Komisi II DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan Sulut

Sulut, GN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Kerja yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut dan Dinas Perkebunan Sulut, Senin 26/10/2026).

RDP ini di pimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh dan dihadiri oleh Koordinator Komisi II Michaela E Paruntu bersama anggota komisi II diantaranya Norman Luntungan, Ruslan Abdul Gani,Jeane Laluyan, Pricilia Rondo dan Dhea Lumenta.

Sementara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut serta Dinas Perkebunan hadir kepala dinas bersama staf jajarannya.

Pada kesempatan itu, ketua komisi II memberikan waktu kepada masing – masing Dinas terkait untuk memaparkan program, target dan realisasi anggaran yang akan capai.

Selain itu, masing – masing Dinas sebagai mitra kerja juga membahas program yang nantinya akan di sampaikan pada APBD tahun 2027.

Berbagai pertanyaan bahkan masukan dan usulan yang disampaikan oleh anggota komisi II DPRD Sulut saat mendengarkan penyampaian oleh masing – masing Dinas terkait.

Usai kegiatan RDP, Ketua Komisi II DPRD Sulut menjelaskan terkait agenda pembahasan bersama mitra kerjanya.

“Dari kemarin dan hari ini kami melaksanakan RDP. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui berbagai program, target dan capaian yang kami harapkan untuk APBD Tahun 2027.,” kata Inggried.

Lanjut, Inggried mengatakan dari pemaparan masing – masing SKPD, pihaknya telah mendapatkan gambaran. Namun kata Inggried, terkait gambaran pagi anggaran masing – masing SKPD belum dapat di pastikan apakah bertambah atau tidak.

“Jadi dalam pemaparan masing – masing SKPD tadi, kami telah mendapatkan gambaran tentunya. Nah,apakah ini nantinya pagunya bisa bertambah atau tidak,” jelas Inggried.

Politisi partai Golkar Sulut ini menerangkan pagi anggaran masing – masing SKPD nanti dapat di dengar pada saat rapat dengan Banggar. ” Itu nantinya kita akan dengar di pembahasan badan anggaran,” pungkasnya.

Diketahui, agenda kegiatan RDP komisi II DPRD Sulut berlangsung selama dua (26-26 Oktober 2026) dan berjalan dengan aman dan lancar. (sisco)




Pilkades Kampung Malueng Sukses Digelar, Keamanan Dan Persatuan Tetap Terjaga

SANGIHE,GN – Sebanyak 216 orang daftar pemilih tetap (DPT) dari dua lindongan, yaitu lindongan satu berjumlah 86 orang dan lindongan dua berjumlah 130 orang, di Kampung Malueng untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan Kapitalaung secara serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe Rabu (21/10/2026).


Ketua panitia pemilihan Kampung Malueng Krisnario Masoh menyampaikan bahwa,sebelum pukul 08.00 di lakukan pembukaan segel kotak suara untuk mengecek seluruh perlengkapan dan sesudah itu dilanjutkan sosialisasi dari panitia ke para pemilih tentang tata cara pemilihan.

Terpantau masyarakat begitu antosias datang ke tempat pemungutan suara (TPS)- untuk memberikan suaranya memilih pemimpin 8 tahun kedepan.

Pada pukul 08.00 pemungutan suara dimulai dan ditutup Pukul 13.00 , dan Pukul 14.00 langsung perhitungan surat suara.

Hasil perolehan suara di TPS Kampung Malueng yaitu :
jumlah pemilih yang hadir 201 orang,yang tidak hadir 14 orang dan surat suara rusak 1 suara.

Nomor urut 1. Marwan Mangumpaus jumlah perolehan suara : 79 suara
Nomor urut 2.Nur Afni Diawang jumlah perolehan suara : 122 suara.

Saat perhitungan suara terpantau masyarakat masih berada di seputaran TPS menyaksikan proses perhitungan suara sampai selesai,dan situasi tetap kondusif, aman dan berjalan dengan baik,pun dalam penjagaan petugas keamanan.

Penjabat Kapitalaung Kampung Malueng Isra Diawang mengatakan bahwa kepada seluruh masyarakat agar menjaga keamanan tetap kondusif dan memelihara persatuan, serta mensukseskan Pemilihan Kapitalaung di Kampung Malueng.

