Sangihe,GN- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dua Perda yakni Perda nomor 8 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah dan Perda nomor 9 tahun 2021 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di mulai 21 sampai 27 Januari 2022.

Terkait itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda nomor 8 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah dan Perda nomor 9 tahun 2021 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di dua lokasi yakni Kelurahan Manente dan Kelurahan Apeng sembeka Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis (27/1/2022).

Dokter Andi sapaan akrabnya dalam Sosper tersebut mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terbantukan dengan hadirnya dua Perda ini. “Secara teknis perda ini berdampak langsung pada masyarakat,” ujar dokter Andi yang juga di dampingi istri tercinta dokter Rinny Tamuntuan selaku Kadis Sosial provinsi Sulawesi Utara.

Dokter Andi dalam melakukan sosialisasi mempercayakan Sam Soronsong SH MH membawakan materi perda tersebut.

“Para penyandang disabilitas di sulawesi utara  bisa dapat berkreasi dan berkarya yang lebih baik,dan berpeluang sama dalam pekerjaan.” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Yongky Limen menggelar Sosialisasi dua Peraturan daerah(perda) sekaligus diantaranya perda perlindungan pemberdayaan penyandang disabilitas dan perda bantuan hukum.bagi masyarakat miskin. Sosialisasi ini di laksanakan di Liwas Perkamil Selasa, (25/01/2022). Yongky Limen mengandeng pakar hukum sulut Toar Palilingan SH MH dalam melaksanakan sosper kepada masyarakat.

Limen berharap masyarakat dapat mengerti dengan perda yang baru ini yang di sosialisasikan. ” Masyarakat bukan sekedar datang menghadiri kegiatan sosialisasi akan tetapi mereka dapat memahami dan mengerti peraturan daerah terkait dua Perda tersebut.”Kata Limen.

Narasumber yang juga pakar hukum sulut Toar Palingan,SH MH mengungkapkan terkait dua perda yang di sosialisasikan. Dalam penyampaiannya, Palilingan menyatakan masyarakat saat ini sudah bisa menerima penyandang disabilitas sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dia menyampaikan dengan lahir dua perda yang baru ini terbuka lebar bagi para penyandang disabilitas untuk berkreasi dan berkarya.” Seperti tuna rungu, tuna netra dan sebagainya, mereka itu telah di perlakukan adil dan persamaan hak sebagai warga negara,” jelasnya.

Anggota DPRD Sulut lainnya seperti Herol V Kaawoan (HVK) legislator Dapil Minahasa dan Tomohon menggelar sosialisasi di Dua lokasi yakni di desa Sea Mitra kecamatan Pineleng dan lokasi ke dua di Desa Kasuratan kecamatan remboken kabupaten minahasa.

Dalam pelaksanaan Sosper tersebut, HVK bersama tim menerima informasi dari masyarakat yang di sampaikan ibu Kerry supit, terdapat kurang lebih 30 orang masyarakat penyandang disabilitas yang belum menerima Fasilitasi dokumen keluarga ( KTP dan kartu keluarga ) di desa Kasuratan Kecamatan Remboken.

Untuk itu, HVK mendorong pemerintahan di daerah Minahasa dan stakeholder terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.” Juga sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah saya mendorong kepada stakeholder terkait memaksimalkan pelayanan pada masyarakat atau jemput bola agar supaya tidak terjadi diskriminasi kepada masyarakat penyandang disabilitas dan menindak lanjuti peraturan daerah pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas,” Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut ini. (Advetorial)

MANADO,GN- Perbaikan sejumlah drainase dan normalisasi anak sungai, dipantau terus oleh Walikota Manado Andrei Angouw. selasa (18/01/22), Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kelurahan Tuminting, dimana dia mengecek pekerjaan normalisasi anak sungai dan parit-parit yang dilakukan oleh pemerintah Kota lewat Dinas PUPR Kota Manado.

