Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Mitra Kerja. Rapat tersebut di laksanakan di ruangan rapat komisi I DPRD Sulut, Selasa 28 Oktober 2025. Mitra kerja komisi I yang ikut rapat tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota DPRD Sulut Henry Walukow dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.

Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kepala Dinas Darwin Muksin terkait kinerja PMD Sulut.

“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow.

Dia mengingatkan kepada Kepala Dinas bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.

“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya Walukow.

Walukow juga menanyakan tentang program prioritas dari Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara.

“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.

Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.

Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.

Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.

“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.

Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.

“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Rhesa Waworuntu, Raski Mokodompit, Hilary Tuwo, Feramitha Mokodompit,Rhesa Waworuntu, Jultje Margareta Maringka dan Eugenie Mantiri. (Advetorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengatakan sejak awal kemerdekaan, Sulawesi Utara senantiasa mengambil bagian dalam perjalanan panjang bangsa indonesia.

“Dari gagasan visioner Dr GSSJ Sam Ratulangi dengan falsafah si tou timou tumou tou yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama hingga peran monumental mr AA Maramis dalam perumusan UUD 1945, serta jasa besar arnold mononutu dalam memperjuangkan martabat bangsa, daerah ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan jati diri nasional, penguatan demokrasi, pengembangan pendidikan, dan pemajuan kebudayaan,” kata Fransiscus dalam rapat paripurna Selasa, (23/9/2025).

Memasuki era baru kata Silangen, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. “Globalisasi, digitalisasi, dan dinamika pembangunan menuntut setiap daerah untuk bergerak cepat, berinovasi, serta menjaga semangat kolektivitas. Sulawesi Utara tidak hanya terpanggil untuk mengenang jasa para pendahulu, tetapi juga dituntut untuk melanjutkan perjuangan dengan karya nyata,” ujarnya.

Lebih jauh Silangen mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus bersama Wakil gubernur Dr J Victor Mailangkay, SH,MH Provinsi Sulut terus menorehkan kemajuan melalui transformasi pelayanan publik, sinergi pembangunan lintas sektor, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah perhatian khusus pada sektor kesehatan dan gizi masyarakat dan melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah provinsi tidak hanya memastikan pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan stunting, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan umkm dalam rantai pasok pangan sehat,” ungkap Silangen.

“Program ini sekaligus menjadi gerakan sosial yang memperkuat fondasi generasi masa depan Sulawesi Utara agar lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing,” sambungnya.

Dengan komitmen tersebut memperoleh pengakuan nasional dengan diraihnya apresiasi daerah peduli kesehatan dan pemenuhan gizi anak dan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas keseriusan pemerintah Provinsi dalam memperhatikan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan angka stunting.

Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sehingga tercipta generasi sulawesi utara yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Silangen menjelaskan, diusia ke-61 Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada tantangan baru sekaligus peluang besar yang menuntut kerja nyata dan kesungguhan bersama.

Pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, inklusif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur para pendahulu, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, Sulawesi Utara diyakini akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing tinggi, serta memberi kontribusi lebih besar bagi kejayaan bangsa.

“Di momentum bersejarah ini, marilah kita bersama-sama melangkah dengan optimisme dan tekad bulat untuk menjadikan sulawesi utara sebagai Provinsi yang unggul, produktif, dan berkelanjutan. di usia ke-61, sulut akan terus indonesia, menjadi bagian penting dari negara kesatuan republik menjaga persatuan dalam keberagaman, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” terangnya.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara senantiasa bertekad memperkuat sinergi dengan Pemerintah daerah demi mewujudkan visi “Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Komitmen bersama tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat. Sebagaimana firman tuhan dalam Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah,” tukas Silangen saat mengutip salah satu ayat Alkitab.

Silangen mengatakan ayat ini mengingatkan kita semua bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, Sulut akan selalu diberi kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan.

“Mari kita perkuat tekad, satukan langkah, dan bangun optimisme agar Sulawesi Utara terus menjadi bumi nyiur melambai yang diberkati tuhan, sekaligus menjadi rumah yang aman, damai, dan makmur bagi kita semua. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan senantiasa memberkati langkah kita, dan bumi nyiur melambai ini semakin berjaya, penuh damai dan sejahtera, bagi generasi kini dan masa depan. merdeka,” tandas Silangen dengan nada teriakan penuh semangat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutan menjabarkan kurang lebih ada 6 poin penting yang menjadi Capaian Sulawesi utara sejak  triwulan pertama sampai dengan saat ini.