” Tentu Kami selaku pejabat Kampung berharap kepada seluruh masyarakat menjaga keamanan agar tetap kondusif, memelihara persatuan, serta mensukseskan pemilihan Kapitalaung di Kampung ini,” ucap Diawang.

Pada kesempatan itu langsung dilakukan Penyerahan Berita acara hasil perhitungan suara
Kepada kedua calon Kapitalaung , Ketua MTK,dan Para Saksi.(Adverorial)




DPRD Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Provinsi Sulut Tentang Perubahan APBD 2026 

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (14/09/2026) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna.  Turut mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni  Wakil Ketua dr Michaela E. Paruntu, MARS, Royke Anter,SE,MAP, dan Stella Runtuwene,AMd.Sek serta anggota DPRD. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov Sulut dan jajarannya.

Gubernur dalam sambutannya, memuji sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar penting menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Dia menegaskan komitmen pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara disiplin, transparan, dan akuntabel, serta menempatkan APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen kepemimpinan untuk alokasi dan stabilisasi ekonomi daerah.

Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipaparkan kata Gubernur, merupakan hasil kesepakatan atas perubahan KUA dan PPAS. Dokumen itu dimaksudkan mentransformasikan arah strategis makro daerah menjadi komitmen anggaran yang terukur dan siap dilaksanakan perangkat daerah.

Perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan menyesuaikan ruang fiskal pasca-finalisasi SiLPA 2025, penyesuaian DBH dan transfer, pemenuhan kewajiban normatif ASN dan PPPK, penyelesaian kewajiban utang, tindak lanjut temuan BPK RI, serta respons cepat terhadap keadaan darurat melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD.

Gubernur menjelaskan secara angka, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut melaporkan penambahan pendapatan daerah sebesar Rp63,89 miliar sehingga total menjadi Rp3,2327 triliun. Belanja daerah naik sebesar Rp191,02 miliar menjadi Rp3,1992 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp177,13 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp210,62 miliar.

Gubernur merinci tiga pilar prioritas alokasi anggaran yang diutamakan dalam perubahan APBD yaitu akselerasi belanja modal untuk konektivitas infrastruktur (jalan, irigasi, pembebasan lahan), penguatan sektor produktif dan strategis (pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, olahraga, kajian teknis), serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial (pencapaian UHC, jaminan ketenagakerjaan, standar pelayanan minimal).

Selain itu katanya, penyesuaian anggaran juga diarahkan memanfaatkan SiLPA 2025 secara proporsional untuk memindahkan anggaran dari program yang lambat terealisasi ke program prioritas berdaya ungkit.

Untuk memastikan akuntabilitas dan eksekusi tepat sasaran, kata Gubernur, penyusunan dan pengendalian Perubahan APBD akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Gubernur menekankan bahwa meskipun ruang fiskal mengalami koreksi teknis, tema pembangunan RKPD 2026 — “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi tetap menjadi jangkar kebijakan.(Advetorial)

 

 




Komisi III DPRD Sulut Gelar Rapat Koordinasi Bersama Satker Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara

Sulut,GN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (01/09/2026) menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026,serta realisasi perkembangan program, kendala pelaksanaan dan langkah percepatan pencapaian target pembangunan di daerah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos,S.Sos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban,SE, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, anggota komisi III Capt Ramly Kandoli, Haslinda Rotinsulu dan Gracia Yubelinda Oroh.

Sementara pihak Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara di hadiri oleh kepala satuan kerja Kries Kuswara, Satker PS Ficka Makarau, asisten umum satker PS Golan Sumajow dan staf satker Aghsel Biang.

Dalam rapat itu, berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi III DPRD Sulut menyangkut perkembangan program strategis diantaranya mengenai sekolah rakyat dan fakultas kedokteran.

Kepala satuan kerja balai pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara menjelaskan dengan detil setiap pertanyaan yang di ajukan oleh komisi III DPRD Sulut. Secara keseluruhan Kasatker memberikan penjelasan mengenai perkembangan program strategis tersebut.

Sementara itu, komisi III ikut mendorong, dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subkon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.

Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.

” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos.

