Bupati Minahasa Ir Royke O Roring Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Memperingati HUT Ke-77 Kemerdekaan RI
Minahasa,GN- Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Minahasa, dilaksanakan Rabu (17/8/2022) di lapangan Manguni Sasaran Tondano.
Hadir dalam Upacara tersebut Bupati Minahasa Royke Octavian Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Glady P E Kandouw SE dan Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soiussa SIK .
Bertindak sebagai Inspektur upacara Bupati Minahasa Royke Octavian
Roring dan Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Glady P E Kandouw SE, kemudian dilanjutkan mengheningkan Cipta dipimpin Bupati Minahasa serta pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa.
Alunan lagu-lagu nasional oleh guru-guru SMP Negeri 4 Tondano, Andika Bhayangkara dan atraksi Drum Band oleh SMK Negeri 2 Tondano menjadi warna tersendiri di balik kemeriahan acara tersebut.
Usai upacara pengibaran bendera merah putih, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan Dr GSSJ Sam Ratulangi.
Upacara ziarah dipimpin Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soiussa SIK diikuti oleh Bupati Minahasa bersama rombongan di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa Dra Fenny Ch M Roring Lumanauw SIP, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey S.Si MM dan Wakil Ketua TP PKK Minahasa Martina Dondokambey Lengkong, serta jajaran Forkopimda Minahasa dan pejabat Pemkab Minahasa.
Pada sore harinya, dalam upacara penurunan bendera, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey. Meski diguyur hujan prosesi penurunan bendera yang dilakukan oleh pasukan pengibar Bendera Merah Putih utusan dari berbagai sekolah di Kabupaten Minahasa itu berjalan dengan sukses.
Rangkaian kegiatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Kabupaten Minahasa diakhiri dengan Toast kenegaraan di Wale Ne Tau Tondano dan dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Paskibraka dan pemberian piala dan piagam penghargaan kepada pemerintah kecamatan Kakas barat dan hukum tua oleh Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring diikuti Wakil Bupati Robby Dondokambey, Forkopimda Minahasa, Ketua DPRD Minahasa yang diwakili, Seluruh Pejabat di lingkup Kerja Pemkab Minahasa, para Camat, sejumlah Hukum Tua dan Lurah.
Perayaan sekaligus peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Minahasa berlangsung semarak dan meriah. (Advetorial)
Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2023
Sulut,GN-Rapat pembahasan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023, dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Badan Anggaran dan Tim TAPD Provinsi Sulut Dr Praseno Hadi,MM (08 Agustus 2022) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Pimpin Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2023 (Foto : ist)
Sebelum masuk dalam pembahasan, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada penjabat Sekprov Provinsi Sulut Praseno Hadi untuk menjelaskan terkait KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023.
Penjabat Sekprov Sulut menjelaskan secara umum pemerintah provinsi Sulut memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Sulut yang berkenan membahas KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023 ini. Untuk pedoman umum APBD masih menggunakan pedoman umum APBD tahun 2022, karena pedoman umum tahun 2023 belum di tandatangani oleh Mendagri. Untuk Outline dari pembukaan sampai penutup adalah kerangka ekonomi macro daerah . Asumsi dasar kebijakan bradan,kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaian.
Anggota Banggar DPRD Sulut (foto : ist)
Sementara latar belakang KUA dan PPAS sesuai amanat peraturan Renstra di susun RPJMD secara lima tahunan, setiap tahun menyusun RKPD dan melibatkan DPRD dalam hal pokok-pokok pikiran dan sudah di tetapkan oleh Gubernur dan di evaluasi oleh Mendagri dan tahap berikutnya adalah tahap pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara.
Latar belakang KUA dan PPAS ini adalah untuk mensinkronkan antara kesamaan tadi dengan ketersediaan anggaran. Tujuan penyusunan KUA dan PPAS yang paling utama adalah untuk menjadi pedoman bagi SKPD, OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai bahan dan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Sulut.