Gubernur mengatakan tentunya setiap Kepemimpinan mempunyai tantangan masing-masing dalam upaya membangun daerah tercinta Bumi Nyiur Melambai.

“Capaian pembangunan kita selama ini patut kita syukuri dan banggakan. Di awal kepemimpinan saya dan Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkay, ada beberapa indikator makro yang menunjukkan tren positif,” pungkasnya. (adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara  (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang RPJMD tahun 2025- 2029, Jumat (08/08/2025).

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Ketua DPRD Sulut saat membuka rapat paripurna menyampaikan bahwa rapat Paripurna ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus RPJMD tahun 2025-2019 Louis Schramm untuk membacakan laporan pansus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2025-2029 mengatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rapat paripurna boleh berlangsung hari ini.

“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah menuntun langkah kerja kita, dan memperkenankan kita pada hari ini melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2209,” ucap Gubernur.

“Atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029,” sambung Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan Secara substantif RPJMD adalah dokumen yang mengakomodir pikiran dari interaksi sosial, ekonomi dan politik serta interkonektivitas lingkungan global.

“Karena itulah, dokumen RPJMD ini menjadi penting untuk kita jadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas_tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah provinsi Sulawesi Utara,” kata Gubernur.

“Saya berkeyakinan, ketika dibahas secara terintegrasi dengan pansus DPRD provinsi Sulawesi Utara, juga melihat dari dekat kondisi riil di lapangan. Paripurna yang saya maksudkan antara lain tentang keabsahan dan validitas dari RPJMD sebagai instrumen yang akan menggerakkan proses pembangunan kita kedepan., di dalamnya juga terkait dengan pembangunan di 15 kabupaten/kota, bahkan berkorelasi dengan pembangunan nasional,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dokumen yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu arah pembangunan, program maupun kegiatan yang baik, tanpa didukung oleh pengguna dan kemampuan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Karenanya saya terus berharap kritik dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD bahkan masyarakat, termasuk pemerhati pembangunan di daerah. Kritik dan saran, saya yakin merupakan instrumen yang harus diberikan porsi yang luas dalam alam demokrasi, sehingga turut memboboti output dari kegiatan pemerintahan selang kepemimpinan saya bersama bapak Victor Mailangkay,” tukasnya.

Gubernur mengatakan secara bersama – sama telah mencermati substansi Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029, sehingga hari ini dapat ditetapkan menjadi perda atas persetujuan pimpinan dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, sebagai landasan pijak untuk mengakselerasi pencapaian visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029.

“Visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2025_2029 yang ditetapkan dalam Ranperda RPJMD ini adalah menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi itu, ada 8 misi yang dirancang komprehensif, mengatasi berbagai aspek tata kelola, pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang saling terkait. Setiap misi didukung oleh tujuan dan sasaran yang jelas, target yang terukur dan arah kebijakan yang spesifik,” pungkasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi, Kepala SKPD bersama jajaran serta undangan lainnya. (Advetorial)

Sulut,GN – Bertempat di ruangan Sidang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Senin (21/07/2025). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur Sulawesi Utara terhadap dua dokumen strategis pembangunan daerah.

Dua dokumen tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andy Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna di dampingi Wakil Ketua dan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE serta Wakil Gubernur DR. J. Victor Mailangkay, SH, MH.

Turut hadir pula para anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat dan organisasi.

Gubernur Yulius Selvanus pada kesempatan itu memaparkan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara untuk lima tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dokumen RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta mengacu pada arah pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

“RPJMD ini merupakan acuan strategis pembangunan jangka menengah daerah yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital pelayanan publik,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan berbagai program dan prioritas yang dituangkan dalam RPJMD ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan Sulawesi Utara, sekaligus memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika global dan nasional.

Usai pemaparan Gubernur, fraksi-fraksi di DPRD Sulut menyampaikan beberapa pemandangan umum mereka terhadap Ranperda RPJMD.

Mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas penyusunan dokumen yang dinilai komprehensif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Fraksi juga memberikan catatan penting, terutama terkait perlunya perhatian lebih pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terpencil, serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Bersamaan rapat paripurna, Gubernur juga menyampaikan penjelasan terkait Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Sulut Tahun Anggaran 2025.

