Sulut,GN- Langkah cepat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kembali rapat lanjutan terkait penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2025-2044.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/6/2026). Rapat langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Henry Walukow, bersama sejumlah anggota Pansus diantaranya Cindy Wurangian, Roy Roring, dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulut, turut hadir Sekretatis Provinsi (Sekprov) Sulut Tahlis Gallang, didampingi sejumlah Kepala SKPD terkait, diantaranya Kadis DLH Weldie Poli, Kadis Kehutanan Rainer Dondokambey, Kadis ESDM Fransiscus Maindoka, serta Sekwan Niklas Silangen.

Sementara itu, Cindy Wurangian menanggapi positif langkah maju pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti poin-poin krusial terkait keterbukaan informasi data spasial melalui peta dan kepastian luas zonasi kawasan bagi masyarakat.

Salah satu poin pentingnya adalah, berkaitan dengan format dokumen peta yang sebelumnya sempat dikeluhkan karena sulit diakses secara detail oleh masyarakat dan anggota dewan.

”Peta yang sebelumnya diberikan masih berbentuk PDF biasa, sehingga ketika diperbesar atau di-zoom in, gambarnya pecah dan batas-batas wilayahnya tidak terlihat jelas. Namun, dalam dokumen penyempurnaan kali ini, pemerintah daerah sudah memenuhinya dengan menyediakan format peta digital yang jauh lebih rinci,” kata Cindy.

Adapun rapat lanjutan berhasil merampungkan draft dokumen penyempurnaan final, dan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut (Sekdaprov) Sulut, Tahlis Gallang menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas rampungnya pembahasan penyempurnaan Ranperda RTRW tersebut. “Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya RTRW yang telah rampung dibahas akan kami bawa ke Kemendagri,” ucap Tahlis.

Kedepan Dokumen tersebut tinggal di Laporkan ke Pimpinan DPRD Sulut. Kemudian sesegera mungkin dikirimkan ke Kemendagri untuk di proses agar Ranperda RTRW Sulut 2025-2044, dapat secepatnya terealisasi dan sesuai dengan mekanisme yang ada. (advetorial)

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah (DPPKBD), terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan penderita stunting serta terus melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi (Implant), untuk pasangan usia subur di 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Yopi.F.Thungari,M.Kes kepada media ini menyampaikan bahwa, tujuan Pemasangan alat Kontrasepsi bukan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan Ibu.

” jadi program ini bukan bertujuan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan supaya ada jarak dari kelahiran anak, sehingga Ibu tidak melahirkan tiap tahun atau jarak anak tidak terlalu dekat, jadi berapa pun anak yang dilahirkan yang penting orang tua mampu dan anak-anak dapat disekolahkan, dan kami juga berharap kedepan dalam penanganan stunting dapat dilaksanakan dengan baik,agar penderita stunting tidak ada lagi di Sangihe,anak-anak bisa bertumbuh sehat dan berkembang sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa,” Jelas Yopi Thungari.

Loesye Clodine Harindah,S.Sos Sekretaris dinas pun menjelaskan bahwa, saat Pemasangan alat Kontrasepsi dirangkaikan dengan hari ulang tahun IBI (Ikatan bidan Indonesia), hari keluarga Nasional dan hari Kontrasepsi sedunia.

Disampaikan pula bahwa,untuk Pemasangan alat Kontrasepsi sudah terlaksana di 9 Kecamatan dan sisanya 6 Kecamatan akan tetap dilaksanakan, untuk pencegahan dan penanganan stunting sementara masih dilaksanakan di tiga Kecamatan.

Sementara untuk program dapur sehat atasi stunting di tiga kecamatan yaitu,Kecamatan Tahuna Timur,Kecamatan Tamako dan Kecamatan Tabukan Tengah.