Sementara Pembahasan (foto ; ist)
Kerangka ekonomi makro, Sekprov menjelaskan meskipun covid-19 belum sepenuhnya selesai di Indonesia,namun kita patut bersyukur di Sulawesi Utara masih terkendali dan tidak terlalu mprihatinkan, sehingga pemerintah provinsi sudah mencabut vasilitas anti gen di bandara Samratulangi dan dihentikan penerapan antigen setiap penumpang yang datang di bandara Samratulangi Manado.
Tema pembangunan tahun 2023 kata Praseno, sesuai dengan RKPD yang sudah di evaluasi oleh Mendagri dan di setujui Gubernur Sulut yaitu meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan. Sedangkan prioritas pembangunan adalah percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkatan kualitas sumber daya manusia, tingkatan saing produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas pembangunan kepariwisataan, penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, peningkatan tata kualitas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penjabat Sekprov Sulut Dr Praseno Hadi,MM (foto : ist)
Selain itu, Sekprov juga menjelaskan terkait target ekonomi makro yang telah di tentukan dalam RPJMD untuk tahun 2022-2026. Dan khusus tahun 2023 pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sampai 5 poin 7. ” Kemarin BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi tri wulan dua, provinsi Sulut sudah mencapai 5,93 Diatas rata-rata nasional yang hanya 5,44,” kata Sekprov Praseno Hadi.
Lanjut kata Sekprov, mengacu pada 7 prioritas pembangunan nasional yaitu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan dasar pengembangan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas perkumham dan pangkordinasi pelayanan publik.
Tim TAPD Provinsi Sulut (foto : ist)
Usai sekprov memaparkan semua terkait KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut anggaran tahun 2023, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD mengingatkan Tim TAPD terkait Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
“Kita memiliki Perda Bantuan Hukum perlindungan terhadap masyarakat miskin. Jangan sampai disaat mereka datang ke kita, kemudian kita tidak ada anggaranya. Jadi tolong menjadi perhatian,” tegasnya.
Silangen menambahkan, terkait kebijakan pembiayaan dengan rincian penerimaan pembiayaan dari silpa Rp 35 Miliar sedangkan pengeluaran pembiayaan dari dana untuk bayar hutang pokok Rp292 Miliar ditambah modal Rp 62 miliar menjadi 354 Miliar.
“Kalau kita potong dengan silpa Rp 35 Miliar, masih defisit Rp 319 Miliar. Ini yang mungkin menjadi penekanan agar bagaimana dapat mensiasati defisit sebesar Rp319 Miliar tersebut,” tuturnya.
Suasana Rapat Pembahasan (foto : ist)
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Toni Supit memberikan peringatan kepada TAPD agar meninjau kembali anggaran di bidang pendidikan, dan berkaitan dengan pelunasan piutang yang belum terbayar.
“Tadi disebutkan juga di dinas pendidikan untuk pembayaran gaji ASN dan THL yang cukup besar Rp600-700 Milliar ini harus kita cermati secara komprehensif. Harus di ingat juga piutang kita terhadap dana bagi hasil kabupaten/kota itu juga belum terbayar,” urai Supit.
Anggota Banggar Toni Supit Saat Menyampaikan Tanggapan Dan Usulan (foto : ist)
Lanjutnya lagi, sementara itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan bahwa sebenarnya ada kenaikan atas pendapatan sehingga perlu dicermati lagi. “Perlu berhati-hati jangan sampai kegiatan kita tidak terlaksanakan karena sangat besar estimasi yang kita pasang pada struktur APBD kita PPAS 2023 ini,” ungkap Supit.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi utara Dr Praseno Hadi, MM menerima seluruh saran dan masukan yang akan segera ditindaklanjuti oleh Tim TAPD.