Dengan pembahasan dua dokumen penting ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan berjalan sesuai visi pembangunan daerah, serta mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat bumi nyiur melambai. (Adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024

Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A. Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stela Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Rapat dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Kamis (03/07/2025). Turut hadir anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Pejabat struktural serta jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan membacakan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024.

Dari laporan tersebut, semua fraksi di DPRD Sulut menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)..

Selanjutnya, Ketua dan wakil ketua DPRD Sulut bersama Gubernur menandatangani berita acara pengesahan Ranperda menjadi Perda dan disaksikan oleh Wakil Gubernur, anggota DPRD serta undangan yang hadir.

Sementara, Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan perkenaannya sehingga rapat paripurna DPRD dapat terlaksana.

“Puji dan syukur patutlah kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan perkenan-Nya,
Saat ini kita dapat dipertemukan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” kata Gubernur.

Sehubungan dengan itu kata Gubernur, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini dan sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Lanjut Gubernur mengatakan sebagai salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami tahapan pertanggungjawaban
memiliki bobot yang tinggi.

Karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan, yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan. Karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa suatu laporan pertanggungjawaban harus disusun se-riil dan se-akuntabel mungkin, agar dapat diterima oleh rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa.

Gubernur mengatakan sebagai pemenuhan tanggungjawab kami atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan selang Tahun Anggaran 2024, maka sejak diajukannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada.kami telah berkomitmen dan terus berupaya maksimal menghadirkan dokumen pertanggungjawaban yang paripurna.

Gubernur menyadari bahwa proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan,kemudian mampu direspon secara bijak, cerdas dan tepat sasaran oleh segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Respon yang Saya maksudkan antara lain melalui berbagai rekomendasi, saran dan kritik yang membangun selama tahapan pembahasan maupun melalui tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disempurnakan, serta dapat diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD,” ucapnya.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah dan
rakyat Sulawesi Utara tak hentinya Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Yang dengan penuh semangat dan komitmen tinggi,serta tidak kenal lelah melakukan pembahasan dan pengkajian secara kritis, cermat, teliti, obyektif dan
komprehensif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” terang Gubernur.

Seiring dengan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda ini, Gubernur mengatakan maka perlu dipahami bahwa siklus pembangunan yang menjadi tanggungjawab kita bersama baru dimulai kembali, dan ke depan banyak tantangan yang bersifat dinamis.

“Oleh karena itu, Saya mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk tetap sinergis menerjemahkan dalam visi, misi, persepsi dan langkah membangun daerah.

Kedepannya, mari kita bergandengan tangan dalam satu visi,menuju Sulawesi Utara maju,sejahtera,dan berkelanjutan,” tutup Gubernur. (advetorial)

SANGIHE,GN- Kabupaten Kepulauan Sangihe Kembali meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).Badan Perwakilan Keuangan Perwakilan Sulut menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Kabupaten Minahasa dan Sangihe dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , Kamis (19/06/2025)

Kepala BPK Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo menyerahkan langsung hasil opini kepada Bupati Sangihe dan Bupati Minahasa serta Ketua DPRD Minahasa dan Sangihe. Dimana dari hasil opini yang diberikan maka Kabupaten Minahasa sudah ke-11 kali menerima opini WTP serta Kabupaten Sangihe ke 10 kali mendapatkan opini WTP.

Kepala BPK Bombit Agus Mulyo menyatakan apresiasi atas laporan yang telah disajikan sesuai dengan SAP dan memadai serta seusai dengan SPI.

“Hasil ini bukan berarti tak ada temuan, namun tidak sampai mengganggu penyajian keuangan. sehingga BPK memberikan untuk DPRD dan Pemkab semoga sinergi yang terjalin terus terjaga dan ditingkatkan,”Katanya.

Bupati Kabupaten Sangihe Michael Thungari,SE,MM menyampaikan bahwa sebagian Bupati yang baru bersyukur dan berterima kasih kepada Bupati sebelumnya di tahun 2024, dan ini merupakan yang ke 11 WTP berturut-turut.

“Semoga semangat ini, standar ini menjadi pemicu bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi kata Bupati,”ucap Bupati.

Lanjut Bupati terkait dengan penyelesian hasil temuan ada yang 30 hari dan 60 hari nanti akan dirapatkan bersama dengan pimpinan OPD.

