SANGIHE,GN- Sebanyak 57 orang menerima kartu BPJS masing-masing,43 orang tukang ojek persatuan ojek Tabukan Utara (PEROT) dan 14 persatuan
sopir angkutan Kota. Kartu BPJS langsung diserahkan oleh Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME di Kampung Embuhanga Kecamatan Tabukan Utara,Rabu (2/9/2020).

Laporan persatuan Ojek Tabukan Utara Swaib Maasar menyampaikan terbentuknnya komonitas ojek Tabukan Utara yaitu,pada masa pandemi covid 19 tanggal 8 maret 2020,sesuai dengan keputusan bersama disalingi dengan kegiatan serta dilandasi keiklasan untuk mensejaterakan sesama para tukang ojek.

” Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu,tabungan, arisan,uang kas dan uang konsumsi,untuk penerima arisan seminggu sekali,tabungan akan disalurkan satu tahun satu kali.tujuan uang kas untuk mencari kepentingan anggota yaitu atribut seragam dan juga jika ada anggota yang terkena musibah atau sakit,sementara konsumsi diserahkan kepada anggota yang menerima arisan”.

Pada kesempatan itu juga,Maasar menyampaikan kebanggaan karena pada saat itu Bupati Gaghana sebagai Pemerintah Daerah hadir menyerahkan kartu BPJS,serta sebelumnya Bupati telah menyerahkan bantuan beras kepada tukang ojek di rumah Jabatan Bupati.

” Tahun 2020 ini atas kebijakan dan kepedulian Pak Bupati sehingga apa yang kami harapkan dengan puluhan tahun telah tercapai,itulah yang kami sangat banggakan,”ujar Maasar.

Dokta Pangandaheng Kepala dinas tenaga kerja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan bahwa kartu BPJS yang diserahkan meliputi dua asas manfaat yaitu,jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

” ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi teman-teman ketika dalam pelaksanaan tugas profesi beresiko,pemerintah daerah lewat kepemimpinan Bupati dapat mengakomodasi teman-teman sekalian melalui pemberian perlindungan sosial ketenagakerjaan,ini menjadi sesuatu yang sangat istimewah,harapan kami secara teknis dari instansi yang menangani ini kiranya status kepesertaan dari teman-teman sekalian menjadi pegangan ketika melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan profesi”.

Sementara itu Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME pada sambutannya menyampaikan bahwa,memang kegiatan ojek punya resiko yang tinggi sehingga itu menjadi tantangan dan penuh dengan kehati-hatian dan mampu mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,dalam kondisi itu solusi untuk antisipasi adalah asuransi BPJS ketenagakerjaan.

” Saya sangat berterima kasih karena kondisi ini boleh diterima oleh teman-teman semua,baik sopir ,sopir luar kota dan teman-teman ojek.silakan kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk melakukan koordinasi dan komonikasi bersama”.

Lebih jauh Gaghana mengatakan bahwa memberikan ruang ini adalah sesuatu hal yang harus didukung bersama.

” Dinas tenaga kerja telah mengakomodir ini kami harapkan menjadi bagian dari pada apa yang ingin kita capai,Saya berharap Pak Ketua Ojek boleh merangkul yang lain,komitmen kita adalah kita semua untuk memberikan ketenangan buat teman-teman,kita hanya memberikan sebuah solusi dan itu adalah jaminan dari pemerintah,”Imbuh Gaghana.

Bupati berharap bagi para tukang ojek dan sopir menitipkan kedisiplinan penggunaan jalan,menghargai penumpang saat berkendaraan di motor wajib pakai helm juga memakai masker.

” Saya mengucapkan terima kasih kesadaran inilah yang kita harapkan dari teman-teman kesadaran atas diri sendiri,kesadaran keluarga kita dan kesadaran akan kerangka tanggungjawab kita bersama,”harap Gaghana.

Turut dihadiri asisten Pemerintahan dan Kesra Iklis Sombounaung,sejumlah Pimpinan OPD,staff khusus Bupati,Camat Tabukan Utara dan sejumlah Kapitalaung.

Sementara kamis (03/9) di Papanuhung rumah Jabatan Bupati,Jabes menyerahkan kartu BPJS bagi 1063 Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkup Pemkab Sangihe di fasilitasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja.

Dalam sambutannya Bupati Gaghana mengatakan, dengan diasuransikanya para pekerja baik sektor formal maupun informal di Kabuapten Kepulauan Sangihe, menunjukan kehadiran dan kepedulian pemerintah untuk memproteksi para pekerja.