 

Ditempat yang sama Kepala Balai satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara mengatakan pengerjaan sekolah rakyat tampusu sudah selesai. Sementara untuk pengusulan sekolah rakyat di Minut dan Bolmong sementara verifikasi data. “Untuk kelengkapan berkasnya dari Pemda sendri, jadi kami menerima lahan itu harus clean dan clear,” ujar Kries.

Kries mengatakan pihaknya terus mendorong agar kabupaten dan kota yang mengusulkan untuk secepatnya melengkapi berkasnya. ” Karena mereka mengusulkan sehingga kami minta percepatan untuk itu. Karena memang sekolah rakyat dilakukan serentak di Indonesia dan tidak jalan sendiri. Kita lakukan di Sulawesi Utara, Jokja, Kawa Barat dan Jawa Timur dilakukan secara serentak,” pungkasnya. (advetorial)

 




Legislator DPRD Sulut Dapil Nusa Utara Gelar Reses Serap Aspirasi

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menyerap aspirasi ke daerah pemilihannya yakni daerah Kepulauan Nusa Utara (Sangihe,Talaud dan Sitaro). Masa reses II yang dijadwalkan selama empat hari, sejak 1 sampai 4 agustus 2026 Silangen melakukan tatap muka sedikitnya enam Kapitalaung atau kepala desa. Keenam Kapitalaung ini, memberikan aspirasi yang sama yaitu usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi beberapa warga yang ada.

Aspirasi Kapitalaung Desa Utourano Kec. Tabukan Utara
– Jalan yang mau di usulkan Utourano – Pusunge Kec. Tabukan Utara Kabupaten Kepukauan Sangihe
– Masyarakat berharap ada bantuan RTLH di Desa Utauranok Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Aspirasi Kapitalaung Desa Petta Kecamatan Tabukan Utara
– Masyarakat berharap ada bantuan RTLH di Desa Petta
– Masyarakat berharap ada bantuan Rumpon/Ponton di Desa Petta

Aspirasi Kapitalaung Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara
– Masyarakat berharap ada bantuan RTLH di Desa Petta Timur
– Masyarakat berharap ada bantuan Rumpon/Ponton di Desa Petta di Desa Petta Timur
– Masyarakat berharap ada bantuan Pajeko
– Penambahan jalan desa yang belum selesai. Terbagi dengan Petta Induk. Volume 300 Meter jadi masih butuh 150 meter lagi.

Aspirasi Kapitalaung Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara
– Adanya bantuan Talud sekitar 75 meter Talud pemukiman
– adanya bantuan RTLH
– Masyarakat berharap adanya bantuan Rumpon/Ponton di desa Bahu

Aspirasi Kapitalaung Desa Tarolang Kecamatan Tabukan Utara
– Adanya bantuan alat pertanian Hand Traktor di desa Tarolang
– Bantuan bibit kelapa di desa Tarolang
– Masyarakat berharap ada bantuan RTLH.

Aspirasi Kapitalaung Desa Menggawa Kecamatan Tamako
– Masyarakat berharap ada bantuan Rumpon/Ponton
– Masyarakat berharap adanya bantuan Pajeko
– masyarakat berharap ada bantuan RTLH
– Ada bantuan Talud 1 KM di Desa Menggawa
– Adanya bantuan Alat pertanian Hand Traktor.

Aspirasi Kapitalaung Lelipang Kecamatan Tamako
– Masyarakat berharap ada bantuan perbaikan rumah pasca bencana, ada 3 rumah rusak berat dan 2 rusak sedang di desa Lelipang
– Masyarakat berharap ada bantuan RTLH
– masyarakat berharap ada bantuan Air Bor.

Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar, Vionita Kuera, melaksanakan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Selasa (4/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kampung Kawahang tersebut dihadiri oleh pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta berbagai elemen masyarakat. Reses menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat dalam menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di wilayah kepulauan.

Vionita Kuera, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, menegaskan bahwa reses merupakan amanat konstitusi sekaligus sarana untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Dalam sesi dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai sangat mendesak untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kecamatan Siau Barat Utara. Adapun aspirasi tersebut yakni Pembangunan talud di Sekolah Nazareth Niambangeng, Kecamatan Siau Barat, guna melindungi lingkungan sekolah dari ancaman longsor dan menciptakan suasana belajar yang aman bagi para siswa.

