Minsel, GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka HUT Kabupaten Minahasa Selatan Ke-17 pada Senin, (27/01/2020) di ruang sidang kantor DPRD Minahasa Selatan.

Rapat Paripurna tersebut di buka dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Jenny Johana Tumbuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, SH, disamping itu Rapat Paripurna juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh staff ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Ferry Jones Sangian, S.Sos, M.Ap, para anggota DPRD, Sekretaris Dewan Minahasa Selatan, utusan Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara, Kapolres Minahasa Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Amurang, Kepala Pengadilan Negeri Amurang, Kepala Pengadilan Agama Amurang, tokoh pejuang dan pendiri Kabupaten Minahasa Selatan, tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan LSM Minahasa Selatan.

Ketua DPRD Minahasa Selatan Jenny Johana Tumbuan dalam sambutannya menyampaikan, hari ini adalah hari yang istimewa dan berbahagia bagi Kabupaten Minahasa Selatan, dimana pada waktu yang sama 17 tahun silam kabupaten Minahasa Selatan di mekarkan dari kabupaten induk kabupaten Minahasa.

Tidak lupa ketua DPRD menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemrakarsa yang telah berjuang sehingga kabupaten Minahasa Selatan dapat di mekarkan,
Dengan perjuangan merekalah maka masyarakat dapat merasakan dampak positif setelah Minahasa bahagian Selatan ini menjadi sebuah kabupaten.

Sementara itu Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam sambutannya, juga menyampaikan terimakasih kepada para pemrakarsa dan seluruh elemen masyarakat yang ikut berjuang dalam pemekaran kabupaten Minahasa Selatan.

“Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Minahasa Selatan, maka hari ini menjadi hari yang bersejarah dan betapa pentingnya bagi kita yang telah merasakan kebahagiaan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Minahasa Selatan yang Ke-17 ini” kata Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE.

Kegiatan berlangsung khidmat, karena dalam rangka HUT kabupaten Minahasa Selatan Ke-17 maka pada acara tersebut dilakukan penyalaan lilin dan pemotongan kue Ulang Tahun oleh ketua DPRD Minahasa Selatan Jenny Johana Tumbuan, Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE serta Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar,SH.

Rapat paripurna berlangsung secara tertib, lancar dan sukses disertai doa dan harapan warga untuk pemerintah dan seluruh masyarakat Minahasa Selatan.
(advertorial)

Sulut,GN– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Jajaran Polda Sulawesi Utara, di aula Tribrata Mapolda Sulut, Selasa (14/1/2020).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw selaku Koordinator Komisi, didampingi Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paath dan 9 anggota Komisi.

Rombongan yang tiba di Mako Polda Sulut sekitar pukul 15.30 Wita, disambut Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Tabana Bangun, para PJU Polda dan para Kapolres/ta jajaran.

Rombongan Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Politik, Pemerintahan Hukum dan Kamtibmas, langsung melakukan tatap muka dan rapat dengar pendapat bersama Kapolda, Wakapolda, para PJU dan para Kapolres/ta jajaran di aula Tribrata.

Kapolda Sulut memberikan apresiasi atas tergelarnya Rapat Dengar Pendapat di Mako Polda. “Merupakan kebanggaan bagi Polda Sulut karena kita bisa melakukan rapat dengar pendapat yang sudah lama kita rencanakan, terutama berkaitan dengan kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi Pilkada,” ujar Kapolda.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga memastikan jaminan keamanan pelaksanaan pilkada 2020. “Polda Sulut memastikan jaminan keamanan bagi pelaksanaan pilkada,” ucap Kapolda.
Pada Pilkada nanti, ada 8 pemilihan di Sulawesi Utara, yaitu 1 pemilihan gubernur, 3 walikota dan 4 kabupaten. “Dengan dukungan dari bapak dan ibu, Polda Sulut bisa melaksanakan tugas yang diembankan kepada Polda Sulut,” ujar Kapolda.

Sementara, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengucapkan terima kasih atas penyambutan jajaran Polda. “Saya mengucapkan terima kasih telah menyambut kami dengan sangat istimewa pada sore hari ini, melebihi harapan, jadi terima kasih banyak,” ucap Ketua.