Lanjut Harindah bahwa, dapur sehat atasi stunting Pemerintah melalui dinas akan memberikan edukasi kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai stunting dan memberikan edukasi gisi bagi kepada orang tua agar pemenuhan gisi kepada anak tersebut dapat diberikan secara baik,kepada anak penderita stunting atau gisi buruk.

Terkait penanganan stunting Ia menjelaskan bahwa, petugas dari dinas langsung datang ke orang tua penderita stunting dan memberikan edukasi seperti pola asuh anak.

Pun dijelaskan oleh Harindah terkait penanganan stunting dan yang dilaporkan oleh petugas di tiap kecamatan penderita stunting bahwa, penderita stunting yang sudah dinyatakan tidak lagi stunting, bukan soal pemenuhan gisi tetapi stunting sudah lewat karena usia yaitu usia stunting dari 0-59 bulan atau 2 tahun, dan jika anak sudah lewat 2 tahun dan anak sudah 3 tahun itu sudah dinyatakan lulus dari stunting karena usia.

Lebih jauh Harindah menjelaskan bahwa, dari hasil yang dilakukan oleh petugas dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah turun langsung ke lapangan bahwa, penderita stunting di Bumi Tampungang Lawo mengalami penurunan, karena Pemerintah terus memberikan edukasi terlebih kepada Ibu-ibu hamil yang nantinya akan melahirkan.

Dalam penanganan stunting ini Ia pun menyampaikan tidak ada kendala karena tim begitu solid dan ada kerja sama yang baik, dan masyarakat antosias menyambut dan menerima kedatangan petugas.Ditambahkan pula bahwa untuk Pemasangan alat Kontrasepsi untuk wilayah yang belum dikunjungi petugas tetap akan mengunjungi dan melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi, yang tujuannya adalah untuk menjaga jarak kehamilan tidak melahirkan tiap tahun demi untuk kesehatan Ibu-ibu.

Sekretaris Loeye Clodine Harindah,S.Sos pun mengutarakan bahwa, dua program tersebut harus diselesaikan sampai tahun 2026, dan harapannya juga agar kedepan pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan baik, stunting ini tidak ada lagi di Sangihe dan anak-anak bisa tumbuh sehat, berkembang, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa di kemudian hari.

” Harapan Kami juga dalam Pemasangan alat Kontrasepsi ini juga, agar supaya ibu- ibu itu bisa,dapat melakukan Pemasangan ini dengan baik, agar supaya dapat menunda kehamilan , dan angka kelahiran di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawa rata-rata,” tutup sekretaris dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah yang murah senyum ini.(ADVE).

Sulut,GN – Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin 11 Mei 2026 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut dan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Shcramm di dampingi Sekretaris Komisi IV Pricilia Cindy Wurangian dan anggota komisi IV Vionita Kuera, Prof Julyeta Runtuwene dan Muslimah Mongilong serta di hadiri Kepala Disnakertrans dan Kepala Dinas Dikda Sulut bersama jajarannya.

Berbagai pertanyaan yang disampaikan komisi IV DPRD Sulut kepada Disnakertrans Sulut terkait pencapaian triwulan I. Demikian juga pertanyaan disodorkan kepada Dinas Dikda Sulut atas kinerja sepanjang triwulan I tahun 2026.

Ada hal menarik yang di sampaikan oleh Sekretaris komisi IV Pricilia Cindy Wurangian untuk Dinas Pendidikan Daerah Sulut terkait pembatasan mengakses media sosial bagi anak dibawah usia 16 tahun.

“Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembatasan mengakses media sosial yang di berlakukan bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti apa implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan lebih dari itu, saya melihat sekolah – sekolah sekarang yang mayoritas di minta siswa dan siswi untuk membawa perangkat elektronik ke sekolah,” kata Cindy.

Cindy menegaskan bagaimana cara dinas pendidikan ini mengatur agar supaya bisa seimbang. Karena dengan kemajuan teknologi pasti banyak menggunakan AI dan sebagainya, tetapi juga harus seimbang.

