fraksi, Penetapan Calon Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 dan Pembicaraan tingkat Kesatu terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD Kabupaten Minsel.

Ketua Sementara DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan ketentuan PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kebupaten dan Kota, dalam pasal 120 disebutkan bahwa, fraksi DPRD dibentuk paling lama satu bulan setelah pelantikan anggota DPRD dan ini dalam rangka mengoptimalisasi fungsi tugas dan kewenangan serta hak kewajiban DPRD.

Menurutnya, berdasarkan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi di DPRD Minsel terdapat 5 fraksi diantaranya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Pemnas (gabungan Perindo dan PAN).

Dia juga menjelaskan, berkaitan dalam waktu dekat DPRD akan membahas agenda-agenda penting diantaranya, pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2020 maka alat kelengkapan Dewan yaitu, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-Komisi tidak dapat terbentuk sebelum ada pimpinan definitif DPRD.

Ditambahkannya, berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada pasal 164 disebutkan, DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 sampai 44 orang, memiliki Pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua.

Ketua Sementara JJT juga mengingatkan, sebagaimana penetapan KPU suara terbanyak pada Pemilu 2019 adalah Partai Golkar, kedua PDI-Perjuangan, ketiga Partai Nasdem dan berdasarkan keputusan DPC/DPD parpol maka Partai Golkar mengajukan nama Jenny Johana Tumbuan untuk Ketua DPRD dan PDIP mengajukan nama Steven Lumowa untuk Wakil Ketua serta Partai Nasdem nama Paulman Runtuwene untuk Wakil Ketua. (ADVETORIAL)

Sulut,GN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2019-2024 berjumlah 45 Orang resmi Dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut Robinson Tarigan Senin,(09/09/19) sekira pukul 18.00 wita diruangan sidang Paripurna DPRD Sulut. Acara pelantikan berlangsung sukses,Aman,tertib dan nyaman.

Sebelum pelantikan resmi dilakukan di rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Sulut masa jabatan 2019-2024 ini, Sekretaris DPRD Sulut Bartholomues Mononutu terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri, untuk pemberhentian anggota DPRD periode 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD 2019-2024.


Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut periode 2014 – 2019, Andrei Angouw memberikan pendapat akhir tentang usainya masa kerja para wakil rakyat periode sebelumnya. Dia mengatakan untuk mengakhiri jabatan anggota DPRD Sulut periode 2014-2019, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya yang merupakan kemitraan dalam bekerja.

“Terima kasih juga untuk Forkopimda Sulut, bahkan semua pihak yang sudah menjaga kondusifitas dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Kami akui masih ada kekurangan dan ketidakpuasan dari kami selama bertugas. Kami berharap, anggota DPRD Sulut yang baru lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas, ” ujarnya.

Ditambahkannya permintaan maaf yang mendalam, apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan untuk rekan-rekan anggota DPRD yang lama selama mereka dan dirinya bertugas.

“Untuk rekan-rekan pimpinan yang tidak lagi bertugas, kiranya lebih sukses. Dan semoga pertemanan kita akan tetap terjaga,” imbuhnya.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan apresiasi pada para wakil rakyat yang telah bertugas dari 2014 – 2019, dan berharap pada wakil rakyat periode 2019 – 2024 bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik dan lebih baik.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersama masyarakat Sulut mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD Sulut. Momentun ini kiranya akan memacuh dan memotivasi setiap pribadi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta mampu menjawab amanat rakyat Sulut dengan kinerja yang optimal serta mendukung gerak langkah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, ”kata gubernur.

Dondokambey pun berharap, semua komponen terlebih anggota DPRD Sulut akan senantiasa memahami tugas, fungsi dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. “Saya mengajak marilah kita mulai berdamai dengan Tuhan, sesuai iman dan kepercayaan kita. Marilah kita berdamai dengan sesama, supaya kita tidak saling mengejek, tidak saling melakukan hal-hal yang merugikan kita. Dan marilah kita berdamai dengan diri kita, agar supaya sayang terhadap diri kita menjalankan kehidupan sebagai manusia,” tutupnya.

Berikut Daftar anggota DPRD Provinsi Sulut masa jabatan 2019-2024.

Dapil I Manado:
Andrei Angouw (PDIP)
Richard Sualang (PDIP)
Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
Victor Mailangkay (Nasdem)
Yongkie Limen (Golkar)
Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
Ayub Ali (PAN)
Amir Liputo (PKS)

Dapil II Minut-Bitung:
Hengky Honandar (PDIP)
Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
Berty Kapojos (PDIP)
Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
Fabian Kaloh (PDIP)
Johny Panambunan (Nasdem)
Melky Pangemanan (PSI)

