Sulut,GN – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan kegiatan reses kedua tahun 2025. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, kegiatan reses dimulai 30 Agustus sampai 6 September 2025 selama delapan (8) hari.

Ini dikatakan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si ketika di wawancarai media Gemparnews.com diruangan kerjanya, Kamis (28/08/2025).

“Sesuai dengan hasil Badan Musyawarah mulai 30 Agustus sampai 6 September 2025, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut akan turun melakukan reses ke daerah pemilihan masing – masing,” kata Sekwan .

Lanjut Sekwan menjelaskan, sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses tersebut.

“Kami dari sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi, dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses pimpinan maupun anggota DPRD Sulut saat menyerap aspirasi warga masyarakat di dapil masing – masing,” jelas Sekwan.

Terkait besaran anggaran untuk menunjang kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, Sekwan mengatakan setiap anggota mendapatkan 42 juta rupiah.

“Jadi anggaran reses untuk anggota DPRD Sulut per orang sebanyak 42 juta rupiah, dengan rincian 36 juta rupiah untuk biaya makan minum dan 6 juta rupiah untuk sewa tempat, kursi, tenda dan sound sistem,” ujarnya.

“Untuk biaya makan minum anggarannya langsung di transfer ke pihak penyedia dan begitu juga biaya sewa tempat dan lainnya,” sambung Sekwan.

Sementara, pimpinan dan anggota DPRD kata Sekwan menerima uang perjalanan dinas selama melaksanakan kegiatan reses.

“Untuk perjalan dinas langsung di terima oleh pimpinan dan anggota DPRD selama kegiatan reses. Begitu juga staf pendamping, mereka juga mendapatkan anggaran perjalanan dinas karena ada pimpinan dan anggota DPRD yang akan melakukan kegiatan reses di daerah Bolmong Raya dan Kepulauan Nusa Utara,” tutupnya. (sisco)

Sulut, GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memimpin jalannya rapat finalisasi APBD Perubahan tahun 2025 bersama tim TAPD Provinsi Sulut.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut dihadiri ketua TAPD Sulut Thalis Galang bersama jajarannya.

Usai rapat finalisasi, Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa dirinya mewakili ketua DPRD Sulut karena berhalangan dan langsung memimpin rapat finalisasi.

“Hari ini kami sudah menyelesaikan rapat banggar dan TAPD yang membahas tentang perubahan APBD tahun 2025. Dan dua hari sudah di berikan kesempatan kepada komisi – komisi untuk melihat penambahan maupun pengurangan di tiap – tiap SKPD baik anggaran dan juga program,” kata Anter kepada sejumlah media ketika di wawancarai usai rapat finalisasi.

Anter menyebutkan apa yang menjadi laporan dan masukan dari tiap – tiap komisi di sampaikan pada rapat finalisasi hari ini.

“Dan ini tinggal finalisasi saja apa yang menjadi laporan dan masukan dari komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerja masing – masing” jelas Anter.

Terkait dengan besarnya anggaran yang di plot untuk Dinas Kebudayaan khususnya museum dan anggaran Kolintang, ditanggapi dengan santai oleh Wakil ketua DPRD Sulut.

” Museum itu kita melihat agar kebudayaan di Sulawesi Utara dapat diangkat agar diketahui, bukan hanya Nasional, namun oleh Internasional. Jadi Sangat bagus juga museum dapat memperkenalkan kebudayaan di Sulawesi Utara agar supaya diketahui oleh wisatawan lokal maupun turis manca negara tentang budaya dan kearifan lokal,” tutup Anter. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)

Manado,GN – Penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Prof. Dr. dr. Starry Rampengan, Sp.JP (K), FIHA, MARS bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Andi Muhammad Taufik, SH., MH., Senin (25/08/2025) dilaksanakan di ruang kerja Kajati Sulut.

Penandatanganan perpanjangan MoU ini meruoakan bentuk komitmen kedua institusi dalam memperkuat sinergi dan dukungan di bidang hukum serta pelayanan publik. “Kami berharap hubungan antara Kejati dan RSUP Kandou semakin bagus ke depannya,” ujar Kajati Sulut.

Dirut RSUP Kandou Manado Prof. Dr dr Starry Rampengan, mengapresiasi atas perpanjangan kerja sama. Menurut Dirut, kolaborasi dengan Kejati Sulut sangat penting dalam mendukung tata kelola yang baik dan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Dirut Prof. Dr. dr. Starry Rampengan, bersama Kajati Sulut, Dr Andi Muhammad Taufik, SH., MH., melanjutkan prosesi dengan pertukaran palakat sebagai simbol resmi terjalinnya kerja sama.