” Jangan sampai kemampuan berpikir kritis dari anak – anak kita ini di gantikan oleh AI semuanya. Nah, keterlibatan dari dinas pendidikan ini seperti apa yang akan diatur,” ujar Cindy.

Politisi Golkar ini memberikan beberapa contoh di Kota lainnya sudah ada kemajuan dalam menangani hal seperti ini. “Kita melihat contoh di kota – kota lainnya yang sudah maju, Mereka sudah ada surat edaran yang jelas dari Pemerintah setempat yang memang benar – benar mengatur sehingga ada indikator – indikator yang jelas dan tidak abu – abu dan tidak hanya wacana – wacana saja yang dilemparkan tetapi memang ada program yang sangat jelas. Jadi saya ingin tau apakah di dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucap legislator dapil Minut – Bitung itu.

Selain itu, Cindy menanyakan berkaitan dengan bantuan studi bagi siswa SMA dan SMK. ” Apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima bantuan studi di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” terangnya.

Lanjut masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” tukas Cindy.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Dikda Sulut Femmy Suluh, menjelaskan secara detil terkait pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kepala Dinas mengatakan hal itu sudah di berlakukan bagi siswa di sekolah. Semua siswa mengumpulkan handphone saat jam pelajaran sedang berlangsung dan akan di kembalikan setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Siswa lebih banyak bersosialisasi dengan teman – temannya di sekolah untuk lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Untuk bantuan studi kepada siswa, Kepala Dinas menjelaskan ada beberapa bantuan studi beasiswa bagi siswa yang menerima bantuan tersebut.

Atas penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Sulut ditanggapi komisi IV DPRD Sulut dengan mengagendakan turun lapangan untuk memantau secara langsung di sekolah. RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama mitra kerja Disnakertrans Sulut dan Dinas Dikda Sulut berjalan dengan aman dan tertib. (advetorial)

Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)

SANGIHE,GN – Selasa (14/4/2026), Pangdam XIII/Merdeka, Mayor Jenderal TNI Mirza Agus, SIP melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Kepulauan Sangihe .

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah, sekaligus meresmikan infrastruktur strategis serta meninjau program ekonomi di wilayah perbatasan.

Setibanya di Sangihe, Pangdam beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Michael Thungari,SE,MM. dan Wakil Bupati Tendris Bulahari. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan nuansa adat khas Sangihe, diiringi musik bambu yang dibawakan oleh putra daerah.

Turut hadir jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Agenda utama dalam kunjungan ini adalah peresmian Jembatan Garuda TNI Angkatan Darat yang berlokasi di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara.

Kehadiran jembatan tersebut diharapkan menjadi urat nadi baru dalam menunjang mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Usai itu Pangdam dijadwalkan bertolak ke Kampung Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, untuk meninjau lokasi Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah kepulauan.

Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan Mayor Jenderal TNI Mirza Agus untuk memantau langsung kesiapan dan kondisi personel TNI yang bertugas di garda terdepan NKRI.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kodam XIII/Merdeka dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.(Adv)

SANGIHE,GN -Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari bersama Ketua TP PKK, Cherry Thungari Soeyoenus
, hadir dalam ibadah ibadah paskah yang digelar oleh GMIST Jemaat Maranatha Tahuna di area terbuka kawasan Boulevard Tahuna, minggu subuh (05/04/2026).

Ibadah dipimpin Ketua MPJ GMIST Maranatha Tahuna, Pdt. Pdt. Gritha Dumaili Luase MTh, didampingi Pdt. Sintike Patras Dalope STh, Pdt. Mathilda Marsesa-Ponto S.Teol dan Pdt. Emeritus, E. Maitulung-Mapia STh.

Khadim Pdt. Pdt. Gritha Dumaili Luase dalam khotbah paskah kali ini mengawalinya dengan pembacaan Alkitab Lukas pasal 24 ayat 1 – 12.

