SANGIHE,GN-Penjabat Bupati Kabupaten dr.Rinny Tamuntuan melakukan kunjungan kerja di negeri 8 pantai Desa wisata Para lelle.Pada kunjungan di Desa wisata ini Tamuntuan didampingi suami tercinta dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD, anggota DPRD Sangihe Benhur Takasihaeng,SE,Forkompida dan sejumlah pimpinan OPD Sabtu (8/10/2022).

penjabat Bupati Sangihe Sedang Berada di Desa Wisata Para Lele (foto: gemparnews)

Dalam kunjungan kerja di Desa Wisata Para Lelle ada beberapa kegiatan Pariwisata yang dilakukan Tamuntuan yaitu meninjau beberapa rumah warga yang dijadikan home stay,ketika mengunjungi rumah warga, Bupati berbincang dengan pemilik rumah.

Usai meninjau home stay Bupati bersama rombongan mengunjungi pulau nitu,pulau tempat penikmat senja,dengan pasir putih yang halus dan bersih.

Pj Bupati dr.Rinny Tamuntuan melepas tukik dipantai laut pulau Nitu (foto: gemparnews)

Di pulau pasir putih yang bersih itu, Bupati bersama forkopimda melakukan pelepasan penyu sebagai bentuk pelestarian hewan endemik dalam laut.

Pada kesempatan itu pun Srikandi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bersama forkopimda dan rombongan bersantai di pantai menikmati keindahan pulau Nitu dengan aktifitas snorkling dan foto-foto.

Pj Bupati meninjau rumah warga yang rumahnya dijadikan Homestay (foto: Gemparnews)

Sekitar pukul 16.30 wita usai kunjungan ke Pulau Nitu Bupati bersama rombongan kembali ke Para Lelle,untuk mengikuti acara ibadah syukur bersama dan upacara adat Kampung Para Lelle yaitu pembuatan seke (alat penangkap ikan secara tradisional).

setelah selesai mengikuti ibadah bersama,dan upacara pembuatan seke, pada malam hari Bupati menjalin malam keakraban dengan masyarakat Kampung Para Lelle,dan Bupati langsung membaur dengan masyarakat setempat.

dr.Rinny Tamuntuan ketika membawakan sambutan di upacara adat Seke (foto: gemparnews)

Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan mengatakan Sebagai bentuk perhatian untuk kemajuan Pariwisata di Kabupaten Sangihe lebih khusus desa wisata Para Lelle Pemerintah daerah akan menyediakan fasilitas untuk rumah warga yang dijadikan home stay berupa satu paket penginapan yaitu,kama tidur,toilet,kamar mandi,set peralatan makan,ruang tamu akan disiapkan kursi bambu batik buatan Kabupaten Sangihe.

” Jadi semua kebutuhan untuk satu paket penginapan mulai dari kamar tidur ,toilet,kamar mandi,set peralatan makan akan kami siapkan dan didalam ruangan kamar atau ruangan tamu akan kami siapkan seperti kursi-kursi,mebel semua buatan dari dari Kabupaten Sangihe karena ada satu Khas dari Kabupaten Sangihe yaitu kursi bambu batik hal-hal itu yang akan kami siapkan agar supaya wisatawan itu bisa mengenal hasil dari Kabupaten Sangihe mebeler adalah bambu batik,”ujar orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.

Penjabat Bupati Bersama Forkopimda di Acara Adat Seke (foto: gemparnews)

Istri tercinta dari ketua DPRD Sulut ini pun mengagumi akan keindahan alam Pulau Nitu. “memang Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengagumkan,dan ternyata cukup bagus tidak kalah dengan tempat-tempat lain dan tentunya besar harapan Kami Kabupaten Kepulauan Sangihe akan kami angkat menjadi pariwisata yang maju,”ucap Tamuntuan.

Sementara minggu (9/10/2022),Pj Bupati Tamuntuan bersama rombongan mengikuti ibadah minggu pagi di Jemaat Eben Haezer Para Lelle dan didampingi suami tercinta dr.Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD selaku ketua DPRD Sulawesi Utara beserta rombongan.

Pj Bupati bersama rombongan saat mengikuti ibadah minggu di Jemaat Eben haezer Para Lelle (foto: gemparnews)

Dalam ibadah saat tersebut, dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD menyampaikan Firman Tuhan dengan mengambil pembacaan Alkitab dari mazmur 139 :13-16 dan efesus 2:10 dengan tema khotbah maha karya Allah.

