Ketua DPRD Sulut Buka Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025

Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Suasana Pembukaan Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 (foto : Gemparnews)

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut Bersama Pimpinan dan Anggota Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025, Saat Pembukaan Rapat Pembahasan (foto : Gemparnews)

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Pimpinan dan Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2025 (foto : Gemparnews)

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

Mewakili Sekprov Provinsi Sulut Asisten III Dr Fransiscus Manumpil Hadir Dalam Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025 (foto : Gemparnews)

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Usai Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025, foto bersama Dengan SKPD Provinsi Sulut (foto: Gemparnews)

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025, di Hadiri SKPD Provinsi Sulut (foto: Gemparnews)

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025 di Ruangan Paripurna DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Rabu (15/4/2026) di Bank SulutGo (foto: Gemparnews)

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Lanjutan Rapat Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur 2025, (Senin 20/4/2026) di Lantai III Ruang Serba Guna DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)




Bupati Thungari Sambut Pangdam XIII/Merdeka,Agenda Kunker Ke Wilayah Perbatasan

SANGIHE,GN – Selasa (14/4/2026), Pangdam XIII/Merdeka, Mayor Jenderal TNI Mirza Agus, SIP melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Kepulauan Sangihe .

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah, sekaligus meresmikan infrastruktur strategis serta meninjau program ekonomi di wilayah perbatasan.


Setibanya di Sangihe, Pangdam beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Michael Thungari,SE,MM. dan Wakil Bupati Tendris Bulahari. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan nuansa adat khas Sangihe, diiringi musik bambu yang dibawakan oleh putra daerah.


Turut hadir jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Agenda utama dalam kunjungan ini adalah peresmian Jembatan Garuda TNI Angkatan Darat yang berlokasi di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara.

Kehadiran jembatan tersebut diharapkan menjadi urat nadi baru dalam menunjang mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Usai itu Pangdam dijadwalkan bertolak ke Kampung Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, untuk meninjau lokasi Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah kepulauan.

Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan Mayor Jenderal TNI Mirza Agus untuk memantau langsung kesiapan dan kondisi personel TNI yang bertugas di garda terdepan NKRI.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kodam XIII/Merdeka dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.(Adv)




Kebersamaan dan Keakraban Bupati Thungari, Rayakan Paskah Dengan Jemaat Maranatha Tahuna

SANGIHE,GN -Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari bersama Ketua TP PKK, Cherry Thungari Soeyoenus
, hadir dalam ibadah ibadah paskah yang digelar oleh GMIST Jemaat Maranatha Tahuna di area terbuka kawasan Boulevard Tahuna, minggu subuh (05/04/2026).

Ibadah dipimpin Ketua MPJ GMIST Maranatha Tahuna, Pdt. Pdt. Gritha Dumaili Luase MTh, didampingi Pdt. Sintike Patras Dalope STh, Pdt. Mathilda Marsesa-Ponto S.Teol dan Pdt. Emeritus, E. Maitulung-Mapia STh.

Khadim Pdt. Pdt. Gritha Dumaili Luase dalam khotbah paskah kali ini mengawalinya dengan pembacaan Alkitab Lukas pasal 24 ayat 1 – 12.

Dalam bagian khotbah yang diuraikan, Pdt. Gritha menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus lewat kesaksian perempuan-perempuan pengikut Yesus yang pada hari pertama pergi membawa rempah ke kubur Yesus dan mendapatkan kubur sidah terbuka dan kosong, tidak ada lagi tubuh Yesus yang terbaring.

Sementara itu, Bupati Michael Thungari meski baru kali pertama merayakan Paskah dengan Jemaat Maranatha, namun langsung merasa akrab, karena bagi Michael Jemaat GMIST Maranatha adalah tetangga sendiri, sejak Keluarga Thungari – Soeyoenus tinggal di kawasan Boulevard sejal tahun 2016 sampai 2024.

“Saya memang sering mendengar ada ibadah subuh di Boulevard, dan saat ini akhirnya saya bersama isteri bisa sama-sama merayakan Paskah di tempat ini,” ungkap Michael.