Selesai dari Tuminting, Walikota dan rombongan menuju Karangria tepatnya di kompleks KPLP.
Lokasi-lokasi yang dikunjungi ini sedang dilakukan perbaikan dan pengerukan anak sungai dan parit-parit. Pekerjaan normalisasi ini dimaksudkan agar anak sungai dan parit diperlebar dan diperdalam agar dapat menampung debet air lebih banyak saat hujan lebat. Ini semua dilakukan supaya tidak ada lagi air menggenangi jakan dan pemukiman warga.

Walikota melanjutnya kunjungan ke Singkil Satu Kecamatan Singkil. Di Kelurahan Singkil Satu Walikota menghadiri kegiatan Musrembang tingkat Kelurahan. Dalam Musrembang ini Walikota berharap agar usulan-usulan pembangunan adalah usulan yang berbobot dan masuk akal.

“Fokus pada hal-hal yang berguna bagi masyarakat, misalnya Penerangan lampu-lampu jalan,” pesan Walikota.

Dia juga menyinggung Soal Pos Kamling, dimana harus dievaluasi lagi sebab selama ini Pos Kamling dioergunakan bukan pada tempatnya apalagi digunakan sebagai tempat minum-minum dan lain-lain. Pos Kamling dalam banyak hal dibuat dipinggiran jalan yang membuat jalan menyempit atau dibuat diatas trotoar, diatas parit yang justru membuat parit maupun drainase jadi tempat membuang sampah.
” perbaikan talud, jalan setapak atau lampu jalan akan direspon untuk diperjuangkan masuk dalam program pembangunan, ” tutur Walikota pilihan rakyat Manado ini.

Selesai dari Singkil Satu Walikota menuju Kompleks Mantos III melihat progres Pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap. (Lipsus)

Turut hadir  Bupati Minahasa, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si bersama Ketua TP-PKK, Kabupaten Minahasa Dra. Fenny Roring-Lumanauw, SIP dan Ketua FKUB Kabupaten Minahasa, Pdt. Dr. Evert Tangel. (*/advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen memimpin langsung rapat Paripurna dalam rangka Program Penetapan Peraturan Daerah (Propemperda)  dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, Rabu ( 17/11/2021) di ruang rapat paripurna.

Ketua Pansus Propemperda, Careg Runtu, dalam sambutannya menyampaikan, program Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistimatis, yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun.

Propemperda, lanjutnya disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan  dengan pengertian bahwa pembentukan Perda tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah Prompeperda.

Usai Ketua Propemperda menyampaikan laporannya di lanjutkan dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut yang di bacakan oleh anggota DPRD Sulut Dr Toni Supit,SE,MM.
Supit mengatakan laporan yang merupakan hasil pembahasan
yang berisikan bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan
Sulawesi Utara kedepan yang memuat hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah serta pendapat akhir fraksi. Oleh sebab itu di ucapkan terimakasih
atas segala upaya dan kerja keras pimpinan dan anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Utara sehingga pembahasan tersebut dapat
berjalan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada perangkat
daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerag, di bawah
kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE. Kandow, yang bersikap responsif dan kooperatif dalam memberikan masukan, data dan informasi sehingga Badan Anggaran DPRD bersamaTAPD Provinsi Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat dan tepat, singkat, berlandaskan norma dan aturan perundang- undangan yang berlaku.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurnadengan dua agenda sekaligus.

Menurut Olly, keduanya agenda iniadalah tonggak bagi kita semua dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Tahun 2022 mendatang.

” Saya hormati perwujudan dari Propemperda Provinsi memangbesar memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, menjadi harapan,keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, dapat terealisasi dan nantinya dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini pada tahapan yang lebih maju, sehingga akan membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” terang Gubernur.

Kesempatan itu, Dia meminta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara turut mengawal Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 membahas setiap Rancangan Perda dan  menyempurnakan lewat kajian-kajian komprehensif, untuk kemudian dapat disepakati bersama, sebagaimana ditunjukkan dalam proses pembahasanRanperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan pengambilan keputusan.

” Setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, kita boleh menyepakati bersama muatan dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022. Saya bersama Wakil Gubernur memantau dengan seksama bahwa proses pembahasan APBD Tahun 2022 berjalan secara dinamis dan komprehensif, namun tetap dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Gubernur.

“Dalam pembahasan, kita pun telah melakukan beberapa penyesuaian, serta memperhatikan prospek dan berbagai aspek antara lain seperti APBD yang masih akan ditujukan untuk penanganan maupun pengendalian, dan penyelesaian pandemi COVID-19.Terutama untuk suksesnya pelaksanaan vaksinasi, untuk pemulihan ekonomi di dalamnya pengembangan UMKM dan pariwisata, serta pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial,” imbuhnya.

Seperti diketahui APBD Provisi Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 yang disepakati eksekutif dan legislatif meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.000.115.968.022,-(Empat Triliun, Seratus Lima Belas Juta, Sembilan RatusEnam Puluh Delapan Ribu, Dua Puluh Dua Rupiah).

Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.817.647.909.769,-(Tiga Triliun, Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar, Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Sembilan Ratus Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar), dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.217.468.058.253,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Lima Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Selanjutnya RAPBD itu ditandatangani tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Sulut.

Penetapan ini dilakukan setelah melalui pembahasan alot dan penuh dinamika antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut.(advetorial)

Bupati ROR menyampaikan hal tersebut saat bersama wakilnya, Dr (HC) Robby Dondokambey, SSi, MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Hari Jadi Minahasa ke 593 di Wale ‘Ne Tou, Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Jumat (05/11/2021).

Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw, SE didampingi Wakil Ketua Okstesi Pricilia Runtu SH, M.Si dan Wakil Ketua Denny R Kalangi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven O. Kandouw, para bupati dan wali kota se Sulut, muspida,tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap unsur pemerintahan di Kabupaten Minahasa.
Meski dirayakan di tengah pandemi Covid 19, yang mengajarkan arti kesederhanaan, kepedulian dan kebersamaan, ROR juga mengajak masyarakat merayakat Hari Jadi Minahaaa di tahun 2021 ini dengan sukacita dan meriah.

“Pada titik ini, mari kita perkuat kembali kebersamaan, persatuan, dan semangat gotong royong yang kita kenal dengan Mapalus untuk bersama-sama berjuang agar bangsa kita dapat segera terbebas dari pandemi Covid 19,” ujarnya.

Memasuki 593 tahun Minahasa ini, kata ROR beragam dinamika telah dilewati bersama. Makanya, harus diakui gambaran Minahasa saat ini merupakan kontribusi dari sinergitas segenap stakeholder yang ada.

Momentum bersejarah ini juga mengingatkan kita akan kerja dan pengorbanan dari tou Minahasa dari masa ke masa. Bahkan, kekayaan budaya telah turut memberi warna dalam catatan bersejarah perjalanan panjang Minahasa. Untuk itu, Kewajiban kita saat ini adalah berkontribusi dalam pembangunan Minahasa tercinta,” tutur ROR, yang telah melakukan berbagai terobosan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Minahasa dalam 3 tahun 7 bulan lebin memimpin.

Bupati menguraikan panjang lebar sederetan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Minahasa hingga kini.

Sebelumnya, Ketua DPRD Glady Kandouw menyampaikan, perayaan Hari Ulang Tahun Minahasa bukanlah sekedar seremoni belaka. “Saya mengajak masyarakat menjadikan momentum ini sebagai lembaran dari tonggak sejarah yang baru, dengan berakar dan bermakna pada nilai-nilai luhur budaya dan semangat kearifan lokal, dengan terus meneladani dan menumbuh kembangkan semangat Mapalus,” ajaknya.
Menurutnya, semangat itulah ikatan persaudaraan telah membesarkan tanah Minahasa ini secara tahap demi tahap sehingga menjadi daerah otonomi, yang memiliki daya saing dan mampu mensejajarkan diri dengan daerah otonomi yang lain.

