MANADO,GN – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado tahun 2021-2026 di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, senin (11/10/21), dibuka Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang.

Pada kesempatan itu, Walikota Manado menyampaikan  bahwa RPJMD Kota Manado adalah berdasarkan dengan Visi dan Misi Walikota Manado serta dikaitkan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulut.
“Musayawarah ini adalah kita berembuk dan bermusyawarah, merumuskan program-program pembangunan Kota Manado kedepan sebagai jabaran dan visi dan misi yang sudah kita tetapkan,”  Kata Walikota pilihan rakyat ini.

Senada dengan itu, Gubernur Sulut saat  menyampaikan bahwa Musrenbang sangat penting, ” makanya saya hadir disini untuk mendukung dan menunjang setiap pelaksanaan pembangunan apalagi pembangunan di Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi dan Pintu Gerbang bagi Sulawesi Utara,” tukas Gubernur OD.

Mensinergikan setiap pelaksanaan pembangunan termasuk melihat permasalahan yang ada di Kota Manado, ” Soal keberbersihan dan penanganan sampah serta penanganan bencana banjir di Kota Manado akan disuport dan dibantu oleh Pemerintah Provinsi.” ujarnya lagi.

Gubernur membuka langsung Musrenbang RPJMD Kota Manado tahun 2021-2026 dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Musrembang RPJMD oleh Kepala Bapelitbang Manado, Kepala Bapelitbang Sulut, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur Sulut.

Bersama  dalam kegiatan ini, Sekretaris Pemerintah Kota Manado Micler C.S. Lakat, Kapolres, Keoala Pengadilan Negeri Manado, yang mewakili Dandim, Forkopimda Kota Manado, Kepala Bappeda Sulut, staf ahli Walikota, Inspektur, para asisten, Kepala SKPD dan para Camat, peserta Musrembang sepetti Tokoh Masyarakat dan Tojoh Agama, LSM, Kalangan Pers dan undangan lainnya.

Mengingat situasi dan kondisi saat ini masih terkait dengan wabah Covid-19, sehingga acara ini dilakukan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19, serta diwajibkan ikut Rapit antigen.(**/dfy)

SANGIHE,GN – Tanggal 1 Oktober adalah hari kesaktian pancasila yang diperingati bangsa Indonesia dengan dilaksanakannya upacara di seluruh wilayah tanah air.

Pelaksanaan Upacara hari kesaktian pancasila meski dalam situasi pandemi di Kabupaten di Kepulauan Sangihe tetap di gelar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah peserta upacara yaitu,hanya bagian Setda,badan keuangan dan penanaman modal di halaman kantor Bupati, sementara setiap OPD juga menggelar upacara di kantor masing-masing jumat (1/10/2021).

Bertindak selaku inspektur Upacara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe Melanchton Harry Wolff,ST,ME yang turut dihadiri Para asisten Sekda,kepala-kepala bagian,dan pejabat masa Purnabakti.

Usai pelaksaan upacara di halaman kantor Bupati,dilanjutkan dengan upacara virtual yang diikuti oleh Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME bersama FORKOPIMDA bertempat di ruang rapat Bupati.

Di momentun peringatan hari kesaktian pancasila Bupati JEG menyampaikan bersyukur bersama, dapat memperingati hari kesaktian Pancasila karena hari kesaktian Pancasila adalah momentun nasional dalam perjalanan sejarah panjang negara Indonesia.

” Hari kesaktian Pancasila yang kita peringati saat ini merupakan sebuah momentum Nasional dlm perjalanan sejarah panjang Negara Indonesia,secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kita peringati juga dengan malakukan upacara bendera dlm situasi Pandemi Covid 19 dan tetap memperhatika Protokol kesehatan,semoga momentum hari kesaktian Pancasila ini dapat memberikan semangat motivasi kepada kita dalam memaknai nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung didalamnya didalam kita menjalani kehidupan pun aktifitas di era yang semakin modern ini,” ujar Bupati Gaghana ( Advetorial).

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Sulawesi Utara, Kamis (23/9). Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok.

Rapat Paripurna ini, menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Undangan dibatasi, wajib memakai masker dan menjaga jarak tempat duduk.