Pertukaran palakat ini menjadi penanda komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelayanan kesehatan dan penegakan hukum di Sulawesi Utara.

Hadir dalam penandatangan MoU ini yakni Wakajati Sulut Suwandy, SH. M.Hum, ASDATUN, Dr. Frengky Son, SH. MH, KASI Pertimbangan Hukum Syahlan Manasal, SH, KASI TUN Berty Wongkar, SH.MH, Direktur Layanan Operasional, Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, MSi. Manajer perencanaan anggaran, Frets Melope, SE, MSi, Manajer Hukum dan Humas, Ruslianto Urendeng. SH, Manajer Umum, Novi Rapat, ST, Asisten Manajer Hukmas, Novita, SH (sisco/*)

Manado,GN – Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP (K), FIHA, MARS memimpin Rapat koordinasi (Rakor) manajemen di ruangan kerjanya, Senin (25/08/2025).

Rapat ini dilaksanakan guna meningkatkan kerja nyata dalam mutu Pelayanan kesehatan (Yankes) secara menyeluruh, di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado. Dimana kegiatan ini dalam persiapan menuju 100 hari kerja Prof Dr dr Starry Rampengan sejak resmi menjabat sebagai Dirut RSUP Kandou Manado.

Guna menyatukan visi, strategi, dan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seluruh pejabat di lingkungan rumah sakit turut hadir dalam rapat tersebut.

Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan menjelang program kerja 100 hari masa kepemimpinannya,terus menunjukan berbagai perubahan yang sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado. Termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembenahan sarana prasarana rumah sakit.

Respon cepat atas keluhan masyarakat sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.

Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan bersama jajarannya sangat optimistis dengan kerja sama tim, perubahan ke arah yang lebih baik akan terus diwujudkan, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Dirut Prof Dr dr Starry menegaskan pentingnya sinergi lintas direktorat, untuk penguatan komitmen terhadap profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan guna mewujudkan RSUP Kandou sebagai rumah sakit rujukan nasional yang unggul.

Dirut berharap koordinasi dan pengawasan masing-masing unit semakin ditingkatkan, agar setiap layanan berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Rakor ini tentunya menjadi momentum penyatuan langkah seluruh jajaran manajemen RSUP Kandou Manado untuk menghadirkan pelayanan prima bagi pasien dan masyarakat di bumi nyiur melambai ini. (sisco)

SANGIHE,GN- Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju penilaian kota sehat untuk tahun 2023 dan 2024 di penilaian tahun 2025, sehingga senin 25 agustus 2025 Pemkab Sangihe mempersentasikan kepada tim evaluasi Pusat melalui zoom tentang verifikasi Lanjutan Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat tahun 2025 di Sangihe.

Pemkab Sangihe melalui sekda Harry Wolff dan didampingi kadis kesehatan Handry Pasandaran melalui virtual langsung memberikan persentase kepada tim Verifikator Pusat.

Meski ada beberapa catatan yang disampaikan dari tim Verifikator Pusat namun, Pemkab Sangihe dalam hal ini , Sekda dan kadis Kesehatan, Optimis bahwa Sangihe masuk dalam kota sehat.

Harry Wolff selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa,dari sembilan tatanan yang dinilai sudah ada beberapa tatanan yang sudah dinilai dan masih ada beberapa catatan, dokument serta persyaratan yang akan diperbaiki dalam waktu 2 kali 24 jam akan segera di kirim ke tim Verifikasi Pusat.

” kita berusaha dan berupaya karena masih ada waktu 2 kali 24 jam untuk melengkapi dan mengirim dokumen-dokument ke tim Verifikator Pusat,”kata Wolff.

Sementara Handry Pasandaran kepala dinas kesehatan menambahkan bahwa seluruh tim Pembina kabupaten kota sehat,forum Kabupaten kota sehat forum tingkat Kecamatan dan OPD telah mendengarkan Verifikasi Lanjutan hasil penilaian dari propinsi maupun tim Verifikasi Pusat secara administrasi dan teknis masing-masing indikator.

” Jadi dari indikator-indikator apakah kita sudah memenuhi atau tidak memenuhi apakah nilainya 100,50 atau 0, jadi apa yang menjadi catatan-catatan dari tim Verifikator Pusat dalam waktu 2 kali 24 jam akan kami lengkapi dan penuhi serta kami yakin dan Optimis Sangihe layak menjadi kota sehat,” ucap Pasandaran.(RB)

SANGIHE,GN- Tim penilai dari TP-PKK Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (22/08/2025) tiba di Pelabuhan Tahuna hari ini, dan langsung menuju Rumah Jabatan Bupati sebelum melaksanakan agenda resmi, yaitu melakukan penilaian Lomba PKK di Kabupaten Sangihe.

Cherry Thungari Soeyoenus, sebagai penggerak utama TP-PKK Sangihe, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah memperlihatkan kerja nyata kader PKK di tingkat kampung.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kerja PKK adalah kerja kolektif yang lahir dari ketulusan dan pengabdian,” ujarnya.

Cherry menambahkan, persiapan panjang yang dilakukan seluruh kader adalah bukti nyata dedikasi perempuan Sangihe dalam menggerakkan keluarga dan masyarakat. “Kami sadar semua yang ditampilkan mungkin belum sempurna, tetapi semua sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Semoga ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sangihe,” katanya.

Penilaian PKK tahun ini mencakup sejumlah bidang, mulai dari Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), UP2K, pemanfaatan halaman rumah untuk ketahanan pangan (HATINYA PKK), hingga pencegahan stunting dan tertib administrasi.

Terpantau, Ketua TP PKK Kepulauan Sangihe bergerak menuju Kampung Tawoali dalam penilaian HATINYA PKK Pokja III, kemudian lanjut memantau penilaian Pola Asuh Anak dan Remaja Pokja I yang dilaksanakan di Kampung Kuma, dan penilaian Sekretariat PKK di Kampung Utaurano. Sedangkan Sekretaris TP-PKK Kab. Kepulauan Sangihe menuju ke Kampung Mala Penilaian Pokja 2 terkait UP2K

Kehadiran tim provinsi diharapkan bukan hanya menghasilkan catatan penilaian, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan inovasi kader PKK di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(RB)

Manado,GN- Tenaga Honorer yang mengabdi di SMPN 8 Manado agar tetap bersabar, karena pembayaran gaji honorer sementara berproses.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala SMPN 8 Manado Rahman Manggopa,S.Pd ketika di wawancarai media Gemparnews.com di ruangan kerjanya, Jumat (22/08/2025).

Menurut Kepsek Manggopa, dana BOS baru masuk Rabu 20 Agustus 2025 lalu. Sehingga Bendahara BOS langsung melakukan proses untuk pembayaran bagi tenaga honorer.

Lanjut Kepsek Manggopa, pembayaran gaji tenaga honorer melalui transfer dan tidak di bayarkan secara tunai. Pembayaran dilakukan secara transfer untuk menghindari hal – hal yang menyalahi aturan.

“Sistem pembayaran ini oleh bendahara langsung di transfer melalui rekening masing-masing. Kami tidak melakukan pembayaran secara tunai sebab menghindari hal – hal yang menyalahi aturan,” kata Kepsek Manggopa.

Dia menjelaskan kenapa tenaga honorer belum dibayarkan sampai hari ini, karena menurut kepsek Manggopa dana BOS baru masuk hari Rabu, 20 Agustus 2025 sehingga harus proses pembayaran.

“Jadi saya sampaikan untuk segera di bayarkan dan saat ini sementara berproses dan akan di bayarkan oleh bendahara,” ucap kepsek.

Peruntukan pembayaran dana BOS kata Kepsek, dibayarkan bagi tenaga honorer lepas dan tenaga honorer yang sudah diterima menjadi P3K namun belum menerima SK.

Tenaga honorer lepas di biayai dari dana BOS dan juga tenaga honorer yang sudah di terima jadi P3K namun belum menerima SK masih di biayai dana Bos,” tukasnya.

“Untuk tenaga honorer yang diterima menjadi P3K dan sudah menerima SK maka otomatis mereka tidak lagi di biayai oleh dana BOS tetapi di biayai oleh pemerintah atau negara,” tandas kepsek Manggopa. (sisco)

Manado,GN- Fenomena pelayanan dan antrian panjang di instalasi farmasi mengundang berbagai macam reaksi dan komentar dari masyarakat.

Fenomena pelayanan seperti ini, tidak di inginkan oleh masyarakat, apalagi yang melakukan antrian pengambilan obat adalah pasien dan keluarganya.

Reaksi dan komentar masyarakat mengundang pertanyaan, sehingga masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik dan prima.

Menanggapi keluhan warga masyarakat  tersebut, Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan,  Sp.,JP (K) FIHA, MARS turun langsung memantau di lokasi antrian proses pelayanan di instalasi farmasi.

Peninjauan lapangan ini dilakukan oleh Direktur utama, untuk memastikan apakah benar keluhan masyarakat tersebut terjadi di lapangan.

Gerak cepat yang dilakukan oleh Direktur Utama bukan hanya kali ini, tetapi sering dilakukannya untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado berjalan dengan baik.

Dibawah kepemimpinannya, Direktur Utama memastikan agar sentuhan pelayanan kesehatan benar – benar terlayani dengan prima di rumah sakit Kandou dan menjadikan kepuasan bagi pasien dan keluarga pasien.

Bagi Dirut, kritik dan keluhan publik bukanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi, melainkan masukan berharga untuk membenahi sistem agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Terkait hal itu, management kini sedang dalam evaluasi menyeluruh. Tim internal ditugaskan melakukan pengecekan prosedur, menilai efektivitas sistem antrean, hingga melihat ketersediaan petugas dan fasilitas.

Dirut RSUP Kandou Manado tidak menganggap remeh suara masyarakat. Dia menginginkan pasien datang ke rumah sakit dengan harapan mendapat pelayanan terbaik, dan tugas rumah sakit adalah memastikan harapan itu tidak pupus karena masalah teknis.

Management RSUP Kandou Manado terus berkomitmen menghadirkan pelayanan farmasi yang lebih cepat, efisien, dan nyaman bagi pasien maupun keluarga.

Atas keluhan masyarakat ini, tentu menjadi ujian bagi institusi pelayanan publik. Hal ini juga menjadikan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan di rumah sakit rujukan Indonesia Timur.

Sesuatu penting ditunjukan kepemimpinan Dirut Prof Dr Starry bukan hanya soal memberi arahan, melainkan keberanian untuk turun langsung, mendengar, dan memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal. Bagi dirinya, rumah sakit hadir bukan hanya sebagai tempat berobat, tetapi juga sebagai rumah harapan bagi masyarakat yang mencari pelayanan menuju kepada kesembuhan. (sisco)

Manado,GN- Kepala SMPN 8 Manado Rahman Manggopa,S.Pd membantah keras tudingan pada dirinya atas penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang di beritakan oleh beberapa media online.

Kepada sejumlah media, Rahman dengan tegas menyatakan pemberitaan tersebut bohong tanpa ada dasar dan bukti yang kuat.

Menurut Rahman, dirinya sangat kecewa atas pemberitaan tersebut,bahkan keluarganya merasa di permalukan sehingga banyak masyarakat, teman,kerabat dan keluarga menghubunginya menanyakan terkait pemberitaan yang telah beredar di media sosial dan group whatsApp.

“Pemberitaan itu bohong dan tanpa ada konfirmasi langsung kepada saya. Dan jujur saya dan keluarga merasa terpukul dan kecewa atas pemberitaan yang menyudutkan privasi pribadi saya,” ungkap Rahman ketika ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (20/08/2025).

Meskipun demikian, Rahman mengaku tidak akan menempuh jalur hukum untuk memproses pemberitaan yang sudah merugikan dirinya dan keluarga.

” Awalnya saya sudah menyampaikan akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, namun karena wartawan yang memuat berita di media itu sudah datang meminta maaf, bahkan sumber yang menyampaikan berita itu mengelak dan memohon maaf. Dan mereka akan memuat berita konfirmasi sebagai hak jawab saya di media yang sama, sehingga saya mengurungkan niat untuk melaporkan hal ini. Saya akan mencoba menenangkan anak- anak dan istri untuk menyampaikan hal ini, tetapi bila anak dan istri saya maunya lain untuk di proses secara hukum, saya akan mempertimbangkannya,” kata Rahman.

“Saya sebagai orang kristen apalagi saya menjalani tugas sebagai pelayan di salah satu gereja harus memaafkan teman – teman media. Dan media juga sebagai mitra kerja kami melakukan kontrol dalam menjalankan tugas kerja,” ucapnya.

“Karena ada tertulis dalam 1 Petrus 3:9 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, melainkan sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat” tutupnya. (sisco)