Dengan ciri khas bercerita yang mengundang tawa, sempat diakui Michael, tidak mudah datang beribadah pada saat subuh, apalagi saat hujan, dapat menggoyakan niat pergi beribadah.

“Ternyata tidak mudah bangun subuh, apalagi tiba-tiba hujan turun, dapat membuat iman goyah, tapi saya lihat isteri saya sudah bersiap-siap datang ke sini. Saya pun langsung bersiap, tapi itu pun karena isteri yang menyuruh saya cepat mandi. Jadi ternyata Yesus menolong menghadirkan isteri sebagai pendamping yang menguatkan,”kata Michael langsung disambut tawa dan aplaus warga jemaat.

Selanjutnya dalam sambutannya, Michael mengapresiasi cara warga GMIST Maranatha Tahuna merayakan Paskah di kawasan Boulevard, dan ia menyebut lewat perayaan Paskah merupakan suatu sukacita besar bagi Jemaat Maranatha Tahuna.

Michael juga mengatakan, Paskah Kebangkitan Yesus Kristus menandakan harapan baru dan suka cita besar bagi umat yang percaya, termasuk bagi GMIST Maranatha yang kembali boleh melaksanakan Paskah di tempat ini.

Terkait kata Paskah, Bupati termuda di Sulawesi Utara ini turut menguraikan asal usulnya sekaligus memberi pemahaman agar warga jemaat, lebih khusus anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda dapa memahaminya.

“Jadi ini merupakan informasi kepada warga jemaat terutama anak-anak, remaja dan pemuda,”ujar Michael.

Lewat Tema Paskah Kebangkitan Kristus Buah Ketaatan dan Pengabdian, Michael mengajak jemaat untuk tidak hanya mengenal kebangkitan Tuhan, tetapi juga menghidupinya dalam tindakan yang nyata.

“Kebangkitan Kristus juga seharusnya mendorong kita kepada ketaatan, matang dalam iman, dalam keluarga dalam pekerjaan, apalagi dalam pelayanan memanggil kita untuk pengabdian dalam melayani sesama tanpa pamrih,”urainya.

Dalam kesempatan itu, Michael juga mengajak jemaat dan masyarakat bersyukur kepada Tuhan, dimana Sangihe sempat diguncang gempa 7,5 skala richter, namun Tuhan tetap menjaga wilayah Sangihe tetap aman.

“Dibanding di salah satu kota, gempa 7,5 skala richter pernah menelan korban jiwa hampir 5000 orang, sehingga kita patut bersyukur Sangihe aman dalam lindungan Tuhan,” ungkap Michael.

‘Akhirnya atas nama Keluarga Thungari – Soeyoenus dan keluarga Bulahari – Walukow serta Pemerintah Daerah, saya ucapkan selamat merayakan Paskah,”pungkasnya. {Adv)




Pansus DPRD Bahas Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sulut,GN- Panitia Khusus DPRD Sulut melakukan pertemuan secara marathon bersama instansi terkait Pemerintah Provinsi. Pertemuan ini dalam rangka menggenjot pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini terlihat pada rapat lanjutan pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua Louis Schramm bersama sejumlah anggota Pansus dan perangkat daerah terkait di Ruangan Serbaguna DPRD Sulut meringankan, Selasa (9/12/2025).

Ketua Pansus Dra Vonny Paat secara langsung membuka diskusi dengan mengarahkan pembahasan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut untuk memberikan penjelasan terkait distribusi bagi penambang rakyat.

Royke Roring selaku anggota pansus menyoroti perlunya kejelasan mengenai jumlah blok tambang rakyat yang telah beroperasi. “Sebelum menetapkan distribusi, kami perlu mengetahui berapa blok yang berjalan hingga saat ini,” katanya.