Kedatangan rombongan, terkait kesiapan pengamanan Polda Sulut menghadapi Pilkada 2020. Keamanan dan kenyamanan menurutnya adalah segala-galanya. “Kami ingin mendapat pemaparan mengenai kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi pilkada ini,” ujar Ketua.

Andrei Angouw juga menyampaikan terima kasih atas dibentuknya 6 Polres baru di wilayah hukum Polda Sulut. “Dengan adanya tambahan polres ini tentu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua.

Sementara,Ketua Komisi I Vonny Paat,usai melakukan pertemuan dengan Kapolda dan jajarannya memberikan apresiasi kepada Polda Sulut dimana telah menyambut kunjungan Komisi I DPRD Sulut dengan istimewa. “Terimakasih kami sampaikan kepada pihak Polda Sulut sudah menyambut kami dengan istimewa,”pungkas ketua komisi I Vonny Paat kepada sejumlah awak media. (advetorial)

Sulut,GN- Demi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Sulut maka perlu disusun peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Sulut.

Setelah terpilihnya susunan pimpinan Tatib DPRD Sulut, Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut Boy Tumiwa mengatakan akan segera menggelar rapat bersama anggota Pansus Tatib.

“Sesuai hasil kesepakatan, rapat lanjutan akan dilakukan Rabu (15/01/2020) pekan depan dengan agenda menerima masukan-masukan dari fraksi terhadap Tatib,” ungkapnya.

Lanjut,Tumiwa menjelaskan, pentingnya Tatib DPRD untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. “Maka perlu disusun peraturan DPRD tentang Tatib DPRD,” tutupnya.

Sementara itu,Careig saat diwawancarai sejumlah awak media mengatakan bahwa Pansus TaTib akan mulai melakukan pembahasan pada tanggal 15 Januari 2020 nanti.
Dirinya pun mengaku terpilihnya sebagai Sekretaris Pansus karena kepercayaan Fraksi Golkar kepadanya.
“Sehingga sebagai pimpinan Pansus Tata Tertib akan selalu berkoordinasi dengan fraksi dalam pembahasannya,” ungkapnya.
Diketahui, rapat pansus tersebut didampingi langsung Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw,SE.

Sekretaris Pansus Tatib DPRD Sulut Careig N Runtu Ketika Di wawancarai Awak Media

Berikut susunan Pansus Tatib DPRD Sulut:
Boy Tumiwa (PDIP), Wakil Ketua Muhammad Wongso (NasDem), Sekretaris Careig Naichel Runtu (Golkar), anggota Vonny Paat,Sandra Rondonuwu,Richard Sualang, Fabian Kaloh,Melky Jakhin Pangemanan (PDIP), Nick Adicipta Lomban,Stella Runtuwene (NasDem), Yongki Limen (Golkar), Netty Agnes Pantouw,Kristo Ivan Ferno Lumentut (Demokrat), Ayub Ali Albugis,Yusra Alhabsyi (Nyiur Melambai).
(advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin rapat Perdana di awal tahun 2020. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Selasa,(07/01/2020) dengan empat agenda kegiatan sekaligus.

Rapat tersebut yakni Penutupan Masa Persidangan Terakhir 2019, sekaligus Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD. Penyampaian Laporan Pelaksaan Reses Terakhir 2019, dan Pembukaan Masa Persidangan 2020 serta Penetapan Rencana Kerja DPRD Sulut 2020. Dalam memimpin rapat Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi oleh wakil ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Rapat tersebut dilaksanakan penyerahan laporan kinerja pimpinan DPRD Sulut oleh James Kojongian, penyerahan laporan kinerja dari pimpinan Komisi 1 sampai 4, pembacaan hasil reses dari enam daerah pemilihan yang ada berisi aspirasi dan harapan masyarakat untuk anggota DPRD sesuai Dapil masing-masing.