Ingatkan pelayanan

Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam pidato dihari bersejarah ini menyampaikan selamat kepada Kabupaten Minahasa yang hari ini boleh genap berusia 593 tahun. Dia berharap momen, Hari Jadi Minahasa ini dapat dijadikan kesempatan untuk berkontemplasi, introspeksi dan evaluasi apa yang sudah dicapai dan belum.
“Pelayanan pemerintah tolong dijaga, yang lain ditingkatkan, apalagi Standar Pelayanan Minimal pelayanan pemerintah di Minahasa paling tinggi di Sulawesi Utara dan ketiga di Sulawesi. Semua komponen masyarakat di Minahasa harus punya paradigma pembangunan yang holistik. COVID-19 jangan menjadi alasan tapi pemerintah harus ada inovasi dan terobosan,” ucapnya.

Dalam Rapat Paripurna ini, juga dilaksanakan upacara pemberian gelar adat Tonaas Teterusen Wangko Um Banua kepada Panglima Kodam XIII Merdeka Mayor Jendral TNI Wanti Waraney F Mamahit MSi dan Teterusen Um Banua kepada Komandan Korem 131 Santiago Sulut Brigjen TNI Prince Mayer Putong SH MIP, serta Tonaas Gumiiroth Um Banua kepada Kepala BNN Sulut Brigjen Pol Viktor Joubert Lasut. Gelat adat ini diberikan langsung oleh Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi.

Menyerahkan bonus

Dilakukan juga penyerahan bonus kepada para atlet dan pelatih yang berprestasi meraih medali di PON XX Papua 2021, yang turut diserahkan oleh Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw, dan pemberian bonus kepada peraih gelar Nyong Sulut 2021 dan Wakil 1 Noni Sulut, pemberian penghargaan bagi pemenang lomba Desa dan Kelurahan, pemberian piagam penghargaan pajak 100 persen, launching sistem pengelolaan pajak daerah, juga pemberian nama Jalan Dolfie Tanor mantan Bupati Minahasa.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri Forkopimda Sulut, Bupati/Wali Kota, Forkopimda Minahasa, Sekretaris Daerah Minahasa Frits R Muntu SSos, Sekretaris TP-PKK Provinsi Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, Ketua TP-PKK Minahasa Dra Fenny Roring-Lumanauw SIP dan Wakil Ketua TP-PKK Martina Dondokambey-Lengkong SE, segenap Anggota DPRD Minahasa, jajaran pejabat Pemkab Minahasa, para mantan Bupati dan Wakil Bupati, para Hukum Tua se Minahasa, serta undangan lainnya.(Advetorial)

MANADO, GN – DPRD Kota Manado menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan tingkat I tentang Ranperda RPJMD Kota Manado tahun 2021- 2026 bersama Pemerintah Kota Manado lewat Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang, jumat (29/10/21) di Ruang Paripurna DPRD Manado.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Manado Dra Aaltje Dondokambey M.kes.Apt, dengan agenda :

– Penyampaian Penjelasan Walikota Atas Ranperda Tentang RPJMD Kota Manado Tahun 2021-2026
– Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang RPJMD Kota Tahun 2021-2026
– Tanggapan Walikota Manado terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
– Pembentukan Panitia Khusus.

Dalam sambutanya, Walikota memaparkan tentang visi dan misi termasuk program-program yang akan dijabarkan dalam RPJMD Kota Manado tahun 2021-2026. Bagi Walikota, Kota Manado butuh warga yang berpendidikan dan berpenghasilan besar agar kedepannya perputaran ekonomi Kota Manado akan semakin baik.