” Hasil temuan sudah ada, ada yang 30 hari dan ada yang 60 hari untuk menyelesaikannya, dan nanti kita rapatkan bersama dengan para pimpinan OPD,” kata orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.

Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Fredy Sondakh,SE menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta berharap akan terus menunjukkan kinerja yang lebih baik.

“Ini adalah hasil dari sinergi antara eksekutif dan legislatif,juga dukungan dari masyarakat Sangihe,kita patut bersyukur dan berbangga atas capaian ini,”tutupnya.

Turut Hadir dalam penyerahan ini Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang dan Sekda Minahasa DR Lynda Watania serta Sekda Sangihe Harry Wolff .(Adv)

Sulut,GN – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan.

Untuk diketahui pansus ini bertugas membahas dan menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Pemuda, termasuk pasal per pasal. Pembahasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk mitra kerja Komisi I DPRD Sulawesi Utara.

Terkait dengan tugas tersebut, tim Pansus sudah beberapa kali melakukan rapat untuk membahas pasal per pasal tentang Kepemudaan.

Kepada sejumlah media Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar menjelaskan, hari ini pansus bersama tim ahli dan instansi terkait telah selesai membahas pasal demi pasal.

“Kami anggota pansus bersama tim ahli telah selesai membahas dan meriview pasal demi pasal perda kepemudaan ini,” jelas Eldo. Rabu (4/6/2025) di kantor DPRD Sulut.

Ketua pansus mengatakan setelah itu pansus akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda kepemudaan.

“Nantinya sehabis ini kita akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda terkait kepemudaan,” kata Eldo.

Tidak sampai di situ saja, kata Eldo setelah itu pansus akan melakukan uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama dan organisasi kepemudaan yang terdaftar.

“Setelah itu, kita akan melakukan uji publik dan forum diskusi publik dan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama maupun organisasi kepemudaan yang terdaftar di pemerintah daerah,” terangnya.

” Nantinya kita akan merangkum semua aspirasi dari teman – teman organisasi kepemudaan maupun daerah yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang kepemudaan dan selanjutnya kami akan melakukan rapat finalisasi dengan merampung semua usulan dan saran, dimana akan dituangkan pada peraturan daerah tersebut,” sambung Eldo.

“Setelah itu kami bersama tim ahli, biro hukum, kesbangpol sulut, dispora sulut,organisasi kepemudaan akan berunding dalam rapat finalisasi untuk memasukan usulan – usulan yang mana akan dimasukan dalam perda tersebut atau mungkin usulan dari teman – teman organisasi kepemudaan sudah di tuangkan dalam perda tersebut namun kalimatnya saja yang berbeda, nanti kita akan lihat di situ,” tandasnya.

Berikut ini susunan anggota pansus DPRD Sulut.
Koordinator:
dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD, dr. Michaela Elsiana Paruntu, M.A.R.S,
Royke R. Anter, SE, ME,Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek

Ketua: Eldo Wongkar (Fraksi PDI Perjuangan)Wakil Ketua: Angelia R. Wenas, SE (Fraksi Partai Demokrat), Sekretaris: Dhea Eucharisty Lumenta, SE (Fraksi Partai Gerindra).

Anggota:Pierre Johan Makisanti, SH (Fraksi PDI Perjuangan),Harry Edward Porung, SH (Fraksi PDI Perjuangan), Feramitha T. Mokodompit, S.M, MBA (Fraksi PDI Perjuangan), Melisa Gerungan (Fraksi PDI Perjuangan), Pricylia E. Rondo, S.S, M.Pd (Fraksi PDI Perjuangan), Yongkie Limen (Fraksi Partai Golkar),Vionite Kuera (Fraksi Partai Golkar),Ronald Sampel (Fraksi Partai Demokrat),Prof. Dr. Julyeta P.A. Runtuwene, M.S (Fraksi Partai Nasdem),Seska Ervina Budiman, S.Sos (Fraksi Partai Nasdem),Hillary Julia Tuwo, SE (Fraksi Partai Gerindra).

(Advetorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (19/5/2025) turut di hadiri Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Viktor Mailangkay,SH.MH, anggota DPRD Sulut,Forkopimda dan jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Ketua Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2024, Amir Liputo,SH membacakan hasil rekomendasi DPRD Sulut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling, SE menyampaikan komitmen pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut)adalah memperkuat sinergjitas dengan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen memperkuat sinerji dengan pemerintah pusar dalam implementasi kebijakan strategis seperti PPS serta pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal,”sampai Gubernur.