 

Anggota Pansus lainnya yakni Henry Walukow memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi nyata biaya produksi penambang rakyat. Ia menegaskan bahwa simulasi pendapatan yang sering disebutkan, misalnya Rp100 juta, itu tidak mencerminkan keuntungan bersih.

“Biaya produksi bisa mencapai 70–75 persen. Jadi keuntungan bersih penambang hanya sekitar 25–30 persen,” ujar Henry.

Henry menekankan pentingnya sosialisasi sebelum menetapkan angka distribusi. Tanpa sosialisasi yang memadai, ia khawatir kebijakan ini justru memicu penolakan. “Di Blok 2 Talawaan Tatelu saja ada sekitar 5.000 pekerja. Belum lagi wilayah Bolmong Raya. Dan 80 persen penambang rakyat di Sulut belum memiliki izin. Jika distribusi terlalu tinggi, dikhawatirkan mereka memilih tetap ilegal,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulut, Drs Fransicsus Mandoka, menjelaskan bahwa blok tambang rakyat berada di tiga kabupaten: Boltim, Mitra, dan Minut.

Dia menambahkan sosialisasi kepada penambang akan dilakukan setelah Perda ditetapkan. Terkait usulan distribusi, Maindoka menyebut gagasan awal muncul dari mantan anggota DPRD James Tuuk, namun implementasinya ternyata lebih kompleks. “Distribusi perlu dibahas bersama hingga mencapai angka paling tepat,” terangnya.

Diakhir pembahasan rapat tersebut, Ketua Pansus Vonny Paat menegaskan bahwa Pansus sepakat penambang rakyat bersedia membayar distribusi, tetapi besaran final belum ditentukan.

“Kita akan turun lapangan pada hari Sabtu untuk melihat kondisi riil. Senin kita lakukan uji publik, setelah itu baru kita tetapkan persentasenya,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri Ketua Pansus Vonny Paat, Wakil Ketua Pansus Louis Schramm serta anggota yakni Remly Kandoli, Nick Adicipta  Lomban, Hendry Walukow, ketua Vonny Paat, Royke Roring, Seska Budiman dan Berty Kapojos.

Dari pihak eksekutif, dihadiri Karo Hukum Flora Krisen, Kepala Bapenda Provinsi Sulut June Silangen, Kadis Perkimtan Provinsi Sulut Alexander Watimena.serta Perwakilan Dinas Kesehatan Sulut. (Adve)




Pemkab Sangihe Gelar Natal Oikumene Tahun 2025

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar natal Oikumene Tahun 2025 bertempat di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo, Senin (8/12/2025).

Natal Oikumene di hadiri Bupati Michael Thungari,SE,MM, Wakil Bupati Tendris Bulahari,Forkopimda,Sekda Harry Wolff,Ketua tim Penggerak Kabupaten Sangihe,Sekretaris Tim PKK Kabupaten Sangihe,Ketua DPRD Fredy Sondakh,SE,pengurus FKUB,Ketua Sinode GMIST,Ketua Resort Tahuna,Para Pimpinan OPD,Para hamba-hamba Tuhan, ASN dan Para Undangan.

Pada perayaan ibadah natal Oikumene yang membacakan firman Tuhan dan menyampaikan Khotbah adalah ketua Sinode GMIST Pdt.Dr.Welman Boba,M.Th dengan mengambil pembacaan alkitab dari Matius 1 : 21-24

Natal Oikumene turut dimeriahkan musik bambu Bethesda sesiwung, paduan suara dari gereja adven, paduan suara gereja Katolik ,dan tarian muslim Hadra, pun dihadiri warga kaum muslim, sehingga ini menandakan bahwa kerukunan bergama antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe tinggi dan terus untuk mempererat kerukunan antar umat beragama.

Dalam ibadah pada proses pemasangan lilin dilakukan oleh, Bupati bersama Ibu,wakil Bupati bersama Ibu,Sekda bersama Ibu, Ketua Sinode bersama Ibu dan beberapa tamu undangan.