Program-program utama diarahkan kepada kualitas pendidikan dan kesehatan sembari menjalankan program-program lainnya. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran juga menjadi target pemerintah. Hal -hal lain yang akan dilakukan adalah perbaikan infrastruktur, penataan kebersihan dan lingkungan.

“Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital juga sedang dilaksanakan agar dapat memperlancar pelaksanaan pemerintahan demi pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam agenda pemandangan umum, setiap fraksi langsung memasukan lewat catatan kepada Pemerintah Kota Manado.

Hadir dalam rapat ini, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Manado, Forkopimda Kota Manado, Sekretaris Pemerintah Kota Manado Micler C.S. Lakat dan Pejabat Eselon Pemerintah Kota, Sekwan DPRD Kota Manado . Zainal Abidin, unsur Pers serta undangan lainnya.

Rapat Paripurna ini dilakukan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19. (**/dfy)

GN,Jakarta – Bupati Minahasa Royke Octavian Roring yang juga Ketua Bidang Sosial APKASI bersama Wakil Bupati Robby Dondokambey ikut menghadiri pembukaan APKASI EXPO itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Bogor membuka langsung pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) atau APKASI EXPO 2021, yang digelar di JCC (Jakarta Convention Center), Rabu (20/10/2021).

Usai mengikuti acara pembukaan, Bupati Minahasa menuju ke lokasi pameran yang bertempat di Jakarta Convention Center.

Dikesempatan itu, Bupati ROR meninjau langsung stand pameran Pemkab Minahasa yang menampilkan semua hasil pembangunan yang dikerjakan Pemkab Minahasa.

Bupati yang juga turut didampingi Ketua TP-PKK Fenny Roring-Lumanauw serta Wakil Ketua TP-PKK Martina Dondokambey Lengkong serta sejumlah pejabat Pemkab Minahasa menerima kunjungan serta menyerahkan cinderamata khas Minahasa kepada sejumlah pejabat tinggi negara yang berkunjung termasuk Mendagri. (advetorial)

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di ruangan Rapat Paripurna, Selasa (19/10/2021).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Johanes Victor Mailangkay,SH MH dan Wakil Ketua Billy Lombok.

Dalam paripurna ini, Ketua DPRD Andi Silangen mengatakan bahwa hasil paripurna KUA-PPAS akan ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut.

“Kesepakatan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2022, berdasarkan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD bahwa kebijakan umum APBD perioritas serta plafon anggaran sementara yang dapat persetujuan bersama, akan ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut dalam rapat paripurna ini,” kata Dokter Andi sapaan akrabnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada DPRD Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga pembahasan ini bisa lanjut dalam pentahapan rapat paripurna.

”Pelaksanaan rapat paripurna hari ini dalam rangka penandatangan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022.Kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat didalamnya untuk mencukupi kebutuhan,” ucap orang nomor satu di bumi nyiur melambai ini.

Lanjut, Dia mengatakan bahwa komitmen tersebut di sambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut.”komitmen ini disambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang kemudian telah memberikan masukan, rekomendasi dan informasi sekaligus koreksi maupun kritikan membangun sehingga beberapa pembahasan sudah dilewati,” ujarnya.

Dalam penjelasan, Gubernur juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut disinkronkan dengan kebijakan nasional.
“Kebijakan yang ada telah disinkronkan dengan kebijakan nasional mulai dari skala perioritas pembangunan RPJMN, maupun yang tertata dalam RPJMN 2020-2024 yang di syahdu dalam undang-undang RPJMN nomor 17 tahun 2007,” jelasnya.

Di tambahkannya bahwa KUA dan PPAS yang disepakati bersama akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah pada tahun anggaran 2022. “Ini juga menjadi acuan penyusunan RAK perangkat daerah. Maka, perlu kembali diperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah kita di tahun 2022 adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur,” tandasnya.