Gubernur menambakan, pentingnya transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tentunya upaya ini akan didukung dengan pengunaan teknologi digital dan evaluasi anggaran yang berkelanjutan.Pemprov Sulut juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemitraan dengan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank SulutGo.

“Dibidang ahli digital pemerintah provinsi menilai sangat minim dan ini juga merupakan kendala dalam mengakses kerja pemerintahan, untuk itu kedepan kita membutuhkan tenaga ahli dibidang IT atau digital,”ujarnya.

Gubernur mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama maju membangun Sulawesi Utara yang lebih baik, dan sejahtera.. (sisco)

Sulut,GN – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi utara Tahun Anggaran 2024 bersama semua Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulut.

Pembahasan mulai dibahas sejak tanggal 10 april 2025 diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Susunan Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur TA 2024 sebagai berikut.
Ketua: Amir Liputo, Wakil: Nick Lomban,Sekretaris: Inggried Sondakh, Anggota: Cindy Wurangian, faramitha Mokodompit, Angelia Wenas, Dea Lumenta, Harry Porung, Henry Walukow, julyeta Runtuwene, louis Schramm, Abdul Gani, Eugenia Mantiri, Eldo Wongkar dan Pierre Makisanti.

Komisi I DPRD Sulut mengundang mitra kerja untuk pertama diundang oleh Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024, guna di evaluasi. Mitra kerja dari Komisi I DPRD Sulut yaitu SKPD yang membidangi Pemerintahan dan Hukum.

Dalam pembahasan dengan mitra kerja Komisi I DPRD Sulut ini digulir selama kurang lebih 2 hari, dimana rapat dimulai sejak jam 10.00 wita hingga ada dinas yang selesai pada jam 22.00 wita.

Pertemuan perdana Pansus LKPJ Gubernur Sulut pada 10 April 2025, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan Amir Liputo ketua pansus yang didampingi seluruh anggota Pansus LKPJ dan juga mantan Sekprov Steve Kepel bersama Asisten I serta Jajaran SKPD yang merupakan mitra komisi I hadir dalam rapat tersebut.

Dalam rapat Pansus LKPJ Gubernur, Ketua Pansus Amir Liputo mengingatkan agar rapat berjalan dengan tertib dan lancar mitra kerja untuk cukup menjawab pertanyaan yang ditanyakan.

“Perlu di ingatkan kepada Asisten dan seluruh SKPD yang hadir untuk kiranya cukup menjawab pertanyaan saja dan jangan melebar pembahasannya agar supaya pembahasan kita tetap berjalan dengan tertib dan lancar.” Kata Liputo.

Liputo juga menjelaskan setiap SKPD wajib hadir dalam Pansus ini dan bukan hanya sekedar hadir, akan tetapi mempresentasikan dengan baik apa yang telah dikerjakan pada tahun sebelumnya, sehingga pembahasan ini akan dijadikan acuan sebagai catatan ke Gubernur Sulut.

“Catatan pansus ini akan jadi acuan bagi Pak Gubernur Kedepan, apalagi kita masih ada ruang perubahan anggaran. Kami akan terbuka dan jujur demi Sulut lebih baik kedepan,” ujarnya.

Rapat Pansus ini, setiap SKPD yang terundang diberikan kesempatan menjabarkan capaian pada tahun 2024, lalu kemudian dievaluasi oleh Pansus LKPJ Gubernur.

Dengan banyaknya pertanyaan yang diterima oleh Setiap Dinas maupun Badan, Ketua Pansus meminta setiap SKPD menjawab satu persatu agar semuanya tidak ada yang terlewatkan.

Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun anggaran 2024 sudah selesai dibahas, dan selanjutnya tahap peninjauan kelokasi oleh Pansus LKPJ Gubernur.

Jadi bukan hanya dibahas dikantor DPRD Sulut saja, melainkan dilanjutkan dengan Peninjauan lokasi-lokasi yang menjadi pokok pembahasan atau yang mendapat atensi dari pansus.

Untuk di ketahui, minggu berjalan ini Pansus fokus pada turun lapangan untuk mengecek semua yang menjadi catatan pembahasan pansus. (Advetorial)

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar masa reses I tahun 2025. Setiap anggota DPRD Sulut wajib menyerap aspirasi konstituen masing – masing daerah pemilihan. Para wakil rakyat Gedung Cengkih harus kembali turun menjemput aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L Waworuntu, SE menggelar reses di beberapa Desa dan kelurahan di Minahasa dan Tomohon.