“Semua masukan dan saran akan menjadi perhatian serius dari tim TAPD dan sebagai bahan penyempurnaan untuk. penyusunan KUA dan PPAS yang lebih pro rakyat lagi, dan memang karena berkurangnya target penerimaan retribusi, sehingga menjadikan mengurangi belanja-belanja, dan nanti dapat di lihat dalam RKA yang kami kurangi adalah belanja perjalanan dinas dan ATK untuk seluruh SKPD 20 sampai 30 persen,” tandasnya. (advetorial)
Rapat Perdana Pansus DPRD Sulut Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sulut,GN- Panitia khusus (Pansus) ketenagakerjaan, Senin (4/7/2022) menggelar rapat perdana. Rapat tersebut menindaklanjuti hasil rapat paripurna DPRD Sulut pekan lalu.
Rapat tersebut di hadiri langsung pimpinan dan anggota pansus, juga instansi terkait Biro hukum pemerintah provinsi Sulawesi Utara, BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan DPRD Sulut.
Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Pansus yang juga ketua Bapemperda Careig N Runtu, turut didampingi wakil ketua Melky Jakhin Pangemanan SIP. MAP, James Arthur Kojongian, Kordinator Billy Lombok SH dan sekertaris Bapemperda yang juga Sekretaris DPRD Glady Kawatu SH,MSi.
Ketua Bapemperda Careig N Runtu, memberi arahan terkait dengan pembahasan pansus ketenagakerjaan. Dia mengingatkan kepada pihak BPJS, dan internal segala sesuatu telah direkam. ” Disini ada pencatatan secara detail sehingga point-point tidak akan terlewatkan.” kata Careig.
Sementara Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulut, Flora Krisen SH menyampaikan peraturan pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri atas perubahan nomor 80 tahun 2015 pasal 39, menyebutkan Rancangan Perda provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan pimpinan DPRD.
“Pembahasan dimaksud untuk lakukan harmonisasi yang melibatkan kepala biro hukum untuk peraturan daerah inisiatif DPRD sesuai dengan peraturan dirjen otonomi daerah nomor 188/.34/0/62/OTDA/5-1-2021, hal implementasi sistem fasilitasi perda berbasis elektronik.” Ujar Krisen.
Ditambahkannya bahwa keputusan DPRD Sulut tahun 2021 tentang pembentukan peraturan daerah dan penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan regulasi memuat materi muatan penyelenggara otonomi daerah dengan tugas perbantuan, penyebaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain materi muatan a dan b dapat memuat muatan lokal sesuai tujuan per undang-undangan.
“Sesuai peraturan nomor 4 ayat 5 Permendagri nomor 80 tahun 2015 bahwa peraturan daerah yang memuat peraturan produk daerah yang mengatur kewenangan provinsi, kewenangan yang lokasinya mengatur lintas daerah dari suatu provinsi, kewenangan yang penggunaan lintas daerah dalam satu provinsi, kewenangan yang manfaat dari satu provinsi dan penggunaan yang lebih efisien apabila dilakukan dalam satu provinsi.” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Pansus Melky J Pangemanan menjelaskan terkait dengan produk hukum daerah bahwasanya tidak ada pertentangan dengan produk ketentuan hukum yang lebih tinggi bahwa ini diterima secara normatif.
“Ada beberapa daerah dalam membuat ketentuan peraturan daerah, jangan nantinya dalam membuat suatu peraturan daerah mentok pada suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan lebih tingg,” Terang Melky J Pangemanan.
Legislator dapil Minut-Biting ini menambahkan dalam menguji, produk daerah ini lebih kuat dari ketentuan yang lebih tinggi yakni undang-undang.
” Kita disini karakter legislasi sama seperti undang-undang dan karena itu tak bisa dalam memproses mekanisme pencermatan dan harmonisasi langsung telak tak bisa dilanjutkan karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, sebab sebenarnya statusnya sama karena itu kita harus mempertahankan sebagai bagian representasi DPRD yang mengusulkan sebagai peraturan inisiatif DPRD,” tukas Pangemanan.