“Kita tidak berpikir hal buruk terjadi namun juga kita tidak tau apa yang terjadi, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui program BPJS tenaga kerja didalamnya para THL,” kata Jabes.

Bupati pun berharap, dengan adanya program ini (BPJS tenaga kerja) menjadi pendorong bagi para pekerja khususnya THL untuk meningkatkan etos kerja.

“Sebagai pemerintah saya berharap dengan adanya kepedulian dari pemerintah memproteksi para THL dengan BPJS tenaga kerja, ini menjadi pendorong dan pelecut semangat dalam tanggung jawab sebagai seorang pekerja untuk melayani masyarakat Sangihe,”tambahnya.

Selain itu selasa (15/9) bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo
Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME memberikan asuransi bagi 395 orang untuk kepala lingkungan (Kaling),Ketua RT dan petugas kebersihan,melalui pemberian kartu BPJS,dan langsung diserahkan Bupati JEG.

Pada sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe sesuasi dengan Visinya bagaimana kesejateraan itu boleh dicapai dalam berbagai aspek kehidupan,diantaranya aspek untuk ketenangan bekerja dari semua yang ada di Kabupaten Sangihe s,diantaranya Kepala lingkungan,Ketua RT dan Petugas kebersihan untuk diberikan kesejateraan dan perlindungan bagi masyarakat.

” Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan ini,diberbagai sektor yang ada bisa dirangkum yaitu,teman-teman yang bekerja di Pelabuhan,Sopir angkut,tenaga honorer,tukang ojek,kaling,RT,Petugas kebersihan demikian juga kita akan mempersiapkan teman-teman aparat di Kampung,teman-teman bekerja di sektor Pertanian dan perikanan”

Ditambahkan Bupati bahwa tatanan kehidupan dalam kerangka memberikan ketenangan dalam setiap orang bekerja kalau terlindungi dengan asuransi ada sebuah semangat baru .

“Dalam Kondisi inilah Pemerintah Daerah melalui dinas ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerjasama dengan BPJS tenaga kerja untuk meramu ini menjadi sebuah bagian jawaban,dan harapan dari masyarakat yang ada,Saya berharapan teman-teman dalam tugas komonikasi langsung kepada masyarakat tidak terlepas dari sentuhan-sentuhan dalam komonikasi yang dijalankan.Harapan inilah yang menjadi komitmen kita semua untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang ada,”harap Bupati Gaghana.(Advetorial).

MINSEL,GN – Pelaksanaan Kegiatan Upacara pengibaran sang Merah Putih dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di lapangan kantor bupati Minahasa Selatan, pada Senin (17/08/2020).


Bertindak selaku Inspektur upacara (Irup), Bupati DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE, dalam sambutannya menekankan tentang semangat Persaudaraan, persatuan serta kebersamaan dalam meneruskan perjuangan dari para pahlawan.


Kegiatan Upacara ini di hadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, ibu Jenny Johana Tumbuan, wakil ketua Stefanus Lumowa, wakil ketua Paulman Runtuwene, Forkopimda dan kepala SKPD lingkup Pemkab Minsel.


Upacara pengibaran bendera kali ini Berbeda dari tahun tahun sebelumnya dimana, personil dalam upacara dibatasi dan wajib mengikuti protokol kesehatan, namun hal ini tidak mengurangi semangat kemerdekaan di hati Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan jajaran serta unsur Forkompinda yang hadir.(Advetorial)

Sulut,GN- Tim seleksi rekrutmen calon anggota Kpmisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (sulut) periode 2021-2023 Selasa (18/8/2020) menggelar rapat diruangan serba guna kantor DPRD Sulut lantai tiga.

Rapat Tim seleksi KPID dipimpin Ketua Tim seleksi Drs Stefanus Vreeke Runtu dihadiri Ketua Komisi Satu Vonny A Paat,aggota Timsel,unsur tokoh masyarakat,unsur Pemda Asisten Administrasi Umum Gemmy Kawatu Anggota tim,unsur Akademi Rektor Unsrat Prof Dr Ellen Kumaat dan Dr James Paulus, unsur Komisioner KPID Faneric Kawatu sesuai SK Ketua DPRD nomor 5 tahun 2020. Timsel juga mengharapkan dapat beraudiensi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Provinsi.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2021-2023 harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Dalam recrutmen ini tidak di pungut biaya,dengan tahapan seleksi yakni seleksi administrasi, Uji kopetensi dan uji kelayakan dan kepatutan.
Untuk pendaftaran di mulai 19 Agustus sampai 19 September 2020. Lamaran dapat dimasukan langsung ke sekretariat DPRD Sulut atau kirim melalui email: [email protected]
(Advertorial)

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara bersama Gubernur,Wakil Gubernur, Forkopimda,Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan,Rektor Unsrat, Pejabat Eselon II dan undangan lainnya mengikuti rapat paripurna DPRD mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR DPR dan DPD secara live streaming dari giant screen ruang paripurna DPRD.