Diantaranya, di Desa Rambunan Kecamatan Sonder, Desa Mokupa Kecamatan Tombariri, Kakas, Paso dan Pinaras Kota Tomohon.

Braien pada reses tersebut banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Braien berterima kasih kepada masyarakat telah menerima menggelar reses.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi ruang tempat pelaksanaan kegiatan reses Tahun 2025,” kata Braien.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Minahasa Tomohon dari Partai NasDem ini menerima aspirasi masyarakat yang masuk diantaranya, Pangaspalan dan paving di lorong-lorong Mokupa, Saluran air/drainase, Penerangan lampu jalan Tanggul sungai dan Jalan kebun.

Di rambunan, aspirasi yang masuk di sektor kesehatan, pendidikan, Infrastruktur dan pertanian. Braien pun berjanji akan membawa aspirasi ini di lembaga legislatif untuk diperjuangkan.

Braien dalam penjelasannya mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindak-lanjuti dan dilaporkan kepada eksekutif sebagai bahan reses.

“Tapi perlu diingat, bahwa ada yang menjadi kewenangan provinsi ada juga yang menjadi kewenangan kabupaten Minahasa. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami lanjutkan dan laporkan kepada eksekutif. Dan untuk kewenangan Kabupaten kami akan mengkoordinasikan dengan fraksi kami di kabupaten Minahasa untuk disampaikan kepada Bupati. Kami berharap, ini semua akan terealisasi dan Desa Urongo akan lebih baik lagi kedepannya,” Tutupnya.

Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Melisa Gerungan menyerap aspirasi warga Desa Pinabetengan utara. Adapun peserta yang dihadir sebanyak 200 orang.

Aspirasi yang masuk kepada Anggota Dewan Sulut Melisa Gerungan berupa, Akses jalan menuju watu pinabetengan yang perlu diperhatikan karena sudah semakin sempit, Akses jalan pemukiman dan juga masyarakat meminta agar bisa menyuarakan ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan Program JUT (Jalan Usaha Tani) yang menjadi kebijakan DPR RI serta Insentif kepada ketua pkk.

Gerungan pun berjanji akan membawa aspirasi ini ke lembaga DPRD sulut serta memperjuangkannya sampai pada tahap realisasi.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan, usulan serta kritikan, kiranya ini menjadi langkah maju untuk membawa Sulawesi Utara lebih sejahtera,” Ucapnya.

“Saya akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa Tomohon Inggried Sondakh (Golkar),melaksanakan masa reses I tahun 2025 di 4 titik, yakin Langowan, Kanonang, Kalasey, dan Mandolang, Kabupaten Minahasa.

Inggried mengatakan reses ini bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi, keluhan dari konstituen di dapil masing-masing. Seperti di Kanonang masyarakat berharap ada pelatihan UMKM.

“Di Kanonang pedagang UMKM di bukit kasih meminta agar nantinya akan diberikan pelatihan, jadi pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM,” terangnya.

“Mereka meminta supaya mereka menjadi UMKM yang walaupun mungkin yang tidak profesional, tetapi yang terlatih dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kanonang. Dan tentunya selain itu jalan-jalan yang ada disana masih perlu perhatian dari pemerintah provinsi,” tambah Inggried.

Untuk langowan, masyarakat meminta kebutuhan-kebutuhan untuk pertanian mereka.

“Karena mereka tahu saya ketua komisi II, mereka lebih banyak meminta atau menyampaikan aspirasi kebutuhan mereka sebagai petani, kemudian mereka tahu perindustrian perdagangan yang bermitra kerja komisi II, mereka meminta alat-alat bantuan untuk usaha kecil mereka,” ujarnya.

Anggota DPRD Sulut seperti Gracia Oroh (Gerindra), Vonny Paat (PDIP), Frangky Mamesah (Demokrat), Rhesa Waworuntu (PDIP) dan Pierre Makisanti (PDIP) turut melaksanakan masa reses I.

Masyarakat Minahasa – Tomohon pun mengharapkan agar aspirasi yang telah disampaikan kepada anggota DPRD Sulut dapat diperjuangkan dan direalisasikan untuk kesejahteraan warga. (Advetorial)