Usai ibadah natal Oikumene juga dilakukan penyerahan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan berbagai bantuan yang di Serahkan oleh Bupati,wakil Bupati,Ketua DPRD,Sekda,Ketua tim Penggerak PKK Kabupaten Sangihe,Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sangihe dan Forkopimda.

Bupati Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa,natal merupakan moment yang mulia, moment yang mengingatkan kita agar kasih Allah yang dinyatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sang jurus selamat bahwa, natal adalah menyambut Kristus bukan menyambut manusia.

” Karna natal bukan sekedar sebuah perayaan, melainkan panggilan untuk menghadirkan kasih,menghadirkan kepedulian dan damai dalam kehidupan kita setiap hari,”kata Thungari.

Lanjut Bupati bahwa perayaan Natal Oikumene yang dilaksanakan saat ini merupakan wujud nyata persaudaraan antara denominasi yang dipersatukan dalam satu iman kepada Kristus.

” Melalui perayaan ini kita belajar bahwa perbedaan tradisi dan tata ibadah tidak memisahkan kita sebab kasih Kristus menyatukan seluruh umat dalam satu tubuh,satu sukacita dan pengharapan,” ucap Bupati.

Bupati pun menambahkan bahwa, natal Oikumene juga menjadi ruang bersama bagi gereja,Pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat hubungan, mempererat kebersamaan lintas denominasi serta memperteguh komitmen, menghadirkan damai sejahtera ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

” Kita juga bersyukur bahwa natal kali ini turut dihadiri oleh ketua pengadilan agama, Ketua pengadilan negeri, Bapak Kapolres dan juga Hadra dari Santiago memperteguh, mempererat dan menjadi bukti nyata kerukunan Beragama di Kabupaten Sangihe, di sisi lain perayaan safari natal merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah dalam menyapa masyarakat tingkat pelosok Kampung dan pulau-pulau , melalui kegiatan ini Pemerintah berupaya membangun kedekatan, mempererat persaudaraan serta menghadirkan pelayanan rohani bagi seluruh umat,” tutup orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(Advetorial).




Anggota DPRD Sulut Piere Makisanti Gelar Reses

Sulut,GN- Masa reses adalah periode waktu bagi anggota legislatif (DPRD) untuk bekerja di luar gedung, kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

Masa ini merupakan bagian dari kegiatan persidangan, tetapi dilaksanakan di luar gedung dewan dan berfungsi sebagai komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

Tujuan utama masa reses Menampung aspirasi. Anggota dewan menjaring dan menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Masa reses juga digunakan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kondisi di lapangan.

 

Masa reses juga merupakan Tanggung jawab moral dan politis. Kegiatan masa reses ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan kepada pemilihnya.
Aspirasi yang terkumpul akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran oleh pemerintah.

 

Terkait dengan itu, Selasa (02/12/2025) Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pierre Makisanti Menggelar masa reses ketiga tahun 2025. Makisanti turun langsung menemui dan menyerap aspirasi konstituen dari daerah pemilihannya yakni Kecamatan Tombuluan dan Kecamatan Tondano Timur.

 

Di Kecamatan Tombuluan, Masyarakat menyampaikan berbagai macam usulan kepada anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti. Masyarkat Kecamatan tombuluan menyampaikan aspirasinya terkait penerangan lampu jalan dan air bersih.

 

Selain itu, Masalah tapal batas Kabupaten Minahasa dan Kota manado, yang berbatasan Desa Koka Minahasa dan Kelurahan Winangun juga menjadi hal penting disampaikan kepada anggota DPRD Sulut. Kemudian masyarakat mengusulkan jalan alternatif dari Desa Koka menuju Desa Kali dan juga Desa Koka menuju Desa Pineleng. Jalan alternatif ini menurut warga masyarakat untuk bisa mengatasi kemacetan jalan Tomohon menuju Kota Manado.

Sementara masyarakat Kecamatan Tondano Timur juga mengusulkan penerangan lampu jalan, perbaikan saluran air dan trotoar. Ada pula masyarakat lainnya menyampaikan aspirasinya terkait irigasi, jalan paving di perumahan serta, rehab balai pertemuan.