Rapat ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan covid 19, dimana jumlah undangan yang hadir dibatasi kurang dari 30 persen kapasitas tampung ruang paripurna.

Dalam pembukaan rapat paripurna,Pimpinan dan anggota DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara atas keberhasilan meraih juara I Paritrana Award tahun 2019. Penghargaan adalah bentuk komitmen dan kepedulian sosial pemerintah provinsi Sulawesi Utara bagi angkatan kerja yang ada,khususnya yang ada di Sulawesi Utara.

Presiden RI dalam sambutannya menyatakan antara lain prioritas penganggaran dalam APBN TA 2021 di fokuskan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid, khususnya pada bidang kesehatan, infrastruktur dan pariwisata.
Secara khusus, Presiden mennyebutkan kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang menjadi salah satu dari 5 kawasan menjadi kawasan prioritas pengembangan pariwisata pada tahun 2021. Hal ini mendapatkan apresiasi dan aplaus dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang hadir saat itu.

Ketua DPRD Andrei Angouw, merasa bangga dan salut serta menyatakan bahwa hal ini adalah hasil dari kerja hebat pemerintah Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Andrei Angouw juga menyampaikan bahwa penyampaian Presiden tersebut akan tindaklanjuti dalam bentuk pembahasan penataan anggaran bersama dengan pemerintah provinsi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Rapat Paripurna DPRD ini berlangaung dengan sederhana mengingat situasi pandemi covid 19 saat ini,tanpa mengurangi khidmat dari jalannya acara demi acara. (Advetorial)

Sulut,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, Direksi,Komisaris dan Karyawan/ti Bank SulutGo mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-75 tahun, Indonesia Maju.

SANGIHE,GN – Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME mencanangkan Sangihe Go digital dan high level tim pengendalian amplikasi daerah ( TPID), untuknmensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Kamis 13 Agustus 2020 bertempat di Pasar Tani dan Nelayan Tona Tahuna Timur

Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME dan dihadiri langsung oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Manado .Abornas Hutabarat,Pimpinan DPRD Kab.Kepl.Sangihe,Pimpinan Perbankan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,Pimpinan BUMN, Sekretaris Daerah,Asisten Sekda beserta Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja dan Undangan lainnya.

Kepala BI Perwakilan Manado pada sambutannya, sangat mengapresiasi atas berbagai terobosan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati bpk.Jabes Ezar Gaghana,SE,ME dalam mengendalikan inflasi melalui gerakan ekonomi kerakyatan yang turun langsung memotivasi masyarakat petani sehingga akan tercipta kemandirian pangan. Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mensukseskan agenda kerja ini dan ini menjadi spririt kita bersama dalam bekerja untuk Sangihe Maju,Sejahtera dan Mandiri. Bupati Kepulauan Sangihe bersama Kepala BI juga melakukan kunjungan lapangan melihat langsung lahan pertanian Hortikultura di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat.

Ditambahkan pula, beberapa negara sudah mengalami dan memasuki resesi tetmasuk Singapura dan Filipina tetangga kita, Indonesia mudah-mudahan bisa lolos nah kita sudah bisa nasional, pemerintah dan masyarakat Sangihe, tidak perlu berkecil hati.

“Langkah yang harus di ambil adalah, melakukan transaksi elektronik di UMKM, seperti yang Pemerintah Daerah lakukan saat ini, karena data yang ada, Februari Maret 2020, jumlah pedagang di Sulawesi Utara waktu belum covid 19,  17050 di 15 kabupaten kota Sulut, namun pada hari ini dari 17000 sekarang sudah 25922termasuk pedagang yang ada di pasar Pastane ini,” jelas Hutabarat.

Pertemuan hari ini bagi kami sangat membahagiakan kami dari Bank BNI, lewat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sangihe.