Dalam bagian khotbah yang diuraikan, Pdt. Gritha menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus lewat kesaksian perempuan-perempuan pengikut Yesus yang pada hari pertama pergi membawa rempah ke kubur Yesus dan mendapatkan kubur sidah terbuka dan kosong, tidak ada lagi tubuh Yesus yang terbaring.

Sementara itu, Bupati Michael Thungari meski baru kali pertama merayakan Paskah dengan Jemaat Maranatha, namun langsung merasa akrab, karena bagi Michael Jemaat GMIST Maranatha adalah tetangga sendiri, sejak Keluarga Thungari – Soeyoenus tinggal di kawasan Boulevard sejal tahun 2016 sampai 2024.

“Saya memang sering mendengar ada ibadah subuh di Boulevard, dan saat ini akhirnya saya bersama isteri bisa sama-sama merayakan Paskah di tempat ini,” ungkap Michael.

Dengan ciri khas bercerita yang mengundang tawa, sempat diakui Michael, tidak mudah datang beribadah pada saat subuh, apalagi saat hujan, dapat menggoyakan niat pergi beribadah.

“Ternyata tidak mudah bangun subuh, apalagi tiba-tiba hujan turun, dapat membuat iman goyah, tapi saya lihat isteri saya sudah bersiap-siap datang ke sini. Saya pun langsung bersiap, tapi itu pun karena isteri yang menyuruh saya cepat mandi. Jadi ternyata Yesus menolong menghadirkan isteri sebagai pendamping yang menguatkan,”kata Michael langsung disambut tawa dan aplaus warga jemaat.

Selanjutnya dalam sambutannya, Michael mengapresiasi cara warga GMIST Maranatha Tahuna merayakan Paskah di kawasan Boulevard, dan ia menyebut lewat perayaan Paskah merupakan suatu sukacita besar bagi Jemaat Maranatha Tahuna.

Michael juga mengatakan, Paskah Kebangkitan Yesus Kristus menandakan harapan baru dan suka cita besar bagi umat yang percaya, termasuk bagi GMIST Maranatha yang kembali boleh melaksanakan Paskah di tempat ini.

Terkait kata Paskah, Bupati termuda di Sulawesi Utara ini turut menguraikan asal usulnya sekaligus memberi pemahaman agar warga jemaat, lebih khusus anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda dapa memahaminya.

“Jadi ini merupakan informasi kepada warga jemaat terutama anak-anak, remaja dan pemuda,”ujar Michael.

Lewat Tema Paskah Kebangkitan Kristus Buah Ketaatan dan Pengabdian, Michael mengajak jemaat untuk tidak hanya mengenal kebangkitan Tuhan, tetapi juga menghidupinya dalam tindakan yang nyata.

“Kebangkitan Kristus juga seharusnya mendorong kita kepada ketaatan, matang dalam iman, dalam keluarga dalam pekerjaan, apalagi dalam pelayanan memanggil kita untuk pengabdian dalam melayani sesama tanpa pamrih,”urainya.

Dalam kesempatan itu, Michael juga mengajak jemaat dan masyarakat bersyukur kepada Tuhan, dimana Sangihe sempat diguncang gempa 7,5 skala richter, namun Tuhan tetap menjaga wilayah Sangihe tetap aman.

“Dibanding di salah satu kota, gempa 7,5 skala richter pernah menelan korban jiwa hampir 5000 orang, sehingga kita patut bersyukur Sangihe aman dalam lindungan Tuhan,” ungkap Michael.

‘Akhirnya atas nama Keluarga Thungari – Soeyoenus dan keluarga Bulahari – Walukow serta Pemerintah Daerah, saya ucapkan selamat merayakan Paskah,”pungkasnya. {Adv)

Sulut,GN- Panitia Khusus DPRD Sulut melakukan pertemuan secara marathon bersama instansi terkait Pemerintah Provinsi. Pertemuan ini dalam rangka menggenjot pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini terlihat pada rapat lanjutan pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua Louis Schramm bersama sejumlah anggota Pansus dan perangkat daerah terkait di Ruangan Serbaguna DPRD Sulut meringankan, Selasa (9/12/2025).