Hadir dalam rapat tersebut, anggota DPRD Verol Kaawoan, dan ikut secara virtual antara lain anggota DPRD Fabian Kaloh, Syeny Kalangi, Tonny Supit, Cindy Wurangian, Staf Ahli DPRD Danny Pinasang, selain itu ASN dari biro hukum, dan dari BPJS ketenagakerja.(advetorial)
Wakili Bupati FDW, Kadiskominfo Royke Mandey Launching Aplikasi Desa Digital di Malola Satu
Minsel,GN – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Royke Mandey SH melakukan kunjungan di Desa Malola Satu kecamatan Kumelumbuai dalam rangka mewakili Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Petra Y Rembang untuk menghadiri Acara Ibadah Syukur Peresmian Kantor Desa dan Launching aplikasi Desa Digital, selasa (31/05/22).
Acara diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua BPMJ GMIM Yudea Malola Satu yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita peresmian Kantor Desa Malola Satu & Launching Desa Digital oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang diwakili oleh Kadis Kominfo. Di sela – sela acara juga ditampilkan atraksi tarian kabasaran dan maengket.
Pada kesempatan ini, Kadiskominfo Royke Mandey membacakan Sambutan tertulis Bupati selaku Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengapresiasi semangat kebersamaan yang boleh ditunjukan oleh masyarakat Malola Satu karena lewat semangat mapalus maka masyarakat boleh menyelesaikan pembangunan Kantor Desa Malola Satu. Ditambahkan juga tentang aplikasi desa digital yang boleh di launching yang merupakan inovasi dari pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang optimal lewat adanya aplikasi desa digital.
Hukum Tua Desa Malola satu juga lewat sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik masyarakat Desa Malola satu,Masyarakat yang berdomisili diluar daerah maupun semua donatur yang turut menopang pembangunan yang ada.
Hadir dalam acara tersebut staf khusus Bupati Minahasa Selatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ir. Noldy Liow, KASUBAG Kerja Sama POLRES MINSEL AKP Mulyadi Lontaan, Camat Kumelembuai, Michael Waworuntu, SSTP, Kapolsek Motoling, IPTU Tonny Simarmata, Danramil Motoling, Kapten Infantri Ferdinan Tedampa, Pjb. Hukum Tua Desa Malola Satu Cianly Liando, M.Pd serta unsur BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa Malola Satu.
(Advetorial)
Gubernur Sulut Lantik Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe
SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan resmi menjabat sebagai Bupati Sangihe setelah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE di Graha Gubernur Sulawesi Utara minggu (22/5/2022).
Selain melantik pejabat Bupati Sangihe pada kesempatan itu juga Gubernur melantik Pj Bupati Bolaang Mongondow Ir Limi Mokodompit,MM.
Pejabat Bupati Sangihe dr.Rinny Tamuntuan Ketika Menandatangani Berita Acara (foto: gemparnews)
Pelantikan Bupati ditandai dengan Pembacaan SK Mendagri,Pembacaan sumpah janji yang dibacakan Gubernur Sulut,Penandatanganan berita acara,Pemasangan tanda pangkat jabatan ,Penandatangan serah terima jabatan dan penyerahan buku memori jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru.
Pejabat Bupati Sangihe dr.Rinny Tamuntuan Ketika Diambil Sumpahnya Pada Pelantikan (foto: gemparnews)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE pada sambutannya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang sudah yang sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab sampai periode masa jabatannya berakhir mengabdikan dirinya di daerah nyiur melambai serta berupaya menjaga stabalitas keamanan Daerah Kabupaten Sangihe dan Bolaang Mongondow.