Silangen mengatakan Karena Tuhan Yesus kita dapat melakukan segala perkara, dalam hidup ini firman Tuhan selalu memberi kekuatan. “Kita diselamatkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Ada 5 hal yang kita renungkan antara lain, kita adalah buatan Allah, kita diciptapkan dalam Tuhan Yesus,untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup didalamnya,”tandas ketua DPRD Sulut ini dalam penyampaian kotbahnya.(ADV/ROBIN).

SANGIHE,GN- DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat dua persetujuan bersama ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Sangihe rabu (28/9/2022).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Josephus Kakondo,BA didampingi wakil ketua satu DPRD Ferdy Sondakh dan wakil ketua dua DPRD Michael Thungari.

Sebagai pimpinan rapat pada kesempatan itu Kakondo menanyakan langsung kepada Pemerintah daerah dan anggota DPRD apakah ada persetujuan jika ranperda perubahan APBD 2022 ditetapkan menjadi peraturan daerah,dan saat itu lansung disetujui oleh peserta rapat.

” Kepada Bapak,ibu anggota DPRD Kabupaten Sangihe apakah dapat menyetujui ranperda perubahan APBD tahun 2022 ditetapkan menjadi peraturan daerah dan kepada penjabat Bupati Kepulauan Sangihe apakah dapat menyetujui ranperda perubahan APBD tahun 2022 ditetapkan menjadi peraturan daerah ,”tanya ketua DPRD Sangihe ini.

Selanjutnya persetujuan DPRD Kabupaten Sangihe dan Penjabat Bupati dituangkan dalam berita persetujuan bersama yang dibacakan oleh sekretatis dewan Riputri Tamaka,kemudian dilakukan penandatanganan berita acara oleh Penjabat Bupati dan pimpinan DPRD.

Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan ketika menyampaikan pendapat akhir menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD sejak penyampaian pengantar rancangan peraturan daerah dan nota keuangan perunahan anggaran pendapatandan belanja daerah tahun anggaran 2022 sehingga proses penyelesaian yang telah memberikan perhatian yang sangat serius sehingga proses pembahasannya dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan telah berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan.

” Saya yakin kita semua yang mengikuti proses pembahasan dan segala dinamikanya akan sampai satu kesimpulan bahwa kita semua akan memerlukan titik pertemuan,kesadaran kita bertemu berbuat yang terbaik bagi daerah Kabupaten Kepulauan sangihe yang kita cintai bersama, komonikasi yang positif harus terus terbangun atas Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan di daerah ini ,”ucap Tamuntuan.

Pj Bupati pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sangihe atas pendapat,saran masukan dari wakil rakyat ini dapan melaksanakan fungsinya bagi kemajuan pembangunan daerah juga pendapat dan saran dari yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.(Advetorial).

Sulut ,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, Rabu (21/9/2022).

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua James Arthur Konjongian dan anggota DPRD Sulut.

Pada kesempatan ini, hadir Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekprov Sulut Praseno Hadi dan jajaran SKPD Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Selanjutnya Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Hi Amir Liputo,SH untuk melaporkan hasil pembahasan rapat Banggar dengan TAPD Provinsi Sulut terkait Perubahan APBD tahun 2022.

Anggota DPRD Sulut yang juga selaku anggota Banggar Hi Amir Liputo,SH dalam laporannya mengatakan bahwa laporan ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan masukan bagi pemerintah Sulawesi Utara, untuk kemajuan Sulawesi Utara kedepan sekaligus memuat hasil pembahasan antara badan anggaran DPRD Sulut dan tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sulut dan juga pendapat akhir fraksi.

” Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara serta Badan Anggaran, TAPD Pemerintah Sulut sehingga pembahasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati,” kata Liputo.

Lanjut kata Liputo, pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada SKPD dan TAPD di bawah pimpinan dan arahan Gubernur Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw yang selalu responsif dan koperatif telah memberikan masukan bahkan menerima masukan data informasi sehingga Banggar DPRD dan TAPD Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, menangapi hasil laporan Badan Anggaran DPRD Sulut, Gubernur Sulut melalui Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw mengatakan dari hati lubuk yang paling dalam, memberikan apresiasi dan terimakasih atas pembahasan yang singkat tapi substansial.

“Saya mewakili bapak Gubernur justru terbeban dengan pembahasan yang begitu cepat, berarti ekspektasi yang sangat tinggi, untuk itu saya ingatkan kepada SKPD ekspektasi bagi kita sangat tinggi,” ujar Kandouw.

Wagub juga menekankan apa yang di sampaikan oleh Bapak Gubernur agar menjadi penyemangat atas kepercayaan yang di berikan oleh DPRD Sulut.

“Justru pak Gubernur mengingatkan kepada saya, ingatkan bahwa ekspektasi sangat tinggi. Pembahasannya cepat ini justru memberikan kepercayaan kepada kita, supaya betul-betul APBD Perubahan ini sesuai dengan road map visi dan misi bapak Gubernur dan juga disisi lain implementasi harus jelas,” terang Kandouw.

Selanjutnya, dlakukan penandatanganan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, oleh Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Serta Wakil Gubernur Sulut dengan disaksikan anggota DPRD Sulut, Sekprov Sulut dan jajarannya. (Advetorial)

Minahasa,GN- Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Minahasa, dilaksanakan Rabu (17/8/2022) di lapangan Manguni Sasaran Tondano.

Hadir dalam Upacara tersebut Bupati Minahasa Royke Octavian Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Glady P E Kandouw SE dan Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soiussa SIK .

Bertindak sebagai Inspektur upacara Bupati Minahasa Royke Octavian
Roring dan Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Glady P E Kandouw SE, kemudian dilanjutkan mengheningkan Cipta dipimpin Bupati Minahasa serta pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa.

Alunan lagu-lagu nasional oleh guru-guru SMP Negeri 4 Tondano, Andika Bhayangkara dan atraksi Drum Band oleh SMK Negeri 2 Tondano menjadi warna tersendiri di balik kemeriahan acara tersebut.

Usai upacara pengibaran bendera merah putih, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan Dr GSSJ Sam Ratulangi.

Upacara ziarah dipimpin Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Soiussa SIK diikuti oleh Bupati Minahasa bersama rombongan di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa Dra Fenny Ch M Roring Lumanauw SIP, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey S.Si MM dan Wakil Ketua TP PKK Minahasa Martina Dondokambey Lengkong, serta jajaran Forkopimda Minahasa dan pejabat Pemkab Minahasa.

Pada sore harinya, dalam upacara penurunan bendera, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey. Meski diguyur hujan prosesi penurunan bendera yang dilakukan oleh pasukan pengibar Bendera Merah Putih utusan dari berbagai sekolah di Kabupaten Minahasa itu berjalan dengan sukses.

Rangkaian kegiatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Kabupaten Minahasa diakhiri dengan Toast kenegaraan di Wale Ne Tau Tondano dan dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Paskibraka dan pemberian piala dan piagam penghargaan kepada pemerintah kecamatan Kakas barat dan hukum tua oleh Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring diikuti Wakil Bupati Robby Dondokambey, Forkopimda Minahasa, Ketua DPRD Minahasa yang diwakili, Seluruh Pejabat di lingkup Kerja Pemkab Minahasa, para Camat, sejumlah Hukum Tua dan Lurah.

Perayaan sekaligus peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI di Kabupaten Minahasa berlangsung semarak dan meriah. (Advetorial)

Sulut,GN-Rapat pembahasan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023, dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Badan Anggaran dan Tim TAPD Provinsi Sulut Dr Praseno Hadi,MM (08 Agustus 2022) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Sebelum masuk dalam pembahasan, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada penjabat Sekprov Provinsi Sulut Praseno Hadi untuk menjelaskan terkait KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023.

Penjabat Sekprov Sulut menjelaskan secara umum pemerintah provinsi Sulut memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Sulut yang berkenan membahas KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023 ini. Untuk pedoman umum APBD masih menggunakan pedoman umum APBD tahun 2022, karena pedoman umum tahun 2023 belum di tandatangani oleh Mendagri. Untuk Outline dari pembukaan sampai penutup adalah kerangka ekonomi macro daerah . Asumsi dasar kebijakan bradan,kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaian.

Sementara latar belakang KUA dan PPAS sesuai amanat peraturan Renstra di susun RPJMD secara lima tahunan, setiap tahun menyusun RKPD dan melibatkan DPRD dalam hal pokok-pokok pikiran dan sudah di tetapkan oleh Gubernur dan di evaluasi oleh Mendagri dan tahap berikutnya adalah tahap pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara.

Latar belakang KUA dan PPAS ini adalah untuk mensinkronkan antara kesamaan tadi dengan ketersediaan anggaran. Tujuan penyusunan KUA dan PPAS yang paling utama adalah untuk menjadi pedoman bagi SKPD, OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai bahan dan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Sulut.

Kerangka ekonomi makro, Sekprov menjelaskan meskipun covid-19 belum sepenuhnya selesai di Indonesia,namun kita patut bersyukur di Sulawesi Utara masih terkendali dan tidak terlalu mprihatinkan, sehingga pemerintah provinsi sudah mencabut vasilitas anti gen di bandara Samratulangi dan dihentikan penerapan antigen setiap penumpang yang datang di bandara Samratulangi Manado.

Tema pembangunan tahun 2023 kata Praseno, sesuai dengan RKPD yang sudah di evaluasi oleh Mendagri dan di setujui Gubernur Sulut yaitu meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan. Sedangkan prioritas pembangunan adalah percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkatan kualitas sumber daya manusia, tingkatan saing produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas pembangunan kepariwisataan, penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, peningkatan tata kualitas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Sekprov juga menjelaskan terkait target ekonomi makro yang telah di tentukan dalam RPJMD untuk tahun 2022-2026. Dan khusus tahun 2023 pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sampai 5 poin 7. ” Kemarin BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi tri wulan dua, provinsi Sulut sudah mencapai 5,93 Diatas rata-rata nasional yang hanya 5,44,” kata Sekprov Praseno Hadi.

Lanjut kata Sekprov, mengacu pada 7 prioritas pembangunan nasional yaitu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan dasar pengembangan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas perkumham dan pangkordinasi pelayanan publik.

Usai sekprov memaparkan semua terkait KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut anggaran tahun 2023, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD mengingatkan Tim TAPD terkait Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

“Kita memiliki Perda Bantuan Hukum perlindungan terhadap masyarakat miskin. Jangan sampai disaat mereka datang ke kita, kemudian kita tidak ada anggaranya. Jadi tolong menjadi perhatian,” tegasnya.

Silangen menambahkan, terkait kebijakan pembiayaan dengan rincian penerimaan pembiayaan dari silpa Rp 35 Miliar sedangkan pengeluaran pembiayaan dari dana untuk bayar hutang pokok Rp292 Miliar ditambah modal Rp 62 miliar menjadi 354 Miliar.

“Kalau kita potong dengan silpa Rp 35 Miliar, masih defisit Rp 319 Miliar. Ini yang mungkin menjadi penekanan agar bagaimana dapat mensiasati defisit sebesar Rp319 Miliar tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Toni Supit memberikan peringatan kepada TAPD agar meninjau kembali anggaran di bidang pendidikan, dan berkaitan dengan pelunasan piutang yang belum terbayar.

“Tadi disebutkan juga di dinas pendidikan untuk pembayaran gaji ASN dan THL yang cukup besar Rp600-700 Milliar ini harus kita cermati secara komprehensif. Harus di ingat juga piutang kita terhadap dana bagi hasil kabupaten/kota itu juga belum terbayar,” urai Supit.

Lanjutnya lagi, sementara itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan bahwa sebenarnya ada kenaikan atas pendapatan sehingga perlu dicermati lagi. “Perlu berhati-hati jangan sampai kegiatan kita tidak terlaksanakan karena sangat besar estimasi yang kita pasang pada struktur APBD kita PPAS 2023 ini,” ungkap Supit.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi utara Dr Praseno Hadi, MM menerima seluruh saran dan masukan yang akan segera ditindaklanjuti oleh Tim TAPD.

“Semua masukan dan saran akan menjadi perhatian serius dari tim TAPD dan sebagai bahan penyempurnaan untuk. penyusunan KUA dan PPAS yang lebih pro rakyat lagi, dan memang karena berkurangnya target penerimaan retribusi, sehingga menjadikan mengurangi belanja-belanja, dan nanti dapat di lihat dalam RKA yang kami kurangi adalah belanja perjalanan dinas dan ATK untuk seluruh SKPD 20 sampai 30 persen,” tandasnya. (advetorial)

Sulut,GN- Panitia khusus (Pansus) ketenagakerjaan, Senin (4/7/2022) menggelar rapat perdana. Rapat tersebut menindaklanjuti hasil rapat paripurna DPRD Sulut pekan lalu.

Rapat tersebut di hadiri langsung pimpinan dan anggota pansus, juga instansi terkait Biro hukum pemerintah provinsi Sulawesi Utara, BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan DPRD Sulut.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Pansus yang juga ketua Bapemperda Careig N Runtu, turut didampingi wakil ketua Melky Jakhin Pangemanan SIP. MAP, James Arthur Kojongian, Kordinator Billy Lombok SH dan sekertaris Bapemperda yang juga Sekretaris DPRD Glady Kawatu SH,MSi.