Ketua Pansus Dra Vonny Paat secara langsung membuka diskusi dengan mengarahkan pembahasan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut untuk memberikan penjelasan terkait distribusi bagi penambang rakyat.

Royke Roring selaku anggota pansus menyoroti perlunya kejelasan mengenai jumlah blok tambang rakyat yang telah beroperasi. “Sebelum menetapkan distribusi, kami perlu mengetahui berapa blok yang berjalan hingga saat ini,” katanya.

Anggota Pansus lainnya yakni Henry Walukow memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi nyata biaya produksi penambang rakyat. Ia menegaskan bahwa simulasi pendapatan yang sering disebutkan, misalnya Rp100 juta, itu tidak mencerminkan keuntungan bersih.

“Biaya produksi bisa mencapai 70–75 persen. Jadi keuntungan bersih penambang hanya sekitar 25–30 persen,” ujar Henry.

Henry menekankan pentingnya sosialisasi sebelum menetapkan angka distribusi. Tanpa sosialisasi yang memadai, ia khawatir kebijakan ini justru memicu penolakan. “Di Blok 2 Talawaan Tatelu saja ada sekitar 5.000 pekerja. Belum lagi wilayah Bolmong Raya. Dan 80 persen penambang rakyat di Sulut belum memiliki izin. Jika distribusi terlalu tinggi, dikhawatirkan mereka memilih tetap ilegal,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulut, Drs Fransicsus Mandoka, menjelaskan bahwa blok tambang rakyat berada di tiga kabupaten: Boltim, Mitra, dan Minut.

Dia menambahkan sosialisasi kepada penambang akan dilakukan setelah Perda ditetapkan. Terkait usulan distribusi, Maindoka menyebut gagasan awal muncul dari mantan anggota DPRD James Tuuk, namun implementasinya ternyata lebih kompleks. “Distribusi perlu dibahas bersama hingga mencapai angka paling tepat,” terangnya.

Diakhir pembahasan rapat tersebut, Ketua Pansus Vonny Paat menegaskan bahwa Pansus sepakat penambang rakyat bersedia membayar distribusi, tetapi besaran final belum ditentukan.

“Kita akan turun lapangan pada hari Sabtu untuk melihat kondisi riil. Senin kita lakukan uji publik, setelah itu baru kita tetapkan persentasenya,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri Ketua Pansus Vonny Paat, Wakil Ketua Pansus Louis Schramm serta anggota yakni Remly Kandoli, Nick Adicipta  Lomban, Hendry Walukow, ketua Vonny Paat, Royke Roring, Seska Budiman dan Berty Kapojos.

Dari pihak eksekutif, dihadiri Karo Hukum Flora Krisen, Kepala Bapenda Provinsi Sulut June Silangen, Kadis Perkimtan Provinsi Sulut Alexander Watimena.serta Perwakilan Dinas Kesehatan Sulut. (Adve)

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar natal Oikumene Tahun 2025 bertempat di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo, Senin (8/12/2025).

Natal Oikumene di hadiri Bupati Michael Thungari,SE,MM, Wakil Bupati Tendris Bulahari,Forkopimda,Sekda Harry Wolff,Ketua tim Penggerak Kabupaten Sangihe,Sekretaris Tim PKK Kabupaten Sangihe,Ketua DPRD Fredy Sondakh,SE,pengurus FKUB,Ketua Sinode GMIST,Ketua Resort Tahuna,Para Pimpinan OPD,Para hamba-hamba Tuhan, ASN dan Para Undangan.