“Ini luar biasa loh, tidak semua daerah bisa seperti ini, sehingga ada 4 K tujuan kami pertama, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan yang terakhir koordinasi dan komunikasi yang efektif, dan semua ini sudah ada di Sangihe luar biasa Pemerintah Daerah yang benar-benar bekerja,”ujar Hutabarat.

Sementara itu Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME mengatakan bahwa, semangat dari pastane ini terinspirasi ketika kami keliling dari kebun-kebun dari desa ke desa menyerap aspirasi para petani keluhan mereka bahwa mereka bekerja dengan maksimal menghasilkan produk yang banyak tapi tidak mendapatkan uang yang maksimal karena disparitas harga dari petani sampai di pedagang terlalu jauh dan itu dinikmati oleh para pedagang yang pengumpul yang ada di pasar induk.

Lebih jauh Bupati mengatakan, pasar tani dan nelayan (Pastane), tujuannya adalah memutus mata rantai terhadap penguasaan barang dari petani ke pasar sehingga petani langsung bawa ke pasar dan langsung transaksi dengan pembeli sehingga gerakan dari pedagang besar ini yang menghimpun penghimpunan ini tidak lagi bergerak di pasar.

“Walaupun memang kami ada tantangan-tantangan yang luar biasa terhadap memutus mata rantai tapi karena ini sudah di pasar yang cukup lama sehingga membuatnya membutuhkan gerakan bersama untuk menjadi sebuah pasar yang boleh memberikan keuntungan kepada petani kita,” jelas Bupati.

Saya bersyukur kehadirat Tuhan, karena di tengah-tengah pandemi covid 19 ini, di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak terjadi hal-hal yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Sangihe, ini luar biasa, Tuhan anugerahkan lewat gerakan pertanian holtikultura ini mendorong semangat masyarakat kita yang mampu memberikan stabilitas penyerapan tenaga kerja didapat pendapatan masyarakat ada hasil stabilitas harga di pasar tercapai.

“Tidak terjadinya lagi barang masuk dari luar khususnya untuk barang-barang yang mempengaruhi inflasi, kita sudah bisa memproduksi sendiri dan bisa mensuplai sendiri dengan stabilitas harga jangkauan daya beli boleh dijangkau oleh masyarakat-masyarakat ada pendapatan begitu juga di laut teman-teman nelayan juga luar biasa di saat ini ikan cukup banyak bahkan saya katakan melimpah,” tutup Bupati. (ADVETORIAL)

MINSEL,GN – Rapat Paripurna DPRD Minahasa Selatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 digelar lewat video convrence, di gelar Kamis (23/07/2020) sore tadi.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Paulman Stevanus Runtuwene, dan dihadiri Ketua DPRD Jeany Johana Tumbuan,SE.

Jajaran Eksekutif langsung dihadiri Bupati Minahasa Selatan DR.Christiany Eugenia Paruntu, SE, Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Ketua DPRD Paulman Stevanus Runtuwene mengatakan, paripurna ini digelar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD, paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” Ucap Paulman.

Menurut Paulman, laporan pertanggungjawaban memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efisien, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan DPRD

Sebelumnya, kepala daerah telah menyampaikan Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dalam sidang paripurna yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan itu, maka DPRD telah menindaklanjuti Ranperda yang dimaksud, dengan mengadakan rapat-rapat dengan mitra kerja eksekutif, untuk membahas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Dalam sidang paripurna tersebut masing-masing fraksi di DPRD yakni Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, dan Primanas menyampaikan pandangan dan menyetujui ranperda APBD Tahun 2019.

Sementara itu, Bupati Christiany Eugenia Paruntu menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi dan penghargaan kepada para pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah selesai membahas, memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan terhadap Ranperda, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Terkait dengan semua masukan dan saran yang disampaikan dalam paripurna ini, sepenuhnya akan menjadi perhatian dan pedoman bagi kami selaku pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini,” ungkap Bupati.

Bupati menegaskan kesemuanya itu akan dijadikan bahan masukan bagi pihak eksekutif, guna meningkatkan dan memantapkan program dalam pelaksanaan APBD di tahun selanjutnya. (Advetorial)

SANGIHE,GN – Masyarakat pemangku duka jangan direpotkan untuk bolak-balik ke kantor Bupati atau ke keuangan hanya untuk mengurus dana duka.Hal ini di sampaikan Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME saat menyerahkan dana santunan duka bagi penerima santunan duka,bertempat di Papanuhung Santiago Tampunganglawo senin (13/7/2020).