Ketua DPRD Sulut menyampaikan terima kasih kepada alat kelengkapan DPRD Sulut yang sudah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang tahun 2019. “ Optimalkan kinerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa persidangan 2019 yang sudah berakhir dan masa persidangan 2020 yang akan dibuka,” ujar Angouw.

Dalam sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menanggapi Laporan pelaksanaan reses ke 6 dapil yang disampaikan mengatakan sekitar 500 point yang tercatat. Tidak ada satu poin pun yang tidak akan direalisasikan, meskipun sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. “Nobody’s perfect. Tetapi sebagai pemerintah kami sangat mengapresiasi kinerja DPRD Sulut dalam rangka kemajuan kesejahteraan rakyat. Diantaranya pembahasan APBD tahun 2020, Sulut masuk 5 daerah tercepat dalam pembahasan dan paling sedikit APBD-nya dikoreksi Kemendagri,” ungkapnya.

Wakil Gubernur berharap, sinergitas antara DPRD dan Pemprov Sulut bisa terjalin hingga kedepan, untuk kesejahteraan masyarakat di Sulut lebih hebat lagi. (Advetorial)

Amurang,GN- Bupati Christiany Eugenia Paruntu,SE (CEP) mengahadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, Senin (25/11/19) yang dilaksanakan di Hotel Peninsula Manado.

Kegiatan dihadiri juga oleh Wagub Steven Kandouw, Fokropimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota dan Kepala Instansi Vertikal se Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey secara langsung menyerahkan DIPA, Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 kepada Bupati Christiany Eugenia Paruntu,SE.

Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrab) melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minsel Altin Sualang mengatakan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat karena pada tahun ini, penyerahan DIPA dilaksanakan lebih awal.

Dia juga berharap, kepada jajaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, agar serapan anggaran bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.(advetorial)

Sulut,GN- Andrei Angouw selaku ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (19/11/19) membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kehormatan (BK) DPRD se Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan Rakor ini bertempat di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut Angouw Angouw dalam arahan dan sambutannya berpesan agar Badan Kehormatan bisa membuat peraturan Kode Etik yang benar-benar pas untuk menjaga perilaku legislator di masing-masing Kabupaten dan Kota, sehingga tidak menimbulkan citra buruk di mata masyarakat.

“Kode etik yang disusun sebagai pedoman bertindak dan perilaku para anggota DPRD harus benar-benar sesuai dan pas. Badan Kehormatan harus bisa merumuskannya agar ke depan, seluruh tindakan para legislator terarah dan tak melenceng,” kata Angouw.

Dia mengingatkanagar kode etik yang disusun harus dapat mengatur batasan dari anggota DPRD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Lanjutnya mengatakan bahwa tugas dari anggota DPRD adalah memperjuangkan angaran yang nantinya pembangunan direalisasikan pemerintah. Ini harus diketahui para legislator, sehingga tidak asal berbicara saat menerima masyarakat.

Usai dibuka kegiatan, dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Tupoksi Badan Kehormatan DPRD.(advetorial)

Minsel,GN – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) DR Christiany Eugenia Paruntu,SE (CEP) bersama Dinas Kesehatan Minsel membuktikan kepada masyarakat, untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kabupaten Sehat 2019.

Bertempat di Gedung Sasana Bakti Praja Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Selasa (19/11/19) Bupati Tetty Paruntu,SE menerima Piala Swasti Saba Padapa yaitu Penghargaan bagi Kabupaten/Kota Sehat 2019,yang diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian.

Swasti Saba Padapa adalah penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang mampu menciptakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat, untuk tingkat pemantapan yang dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Minahasa Selatan didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr Erwin Schouten dan Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan menyampaikan apresiasi bagi masyarakat yang turut serta membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan daerah yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian.