Foto Pejabat Bupati Sangihe dan Pejabat Bupati Bolmong Bersama Para Forkopimda,pimpinan OPD Kabupaten Sangihe Dan Kabupaten Bolmong (foto: gemparnews)
Gubernur berharap kepada pejabat Bupati yang baru dilantik agar memberikan jawaban yang lebih pasti kepada masyarakat untuk menghadapi tantangan kedepan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Bupati.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey Ketika membawakan Sambutan (foto:gemparnews)
” Tentunya hari ini Saya pribadi sebagai Gubernur berterima kasih atas koordinasi selama ini Pemerintah yang ada di Kabupaten Sangihe dan Pemerintah Bolaang Mongondow selama ini berjalan dengan baik,sehingga Pemerintah Propinsi selalu mendapatkan penghargaan baik dalam bidang keamanan,maupun dalam bidang SDM yang tentunya adalah sokongan dari Pemerintah Kabupaten,untuk itu atas nam Pemerintah Propinsi kami ucapkan selamat kepada Bupati Kabupaten Sangihe dan pejabat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka menjalankan tugas tanggungjawabnya kedepan,”harap Gubernur Sulut ini.
Foto Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE ,Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw Bersama Pejabat Bupati Yang Dilantik Beserta Ketua DPRD Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen dan Jabes Ezar Gaghana,SE,ME (foto:gemparnews)
Pelantikan dihadiri Forkopimda Sulut, Forkopimda Kabupaten Sangihe, Pemerintah Kabupaten Sangihe, Forkopimda Kabupaten Bolaang Mongondow,Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Para Anggota Dewan dan para Undangan.(ROBIN)
Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat peripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.
Rapat Paripurna DPRD Sulut Di Pimpin Oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD (foto: gemparnews)
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Viktor Malangkay, dan Billy Lombok, diruang rapat paripurna Jumat, (13/5/2022).
Fransiscus Andi Silangen selaku Ketua DPRD Sulut menyampaikan bahwa Akuntabilitas dan Disiplin penggunaan anggaran harus menjadi komitmen bersama, maka berkaitan dengan ini BPK RI akan menyerahkan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021.
Acara Penandatanganan (foto: gemparnews)
“Hal ini merupakan wujud kerjasama antara BPK RI, perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan mandiri bersama DPRD sebagai pengemban fungsi, bahkan pengawas juga diberi hak menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kata Silangen.
Sementara Fransiscus Andi Silangen menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangannya.
Acara Penandatanganan (foto: gemparnews)
Hal ini juga disampaikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, sesuai kewenangannya. Pada tanggal 9 desember 2020 telah di sepakati bersama antara BPK RI perwakilan provinsi sulut dengan DPRD Provinsi Sulut, tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan badan keuangan RI perwakilan provinsi sulut, kepada DPRD Provinsi Sulut,”tutur Silangen.
Silangen menyampaikan BPK RI akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dengan di dahului penandatanganan berita acara.
Penyerahan LHP BPK RI (foto: gemparnews)
“Pimpinan dan DPRD menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada BPK RI melalui anggota VI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dan auditor utama keuangan negara IV Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CFrA yang sudah berkenan mengagendakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021,”ucap Silangen.
Sambutan Anggota BPK RI (foto: gemparnews)
Sementara Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut menyampaikan raihan WTP ini berkat sinergitas.”Ini dibangun antara Pemprov dan pemangku kepentingan yang terus memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah Sulut,”ujarnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam rapat Paripurna menyampaikan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPK RI atas penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulut serta penyerahan IHPD tahun anggaran 2021.
“Saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dprd provinsi sulut atas sinergitas positifnya bersama jajaran BPK RI telah melaksanakan rapat paripurna dengan baik. Secara khusus saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA bersama para pejabat lingkup BPK RI yang hadir pada rapat paripurna ini,”ucap Dondokambey.
Usai Rapat Paripurna Foto Bersama (foto: gemparnews)
Lanjut Olly Dondokambey mengatakan walaupun masih dalam pandemi covid-19 sepanjang tahun 2021, pemerintah provinsi Sulut tetap berupaya kerja optimal. “tetap tancap gas” maju dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. “Meskipun sempat mempengaruhi sistem kerja (lost control) kegiatan pemerintah pengawasan tetap kami optimalkan,” terangnya.