Pada perayaan ibadah natal Oikumene yang membacakan firman Tuhan dan menyampaikan Khotbah adalah ketua Sinode GMIST Pdt.Dr.Welman Boba,M.Th dengan mengambil pembacaan alkitab dari Matius 1 : 21-24

Natal Oikumene turut dimeriahkan musik bambu Bethesda sesiwung, paduan suara dari gereja adven, paduan suara gereja Katolik ,dan tarian muslim Hadra, pun dihadiri warga kaum muslim, sehingga ini menandakan bahwa kerukunan bergama antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe tinggi dan terus untuk mempererat kerukunan antar umat beragama.

Dalam ibadah pada proses pemasangan lilin dilakukan oleh, Bupati bersama Ibu,wakil Bupati bersama Ibu,Sekda bersama Ibu, Ketua Sinode bersama Ibu dan beberapa tamu undangan.

Usai ibadah natal Oikumene juga dilakukan penyerahan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan berbagai bantuan yang di Serahkan oleh Bupati,wakil Bupati,Ketua DPRD,Sekda,Ketua tim Penggerak PKK Kabupaten Sangihe,Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sangihe dan Forkopimda.

Bupati Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa,natal merupakan moment yang mulia, moment yang mengingatkan kita agar kasih Allah yang dinyatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sang jurus selamat bahwa, natal adalah menyambut Kristus bukan menyambut manusia.

” Karna natal bukan sekedar sebuah perayaan, melainkan panggilan untuk menghadirkan kasih,menghadirkan kepedulian dan damai dalam kehidupan kita setiap hari,”kata Thungari.

Lanjut Bupati bahwa perayaan Natal Oikumene yang dilaksanakan saat ini merupakan wujud nyata persaudaraan antara denominasi yang dipersatukan dalam satu iman kepada Kristus.

” Melalui perayaan ini kita belajar bahwa perbedaan tradisi dan tata ibadah tidak memisahkan kita sebab kasih Kristus menyatukan seluruh umat dalam satu tubuh,satu sukacita dan pengharapan,” ucap Bupati.

Bupati pun menambahkan bahwa, natal Oikumene juga menjadi ruang bersama bagi gereja,Pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat hubungan, mempererat kebersamaan lintas denominasi serta memperteguh komitmen, menghadirkan damai sejahtera ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

” Kita juga bersyukur bahwa natal kali ini turut dihadiri oleh ketua pengadilan agama, Ketua pengadilan negeri, Bapak Kapolres dan juga Hadra dari Santiago memperteguh, mempererat dan menjadi bukti nyata kerukunan Beragama di Kabupaten Sangihe, di sisi lain perayaan safari natal merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah dalam menyapa masyarakat tingkat pelosok Kampung dan pulau-pulau , melalui kegiatan ini Pemerintah berupaya membangun kedekatan, mempererat persaudaraan serta menghadirkan pelayanan rohani bagi seluruh umat,” tutup orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(Advetorial).

Sulut,GN- Masa reses adalah periode waktu bagi anggota legislatif (DPRD) untuk bekerja di luar gedung, kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

Masa ini merupakan bagian dari kegiatan persidangan, tetapi dilaksanakan di luar gedung dewan dan berfungsi sebagai komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

Tujuan utama masa reses Menampung aspirasi. Anggota dewan menjaring dan menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Masa reses juga digunakan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kondisi di lapangan.

Masa reses juga merupakan Tanggung jawab moral dan politis. Kegiatan masa reses ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan kepada pemilihnya.
Aspirasi yang terkumpul akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran oleh pemerintah.

Terkait dengan itu, Selasa (02/12/2025) Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pierre Makisanti Menggelar masa reses ketiga tahun 2025. Makisanti turun langsung menemui dan menyerap aspirasi konstituen dari daerah pemilihannya yakni Kecamatan Tombuluan dan Kecamatan Tondano Timur.

Di Kecamatan Tombuluan, Masyarakat menyampaikan berbagai macam usulan kepada anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti. Masyarkat Kecamatan tombuluan menyampaikan aspirasinya terkait penerangan lampu jalan dan air bersih.