Paripurna HUT Provinsi Sulut kali ini digelar Sekretariat DPRD Sulut memadukan adat khas Sulut yang terdiri dari tiga etnis besar, yakni Minahasa, Nusa Utara, dan Bolmong Raya. Bahkan undangan menggunakan pakaian adat tiga etnis ini dan di akhir paripurna dipilih empat orang undangan yang dinilai mengenakan pakaian adat terbaik.

Paripurna dimulai dengan tarian Kabela dari Bolaang Mongondow. Diketahui Tari Kabela adalah tari penjemputan tamu, yang berasal dari Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Indonesia. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang dekat maupun jauh. Dalam bahasa Bolaang Mongondow, Kabela disebut boyo-boyo yang artinya tempat sirih pinang. Setelah itu menampilkan Masamper, khas Nusa Utara. Di tengah pelaksanaan paripurna, tari Maengket tampil di hadapan undangan.

Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Forkompinda, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, serta undangan lainnya hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan Sulawesi Utara melalui perjalanan panjang hingga tiba di usia 57 tahun. “Dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan tentulah tidak lepas dari beragam upaya dan kerja keras pemimpin-pemimpin daerah sebelumnya yang didukung segenap komponen masyarakat Sulut yang dikenal masyarakat religius, adaptif, dan pekerja keras,” ujar Silangen.

Jauh sebelum bangsa besar ini berdiri, lanjut ketua DPRD Sulut itu mengatakan kiprah dan karya putra putri terbaik Sulut tercatat dengan tinta emas dalam lintasan sejarah bangsa. “Tradisi mencetak prestasi bagi negeri ini terus dilanjutkan oleh para pemimpin daerah kita tercinta. Termasuk didalamnya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Bapak Steven Kandouw,” sebut Legislator Nusa Utara ini.

Silangen mengatakan walaupun di kondisi pandemi Covid-19, tidak melunturkan semangat gubernur dan wakil gubernur menggerakkan semua sektor pembangunan. Sehingga kerja tulus ini diapresiasi oleh berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat. Dia membeberkan deretan prestasi yang diraih oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat pertama koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) monitoring center prevention KPK, penghargaan dari Badan Pusat Statistik atas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menembus angka 8,69%, tertinggi se-Indonesia.

Selain itu, juga ada penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Wakil Presiden atas keberhasilan ekspor komoditas pertanian tertinggi. “Terakhir gubernur kebanggaan kita mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai gubernur terpopuler versi media digital dari anugerah humas Indonesia,” terangnya.

Sementara, Kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini, Silangen mengatakan sangat menginspirasi DPRD terus berkarya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran.

Dia memastikan DPRD Sulut terus- menerus mengoptimalkan dan menunjukan kinerjanya. “Kami memandang penting mensinergikan tugas bersama DPRD kabupaten dan kota. Karena keberhasilan pelaksanaan tugas banyak bergantung pada sinergitas DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota, serta pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,” sebutnya.

DPRD pun menggagas pembentukan forum pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara. “Dimana kami merencanakan untuk melakukan pertemuan pimpinan DPRD se-Sulut untuk membicarakan hal-hal berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” katanya.

Komitmen DPRD Sulut dalam mendukung pemerintah daerah mengantar ”Sulut Maju Dan Sejahtera, Indonesia Maju” sebagaimana tema peringatan HUT ke-57. “Dalam kaitan dengan hal tersebut maka kami konsisten mengawal sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk menangani pandemi Covid-19 dan penanganan berbagai bencana lainnya. Seperti bencana banjir yang menimpa sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dan masyarakat Bolaang Mongondow. Sambil terus mengoptimalkan kinerja DPRD,” tuturnya.

Beragam upaya ini, pimpinan serta anggota DPRD, menyadari eksistensi sebagai wakil rakyat adalah kepercayaan dan anugerah Tuhan. “Kami sungguh menyadari beratnya beban yang harus kami pikul. Oleh karena itu sebagai umat yang beriman, kami awali pelaksanaan kegiatan DPRD setiap minggu dengan melakukan peribadatan secara bersama. Saya dan tentu kita semua berkeyakinan, bila kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan akan menopang dan memberkati daerah kita. Sebagaimana janji Firman Tuhan dalam Ibrani 13:5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau,” Urainya.