Pembangunan jalan menuju Kampung Tolosang, Kecamatan Siau Barat Utara, guna meningkatkan akses transportasi masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi.

Pembangunan talud di belakang Gereja GPDI Victory Kawahang, sebagai upaya mengantisipasi longsor yang berpotensi mengancam bangunan gereja dan permukiman warga.

Pembangunan SMA/SMK di Kecamatan Siau Barat Utara, agar masyarakat memiliki akses pendidikan menengah yang lebih dekat dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pengadaan tong penampungan air bersih, untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada musim kemarau.

Perbaikan jalan di Kampung Kawahang, yang menjadi akses utama masyarakat dan membutuhkan peningkatan kualitas demi menunjang mobilitas warga.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Vionita Kuera menyampaikan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan masyarakat Nusa Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (Advetorial)




DPRD Sulut Gelar RDP Lintas Komisi, Bahas Permasalahan dan Pelanggaran Hukum Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah

 

 

Sulut,GN- Bertempat di ruang serbaguna lantai tiga, Senin (20/7/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin langsung jalannya Rapat Dengar Pendapat ( RDP) terkait permasalahan hukum penerbitan sertifikat atas tanah yang didiami masyarakat Titiwungen Selatan kecamatan Sario.

 

Turut hadir dalam RDP tersebut, Wakil ketua DPRD Royke Anter, Yongkie Limen , Norman Luntungan, Jein Laluyan, Louis Schram, Berty Kapoyos, Eugenia Mantiri.

 

Masyarakat Titiwungen Selatan Kecamatan Sario pada kesempatan itu, menyampaikan aspirasinya di hadapan Pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

 

Adapun agenda pembahasan mengenai sengketa lahan di Titiwungen Selatan, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado. Dimana masyarakat melakukan penolakan atas rencana sita eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado.

 

Warga menuding penerbitan sertipikat dan eksekusi tersebut cacat hukum dan terindikasi adanya praktik mafia tanah.

Masyarakat berharap permasalahan ini dapat diselesaikan, sehingga ada titik terang bagi warga.

“Kami tinggal di situ sudah ratusan tahun, dan saat ini orang tua kami berumur 107 tahun, dan kami menilai rencana eksekusi lahan oleh PN Manado itu cacat hukum,” sebut warga.

Ketua DPRD Sulut  juga menyampaikan bahwa permasalahan tersebut yakni verponding (Eigendom Verponding) adalah bukti kepemilikan tanah warisan zaman kolonial Belanda. “Ini kita akan pelajari bersama, di sini hadir juga dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manado, Biro Hukum Setdaprov Sulut dan Polda Sulut,” kata Silangen.

Pada prinsipnya DPRD Sulut akan memberikan rekomendasi. “Akan tetapi kami tentu mempelajarinya dan tugas kami menerima aspirasi permasalahan tersebut, sehingga tidak terjadi konflik dan permasalahan yang terus berkepanjangan,” tandasnya. (advetorial)

 




Ketua DPRD Sulut Buka Rapat Pembahasan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2025 Bersama TAPD

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) komitmen dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Hal itu ditunjukkan lewat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Rapat pembahasan tersebut di pimpin berlangsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB,KBD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (6/7/2026).

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat tersebut didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene, serta dihadiri seluruh jajaran Banggar.

Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir Kepala TAPD yang juga Sekretaris Daerah Sulut, Thalis Gallang, bersama jajarannya.

Anggota Banggar DPRD Sulut Royke Roring menyampaikan masukan strategis yang tentunya diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulut dalam penyempurnaan kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBD untuk tahun mendatang.

Roring pun mengapresiasi atas penyajian indikator ekonomi makro dan mikro yang telah mengacu pada indikator nasional.

Dia menilai indikator tersebut perlu disandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar capaian pembangunan dapat diukur secara lebih objektif.

“Indikator ekonomi makro sebaiknya direferensikan kembali dengan RPJMD sehingga terlihat jelas target dan realisasinya. Jika terjadi deviasi yang cukup besar, tentu perlu dijelaskan penyebabnya sebagai bagian dari evaluasi,” kata Roring.

Di samping itu, Roring juga menyoroti dimana belum terealisasi Peraturan Gubernur yang sebelumnya. Dia pun berharap dapat diberlakukan pada Perubahan APBD tahun lalu.