Selain itu, Masalah tapal batas Kabupaten Minahasa dan Kota manado, yang berbatasan Desa Koka Minahasa dan Kelurahan Winangun juga menjadi hal penting disampaikan kepada anggota DPRD Sulut. Kemudian masyarakat mengusulkan jalan alternatif dari Desa Koka menuju Desa Kali dan juga Desa Koka menuju Desa Pineleng. Jalan alternatif ini menurut warga masyarakat untuk bisa mengatasi kemacetan jalan Tomohon menuju Kota Manado.

Sementara masyarakat Kecamatan Tondano Timur juga mengusulkan penerangan lampu jalan, perbaikan saluran air dan trotoar. Ada pula masyarakat lainnya menyampaikan aspirasinya terkait irigasi, jalan paving di perumahan serta, rehab balai pertemuan.

Usai mendengar aspirasi warga masyarakat, anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti menyampaikan bahwa semua aspirasi tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut. ” Aspirasi ini akan saya perjuangkan dan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi,” tandasnya. (advetorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian / penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang APBD Tahun 2026, ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju perseroan daerah serta ranperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum Fraksi – fraksi.

Rapat Paripurna dilaksanakan, Senin (24/11/2025) diruangan rapat paripurna DPRD Sulut. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stela Marlina Runtuwene, dan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.

Turut hadir anggota DPRD Sulut, anggota FORKOPIMDA Sulawesi Utara, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Bank SulutGo, General Manager PT. PLN Suluttenggo, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Administrator, Staf Khusus Gubernur, Tenaga Ahli Fraksi DPRD serta Insan Pers.

Dalam rapat paripurna tersebut semua fraksi di DPRD Sulut, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem dan Gerindra menyampaikan pemandangan umum fraksi. Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui ranperda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk dibahas ketingkatan lebih lanjut.

Dalam penjelasan Gubernur Sulut mengatakan, menindaklanjuti ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

“Sebagaimana kita ketahui, APBD bukan sekedar dokumen anggaran, tapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus cerminan kesungguhan kita dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara di berbagai sektor,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang didukung Regulasi dan Inovasi”. Tahun ini menjadi penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena kita semakin memantapkan langkah untuk pencapaian visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

“Namun, kita juga harus menyadari bahwa Tahun Anggaran 2026 akan dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan, khususnya akibat penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian strategis dalam struktur anggaran, menata kembali prioritas pembangunan secara lebih selektif, serta memastikan efisiensi pada setiap program dan kegiatan,” ucap Gubernur.

Gubernur menambahkan, pemerintah provinsi harus semakin kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan belanja agar tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Tantangan ini bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulut tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga dan kebudayaan serta perlindungan sosial, sambil memastikan gaji dan tunjangan PNS maupun PPPK terpenuhi melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja.

“Pemerintah terus meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan kinerja BUMD seperti PT Bank SulutGo, serta memastikan kepatuhan tehadap ketentuan earmarking dan alokasi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta mandatory spending,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk hibah, bantuan sosial, belanja barang untuk masyarakat, dan dukungan layanan sosial lainnya.

“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2026, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” Tuturnya.

Adapun Skema Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disetujui lewat Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, yakni sebagai berikut ini.

– Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.3.180.235.721.995,-
– Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.3.019.612.390.563,-
Pembiayaan:
– Penerimaan Pembiayaan (berasal dari SILPA): sebesar Rp.50.000.000.000,-
– Pengeluaran pembayaran sebesar Pembiayaan (untuk utang daerah): Rp.210.623.331.432,-

Usai mendengarkan penyampaian dan penjelasan Gubernur sekaligus mendengarkan pemandangan fraksi – fraksi, Ketua DPRD Sulut langsung mengetuk palu sidang sekaligus menutup rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut. (Advetorial)