Dapil III Nusa Utara:
Toni Supit (PDIP)
Winsulangi Salindeho (Golkar)
dr Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
Ronald Sampel (Demokrat)
Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil IV Bolmong Raya:
Rocky Wowor (PDIP)
Alfian Bara (Nasdem)
Muslimah Mongilong (PDIP)
Raski Mokodompit (Golkar)
Nursiwin Dunggio (PAN)
Yusra Alhabsyi (PKB)
Mohammad Wongso (Nasdem)
Jems Tuuk (PDIP)
Sjenny Kalangie (Gerindra)
I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil V Minsel-Mitra:
Jein Rende (PDIP)
James Arthur Kojongian (Golkar)
Sandra Rondonuwu (PDIP)
Billy Lombok (Demokrat)
Boy Tumiwa (PDIP)
Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil VI Minahasa-Tomohon:
Melisa Gerungan (PDIP)
Careigh Naichel Runtu (Golkar)
Vonny Paat (PDIP)
Braiyen Waworuntu (Nasdem)
Wenny Lumentut (Gerindra)
Imelda Novita Rewah (PDIP)
Fanny Legoh (PDIP)
Inggried Sondakh (Golkar).
(Adv/sisco)

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) pembahas Ranperda Minerba (Mineral dan Pertambangan) telah beberapa kali mengalami perubahan serta dilakukan evaluasi dari Kemendagri, akhirnya Ranperda Mineral dan Pertambangan (Minerba) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menyerahkan dokumen Ranperda Minerba ke Gubernur Olly Dondokambey

Penetapan Ranperda Minerba dilaksanakan lewat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,didampingi Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manoppo serta dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dan unsur Forkopimda Sabtu,(7/9/19) diruangan Paripurna.

Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut saat menandatangani berita acara penetapan Ranperda

Wakil Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang dipercayakan untuk melaporkan hasil pembahasan dari Ranperda Mineral dan Pertambangan tersebut sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Wakil Ketua Dewan Stefanus Vreeke Runtu juga melakukan penandatanganan Berita Acara

“Kami berharap dengan ditetapkan Ranperda Mineral dan Pertambangan ini, pihak eksekutif untuk dapat segera mensosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Mewengkang juga ketua Komisi Satu DPRD Sulut yang sudah tiga kali dipercayakan sebagai Ketua Pansus Ranperda APBD.

Wakil Ketua Dewan Marthen Manoppo saat menandatangani berita acara penetapan Ranperda Minerba

Anggota DPRD Sulut Hadir Pada Rapat Paripurna

Untuk diketahui Perda Mineral dan Pertambangan ini adalah Perda yang terakhir dibahas oleh anggota DPRD Sulut periode 2014-2019. (Adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dan Pemerintah Provinsi telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun 2020.

Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA PPAS APBD 2020 oleh Ketua DPRD Andrei Angouw Dan Gubernur Olly Dondokambey di Ruang Rapat DPRD Sulut, Sabtu (7/9/19).

Gubernur dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2020.

“Tentu KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak kita dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2020, termasuk sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020,” kata Gubernur.

KUA dan PPAS APBD Sulut 2020 ini menurutnya telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yang telah disinkronkan pula dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Lanjut Gubernur, RPKD Sulut Tahun 2020 mengusung tema, memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur.

“Terdapat 7 prioritas pembangunan didalamnya, yaitu Penanggulangan kemiskinan & pengangguran, Pemantapan sumber daya manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan infrastruktur; Ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi, serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Olly.

Diketahui, selain penandatangana nota kesepakatan KUA PPAS APBD Sulut 2020, DPRD juga melakukan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertambangan Mineral.

Terkait hal itu, Olly optimis Ranperda pertambangan mineral ini akan mengoptimalkan pengelolaan Pertambangan Mineral di Sulut dengan menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.

“Juga menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku, mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah,” imbuhnya.

Adapun rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.(adv)

Sulut,GN- DPRD Bersama Pemerintah Provinsi Sulut resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran (TA) 2019, Jumat (16/8/19).

Rapat yang digelar di ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey. Keputusan tersebut berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut sepakat menerima Dan menyetujui Ranperda Provinsi Sulut tentang perubahan APBD TA 2019 ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Dalam sambutannya,Gubernur Olly mengapresiasi DPRD Sulut atas diterimanya Ranperda tersebut. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas kontribusi konstruktif yang telah diberikan, sekaligus atas keputusan yang telah diambil pada hari ini,” ucapnya.

Gubernur optimis dengan disepakatinya Ranperda tersebut dapat memacu pembangunan Sulut di sisa tahun anggaran 2019.

“Seiring ditetapkannya Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah, maka secara legal formal kita telah menyepakati bersama arah pembangunan daerah di sisa Tahun Anggaran 2019 ini, sehingga, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati sesuai peruntukannya,” ujar Dondokambey.

Dikatakannya,setiap anggaran mampu dimanfaatkan bagi Kemajuan daerah. “Sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang telah dianggarkan dan dikeluarkan dalam sisa tahun anggaran ini, benar-benar mampu dimanfaatkan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan di daerah untuk mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir pelaksanaannya, demi kemakmuran rakyat dan demi terwujudnya Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.

Diketahui, rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, anggota DPRD, Sekdaprov Edwin Silangen serta undangan lainnya. (Adv)