Gubernur berharap kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Sulut nantinya akan melaksanakan kegiatan- kegiatan utama.
“Saya berharap kebijakan pembagunan itu bagi perangkat daerah, dan unit kerja lingkup pemerintah provinsi Sulut nantinya akan melaksanakan kegiatan- kegiatan utama. Tentunya, akan difokuskan kegiatan-kegiatan pemulihan kondisi daerah, peningkatan perekonomian daerah,” sebutnya.

Lanjut Gubernur mengatakan aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022, diharapkan mampu menumbuhkan beberapa proyeksi ekonomi makro Provinsi Sulut. “Adapun dengan melihat kondisi saat ini perekonomian daerah tumbuh 4,5% sampai 5,5%, kemudian kemiskinan turun dari angka 7,5%, dan tingkat pengangguran terbuka berada diangka 6,6%, kemudian indeks pembangunan manusia (IPM) naik 1 menjadi 73, 93,” urai Gubernur.Merealisasikan perioritas-perioritas pembangunan dan upaya mencapai target makro daerah menjadi target kita bersama, sehingga kita harus mengupayakan secara bersama- sama,” tutup Gubernur pilihan rakyat Sulawesi Utara ini.

Usai sambutan gubernur provinsi Sulut, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran Tahun 2022 bersama Ketua DPRD Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disaksikan oleh Anggota DPRD Sulut dan seluruh Kepala OPD.

Turut hadir dalam Acara Rapat Paripurna DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekrpov Edwin Silangen, Sekretaris Dewan Glady Kawatu serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(Advetorial).

MANADO, GN – Setelah melewati pembahasan yang alot, DPRD Kota Manado dan Pemerintah Kota Manado, mensahkan Ranperda Kota Layak Anak dan Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol.

Hadir dalam Rapat Paripurna ini,Walikota dan Wakil Walikota Manado, Andrei Angouw, dan Richard Sualang di Kantor DPRD Kota Manado jalan Pemuda nomor 6 Sario Utara Manado, Senin, (20/9/2021).

Pembacaan laporan Pansus baik Laporan Pansus Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang disampaikan oleh Bobby Daud, kemudian dilanjutkan dengan Laporan Pansus Kota Layak Anak yang disampaikan oleh Anggota Dewan terhormat Ibu Yanti Kumendong.

Selesai laporan Pansus, rapat paripurna dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Manado.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Dra. Altje Dondokambey,Apt, M.Kes dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan Anggota Dewan terhormat. Juga hadir Sekretaris Kota Manado Micler C.S. Lakat, pejabat eselon, Sekwan Zainal Abidin, unsur pers dan para undangan lainnya.

Walikota menyampaikan banyak terima kasih kepada DPRD terutama kepada Pansus yang sudah membahas dan menerima kedua Ranperda ini untuk dibahas selanjutnya hingga nantinya menjadi suatu Perda yang dapat berguna bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Manado.

“Anak-anak harus dipastikan berkembang dan bertumbuh dengan sempurna. Anak-anak di Kota Manado akan melanjutkan pembangunan bangsa dan bersaing dengan anak-anak daerah lain. Persiapkan SDM terbaik anak-anak kita,” tuturnya.

Untuk Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Walikota Andrei Angouw menegaskan bahwa di daerah sekitar Manado minuman beralkohol merupakan kearifan lokal.

“Harus dijaga, namun di lain pihak tidak menciptakan kriminalitas, merusak masa depan anak-anak kalau masyarakat kita menjadi alkoholik,” jelas Andrei Angouw.

Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menurut Ketua DPRD Manado Dra Aaltje Mkes.Apt, dipergunakan sebaik-baiknya oleh Pemkot Manado sebagai eksekutor agar semangat dari tujuan Perda bisa tercapai.

“Perda bisa menghadirkan keteraturan, sumber daya yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Kota Manado,” pungkas Dondokambey.

Mengingat situasi dan kondisi saat ini masih terkait dengan wabah Covid-19, sehingga rapat paripurna tetap menggunakan Protokol Kesehatan yang ketat. (Lipsus)