Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua DPRD Royke Anter,SE,MAP dan Anggota DPRD Billy Lombok, SH dan Pierre Makisanti,SH menerima masa aksi damai Koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara, Rabu (29/09/2026).

Setelah melakukan orasi dihalaman kantor DPRD Sulut, masa aksi di ajak berdialog di ruangan rapat lantai tiga DPRD Sulut.

Ada beberapa Penyampaian masa aksi dalam Aspirasi Dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara kepada  Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.

Masa aksi berharap aspirasi mereka dapat di perjuangkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut nantinya.

Usai berdialog, masa aksi menyerahkan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Sulut, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. (sisco)

Sulut,GN- Apel kerja adalah kegiatan berkumpulnya para pegawai atau anggota suatu instansi di suatu tempat pada waktu tertentu untuk mendengar arahan, mengecek kehadiran, dan melatih kedisiplinan sebelum mulai bekerja.

Tujuan dan Manfaat Apel Kerja untuk Pengecekan kehadiran dan Memastikan jumlah personil yang hadir dan siap bekerja, Penyampaian informasi yakni Menyalurkan instruksi penting, target kerja, atau kebijakan baru dari pimpinan,
Meningkatkan disiplin untuk Membiasakan pegawai datang tepat waktu dan menaati aturan dan Memupuk kebersamaan dlaam Mempererat kerja sama dan kekompakan antaranggota tim.

Terkait dengan hal itu, sekretariat DPRD Sulawesi Utara, Selasa (29/09/2026) menggelar apel kerja di halaman kantor DPRD Sulut.

Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si dan pemimpin apel Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

Turut hadir Plh Kabag Umum, Plh Kabag Keuangan, Plh Kabag Persidangan, Ibu Pj Pengawas/Fungsional, staf ASN, Pol PP dan Mahasiswa Magang.

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan arahan penting bagi seluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Sulut. Dia berharap agar dalam menjalankan tugas pekerjaan harus dibarengi dengan tanggungjawab. (sisco)

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien R.L Waworuntu ikut mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).

Pertemuan ini membahas Persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah persoalan terkait regulasi pertambangan rakyat disampaikan Gubernur Yulius kepada Menteri ESDM. Salah satunya mengenai adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan WPR serta skema pemberian IUP dengan cara prioritas.

Selain membahas regulasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Utara telah selesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan dapat segera diproses untuk mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), sehingga pengelolaan WPR di Sulawesi Utara memiliki landasan yang lebih jelas.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi WPR sekaligus mendorong peningkatan WPR menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan melalui IPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya penataan pertambangan rakyat agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Dokumen Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa penerbitan IPR pada WPR didahului dokumen rencana pengelolaan WPR.

Usai mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang terus mendorong penyelesaian persoalan WPR di Sulawesi Utara.

Braien menilai perjuangan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.

Menurut Braien, pembahasan mengenai WPR tidak hanya menyangkut persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap proses yang sedang diperjuangkan pemerintah provinsi melalui Kementerian ESDM tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.

Pertemuan Gubernur Yulius dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan pengelolaan WPR di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.(*/sisco)

Manado,GN- Bertempat di gedung administrasi lantai dua RSUP Kandou Manado, Direktur Utama Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K), FIHA, MARS, MH.Kes di wakili oleh Manager Pendidikan dan Pelatihan Frets Melope,SE,M.Si membuka kegiatan
Orientasi, Pendidikan dan Pelatihan BHD,PMKP,PPI,K3RS dan Pelayanan Prima bagi Mahasiswa Program Ners UNPI Manado dan Mahasiswa Program Profesi Ners UNSRIT di RSUP Kandou Manado, Senin (28/09/2026).

Dirut Prof Starry Rampengan dalam sambutan yang di bacakan oleh Manajer Pendidikan dan Pelatihan mengatakan Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien harus mengutamakan pelayanan kesehatan yang aman,bermutu anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

” Pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan berhak memperoleh keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumahsakit Kandou ini,” ujarnya.

Lanjut, perkembangan rumah sakit saat ini mengalami transformasi dan mengalami perkembangan cukup pesat seiring diterbitkannya peraturan dan perundang – undangan.