Usai mendengar aspirasi warga masyarakat, anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti menyampaikan bahwa semua aspirasi tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut. ” Aspirasi ini akan saya perjuangkan dan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi,” tandasnya. (advetorial)

 

 




DPRD Sulut Menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda APBD 2026 dan Pemandangan Umum Fraksi

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian / penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang APBD Tahun 2026, ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju perseroan daerah serta ranperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum Fraksi – fraksi.

Rapat Paripurna dilaksanakan, Senin (24/11/2025) diruangan rapat paripurna DPRD Sulut. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stela Marlina Runtuwene, dan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.

Turut hadir anggota DPRD Sulut, anggota FORKOPIMDA Sulawesi Utara, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Bank SulutGo, General Manager PT. PLN Suluttenggo, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Administrator, Staf Khusus Gubernur, Tenaga Ahli Fraksi DPRD serta Insan Pers.

Dalam rapat paripurna tersebut semua fraksi di DPRD Sulut, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem dan Gerindra menyampaikan pemandangan umum fraksi. Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui ranperda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk dibahas ketingkatan lebih lanjut.

Dalam penjelasan Gubernur Sulut mengatakan, menindaklanjuti ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

“Sebagaimana kita ketahui, APBD bukan sekedar dokumen anggaran, tapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus cerminan kesungguhan kita dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara di berbagai sektor,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang didukung Regulasi dan Inovasi”. Tahun ini menjadi penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena kita semakin memantapkan langkah untuk pencapaian visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

“Namun, kita juga harus menyadari bahwa Tahun Anggaran 2026 akan dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan, khususnya akibat penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian strategis dalam struktur anggaran, menata kembali prioritas pembangunan secara lebih selektif, serta memastikan efisiensi pada setiap program dan kegiatan,” ucap Gubernur.

Gubernur menambahkan, pemerintah provinsi harus semakin kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan belanja agar tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Tantangan ini bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulut tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga dan kebudayaan serta perlindungan sosial, sambil memastikan gaji dan tunjangan PNS maupun PPPK terpenuhi melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja.

“Pemerintah terus meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan kinerja BUMD seperti PT Bank SulutGo, serta memastikan kepatuhan tehadap ketentuan earmarking dan alokasi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta mandatory spending,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk hibah, bantuan sosial, belanja barang untuk masyarakat, dan dukungan layanan sosial lainnya.

“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2026, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” Tuturnya.

Adapun Skema Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disetujui lewat Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, yakni sebagai berikut ini.

– Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.3.180.235.721.995,-
– Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.3.019.612.390.563,-
Pembiayaan:
– Penerimaan Pembiayaan (berasal dari SILPA): sebesar Rp.50.000.000.000,-
– Pengeluaran pembayaran sebesar Pembiayaan (untuk utang daerah): Rp.210.623.331.432,-

Usai mendengarkan penyampaian dan penjelasan Gubernur sekaligus mendengarkan pemandangan fraksi – fraksi, Ketua DPRD Sulut langsung mengetuk palu sidang sekaligus menutup rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut. (Advetorial)

 




Komisi I Bersama Mitra Kerja Gelar RDP Terkait Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Prioritas dan PPAS 2026

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Mitra Kerja. Rapat tersebut di laksanakan di ruangan rapat komisi I DPRD Sulut, Selasa 28 Oktober 2025. Mitra kerja komisi I yang ikut rapat tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara.

 

Anggota DPRD Sulut Henry Walukow dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.

Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kepala Dinas Darwin Muksin terkait kinerja PMD Sulut.

“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow.

 

Dia mengingatkan kepada Kepala Dinas bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.

“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya Walukow.

Walukow juga menanyakan tentang program prioritas dari Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara.

“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.

Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.

 

Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.

Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.

“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.

 

Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.