Usai paripurna, dilakukan peresmian sejumlah proyek fisik Sekretariat DPRD yang dibiayai APBD 2021. Disaksikan undangan dan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, termasuk DPRD Sulut dalam mendukung kerja pemerintah. “Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah dinamika dan pandemi Covid-19 kita bisa mencapai semua ini. Untuk itu saya mengajak seluruh rakyat Sulut tetap menjaga kerukunan untuk bisa terus membangun daerah nyiur melambai yang kita cintai bersama,” tutup orang nomor satu di Sulut ini. (Advetorial)

SANGIHE,GN – Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE, ME,didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Emil Pilat, S.Sos serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Threenov Toufanus Ponto, SH menemui Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) di Kantornya Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat,rabu (1/9/2021).

Kedatangan Bupati Gaghana bersama pejabat yang mendampingi disambut baik oleh Kepala Perpusnas RI Drs. Muhammad Syarif Bando MM, yang didampingi Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Upriyadi, serta Direktur Direktorat Deposit Emiyati.

Dalam pertemuan tersebut Bupati menyampaikan keberadaan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah mengalami transformasi, mulai dari fisik gedung Kantor Dinas maupun gedung layanan Perpustakaan Umum Daerah yang semula adalah Gedung tua yang merupakan Ex. Balai Pertemuan Umum (BPU) namun kini telah diperindah dengan lukisan-lukisan artistik mural dan galeri karya seniman-seniman muda Sangihe. Dan transformasi fungsional Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu dengan memberikan ruang aktualisasi kepada anak-anak muda Sangihe untuk mengekspresikan kreatifitas dan potensi mereka di bidang seni dan literasi, maka telah menghasilkan berbagai event yang telah mengubah image Perpustakaan Daerah sebagai tempat yang kurang diminati untuk dikunjungi menjadi tempat yang banyak menghasilkan karya dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi serta diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

Bupati Jabes menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan yang baru tanpa mengabaikan Gedung yang lama.

” Pembangunan Gedung yang baru ini perlu dilakukan untuk Menambah fungsionalisasi Gedung yang lama yang dinilai kurang memadai lagi seiring dengan banyaknya minat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pencinta seni dan literasi dengan memanfaatkan gedung ini,dan pembangunan fasilitas layanan perpustakaan yang baru tanpa mengabaikan gedung yang lama,”ujar Bupati Gaghana sesuai dengan rilis Protokol dan Komonikasi Pimpinan Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe rabu (1/9/2021).

Dalam kesempatan yang sama Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengutarakan satu kerinduan akan kehadiran Bapak Kepala Perpusnas RI untuk hadir dalam event Sangihe Writers and Readers Festival ( SWRF ) 2021 yang rencana Ivent puncaknya akan digelar pada tanggal 21-23 Oktober 2021. Dimana event literasi tersebut rencananya akan menghadirkan partisipan penggiat literasi dari beberapa daerah di Indonesia bahkan ada yang dari luar negeri,dan Kepala Perpusnas RI merespon dengan antusias akan pelaksanaan event ini dan mengatakan jika tidak ada halangan dirinya akan menjadwalkan kedatangan ke Sangihe dalam waktu tersebut.

Sementara itu Kepala Perpusnas RI Drs.Muhammad Syarif Bando,MM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dinilai berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi untuk mendorong minat baca guna peningkatan indeks literasi masyarakat. Ini harus dikembangkan, kami akan memperjuangkan usulan pembangunan gedung layanan perpustakaan ini yang anggarannya difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional RI. melalui alokasi DAK fisik sub bidang perpustakaan Tahun Anggaran 2022, dimana yang baru mendapatkan persetujuan dalam alokasi DAK tersebut sebesar 300 juta untuk penanganan TIKnya. Adapun hal yang mempengaruhi komponen penilaian alokasi anggaran DAK Gedung Perpustakaan baru adalah karena masi terintegrasi di atas lahan gedung yang lama, namun dengan adanya proposal dan penjelasan langsung dari Bupati dan Kepala Dinas Perpustakaan bahwa luasan tanah yang tersedia cukup memenuhi kriteria dengan lokasi pada kawasan strategis dalam berbagai pergembangan literasi masyarakat, maka dinilai permohonan pembangunan gedung ini layak untuk dipenuhi apalagi Sangihe masuk sebagai salah satu dari empat daerah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan Perpustakaan, sehingga jika tidak terealisasi di tahun 2022 berarti bisa direalisasikan pada Tahun anggaran 2023. Sementara untuk Tahun 2022 akan direalisasikan penambahan 1 armada kendaraan roda empat untuk layanan Perpustakaan.

” Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi untuk mendorong minat baca untuk peningkatan indeks literasi masyarakat,dan Kami akan memperjuangkan usulan pembangunan gedung layanan yang anggarannya difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional RI,”ucap kepala Perpustakaan RI ini.(advetorial)

Sulut,GN—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar dua kali rapat paripurna Senin, (16/8/2021). Kedua agenda rapat Paripurna yakni mendengarkan pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022 dan nota keuangan.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay,SH MH dan Billy Lombok.
Hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Drs Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dan Sekwan Glady Kawatu.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa paripurna ini memadukan kehadiran fisik dan virtual. Sehingga jumlah kehadiran mengikuti protokol kesehatan.

Usai membuka rapat paripurna, ketua DPRD Sulut mengarahkan kesiaran langsung melalui media elektronik untuk mengikuti sidang paripurna yang sedang berlangsung di Senayan, Jakarta.

Diketahui, sejumlah poin disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pada sidang tahunan MPR RI di antaranya Presiden Jokowi mengakui kesadaran, partisipasi dan gotong royong masyarakat dinilai semakin baik di bidang kesehatan. Presiden Jokowi, juga mengapresiasi lembaga pemerintah lintas sektor yang membuat kapasitas kesehatan meningkat pesat.

Selain itu, Jokowi menilai kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di semakin tinggi. Dilihat dari kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Mengenai vaksinasi, Presiden Jokowi mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Pandemi ini menurut Presiden Jokowi, telah menguatkan institusi sosial di masyarakat.

Presiden mengatakan Kerja sama antar lembaga serta kepemimpinan responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi.

Presiden Jokowi, juga berterimakasih pada lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. Bahkan TNI dan Polri terus mendisiplinkan protokol kesehatan, 3T, vaksinasi serta isolasi terpusat. (Advetorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026, selasa (10/8/2021) bertempat diruang paripurna DPRD Sulut.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay,SH MH dan Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw.

Ketua DPRD Sulut mengawali pertemuan itu mengatakan ditengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik Indonesia ke-76 tahun, 17 Agustus 2021, kiranya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap menjadi bagian kita sekalian.

“Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif untuk kita bisa terus maju dalam upaya mensejahterakan rakyat Sulut,” kata Silangen.

Lanjut Ketua DPRD Sulut mengatakan Pembahas Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai.”Maka hari ini adalah rapat paripurna tingkat dua,” ujarnya.

Pansus Pembahas Ranperda RPJMD melalui Anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait ranperda ini. Adapun pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh pansus RPJMD yakni:

1. Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

2. Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

3. Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

4. RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

5. Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

6. Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

7. Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

8. Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

9. Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

10. Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

11. Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

12. Adanya pengembangan dibidang peternakan.

13. Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

14. Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

“Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Vonny Paat.

Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.” Ada 14 poin yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut Vonny Paat dengan menyebutkan ada pemulihan ekonomi. Syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wagub.

Pansus juga mengingatkan tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Wabub menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat.

” Rakyat di anak emaskan dan tidak di anaktirikan. Untuk strategi 5 tahun kedepan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca covid walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan. Pelayanan kesehatan juga yakni ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan nakes. 3 hal ini yang terus saya lihat bermunculan di medsos, pastinya hal ini menjadi perhatian bapak gubernur,” Terangnya.

Untuk Pariwisata, Wagub menyampaikan bahwa hal ini (Pariwisata) yang menjadi unggulan di Sulut, tentunya kita harus persiapkan dengan baik. “Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan, kiranya kedepan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” tandasnya.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026 oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut yang disaksikan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Para Assisten pemerintah Provinsi Sulut bersama jajarannya, Tokoh Masyarakat, Undangan dan Insan Pers yang hadir secara fisik maupun virtual.