Regulasi tersebut kata Roring, belum dapat diproses karena adanya kendala prosedural saat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga sejumlah hak yang telah dinantikan berbagai pihak belum dapat direalisasikan.

Lebih jauh, Roring mengharapkan pemerintah daerah, untuk dapat mempercepat penyelesaian proses tersebut agar tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian kepada pihak yang berkepentingan.

“Kalau memungkinkan, kami berharap proses ini bisa dipercepat sehingga persoalan ini segera mendapatkan solusi,” ujar Roring.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini, juga meminta dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek). Karena menurutnya, ketentuan yang masih mengatur dua kali pelaksanaan Bimtek sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini, mengingat fraksi telah melaksanakan tiga kali kegiatan.

Untuk itu, Roring mengusulkan adanya penyesuaian besaran anggaran Bimtek agar selaras dengan perkembangan biaya yang terus mengalami peningkatan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap para pelayan keagamaan, Roring terus mendorong Pemerintah Provinsi Sulut mempertimbangkan penyesuaian honorarium bagi petugas keagamaan yang mengabdi di instansi pemerintah daerah. Langkah tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pelayanan mereka kepada masyarakat.

Dalam rapat Banggar tersebut berbagai masukan disampaikan sehingga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Perlu diketahui, sinergi antara DPRD Sulut dan pemerintah daerah diyakini akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Ini untuk memastikan arah pembangunan daerah agar tetap berjalan sesuai target RPJMD untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera. (Advetorial)




Pansus Gelar Rapat Lanjutan, Rapungkan Draf Dokumen Penyempurnaan Ranperda RTRW

Sulut,GN- Langkah cepat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kembali rapat lanjutan terkait penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2025-2044.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/6/2026). Rapat langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Henry Walukow, bersama sejumlah anggota Pansus diantaranya Cindy Wurangian, Roy Roring, dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulut, turut hadir Sekretatis Provinsi (Sekprov) Sulut Tahlis Gallang, didampingi sejumlah Kepala SKPD terkait, diantaranya Kadis DLH Weldie Poli, Kadis Kehutanan Rainer Dondokambey, Kadis ESDM Fransiscus Maindoka, serta Sekwan Niklas Silangen.

Sementara itu, Cindy Wurangian menanggapi positif langkah maju pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti poin-poin krusial terkait keterbukaan informasi data spasial melalui peta dan kepastian luas zonasi kawasan bagi masyarakat.

Salah satu poin pentingnya adalah, berkaitan dengan format dokumen peta yang sebelumnya sempat dikeluhkan karena sulit diakses secara detail oleh masyarakat dan anggota dewan.

”Peta yang sebelumnya diberikan masih berbentuk PDF biasa, sehingga ketika diperbesar atau di-zoom in, gambarnya pecah dan batas-batas wilayahnya tidak terlihat jelas. Namun, dalam dokumen penyempurnaan kali ini, pemerintah daerah sudah memenuhinya dengan menyediakan format peta digital yang jauh lebih rinci,” kata Cindy.

Adapun rapat lanjutan berhasil merampungkan draft dokumen penyempurnaan final, dan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut (Sekdaprov) Sulut, Tahlis Gallang menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas rampungnya pembahasan penyempurnaan Ranperda RTRW tersebut. “Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya RTRW yang telah rampung dibahas akan kami bawa ke Kemendagri,” ucap Tahlis.

Kedepan Dokumen tersebut tinggal di Laporkan ke Pimpinan DPRD Sulut. Kemudian sesegera mungkin dikirimkan ke Kemendagri untuk di proses agar Ranperda RTRW Sulut 2025-2044, dapat secepatnya terealisasi dan sesuai dengan mekanisme yang ada. (advetorial)




Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Serta Pemasangan Alat Kontrasepsi Terus Dilakukan Dinas DPPKBD Sangihe

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah (DPPKBD), terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan penderita stunting serta terus melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi (Implant), untuk pasangan usia subur di 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala Dinas DPPKB Sangihe dr Yopi F Thungari,M.Kes (foto: Gemparnews)

Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Yopi.F.Thungari,M.Kes kepada media ini menyampaikan bahwa, tujuan Pemasangan alat Kontrasepsi bukan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan Ibu.

” jadi program ini bukan bertujuan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan supaya ada jarak dari kelahiran anak, sehingga Ibu tidak melahirkan tiap tahun atau jarak anak tidak terlalu dekat, jadi berapa pun anak yang dilahirkan yang penting orang tua mampu dan anak-anak dapat disekolahkan, dan kami juga berharap kedepan dalam penanganan stunting dapat dilaksanakan dengan baik,agar penderita stunting tidak ada lagi di Sangihe,anak-anak bisa bertumbuh sehat dan berkembang sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa,” Jelas Yopi Thungari.

Sekretaris DPPKB Sangihe Loesye Clodine Harindah,S.Sos (foto: Gemparnews)

Loesye Clodine Harindah,S.Sos Sekretaris dinas pun menjelaskan bahwa, saat Pemasangan alat Kontrasepsi dirangkaikan dengan hari ulang tahun IBI (Ikatan bidan Indonesia), hari keluarga Nasional dan hari Kontrasepsi sedunia.

Disampaikan pula bahwa,untuk Pemasangan alat Kontrasepsi sudah terlaksana di 9 Kecamatan dan sisanya 6 Kecamatan akan tetap dilaksanakan, untuk pencegahan dan penanganan stunting sementara masih dilaksanakan di tiga Kecamatan.

DPPKB Sangihe Gelar Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Tenaga Lini Lapangan Untuk Pencegahan Stunting Di Kecamatan Tabseltra (foto: Gemparnews)

Sementara untuk program dapur sehat atasi stunting di tiga kecamatan yaitu,Kecamatan Tahuna Timur,Kecamatan Tamako dan Kecamatan Tabukan Tengah.

Lanjut Harindah bahwa, dapur sehat atasi stunting Pemerintah melalui dinas akan memberikan edukasi kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai stunting dan memberikan edukasi gisi bagi kepada orang tua agar pemenuhan gisi kepada anak tersebut dapat diberikan secara baik,kepada anak penderita stunting atau gisi buruk.

Peserta mengikuti Penyuluhan di Kecamatan Tabseltra (foto: Gemparnews)

Terkait penanganan stunting Ia menjelaskan bahwa, petugas dari dinas langsung datang ke orang tua penderita stunting dan memberikan edukasi seperti pola asuh anak.

Pun dijelaskan oleh Harindah terkait penanganan stunting dan yang dilaporkan oleh petugas di tiap kecamatan penderita stunting bahwa, penderita stunting yang sudah dinyatakan tidak lagi stunting, bukan soal pemenuhan gisi tetapi stunting sudah lewat karena usia yaitu usia stunting dari 0-59 bulan atau 2 tahun, dan jika anak sudah lewat 2 tahun dan anak sudah 3 tahun itu sudah dinyatakan lulus dari stunting karena usia.

Pelayanan KB implan gratis dalam rangka Harganas di Kecamatan Tabukan Selatan (foto: Gemparnews)

Lebih jauh Harindah menjelaskan bahwa, dari hasil yang dilakukan oleh petugas dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah turun langsung ke lapangan bahwa, penderita stunting di Bumi Tampungang Lawo mengalami penurunan, karena Pemerintah terus memberikan edukasi terlebih kepada Ibu-ibu hamil yang nantinya akan melahirkan.

Dalam penanganan stunting ini Ia pun menyampaikan tidak ada kendala karena tim begitu solid dan ada kerja sama yang baik, dan masyarakat antosias menyambut dan menerima kedatangan petugas.Ditambahkan pula bahwa untuk Pemasangan alat Kontrasepsi untuk wilayah yang belum dikunjungi petugas tetap akan mengunjungi dan melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi, yang tujuannya adalah untuk menjaga jarak kehamilan tidak melahirkan tiap tahun demi untuk kesehatan Ibu-ibu.

Petugas DPPKBD Kabupaten Kepulauan Sangihe (foto: Gemparnews)

Sekretaris Loeye Clodine Harindah,S.Sos pun mengutarakan bahwa, dua program tersebut harus diselesaikan sampai tahun 2026, dan harapannya juga agar kedepan pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan baik, stunting ini tidak ada lagi di Sangihe dan anak-anak bisa tumbuh sehat, berkembang, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa di kemudian hari.