“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Rhesa Waworuntu, Raski Mokodompit, Hilary Tuwo, Feramitha Mokodompit,Rhesa Waworuntu, Jultje Margareta Maringka dan Eugenie Mantiri. (Advetorial)




Berjalan Sukses, Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna HUT Ke-61 Provinsi Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengatakan sejak awal kemerdekaan, Sulawesi Utara senantiasa mengambil bagian dalam perjalanan panjang bangsa indonesia.

“Dari gagasan visioner Dr GSSJ Sam Ratulangi dengan falsafah si tou timou tumou tou yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama hingga peran monumental mr AA Maramis dalam perumusan UUD 1945, serta jasa besar arnold mononutu dalam memperjuangkan martabat bangsa, daerah ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan jati diri nasional, penguatan demokrasi, pengembangan pendidikan, dan pemajuan kebudayaan,” kata Fransiscus dalam rapat paripurna Selasa, (23/9/2025).

Memasuki era baru kata Silangen, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. “Globalisasi, digitalisasi, dan dinamika pembangunan menuntut setiap daerah untuk bergerak cepat, berinovasi, serta menjaga semangat kolektivitas. Sulawesi Utara tidak hanya terpanggil untuk mengenang jasa para pendahulu, tetapi juga dituntut untuk melanjutkan perjuangan dengan karya nyata,” ujarnya.

Lebih jauh Silangen mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus bersama Wakil gubernur Dr J Victor Mailangkay, SH,MH Provinsi Sulut terus menorehkan kemajuan melalui transformasi pelayanan publik, sinergi pembangunan lintas sektor, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah perhatian khusus pada sektor kesehatan dan gizi masyarakat dan melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah provinsi tidak hanya memastikan pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan stunting, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan umkm dalam rantai pasok pangan sehat,” ungkap Silangen.

 

“Program ini sekaligus menjadi gerakan sosial yang memperkuat fondasi generasi masa depan Sulawesi Utara agar lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing,” sambungnya.

Dengan komitmen tersebut memperoleh pengakuan nasional dengan diraihnya apresiasi daerah peduli kesehatan dan pemenuhan gizi anak dan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas keseriusan pemerintah Provinsi dalam memperhatikan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan angka stunting.

Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sehingga tercipta generasi sulawesi utara yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Silangen menjelaskan, diusia ke-61 Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada tantangan baru sekaligus peluang besar yang menuntut kerja nyata dan kesungguhan bersama.

Pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, inklusif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur para pendahulu, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, Sulawesi Utara diyakini akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing tinggi, serta memberi kontribusi lebih besar bagi kejayaan bangsa.

 

“Di momentum bersejarah ini, marilah kita bersama-sama melangkah dengan optimisme dan tekad bulat untuk menjadikan sulawesi utara sebagai Provinsi yang unggul, produktif, dan berkelanjutan. di usia ke-61, sulut akan terus indonesia, menjadi bagian penting dari negara kesatuan republik menjaga persatuan dalam keberagaman, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” terangnya.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara senantiasa bertekad memperkuat sinergi dengan Pemerintah daerah demi mewujudkan visi “Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Komitmen bersama tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat. Sebagaimana firman tuhan dalam Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah,” tukas Silangen saat mengutip salah satu ayat Alkitab.

Silangen mengatakan ayat ini mengingatkan kita semua bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, Sulut akan selalu diberi kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan.

 

“Mari kita perkuat tekad, satukan langkah, dan bangun optimisme agar Sulawesi Utara terus menjadi bumi nyiur melambai yang diberkati tuhan, sekaligus menjadi rumah yang aman, damai, dan makmur bagi kita semua. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan senantiasa memberkati langkah kita, dan bumi nyiur melambai ini semakin berjaya, penuh damai dan sejahtera, bagi generasi kini dan masa depan. merdeka,” tandas Silangen dengan nada teriakan penuh semangat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutan menjabarkan kurang lebih ada 6 poin penting yang menjadi Capaian Sulawesi utara sejak  triwulan pertama sampai dengan saat ini.