Ketua Bapemperda Careig N Runtu, memberi arahan terkait dengan pembahasan pansus ketenagakerjaan. Dia mengingatkan kepada pihak BPJS, dan internal segala sesuatu telah direkam. ” Disini ada pencatatan secara detail sehingga point-point tidak akan terlewatkan.” kata Careig.

Sementara Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulut, Flora Krisen SH menyampaikan peraturan pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri atas perubahan nomor 80 tahun 2015 pasal 39, menyebutkan Rancangan Perda provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan pimpinan DPRD.

“Pembahasan dimaksud untuk lakukan harmonisasi yang melibatkan kepala biro hukum untuk peraturan daerah inisiatif DPRD sesuai dengan peraturan dirjen otonomi daerah nomor 188/.34/0/62/OTDA/5-1-2021, hal implementasi sistem fasilitasi perda berbasis elektronik.” Ujar Krisen.

Ditambahkannya bahwa keputusan DPRD Sulut tahun 2021 tentang pembentukan peraturan daerah dan penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan regulasi memuat materi muatan penyelenggara otonomi daerah dengan tugas perbantuan, penyebaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selain materi muatan a dan b dapat memuat muatan lokal sesuai tujuan per undang-undangan.

“Sesuai peraturan nomor 4 ayat 5 Permendagri nomor 80 tahun 2015 bahwa peraturan daerah yang memuat peraturan produk daerah yang mengatur kewenangan provinsi, kewenangan yang lokasinya mengatur lintas daerah dari suatu provinsi, kewenangan yang penggunaan lintas daerah dalam satu provinsi, kewenangan yang manfaat dari satu provinsi dan penggunaan yang lebih efisien apabila dilakukan dalam satu provinsi.” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Pansus Melky J Pangemanan menjelaskan terkait dengan produk hukum daerah bahwasanya tidak ada pertentangan dengan produk ketentuan hukum yang lebih tinggi bahwa ini diterima secara normatif.

“Ada beberapa daerah dalam membuat ketentuan peraturan daerah, jangan nantinya dalam membuat suatu peraturan daerah mentok pada suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan lebih tingg,” Terang Melky J Pangemanan.

Legislator dapil Minut-Biting ini menambahkan dalam menguji, produk daerah ini lebih kuat dari ketentuan yang lebih tinggi yakni undang-undang.

” Kita disini karakter legislasi sama seperti  undang-undang dan karena itu tak bisa dalam memproses  mekanisme pencermatan dan harmonisasi langsung telak tak bisa dilanjutkan karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, sebab sebenarnya statusnya sama karena itu kita harus mempertahankan sebagai bagian representasi DPRD yang mengusulkan sebagai peraturan inisiatif DPRD,” tukas Pangemanan.

Hadir dalam rapat tersebut, anggota DPRD Verol Kaawoan, dan ikut secara virtual antara lain anggota DPRD Fabian Kaloh, Syeny Kalangi, Tonny Supit, Cindy Wurangian, Staf Ahli DPRD Danny Pinasang, selain itu ASN dari biro hukum, dan dari BPJS ketenagakerja.(advetorial)

Minsel,GN – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Royke Mandey SH melakukan kunjungan di Desa Malola Satu kecamatan Kumelumbuai dalam rangka mewakili Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Petra Y Rembang untuk menghadiri Acara Ibadah Syukur Peresmian Kantor Desa dan Launching aplikasi Desa Digital, selasa (31/05/22).

Acara diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua BPMJ GMIM Yudea Malola Satu yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita peresmian Kantor Desa Malola Satu & Launching Desa Digital oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang diwakili oleh Kadis Kominfo. Di sela – sela acara juga ditampilkan atraksi tarian kabasaran dan maengket.

Pada kesempatan ini, Kadiskominfo Royke Mandey membacakan Sambutan tertulis Bupati selaku Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengapresiasi semangat kebersamaan yang boleh ditunjukan oleh masyarakat Malola Satu karena lewat semangat mapalus maka masyarakat boleh menyelesaikan pembangunan Kantor Desa Malola Satu. Ditambahkan juga tentang aplikasi desa digital yang boleh di launching yang merupakan inovasi dari pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang optimal lewat adanya aplikasi desa digital.

Hukum Tua Desa Malola satu juga lewat sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik masyarakat Desa Malola satu,Masyarakat yang berdomisili diluar daerah maupun semua donatur yang turut menopang pembangunan yang ada.

Hadir dalam acara tersebut staf khusus Bupati Minahasa Selatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ir. Noldy Liow, KASUBAG Kerja Sama POLRES MINSEL AKP Mulyadi Lontaan, Camat Kumelembuai, Michael Waworuntu, SSTP, Kapolsek Motoling, IPTU Tonny Simarmata, Danramil Motoling, Kapten Infantri Ferdinan Tedampa, Pjb. Hukum Tua Desa Malola Satu Cianly Liando, M.Pd serta unsur BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa Malola Satu.
(Advetorial)

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan resmi menjabat sebagai Bupati Sangihe setelah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE di Graha Gubernur Sulawesi Utara minggu (22/5/2022).

Selain melantik pejabat Bupati Sangihe pada kesempatan itu juga Gubernur melantik Pj Bupati Bolaang Mongondow Ir Limi Mokodompit,MM.

Pelantikan Bupati ditandai dengan Pembacaan SK Mendagri,Pembacaan sumpah janji yang dibacakan Gubernur Sulut,Penandatanganan berita acara,Pemasangan tanda pangkat jabatan ,Penandatangan serah terima jabatan dan penyerahan buku memori jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE pada sambutannya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang sudah yang sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab sampai periode masa jabatannya berakhir mengabdikan dirinya di daerah nyiur melambai serta berupaya menjaga stabalitas keamanan Daerah Kabupaten Sangihe dan Bolaang Mongondow.

Gubernur berharap kepada pejabat Bupati yang baru dilantik agar memberikan jawaban yang lebih pasti kepada masyarakat untuk menghadapi tantangan kedepan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Bupati.

” Tentunya hari ini Saya pribadi sebagai Gubernur berterima kasih atas koordinasi selama ini Pemerintah yang ada di Kabupaten Sangihe dan Pemerintah Bolaang Mongondow selama ini berjalan dengan baik,sehingga Pemerintah Propinsi selalu mendapatkan penghargaan baik dalam bidang keamanan,maupun dalam bidang SDM yang tentunya adalah sokongan dari Pemerintah Kabupaten,untuk itu atas nam Pemerintah Propinsi kami ucapkan selamat kepada Bupati Kabupaten Sangihe dan pejabat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka menjalankan tugas tanggungjawabnya kedepan,”harap Gubernur Sulut ini.

Pelantikan dihadiri Forkopimda Sulut, Forkopimda Kabupaten Sangihe, Pemerintah Kabupaten Sangihe, Forkopimda Kabupaten Bolaang Mongondow,Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Para Anggota Dewan dan para Undangan.(ROBIN)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat peripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

Fransiscus Andi Silangen selaku Ketua DPRD Sulut menyampaikan bahwa Akuntabilitas dan Disiplin penggunaan anggaran harus menjadi komitmen bersama, maka berkaitan dengan ini BPK RI akan menyerahkan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021.

Hal ini juga disampaikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, sesuai kewenangannya. Pada tanggal 9 desember 2020 telah di sepakati bersama antara BPK RI perwakilan provinsi sulut dengan DPRD Provinsi Sulut, tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan badan keuangan RI perwakilan provinsi sulut, kepada DPRD Provinsi Sulut,”tutur Silangen.

Silangen menyampaikan BPK RI akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dengan di dahului penandatanganan berita acara.

“Pimpinan dan DPRD menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada BPK RI melalui anggota VI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dan auditor utama keuangan negara IV Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CFrA yang sudah berkenan mengagendakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021,”ucap Silangen.

Sementara Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut menyampaikan raihan WTP ini berkat sinergitas.”Ini dibangun antara Pemprov dan pemangku kepentingan yang terus memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah Sulut,”ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam rapat Paripurna menyampaikan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPK RI atas penyerahan LHP LKPD Provinsi Sulut serta penyerahan IHPD tahun anggaran 2021.

“Saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dprd provinsi sulut atas sinergitas positifnya bersama jajaran BPK RI telah melaksanakan rapat paripurna dengan baik. Secara khusus saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA bersama para pejabat lingkup BPK RI yang hadir pada rapat paripurna ini,”ucap Dondokambey.

Lanjut Olly Dondokambey mengatakan walaupun masih dalam pandemi covid-19 sepanjang tahun 2021, pemerintah provinsi Sulut tetap berupaya kerja optimal. “tetap tancap gas” maju dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. “Meskipun sempat mempengaruhi sistem kerja (lost control) kegiatan pemerintah pengawasan tetap kami optimalkan,” terangnya.