Rapat paripurna dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandow, Auditor Utama Keuangan VI Dorry Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Manado Karyadi, Forkopimda, Sekprov, Sekwan dan pejabat jajaran Pemerintah Sulut, tokoh agama dan masyarakat. (Advetorial)
Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna, Pemprov Sulut Raih WTP
Sulut,GN- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2021.
Dengan Raihan predikat Opini WTP tersebut merupakan kedelapan kali secara berturut turut yang dapat dipertahankan sejak 2013 hingga 2021 ini.
Penyerahan LHP BPK RI (foto: ist)
Seperti disampaikan Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD dan wakil ketua DR Viktor Mailangkai, SH MH dan Billy Lombok, SH.
Dia mengatakan pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Raihan WTP ini berkat sinergitas yang dibangun antara Pemprov dan pemangku kepentingan yang terus memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah Sulut,” ujarnya.
Pantauan media ini, Rapat paripurna dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandow, Auditor Utama Keuangan VI Dorry Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Manado Karyadi.
Juga terpantau hadir Forkopimda, Sekprov, Sekwan dan pejabat jajaran Pemerintah Sulut, tokoh agama dan masyarakat.(advetorial)
Ibadah Syukur Satu Tahun Kepemimpinan AARS
MANADO,GN – Pemerintah Kota Manado melaksanakan Ibadah syukur 1 Tahun Kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS) di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Manado,selasa (10/05/22).
Ibadah syukur ini dipimpin oleh Ketua Sinode GMIM Pdt. Dr. Hein Arina dan dihadiri istri Wali Kota dan istri Wakil Wali Kota Manado Irene Golda Angouw Pinontoan dan dr. Merry Sualang Mawardi.
Selesai Khotbah dari Ketua Sinode GMIM, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado didampingi istri masing-masing melantunkan lagu ‘Alangkah Bahagiannya.’
Dalam ibadah ini acara ditampilkan juga pemutaran video hasil kerja AARS selama 1 tahun Kepemimpinan yang disambut aplaus hangat yang hadir. Acara selanjutnya adalah pemasangan lilin dan pemotongan Kue HUT ke 1 Tahun Kepemimpinan AARS.
Dalam kesaksiannya, Wali Kota mengucapkan syukur dan sangat berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ketika memimpin Kota Manado.
Selain kepada masyatakat, terutama wali kota sangat berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga mampu menjalankan program-program pemerintah Kota Manado selang satu tahun ini.
Wali Kota berkali-kali menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan sehingga dapat menjalankan program pembangunan selama satu tahun ini.
“Kita harus membangun dan kami ada disini adalah karena amanah dari masyarakat juga tentunya amanah dari Tuhan untuk membangun dan melayani masyarakat Kota Manado,” tutur Angouw.
Pada kesempatan itu, Wali Kota menyentil agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi harus membuangnya di parit-parit dan aliran sungai. Harapan ini menurutnya perlu dukungan semua pihak agar bisa terwujud. ” Semua ini untuk masyarakat Manado yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan Launching Batik Manado yang ditandai dengan memukul ‘tetengkoren’ serta penyampaian narasi arti motif Batik Manado oleh Felix Panelewen yang merupakan staf khusus Wali Kota. Acara diakhiri dengan pagelaran Busana yang dilakukan oleh Ikatan Nyong dan Nona Manado.
Hadir juga dalam ibadah syukur ini mewakili Gubernur Sulut Kepala KesbangPol Sulut Fery Sangian S.Sos, M.A.P, Ketua dan Anggota DPRD Kota Manado, Forkopimda Manado, Sekretaris Kota Manado Dr. Micler C.S. Lakat S.H., M.H, Para Asisten, Staf Ahli dan Staf Khusus Walikota, Kepala SKPD dan pejabat eselon, Direksi PD Pasar dan Direksi PDAM, para Camat, Lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan undangan lainnya.(Lipsus)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H
Manado,GN- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah
Camat Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Boyke DJ Winerungan, S.IP Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
Sangihe,GN- Camat Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah