Terkait Postingan di Medsos Alat Operasi Bedah Rusak, Berikut Klarifikasi Manajemen RSUP Kandou Manado

Manado,GN – Pihak management RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, memberikan klarifikasi atas postingan salah satu keluarga pasien di Media Sosial (Medsos) terkait kondisi alat medis yang digunakan untuk melakukan tindakan operasi di rumah sakit.

Gedung Utama RSUP Kandou Manado (foto : Gemparnews)

Beredar informasi yang menyebutkan bahwa alat medis untuk operasi yang digunakan sedang rusak juga pihak manajement membenarkan adanya kerusakan alat tersebut.

Pihak manajemen menjelaskan bahwa alat medis operasi tersebut tengah di upayakan dan dalam proses perbaikan di luar daerah bahkan melibatkan impor dari luar negeri untuk membeli alat tersebut.

Manajemen menyatakan, pihaknya sudah melakukan edukasi dan pemberitahuan kepada keluarga pasien terkait hal tersebut.

Dan dilaporkan hari ini, Kamis (5/6/2025) sekira pukul 14.30 wita, alat medis yang telah diperbaiki telah tiba di RSUP Kandou Manado.

Pihak Manajemen telah menunjukan Bukti penerimaan barang (alat red) kepada keluarga pasien oleh bagian Humas RSUP Kandou Manado.

Konfirmasi dan komunikasi pihak rumah sakit dan keluarga pasien sudah dilakukan. Sehingga keluarga pasien menyatakan kesediaan untuk menghapus postingan yang sebelumnya telah tersebar di media sosial.

Terkait issue ini, pihak manajemen mengharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman. (sisco)




Di Sinyalir Ada Kampung di Sangihe Tidak Efektif Mengelola Dana 20 Persen dari ADD Sektor Ketahanan Pangan

SANGIHE,GN- Di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih ada Kampung-Kampung yang tidak terlalu efektif dalam mengelola dana 20 persen dari ADD untuk sektor ketahanan Pangan.

Hal ini disampaikan Bupati Michael Thungari,SE,MM ketika membawakan sambutannya, pada kegiatan workshop “Metampungu Ena” dalam hal mengumpulkan gagasan untuk pengembangan sektor pertanian, di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menunjang percepatan akses keuangan Daerah.

” Seperti yang kita ketahui bersama bahwa,melalui dana desa ada kebijakan 20 persen, untuk sektor ketahanan Pangan itu artinya kalau dana desa itu rata-rata 600 juta dari APBN, di setiap desa ada 120 juta dana yang bisa kita optimalkan untuk ketahanan pangan, dan masih ada kampung-kampung yang tidak terlalu efektif, mohon maaf dalam mengelola 120 juta tadi, makanya Saya mengundang para Kapitalaung, karena Saya ingin ada Kapitalaung yang sukses dalam ketahanan pangan, dalam 120 juta tadi ini,untuk bisa bicara kiat-kiatnya dalam mengelola dana ketahanan pangan ini,” kata Bupati.

Lanjut Bupati agar melalui kegiatan workshop saat ini, bisa bertukar pikiran menyampaikan gagasan sehingga tercipta ide-ide baru dan yang terpenting semangat dan keberanian untuk memulai sektor pertanian.

” Melalui kegiatan ini, mari kita perbanyak diskusi dan mendengarkan kiat-kiat dari yang sudah berhasil dan dari perbankan juga dengan metode seperti apa, Saya berharap pada kegiatan ini akan muncul berbagai gagasan, inovasi dan jejaring kolaboratif,” Harap orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.

Dalam workshop yang menjadi Pembicara yaitu, Otoritas jasa keuangan Propinsi Sulut,Gorontalo dan Maluku Utara melalui virtual,Bupati Sangihe Michael Thungari,SE,MM ,Pimpinan perbankan, ketua Petani Muda Sangihe

Turut hadir ,pimpinan OPD,pimpinan Perbankan, Staff Khusus Bupati,Kapitalaung,undangan dan Anggota Komunitas Petani Muda.(RB)




DPRD Bersama Pemprov Sulut Bahas Ranperda Kepemudaan

Sulut,GN – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan.

Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar (foto: Gemparnews)

Untuk diketahui pansus ini bertugas membahas dan menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Pemuda, termasuk pasal per pasal. Pembahasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk mitra kerja Komisi I DPRD Sulawesi Utara.

Ketua,Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus Kepemudaan (Foto: Gemparnews)

Terkait dengan tugas tersebut, tim Pansus sudah beberapa kali melakukan rapat untuk membahas pasal per pasal tentang Kepemudaan.

Kepada sejumlah media Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar menjelaskan, hari ini pansus bersama tim ahli dan instansi terkait telah selesai membahas pasal demi pasal.

Biro Hukum, Kesbangpol dan Dispora Sulut Ikut dalam rapat Pansus Kepemudaan (foto : Gemparnews)

“Kami anggota pansus bersama tim ahli telah selesai membahas dan meriview pasal demi pasal perda kepemudaan ini,” jelas Eldo. Rabu (4/6/2025) di kantor DPRD Sulut.

Ketua pansus mengatakan setelah itu pansus akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda kepemudaan.

Tim Ahli Hadir dalam pembahasan (foto : Gemparnews)

“Nantinya sehabis ini kita akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda terkait kepemudaan,” kata Eldo.

Tidak sampai di situ saja, kata Eldo setelah itu pansus akan melakukan uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama dan organisasi kepemudaan yang terdaftar.

Anggota Pansus Kepemudaan (foto : Gemparnews)

“Setelah itu, kita akan melakukan uji publik dan forum diskusi publik dan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama maupun organisasi kepemudaan yang terdaftar di pemerintah daerah,” terangnya.

” Nantinya kita akan merangkum semua aspirasi dari teman – teman organisasi kepemudaan maupun daerah yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang kepemudaan dan selanjutnya kami akan melakukan rapat finalisasi dengan merampung semua usulan dan saran, dimana akan dituangkan pada peraturan daerah tersebut,” sambung Eldo.

Anggota Pansus Kepemudaan (foto : Gemparnews)

“Setelah itu kami bersama tim ahli, biro hukum, kesbangpol sulut, dispora sulut,organisasi kepemudaan akan berunding dalam rapat finalisasi untuk memasukan usulan – usulan yang mana akan dimasukan dalam perda tersebut atau mungkin usulan dari teman – teman organisasi kepemudaan sudah di tuangkan dalam perda tersebut namun kalimatnya saja yang berbeda, nanti kita akan lihat di situ,” tandasnya.

Rapat Pansus Kepemudaan (Gemparnews)

Berikut ini susunan anggota pansus DPRD Sulut.
Koordinator:
dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD, dr. Michaela Elsiana Paruntu, M.A.R.S,
Royke R. Anter, SE, ME,Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek

Ketua: Eldo Wongkar (Fraksi PDI Perjuangan)Wakil Ketua: Angelia R. Wenas, SE (Fraksi Partai Demokrat), Sekretaris: Dhea Eucharisty Lumenta, SE (Fraksi Partai Gerindra).

Foto Bersama Usai Pembahasan Pansus Kepemudaan (foto : Gemparnews)

Anggota:Pierre Johan Makisanti, SH (Fraksi PDI Perjuangan),Harry Edward Porung, SH (Fraksi PDI Perjuangan), Feramitha T. Mokodompit, S.M, MBA (Fraksi PDI Perjuangan), Melisa Gerungan (Fraksi PDI Perjuangan), Pricylia E. Rondo, S.S, M.Pd (Fraksi PDI Perjuangan), Yongkie Limen (Fraksi Partai Golkar),Vionite Kuera (Fraksi Partai Golkar),Ronald Sampel (Fraksi Partai Demokrat),Prof. Dr. Julyeta P.A. Runtuwene, M.S (Fraksi Partai Nasdem),Seska Ervina Budiman, S.Sos (Fraksi Partai Nasdem),Hillary Julia Tuwo, SE (Fraksi Partai Gerindra).

(Advetorial)

 




Gubernur Sulut Bentuk Tim Pembahas Ranpergub Tentang Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol 

Sulut,GN – Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Flora Krisen mengatakan Gubernur Sulut, Senin 2 Juni 2025 telah Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) nomor 164 tahun 2025 tentang Tata kelola minuman tradisional beralkohol (captikus ) khas Sulawesi Utara.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Dr Flora Kristen (foto : Gemparnews)

Lanjut Dr Flora mengatakan tugas tim pembahas Ranpergub nomor 164 tahun 2025 ada tiga hal sebagaimana dimaksud diktum kesatu.

“Tugas tim sebagai mana dimaksud diktum kesatu adalah pertama mengkoordinasikan dan melakukan pembahasan peraturan Gubernur Sulawesi Utara, kedua melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan ketiga melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi dengan instansi terkait,” kata Dr Flora, Rabu (4/6/2025) ketika di wawancarai media di kantor DPRD Sulut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud diktum kedua, Dr Flora menjelaskan ketua tim melaporkan perkembangan Ranpergub tersebut.