” Harapan Kami juga dalam Pemasangan alat Kontrasepsi ini juga, agar supaya ibu- ibu itu bisa,dapat melakukan Pemasangan ini dengan baik, agar supaya dapat menunda kehamilan , dan angka kelahiran di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawa rata-rata,” tutup sekretaris dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah yang murah senyum ini.(ADVE).




Komisi IV DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Disnakertrans Sulut dan Dinas Dikda Sulut

Sulut,GN – Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin 11 Mei 2026 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut dan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Shcramm (foto: Gemparnews)

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Shcramm di dampingi Sekretaris Komisi IV Pricilia Cindy Wurangian dan anggota komisi IV Vionita Kuera, Prof Julyeta Runtuwene dan Muslimah Mongilong serta di hadiri Kepala Disnakertrans dan Kepala Dinas Dikda Sulut bersama jajarannya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Pricilia Cindy Wurangian (foto: Gemparnews)

Berbagai pertanyaan yang disampaikan komisi IV DPRD Sulut kepada Disnakertrans Sulut terkait pencapaian triwulan I. Demikian juga pertanyaan disodorkan kepada Dinas Dikda Sulut atas kinerja sepanjang triwulan I tahun 2026.

Vionita Kuera (foto: Gemparnews)

Ada hal menarik yang di sampaikan oleh Sekretaris komisi IV Pricilia Cindy Wurangian untuk Dinas Pendidikan Daerah Sulut terkait pembatasan mengakses media sosial bagi anak dibawah usia 16 tahun.

Prof Julyeta Runtuwene (foto: Gemparnews)

“Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembatasan mengakses media sosial yang di berlakukan bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti apa implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan lebih dari itu, saya melihat sekolah – sekolah sekarang yang mayoritas di minta siswa dan siswi untuk membawa perangkat elektronik ke sekolah,” kata Cindy.

Muslimah Mongilong (foto: Gemparnews)

Cindy menegaskan bagaimana cara dinas pendidikan ini mengatur agar supaya bisa seimbang. Karena dengan kemajuan teknologi pasti banyak menggunakan AI dan sebagainya, tetapi juga harus seimbang.

” Jangan sampai kemampuan berpikir kritis dari anak – anak kita ini di gantikan oleh AI semuanya. Nah, keterlibatan dari dinas pendidikan ini seperti apa yang akan diatur,” ujar Cindy.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Femmy Suluh (foto: Gemparnews)

Politisi Golkar ini memberikan beberapa contoh di Kota lainnya sudah ada kemajuan dalam menangani hal seperti ini. “Kita melihat contoh di kota – kota lainnya yang sudah maju, Mereka sudah ada surat edaran yang jelas dari Pemerintah setempat yang memang benar – benar mengatur sehingga ada indikator – indikator yang jelas dan tidak abu – abu dan tidak hanya wacana – wacana saja yang dilemparkan tetapi memang ada program yang sangat jelas. Jadi saya ingin tau apakah di dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucap legislator dapil Minut – Bitung itu.

Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut (foto: Gemparnews)

Selain itu, Cindy menanyakan berkaitan dengan bantuan studi bagi siswa SMA dan SMK. ” Apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima bantuan studi di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” terangnya.

Lanjut masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” tukas Cindy.

Jajaran Dinas Pendidikan Daerah Sulut (foto: Gemparnews)

Sementara itu, menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Dikda Sulut Femmy Suluh, menjelaskan secara detil terkait pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kepala Dinas mengatakan hal itu sudah di berlakukan bagi siswa di sekolah. Semua siswa mengumpulkan handphone saat jam pelajaran sedang berlangsung dan akan di kembalikan setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Siswa lebih banyak bersosialisasi dengan teman – temannya di sekolah untuk lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Untuk bantuan studi kepada siswa, Kepala Dinas menjelaskan ada beberapa bantuan studi beasiswa bagi siswa yang menerima bantuan tersebut.

Atas penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Sulut ditanggapi komisi IV DPRD Sulut dengan mengagendakan turun lapangan untuk memantau secara langsung di sekolah. RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama mitra kerja Disnakertrans Sulut dan Dinas Dikda Sulut berjalan dengan aman dan tertib. (advetorial)