“Kedepannya saya berharap Minsel bisa meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial di daerah kita,” tukasnya.(Advetorial)

Sulut,GN- Jumat,(15/11/19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dan di dampingi Wakil ketua.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2020 merupakan anggaran yang pro rakyat. Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah menganggarkan anggaran demi kepentingan dan kemajuan di Provinsi Sulut.
Meskipun anggaran pada APBD Tahun anggaran 2020 ini sebagian anggaran terserap pada kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 mendatang namun sebagai Pemerintah Daerah berharap anggaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). ” Sebagai Pemerintah Daerah P kepada pimpinan dan anggota Dewan Sulut atas kerja sama selama ini dalam melakukan pembahasan anggaran yang pro rakyat.
Meski begitu, Pemprov Sulut merasa bangga kepada mitra kerja yakni Badan Anggaran (Banggar) yang sudah melakukan pembahasan anggaran ini,” tukas Gubernur kepada awak media usai paripurna.

Sebelum pembacaan sambutan gubernur Sulut terkait dengan anggaran APBD Tahun 2020. Salah satu personil Badan Anggaran Sandra Rondonuwu membacakan catatan dari Badan Anggaran terkait dengan penggunaan anggaran pada APBD Tahun 2020. ” Badan anggaran berharap, anggaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga semua yang sudah dimasukan di dalam APBD bisa dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan dari masyarakat Sulut,tegas Politisi PDI Perjuangan Sulut.

Usai pembacaan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD Sulut. Penandatanganan tersebut, masing masing Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ketua Dewan Sulut Andrei Angouw, dan masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulut.


Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen, Sekretaris Dewan (Sekwan) Bartolomeus Mononutu SH serta Kepala Badan/Dinas, seluruh staf di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (advertorial)

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dodokambey SSi,MM mendampingi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dodokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandou saat hari ulang tahun (HUT) Minahasa yang Ke-591 Tahun.

Pembukaan Acara di Rangkaikan dengan pengukuhan sembilan pakasaan yang ada di Minahasa dipimpin Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi pemberian Gelar Adat Tonaas Umbanua kepada Gubernur Sulawesi Utara,Olly Dodokambey SE.

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi Mengucapkan Selamat Kepada Gubernur Sulawesi Utara,Olly Dodokambey SE yang dikukuhkan oleh Sembilan Pakasaan Yang ada di Minahasa sebagai Tonaas Wangko Umbanua melalui upacara adat yang ada di Kabupaten Minahasa.

Terkait dalam rangka HUT yang ke-591 Bupati Minahasa Berharap menjadi Momentum yang Memotivasi segenap komponen daerah dalam bersinergi menuju Minahasa yang semakin Hebat.

Bupati Menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sebanyak lima kali Oleh BPK RI di Kabupaten Minahasa. ” Terimakasih kami sampaikan kepada BPK RI yang telah Berikan penilaian opini WTP kepada Kabupaten Minahasa,” Ujar Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi.
Rapat Paripurna Di Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Ibu Glady Kandou Di Dampingi Wakil Ketua Oktesi Runtu Dan Wakil Ketua Denny Kalangi,bertempat Di Aulah Wale Ne Tou Kabupaten Minahasa.

Gubernur Sulawesi Utara Mengucapkan
selamat kepada seluruh masyarakat Minahasa atas hari jadi Yang Ke-591. Kiranya Program Pemeritah Sulawesi Utara Menopang Pembangunan Di Kabupaten Minahasa. Gubernur menuturkan menganggarkan pada tahun depan untuk Eceng Gondok anggaran mencapai 20 Miliar dimaksudkan agar bisa membantu keluarnya Eceng Gondok yang ada di Kabupaten Minahasa. ” Untuk itu kami Menyampaikan Selamat HUT Kabupaten Minahasa yang Ke-591,” Tutup Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey SE. (Adv)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin rapat paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur Sulut dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulut, Serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020, yang digelar diruangan rapat paripurna Selasa, (5/11/19).

Sebelum penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda TA 2020, kegiatan dibuka dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu.

Olly Dondokambey SE selaku Gubernur Sulut Menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas pelaksanaan rangkaian agenda rapat paripurna tersebut.

“Berkat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan yang kuat, serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kita senantiasa mampu merajut tantangan pembangunan menjadi pejuang bahkan kekuatan Sulawesi Utara dalam menghadapi era persaingan global, di mana tahun 2018 kita berhasil mewujudkan sejumlah program pembangunan yang progresnya bisa dilihat dari capaian makro pembangunan daerah Sulawesi Utara antara lain ada indeks pembangunan manusia yang mampu kita tingkatkan menjadi 72,2%. Pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 6,01% di mana angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Gubernur.

Dikatakannya, inflasi daerah yang mampu pemerintah tekan hingga berada pada angka 3,83%, dan telah menjadikan Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi.

“Angka kemiskinan sebesar 7,66% di mana angka ini telah menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah dengan presentase penduduk miskin terendah di wilayah Sulawesi. Angka pengangguran yang menurun menjadi 6,88%,” kata Gubernur.

Lanjut, diluar perkembangan makro daerah, Gubernur mengatakan ada banyak pencapaian kesuksesan dan keberhasilan-keberhasilan yang mampu diraih dan ditorehkan bersama hingga tahun 2019 antara lain seperti peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, masih banyak yang harus di mantapkan bersama, sehingga pembangunan untuk di tahun 2020, Pemerintah Sulawesi Utara menerapkan tema kerja Pemerintah Daerah yang Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dengan 7 prioritas pembangunan yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Pemantapan Sumber Daya Manusia, Pariwisata,Ketahanan Pangan Industri Ekonomi Kreatif,Pemerataan Infrastruktur,Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Sukses Pemilu Kepala Daerah,Reformasi Birokrasi serta Mitigasi Bencana,Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait pendanaan, dapat disampaikan bahwa untuk tahun 2020 tentunya terdapat 6 prioritas yakni peningkatan 2020, fungsi pendidikan paling sedikit 20%, fungsi kesehatan 10%, pemenuhan pembangunan infrastruktur, pemenuhan fungsi inspektorat 1%, dan pemenuhan pembangunan SDM aparatur 0,34%.

“Tahun 2020 adalah tahun demokrasi bagi kita. Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara, dinamika politk pasti akan berimbas pada pergerakan dimensi kehidupan terutama di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Secara bersama-sama kita harus mengelola gerakan imbas dimaksud dengan semangat gotong royong, untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu, mari jadikan tahun 2020 sebagai tonggak untuk melahirkan calon-calon pemimpin bijak yang selalu amanah yang setia pada 4 pilar Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tukasnya.

Dalam RAPBD ini, berdasarkan Kemendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 telah dialokasikan dana pilkada masing-masing untuk KPU Rp220 miliar, Bawaslu Rp110 miliar, TNI/POLRI Rp30 miliar, di mana dana itu merupakan akumulasi dari APBD Perubahan tahun 2019 dan RAPBD TA 2020.

“Artinya, dana KPU sebagian sudah kita tetapkan di APBD Perubahan 2019,” imbuhnya.

Selanjutnya secara singkat dapat disampaikan substansi Ranperda APBD Provinsi Sulut tahun 2020 sebagai berikut, Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 4.42.116.332.102 (empat triliun empat puluh dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah) dengan perincian PAD Rp 1.303.962.695.102 (Satu triliun tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua rupiah)
Dana Perimbangan Rp 2.702.511.639.000 (Dua triliun tujuh ratus dua miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 35.641.998.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 4.347.116.332.102 (Empat triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah) dengan rincian Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp 2.544.470.457.000 (Dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp 1.822.645.875.102 (Satu triliun delapan ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua rupiah) Pembiayaan daerahPenerimaan Pembiayaan daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 365.000.000.000 (Tiga ratus enam puluh lima miliar rupiah)
Pengeluaran Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000 (Empat puluh miliar rupiah).

Dilaporkan pula, untuk alokasi anggaran pendapatan daerah telah terjadi perubahan dari alokasi pada saat penyampaian KUAPPAS dengan penyampaian nota RAPBD ini, karena harus menyusuaikan dengan surat Menteri Keuangan nomor S/702/K.02/2019 tentang penyampaian perincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020. Hal ini berdampak pada penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah dalam APBD 2020.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Para Wakil Ketua DPRD Sulut, anggota DPRD Sulut,Forkopimda, pejabat jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, perwakilan OJK, beserta para undangan lainnya. (Adv)