“Ketua tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya. (sisco)




Wabup Sangihe Hadiri Workshop Road Map Propinsi Sulut, dan Menerima Penghargaan Pelayanan KB

SANGIHE,GN – Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menghadiri Workshop Penyusunan dan Evaluasi Peta Jalan/Road Map serta Pemetaan dan Proyeksi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang diselenggarakan di Ruang C. J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa ( 3 /6/2025).


Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima piagam penghargaan sebagai Peringkat Terbaik ke-3 dalam Kategori Total Capaian Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tertinggi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, atas partisipasi aktif dalam kegiatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Serentak di Pasar Tradisional.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menegaskan komitmen Pemkab Kepulauan Sangihe dalam mendukung program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, khususnya dalam menjangkau masyarakat melalui pelayanan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam membangun keluarga yang berkualitas. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan capaian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Workshop ini menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Sulawesi Utara, dengan menekankan pada perencanaan jangka panjang berbasis data dan proyeksi kebutuhan daerah.

Turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol. Admin., Ph.D, serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Victor Mailangkay, S.H. M.H , bersama para pimpinan daerah se-Sulawesi Utara. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.(RB)




Di Apresiasi Komisi IX, Dirut Yuli A Saripawan Komitmen Tingkatkan Pelayanan di RSUP Kandou Manado

Manado,GN- Plt Direktur Utama ( Dirut) drg Yuli Astuti Saripawan,MKes menjelaskan terkait kunjungan kerja ketua komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Selasa (3/6/2025).

Plt Direktur Utama RSUP Kandou Manado drg Yuli A Saripawan,MKes Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto : Gemparnews)

“Kunjungan komisi IX DPR RI dalam rangka memantau situasi pelayanan di RSUP Kandou Manado,” kata Dirut Saripawan saat di wawancarai sejumlah media.

Dirut mengatakan ketua komisi IX dulunya pernah meninjau rumah sakit kandou dan hari ini memantau kembali pelayanan dirumah sakit kandou dengan memberikan apresiasi atas peningkatan pelayanan.

“Dulu beliau pernah datang dan kami sudah melakukan perbaikan – perbaikan dan sudah puas hasilnya. Tetapi ada beberapa catatan yang menjadi PR selanjutnya. Jadi istilahnya menjadi suatu proses peningkatan pelayanan di rumah sakit,” kata Dirut.

Selain itu, kata Dirut ada juga beberapa catatan – catatan dan pihaknya akan komitmen melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan di RSUP Kandou. Dari segi pelayanan di poli apotik, radiologi dan UGD, ketua komisi IX menilai dan mengapresiasi atas perubahan – perubahan dan peningkatan yang besar.

“Bagi kami catatan – catatan tersebut menjadi suatu masukan yang positif untuk perbaikan – perbaikan ke depan untuk lebih baik lagi,” tandas Dirut Saripawan. (sisco)

 




Eldo Wongkar : Pansus Bersama Tim Ahli dan Instansi Terkait Telah Selesai Membahas Pasal Demi Pasal

Sulut,GN- Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar, menjelaskan bahwa sampai hari ini pansus bersama tim ahli dan instansi terkait telah selesai membahas pasal demi pasal.

Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar (foto: Gemparnews)

“Kami anggota pansus bersama tim ahli telah selesai membahas dan meriview pasal demi pasal perda kepemudaan ini,” jelas Eldo. Rabu (3/6/2025) di kantor DPRD Sulut.

Ketua pansus mengatakan setelah itu pansus akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda kepemudaan.

“Nantinya sehabis ini kita akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menetapkan perda terkait kepemudaan,” kata Eldo.

Tidak sampai di situ saja, kata Eldo setelah itu pansus akan melakukan uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama dan organisasi kepemudaan yang terdaftar.

“Setelah itu, kita akan melakukan uji publik dan forum diskusi publik dan mengundang organisasi kepemudaan lintas agama maupun organisasi kepemudaan yang terdaftar di pemerintah daerah,” terangnya.

” Nantinya kita akan merangkum semua aspirasi dari teman – teman organisasi kepemudaan maupun daerah yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang kepemudaan dan selanjutnya kami akan melakukan rapat finalisasi dengan merampung semua usulan dan saran, dimana akan dituangkan pada peraturan daerah tersebut,” sambung Eldo.

“Setelah itu kami bersama tim ahli, biro hukum, kesbangpol sulut, dispora sulut,organisasi kepemudaan akan berunding dalam rapat finalisasi untuk memasukan usulan – usulan yang mana akan dimasukan dalam perda tersebut atau mungkin usulan dari teman – teman organisasi kepemudaan sudah di tuangkan dalam perda tersebut namun kalimatnya saja yang berbeda, nanti kita akan lihat di situ,” tandasnya. (sisco)




Pansus Kepemudaan DPRD Sulut Sesalkan Ketidakhadiran Kesbangpol

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Panitia Khusus (Pansus) terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Kepemudaan.