Diketahui Rapat Paripurna ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19. (Advetorial)

SANGIHE,GN- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus peduli dan memperhatikan bagi warga isolasi mandiri (Isoman) di Bumi Tampungang Lawo ini. Terbukti Jika beberapa hari Lalu Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME bersama dinas terkait telah memberikan bantuan bahan pokok ( Bapok) di beberapa Kecamatan yaitu,Kecamatan Tahuna,Tahuna Barat,Tahuna Timur,Kecamatan Tabukan Utara,Kendahe,Kecamatan Manganitu dan Manganitu Selatan.

Sementara Senin (2/8/2021), Bupati Gaghana kembali secara marathon dor to dor memberikan bantuan di wilayah Kecamatan Tabukan Tengah dan Kecamatan Tabukan Selatan.

Diwilayah Tabukan Tengah Bupati Jabes memberikan bantuan bagi warga Isoman untuk Kampung Sensong,Tariang Baru, Biru, Telengen, Miulu, Pelelangeng,Bungalawang,Kuma I,Bira,sementara di Tabukan Selatan bantuan warga Isoman untuk Kampung Lesabe dan Bukide.

Ketika menyerahkan bantuan kepada Bupati pun memberikan semangat agar warga isoman cepat sembuh dan sabar menjalani isolasi sampai selesai. “Semoga cepat sehat dan tetap sabar menjalani isolasi sampai selesai,Tetap bersabar menjalani setiap proses isolasi dan setiap saat menghubungi tenaga medis ketika ada keluhan,” Ujar Bupati JEG.

Gaghana menambahkan bahwa bantuan yang sudah diberikan kiranya dapat berguna dan bermanfaat selama menjalani isolasi. “Kiranya bantuan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak,Ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri,”tambah Bupati Jabes.

Sementara warga isoman yang ada di dua kecamatan ketika disapa dan mendengar motivasi serta menerima bantuan Bupati mereka sangat berterima kasih.

” Terima kasih Bapak atas bantuan ini,sangat berguna dan bermanfaat bagi Kami,” ucap Para Warga Isoman ini.

Ketika menyerahkan bantuan Bupati Gaghana didampingi anggota DPRD Jamal Manoppo,Kepala bagian Pro-Kopi Toufan Pontoh,Camat Tabukan Tengah Yusak Karame,S.AP,Sekretaris Camat Tabukan Tengah Rudi Gunena,Camat Tabukan Selatan Boyke. Djeri. Winerungan,S.IP dan Pemerintah Kampung di dua Kecamatan. (Advetorial/ROBIN)

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si dan Wakil Bupati, Dr. (H.C) Robby Dondokambey, S.Si mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah, Kamis (29/7/2021). Kegiatan rapat Paripurna DPRD dilaksanakan secara zoom meeting atau daring.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw SE, bersama Wakil Ketua, Okstesi Runtu, SH, M.Si, Denny Kalangi dan diikuti para anggota DPRD Minahasa.

Bupati Minahasa dalam sambutannya mengatakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan yang sudah diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 dimana ditetapkan bahwa kepala daerah berkewajiban mengajukan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

“Berdasarkan  LHP BPK-RI atas LKPD Minahasa Tahun 2020 dinyatakan kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian , ” kata Bupati.

Bupati dan Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta jajaran Pemkab Minahasa yang secara bersama-sama, bekerja keras dan berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan predikat WTP yang ketujuh kalinya.

“ Terima kasih juga karena DPRD Minahasa telah menyelesaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2020 ini sehingga bisa dilakukan penetapan pada hari ini,” terang Bupati.

Selain itu Bupati Royke Roring mengatakan saat ini Kabupaten Minahasa masuk sebagai salah satu daerah yang berada di level empat PPKM yang mengharuskan kita mencurahkan pikiran, tenaga dan sumber daya yang ada untuk melindungi dan menolong masyarakat Kabupaten Minahasa yang kita cintai. ROR kemudian mengajak baik jajaran pemerintah dan DPRD untuk bergandeng tangan memutus mata rantai virus Covid-19.

” Saat ini Pemkab Minahasa menyiapkan berbagai lokasi menjadi tempat isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik itu Rusunawa di Tondano maupun Base Camp milik keluarga Kandouw serta juga di desa-desa tertentu ada yang menyiapkan rumah isolasi , ” harap Bupati. Turut hadir Sekda Frita Muntu S.Sos serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. (cipy/advetorial)