Dirut berharap kepada mahasiswa yang melakukan praktek lapangan diharapkan untuk mengikuti praktek dengan baik dan akan dibekali dengan materi yang nantinya akan diterapkan dalam pelayanan kepada pasien. ” Jadi adik – adik mahasiswa sebelum masuk disini, ada pelatihan yang wajib. Adik – adik dapat mengikuti dengan baik, sehingga menjadi bekal dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Ikuti aturan yang ada disini dan ketika kembali ketempat masing – masing ilmu yang di dapat disini bisa diterapkan ditempat dimana adik – adik kembali atau bertugas nanti,” ucapnya.

” Selamat mengikuti pelatihan ini, kami berharap dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, kita dapat bersama – sama memaksimalkan pelatihan,semoga berjalan lancar dan sukses dan memberikan hasil yang baik,” tandasnya.

Sementara itu, Dekan Keperawatan UNPI Manado Ns Ester Lontoh, S.Kep, M.Kes berharap kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga menjadi bekal dalam melayani setiap pasien.

“Ilmu yang di dapat disini bisa diterapkan dimana kalian kembali atau bertugas. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi kita dapat memaksimalkan pelatihan ini dan mahasiswa diharapkan mengikuti aturan yang ada dirumah sakit Kandou Manado,” tandasnya.

Turut hadir Asisten Manager Pendidikan dr Seplin Zekeon, Asisten Manager Pelatihan Ns. Jimmy Kamagi dan perwakilan dari UNSRIT serta UNPI Manado. (sisco)

Jakarta,GN- Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulawesi Utara (Sulut) menorehkan prestasi membanggakan dalam rangkaian Muktamar X BKMT dan Festival BKMT Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta, 23–26 September 2026. Utusan Sulut berhasil meraih dua gelar yakni Juara III dan satu penghargaan Peserta Terfavorit dalam Festival BKMT tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih melalui Lomba Mars BKMT dan Lomba Pidato BKMT.

Atas dukungan Ketua Wilayah BKMT Sulawesi Utara, Dra. H. Yasti Soepredjo
Mokoagow, sebanyak 65 peserta dari Sulawesi Utara ambil bagian dalam
rangkaian Muktamar X BKMT dan Festival BKMT Nasional 2026.

Para peserta tersebut merupakan utusan dari Pengurus Wilayah BKMT Sulawesi
Utara, Pengurus Daerah BKMT Kabupaten/Kota, hingga jajaran BKMT tingkat kecamatan.

Keikutsertaan Utusan Sulut dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah BKMT Sulawesi Utara, Dr. Feiby Ismail, S.Pd.I., M.Pd. Kehadiran 65 peserta tersebut menjadi bentuk partisipasi aktif BKMT Sulawesi Utara dalam agenda nasional sekaligus representasi dari jajaran BKMT di berbagai tingkatan di daerah.

Rangkaian Muktamar dan Festival BKMT 2026 diikuti perwakilan BKMT dari 35
provinsi di Indonesia. Selain menjadi forum konsolidasi organisasi, kegiatan
tersebut juga menjadi ruang silaturahmi, pertukaran pengalaman, serta ajang unjuk kemampuan dan kreativitas kader BKMT dari berbagai daerah.

Sulut Tembus Grand Final Dua Cabang
Prestasi Sulawesi Utara mulai terlihat dalam Festival BKMT. Utusan Sulut berhasil menembus babak Grand Final pada dua cabang lomba, yakni Lomba Mars BKMT dan Lomba Pidato BKMT.
Pada Lomba Mars BKMT, Tim Paduan Suara BKMT Sulawesi Utara yang diwakili Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Minahasa berhasil meraih Juara III.

Sementara pada Lomba Pidato BKMT, perwakilan Sulawesi Utara, dr. Neni Tubagus, juga berhasil meraih Juara III. Tidak hanya itu, dr. Neni Tubagus turut memperoleh penghargaan sebagai Peserta Terfavorit.

Dengan capaian tersebut, BKMT Sulawesi Utara membawa pulang dua gelar Juara III dan satu penghargaan Peserta Terfavorit dari Festival BKMT Nasional 2026. Prestasi ini menjadi catatan tersendiri bagi BKMT Sulawesi Utara karena para wakil daerah mampu bersaing hingga babak final dalam ajang tingkat nasional dan mendapatkan apresiasi khusus dari penyelenggara.
Ketua Wilayah Berikan Dukungan Langsung Dukungan terhadap para utusan Sulawesi Utara juga diberikan langsung oleh Ketua Wilayah BKMT Sulawesi Utara, Dra. H. Yasti Soepredjo Mokoagow.

Di sela-sela rangkaian kegiatan, Ketua Wilayah bertemu dengan para peserta dari Sulawesi Utara, termasuk para finalis Festival BKMT. Dalam kesempatan tersebut, Yasti memberikan semangat dan motivasi kepada para utusan agar menjalankan amanah dengan baik serta memberikan penampilan terbaik dalam setiap agenda yang diikuti.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari semangat bersama Utusan Sulawesi Utara dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Muktamar dan Festival BKMT.
Ikuti Rangkaian Muktamar X BKMT
Rangkaian kegiatan dimulai pada 23 September 2026 dengan kehadiran para utusan BKMT Sulawesi Utara dalam berbagai agenda Muktamar dan Festival BKMT.

Pada malam harinya, perwakilan BKMT Sulawesi Utara turut mengikuti agenda
silaturahmi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Selanjutnya, pada 24 September 2026, Muktamar X BKMT resmi dibuka. Muktamar menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat
ukhuwah dan silaturahmi pengurus BKMT dari berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu agenda utama Muktamar adalah pemilihan Ketua Umum BKMT Indonesia.

Dalam proses tersebut, Dr. Hj. Syifa Fauzia kembali dipercaya memimpin BKMT Indonesia untuk masa bakti 2026–2031. Puncak Milad ke-45 BKMT
Rangkaian kegiatan Muktamar kemudian mencapai puncaknya pada Sabtu, 26 September 2026, melalui Tasyakuran Milad ke-45 BKMT yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Acara tersebut berlangsung meriah dengan kehadiran jamaah dan pengurus BKMT dari berbagai daerah di Indonesia. Puluhan ribu jamaah turut memadati Indonesia Arena dalam momentum peringatan 45 tahun perjalanan BKMT.

Bagi BKMT Sulawesi Utara, keikutsertaan dalam Muktamar X, Festival BKMT, hingga Tasyakuran Milad ke-45 bukan sekadar kehadiran dalam agenda organisasi. Momentum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, memperluas jejaring, meningkatkan kapasitas kader, serta memperlihatkan kiprah BKMT Sulawesi Utara di tingkat nasional.

Prestasi yang diraih dalam Festival BKMT menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Utara. Juara III Lomba Mars BKMT, Juara III Lomba Pidato BKMT, serta penghargaan Peserta Terfavorit menjadi buah dari semangat, dedikasi, dan kerja keras para utusan
dalam membawa nama Sulawesi Utara di panggung nasional. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BKMT Sulawesi
Utara untuk terus bergerak, berkarya, memperkuat peran majelis taklim, serta
memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat dan masyarakat.
BKMT Sulawesi Utara — dari daerah, melangkah ke panggung nasional,
membawa semangat, ukhuwah, dan prestasi untuk Sulawesi Utara. (*/sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut)  dari Partai Golkar Michaela E Paruntu (MEP) menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara periode 2025–2030 dari Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Prosesi penyerahan SK bernomor Skep-180/DPP/GOLKAR/IX/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Sulut tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (25/9/2026).

Melalui terbitnya surat keputusan tersebut, MEP secara resmi menakodai Partai Golkar Sulawesi Utara sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulut.

Dalam menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan, MEP didampingi oleh Aditya Anugrah Moha (ADM) yang sebagai Sekretaris dan Inggried Sondakh sebagai Bendahara.

Diketahui, MEP sebelumnya telah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulut dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Novotel Manado pada 11 April 2026 lalu.

Dengan diterimanya SK Kepengurusan ini DPD Golkar Sulut siap menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat konsolidasi internal hingga tingkat akar rumput, dan memanaskan mesin partai Golkar di seluruh wilayah Sulut. (sisco/*)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (14/09/2026) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna.  Turut mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni  Wakil Ketua dr Michaela E. Paruntu, MARS, Royke Anter,SE,MAP, dan Stella Runtuwene,AMd.Sek serta anggota DPRD. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov Sulut dan jajarannya.

Gubernur dalam sambutannya, memuji sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar penting menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Dia menegaskan komitmen pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara disiplin, transparan, dan akuntabel, serta menempatkan APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen kepemimpinan untuk alokasi dan stabilisasi ekonomi daerah.

Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipaparkan kata Gubernur, merupakan hasil kesepakatan atas perubahan KUA dan PPAS. Dokumen itu dimaksudkan mentransformasikan arah strategis makro daerah menjadi komitmen anggaran yang terukur dan siap dilaksanakan perangkat daerah.

Perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan menyesuaikan ruang fiskal pasca-finalisasi SiLPA 2025, penyesuaian DBH dan transfer, pemenuhan kewajiban normatif ASN dan PPPK, penyelesaian kewajiban utang, tindak lanjut temuan BPK RI, serta respons cepat terhadap keadaan darurat melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD.

Gubernur menjelaskan secara angka, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut melaporkan penambahan pendapatan daerah sebesar Rp63,89 miliar sehingga total menjadi Rp3,2327 triliun. Belanja daerah naik sebesar Rp191,02 miliar menjadi Rp3,1992 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp177,13 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp210,62 miliar.

Gubernur merinci tiga pilar prioritas alokasi anggaran yang diutamakan dalam perubahan APBD yaitu akselerasi belanja modal untuk konektivitas infrastruktur (jalan, irigasi, pembebasan lahan), penguatan sektor produktif dan strategis (pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, olahraga, kajian teknis), serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial (pencapaian UHC, jaminan ketenagakerjaan, standar pelayanan minimal).

Selain itu katanya, penyesuaian anggaran juga diarahkan memanfaatkan SiLPA 2025 secara proporsional untuk memindahkan anggaran dari program yang lambat terealisasi ke program prioritas berdaya ungkit.

Untuk memastikan akuntabilitas dan eksekusi tepat sasaran, kata Gubernur, penyusunan dan pengendalian Perubahan APBD akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Gubernur menekankan bahwa meskipun ruang fiskal mengalami koreksi teknis, tema pembangunan RKPD 2026 — “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi tetap menjadi jangkar kebijakan.(Advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Selasa (22/09/2016) memimpin jalannya sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut.

Silangen mengatakan Perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan merupakan bagian dari demokrasi, sementara dialog dan keterbukaan dan kerjasama menjadi jalan untuk melahirkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Silangen memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah Provinsi Sulut dalam setahun trakhir ini, atas berbagai hasil yang telah dicapai. “Dalam satu tahun terakhir kami memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, pariwisata, pelayanan publik, serta prestasi putra putri daerah menjadi bagian dari perjalanan yang patut diapresiasi,” kata Silangen.

Ketua DPRD Sulut menerangkan di hari ulang tahun ke-62 menjadi momentum mengenang perjalanan yang sudah dilewati. “Karena itulah peringatan hari ulang tahun ke 62 ini, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilewati tetapi juga untuk meneguhkan langkah menuju babak berikutnya,” terangnya.

Lebih jauh Silangen menjelaskan semangat hari ulang tahun ke-62 kali ini mengambil tema Sulut Melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Semangat itulah yang kita tuangkan dalam tema hari ulang tahun ke -62, Sulut melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Sulut melaju adalah semangat untuk terus bergerak berani menjawab perubahan dan membuka ruang bagi lahirnya gagasan – gagasan baru. Maju berarti terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia memperkuat daya saing serta mengembangkan potensi daerah. Sejahtera berarti mematikan hasil kemajuan yang dapat dirasakan dalam kehidupan rakyat, melalui kesempatan yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik. Sedangkan berkelanjutan berarti membangun dengan pandangan jauh kedepan, menjaga apa yang telah dimiliki dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” tandas Silangen.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay,SH,MH, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, anggota DPRD, Forkopimda, Jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Fraksi PDI Perjuangan saat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sulut TA 2027, Senin (21/9/2026), memberikan perhatian terhadap fungsi APBD yang dinilai tidak sebatas menyusun angka pendapatan dan belanja daerah.

Juru bicara Fraksi Berty Kapojos menyampaikan bahwa APBD juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

“Setelah mencermati Ranperda APBD 2027, Fraksi PDIP berpendapat ini bukan hanya memuat angka pendapatan dan belanja, tetapi juga merupakan implementasi utama pemerintah daerah dan menerjemahkan pembangunan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.

Menurut Fraksi PDIP, penyusunan APBD 2027 perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Sejumlah catatan juga disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menjadi perhatian dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda APBD Sulut TA 2027 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan di DPRD Sulawesi Utara. (sisco/*)