Hingga saat ini, Pansus terus fokus pada pembahasan pasal per pasal Ranperda kepemudaan.

Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar (tengah red) Saat Memimpin Rapat (Foto: Gemparnews)

Pansus bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (03/06/2025) melanjutkan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD tentang kepemudaan, di ruang rapat Komisi I.

Menarik, dua legislator milenial Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) yakni Dhea Lumenta dan Angelia Wenas mencecar ketidakhadiran Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulut, Jhonny Suak.

Saat diwawancarai awak media, Sekretaris Pansus Dhea Lumenta mengatakan bahwa Pihak Kesbangpol telah diundang rapat tapi tidak datang.

“Tidak ada satupun yang datang dari kesbangpol. Utusan pun tidak ada,” Ujar Politisi Partai Gerindra.

Dhea melanjutkan, bahwa besok Kesbangpol wajib hadir karena pasal yang akan dibahas nantinya berkaitan erat dengan mereka.

“Ini jadi atensi, karena ini menghambat kami pansus,” Tegasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Pansus Angelia Wenas menuturkan bahwa memang dari awal sudah ada undangan untuk Kesbangpol tapi tidak terlihat di rapat.

“Saya tekankan, besok kesbangpol wajib hadir. Karena yang akan dibahas tentang organisasi kepemudaan,” Tutur Legislator Partai Demokrat seraya menyebut bahwa sudah dua hari pihak kesbangpol tidak hadir.

Diketahui, Pansus saat ini telah menyelesaikan sekitar 51 pasal.

“Jadi nantinya, kami pansus pasti akan memberitahukan, lebih jelasnya pada saat finalisasi, takutnya ada perubahan,” Kata Angelia Wenas. (*/sisco)




Tinjau Pelayanan di RSUP Kandou, Felly Runtuwene Apresiasi Gerak Cepat Dirut Yuli Astuti Saripawan

Manado,GN – Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene melakukan kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, Selasa (3/6/2025).

Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene di dampingi Plt Direktur RSUP Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan,MKes dan Direktur Layanan Operasional dr Wega Sukanto,SpB-TKV(K) serta Dewan Pengawas (foto: Gemparnews)

Kunjungan Ketua Komisi IX DPR RI di sambut Plt Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan, MKes di dampingi Direktur Layanan Operasional dr Wega Sukanto,SpB-TKV(K) bersama Dewan Pengawas.

Kepada sejumlah media, Ketua Komisi IX mengapresiasi gerak cepat Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado bersama jajarannya dalam memajukan pelayanan di rumah sakit . “Hari ini kami dari komisi IX melihat RSUP Kandou mulai dari kelas rawat inap standartnya kemudian kami juga melihat pelayanan di apotik, juga pemeriksaan radiologi, juga IGD dan terakhir kami mengecek ruangan – ruangan. Kami melihat banyak sekali terjadi perubahan di rumah sakit ini. Saya harus berterimakasih kepada direktur RSUP Kandou Ibu Yuli Astuti Saripawan,” kata Runtuwene.

Peninjauan di RSUP Kandou Manado (foto : Gemparnews)

Runtuwene mengakui bahwa untuk merubah segala sesuatu tidak semudah apa yang dikerjakan. “Kita pahami bersama untuk merubah segala sesuatu tidak semudah kita membalikan telapak tangan,” ujarnya.

Runtuwene berharap ke depannya pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap RSUP Kandou Manado.

“Kita berharap kedepan, ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah,” tandasnya. (sisco)




Plt Dirut RSUP Kandou Terima Kunjungan Komisi IX DPR RI

Manado,GN – Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan, MKes menerima kunjungan Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene, Selasa (3/6/2025) pagi tadi.

Turut hadir Direktur Layanan Operasional RSUP Kandou Manado dr Wega Sukanto, dewan pengawas, Manager dan Asisten Manager mendampingi kunjungan ketua komis IX.

Pantauan media Gemparnews.com, Ketua komisi IX DPR RI awalnya di ajak untuk memantau ruangan di irina C dan irina B. Selanjutnya memantau ruangan poli serta meninjau ruangan UGD RSUP Kandou Manado.

Ketua komisi IX dan Plt Dirut RSUP Kandou terlihat melakukan komunikasi dengan pasien bahkan juga keluarga pasien di rumah sakit.

Hingga berita ini dinaikan, Plt Dirut RSUP Kandou bersama ketua komisi IX masih melakukan peninjauan di ruangan IGD RSUP Kandou Manado. (sisco)