Dikatakan Gaghana bahwa semangat pertama adalah menggunakan dana desa.dana desa bayar dulu kemudian aparat desa mengurus ke keuangan untuk mengganti dana desa.

” Dan sebenarnya semangat pertama menggunakan dana desa,dana desa bayar dulu kemudian aparat desa mengurus ke keuangan untuk mengurus dana desa,”ujarnya.

Pada kesempatan itu Bupati menambahkan agar saat pemakaman langsung langsung diserahkan akte kematian dan dana santunan duka.

Usai menyerahkan dana santunan duka Bupati menandatangani MOU dan kerja sama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo tentang kerjasama penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pajak daerah lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Setelah menandatangani MOU dan mencanangkan PBB Bupati Gaghana pada sambutannya mengatakan, bahwa tiga agenda yang dilakukan sekaligus adalah bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan secara berbarengan terkait dengan tugas,tanggungjawab dan kewajiban,baik kewajiban pemerintah terhadap masyarakah maupun kewajiban masyarakat kepada pemerintah.Begitu juga dengan ditandatangani MOU dengan pemerintah Daerah dengan Bank Sulutgo .

“Terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan ini,menjadi tanggungjawab kita semua,karena biaya pembangunan ini seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sangihe dibiayai oleh pajak dan bangunan,”ucapnya.

Pun dikatakan Gaghana dengan kegiatan yang dilakukan dengan Bank Sulut bahwa bank Sulut adalah Bank pemerintah,Torang pe Bank yang memfasilitasi seluruh transaksi keuangan baik melalui pemerintah,maupun dana masyarakat yang dikelolah bersama dan diberikan kepercayaan kepada Bank Sulut dengan manajemen dan teknologi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Kita pun sebagai pemerintah dituntut untuk tidak lagi melakukan transaksi dari dana cash,tetapi menggunakan pola yang kita lakukan teknologi yang dijabarkan di masing-masing pemerintah,” jelas Bupati Gaghana.

Sementara itu Pimpinan Bank Sulutgo Cabang Tahuna Albert Tambariki Terlebih menyampaikan terima kasih kepada Bupati Gaghana yang telah memberikan ruang untuk memberikan sosialisasi mengenai penerimaan PBB Perdesaan dan perkotaan.

” Terima kasih pertama kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan ruang untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai penerimaan PBB perdeaan dan Perkotaan,”tukasnya.

Tampariki mengatakan bahwa ini adalah terobosan dan dorongan yang sangat baik dari Bupati, agar Bank Sulutgo lebih meningkatkan lagi untuk mobile banking,IT yang sangat berkembang sekarang ini.saat ini begitu banyak tawaran-tawaran melalui dari ponsel-ponsel yang ada,sehingga dari pihak Bank Sulut,merespon melalui pembayaran PBB secara online.

“Dengan pembayaran PBB ini bisa pakai handphone biasa dan handphone android dimana saja berada yang penting ada jaringan.Terobosan yang dibuat ini dengan menggunakan mobile banking yang ada Bapak dan Ibu sementara di kebun dan mengingat membayara PBB selama masih ada signal langsung saja bayar lewat hp melalui sms banking manual dan sms banking secara online melalui androit yang ada,”tutup pimpinan Bank Sulutgo cabang Tahuna ini.

Turut hadir pada kesempatan Itu,PLh Sekda Harry Wolf,Asisten tiga Bupati Olga Makasidamo,Kaban Keuangan Femmy Montang,Sejumlah pimpinan OPD, pegawai dan staff Bank Sulutgo. (ROBIN)

Sulut,GN- Pandemi covid-19 belum berlalu. Meskipun begitu, tak membuat wakil rakyat berhenti memikirkan nasib rakyat.

Sejumlah agenda penting digelar seperti rapat paripurna,rapat pimpinan,rapat badan musyawarah,rapat penyusunan ranperda rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD,rapat dengar pendapat bahkan sejumlah kunjungan lapangan, guna melihat dan menyapa serta mendengarkan suara rakyat.

Selain itu, mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran wabah pandemi covid-19.

Pimpinan dan anggota dewan terus berkarya, fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terus di jalankan. Bahkan wakil rakyat berniat dan berkomitmen bersama rakyat menuju tatanan kehidupan yang baru (new normal) yang semoga akan semakin sejahtera dalam naungan Tuhan pencipta semesta. (advetorial)