Gubernur mengatakan tentunya setiap Kepemimpinan mempunyai tantangan masing-masing dalam upaya membangun daerah tercinta Bumi Nyiur Melambai.

“Capaian pembangunan kita selama ini patut kita syukuri dan banggakan. Di awal kepemimpinan saya dan Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkay, ada beberapa indikator makro yang menunjukkan tren positif,” pungkasnya. (adv)

 




Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara  (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang RPJMD tahun 2025- 2029, Jumat (08/08/2025).

Pimpinan Rapat Bersama Gubernur Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Ketua DPRD Sulut saat membuka rapat paripurna menyampaikan bahwa rapat Paripurna ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD (foto : Gemparnews)

Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus RPJMD tahun 2025-2019 Louis Schramm untuk membacakan laporan pansus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2025-2029 mengatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rapat paripurna boleh berlangsung hari ini.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus (foto: Gemparnews)

“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah menuntun langkah kerja kita, dan memperkenankan kita pada hari ini melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2209,” ucap Gubernur.

Ketua DPRD Sulut Melakukan Penandatangan (foto: Gemparnews)

“Atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029,” sambung Gubernur.

Wakil Ketua Michaela Paruntu Melakukan Penandatangan (foto: Gemparnews)

Lanjut Gubernur mengatakan Secara substantif RPJMD adalah dokumen yang mengakomodir pikiran dari interaksi sosial, ekonomi dan politik serta interkonektivitas lingkungan global.

“Karena itulah, dokumen RPJMD ini menjadi penting untuk kita jadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas_tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah provinsi Sulawesi Utara,” kata Gubernur.

Wakil Ketua Royke Anter Melakukan Penandatanganan (foto: Gemparnews)

“Saya berkeyakinan, ketika dibahas secara terintegrasi dengan pansus DPRD provinsi Sulawesi Utara, juga melihat dari dekat kondisi riil di lapangan. Paripurna yang saya maksudkan antara lain tentang keabsahan dan validitas dari RPJMD sebagai instrumen yang akan menggerakkan proses pembangunan kita kedepan., di dalamnya juga terkait dengan pembangunan di 15 kabupaten/kota, bahkan berkorelasi dengan pembangunan nasional,” tambah Gubernur.

Gubernur Sulut Melakukan Penandatangan (foto: Gemparnews)

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dokumen yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu arah pembangunan, program maupun kegiatan yang baik, tanpa didukung oleh pengguna dan kemampuan dari seluruh pemangku kepentingan.

Ketua DPRD Sulut Menyerahkan Buku RPJMD tahun 2025 – 2029 Kepada Gubernur Sulut (foto: Gemparnews)

“Karenanya saya terus berharap kritik dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD bahkan masyarakat, termasuk pemerhati pembangunan di daerah. Kritik dan saran, saya yakin merupakan instrumen yang harus diberikan porsi yang luas dalam alam demokrasi, sehingga turut memboboti output dari kegiatan pemerintahan selang kepemimpinan saya bersama bapak Victor Mailangkay,” tukasnya.

Foto Bersama usai Melakukan Penandatangan (foto: Gemparnews)

Gubernur mengatakan secara bersama – sama telah mencermati substansi Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029, sehingga hari ini dapat ditetapkan menjadi perda atas persetujuan pimpinan dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, sebagai landasan pijak untuk mengakselerasi pencapaian visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029.

Forkompimda (foto: Gemparnews)

“Visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2025_2029 yang ditetapkan dalam Ranperda RPJMD ini adalah menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi itu, ada 8 misi yang dirancang komprehensif, mengatasi berbagai aspek tata kelola, pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang saling terkait. Setiap misi didukung oleh tujuan dan sasaran yang jelas, target yang terukur dan arah kebijakan yang spesifik,” pungkasnya.

Sekretaris Provinsi Sulut Bersama Undangan Lainnya (foto: Gemparnews)

Turut hadir Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi, Kepala SKPD bersama jajaran serta undangan lainnya. (Advetorial)