SANGIHE,GN – Kamis (21/5/2026), Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM meresmikan ruang rawat Inap Jiwa rumah sakit daerah (RSD) Liun Kendage Tahuna.Bupati didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari.

Pada kesempatan turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD, Direktur RSD Liun Kendage dr.Polideng Dalawir,Kapolsek Tahuna dan para undangan.

Ketika menyampaikan Sambutan Bupati menyampaikan bahwa, pada moment ini merupakan langkah yang sangat penting dan bersejarah dalam peningkatan kesehatan di Kabupaten Sangihe.

” Peresmian ruang rawat Inap Jiwa ini, bukan hanya hadirnya sebuah fasilitas yang baru , tetapi juga hadirnya kepedulian, perhatian dan harapan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa, selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata, banyak orang takut,malu bahkan memilih memendam persoalan yang dialami, pada hal kesehatan jiwa sangat penting dengan kesehatan fisik, orang yang sehat secara jasmani, belum tentu sehat secara batin, ditengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin konkrit,persoalan ekonomi keuangan,.keluarga,pekerjaan , pergaulan sosial, dapat memengaruhi mental seseorang, karena itu pelayan kesehatan jiwa merupakan hal penting dalam sistem kesehatan daerah,’kata Thungari.

Lanjut Bupati bahwa masalah yang pertama memengaruhi adalah masalah ekonomi dan kedua adalah masalah keluarga atau percintaan.

” Saya berharap fasilitas yang kita resmikan hari ini, dapat dimanfaatkan dengan baik, dan didukung tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati dan menjunjung tinggi kemanusiaan, mari kita hilangkan stigma terhadap pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi, tetapi harus didampingi ,dirangkul dan dipulihkan bersama, dan pada keluarga pasien saya berharap agar tetap memberikan kasih sayang dan dukungan, karena dukungan keluarga adalah bagian terpenting dalam proses penyembuhan, akhir kata saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Direktur dan seluruh jajaran sehingga fasilitas ini dapat terwujud, kiranya ruang Inap kejiwaan ini menjadi berkat dan bermanfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe,”tutup Bupati.(RB).

Sulut,GN- Tepat hari ini Rabu 20 Mei 2026, Negara Indonesia merefleksikan kembali momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah ” fajar menyingsing” bagi kesadaran berbangsa, dimana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat- sekat kedaerahan yang selama berabad abad menjadi titik lemah perjuangan.

Semangat 1908 adalah tonggak dimana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatif mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado melaksanakan upacara di halaman gedung CVBC. Bertindak selaku pembina Upacara Direktur Utama (Dirut) Prof Dr dr Starry H Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS dan dihadiri Jajaran direksi, Manager, asisten Manager, dokter, perawat serta staf RSUP Kandou Manado.

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI yang di bacakan oleh Dirut Prof Starry Rampengan mengatakan bahwa Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Disamping itu kata Dirut Prof Starry, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakukan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elek5ronik dalam perlindungan anak (PP TUNAS) pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak dibawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.

“Dalam momen peringatan hari kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat,” kata Dirut.

“Peringatan hari kebangkitan Nasional 2026, menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api ” Boedi oetomo” dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” sambung Dirut membacakan sambutan.

“Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa dikancah dunia,” ujarnya. (sisco)

Manado-Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Selasa (19/5/2026) dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2026.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Kantor DPRD Sulut, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menanyakan ke Dinas PMD Sulut seputar capaian kinerja dan sekaligus evaluasi program di triwulan pertama tahun 2026.

Ketua Komisi I Braien Waworuntu, memimpin jalannya RDP dan didampingi anggota komisi Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo dan Royke Anter. Sedangkan dari Dinas PMD dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Novita Lumintang.

Sejumlah permasalahan yang ada di Dinas PMD terangkat dalam RDP tersebut, salah satunya terkait capaian kinerja yang hanya 16 persen yang mestinya sudah harus di atas angka 30-40 persen.

Komisi I DPRD Sulut Pertanyakan Program Di Dinas PMD Terkait Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Selain itu, dalam RDP tersebut, komisi I juga mempertanyakan tentang kejelasan dari pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan Bumdes, terkait fungsi dan regulasinya seperti apa nantinya, jangan sampai tumpang tindih dalam penerapannya, yang nantinya berdampak pada masyarakat luas. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD bersama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 19 Mei 2026 berjalan alot.

Sejumlah pertanyaan yang kritis dilontarkan anggota DPRD Sulut Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum. Hal itu terpantau awak media Gemparnews.com saat RDP berlangsung.

Anggota komisi I DPRD, Mulyadi Paputungan pun menyoroti secara serius terkait pencapaian program dinas PMD Sulut yang di hadiri Kepala Dinas Novita Lumintang.

Muliadi menekankan perlu adanya sistem koordinasi yang baik, sebagaimana program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, koperasi merah putih, yang berstatus badan hukum. “Itu tolong di perhatikan lahan agar supaya tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat,” ujar Paputungan.

Mulyadi berharap segala kekurangan kiranya ada perbaikan. Dimana program Nasional tersebut sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. “Jadi terkait pengelolaan itu harus ada transparansi agar kami legislatif tidak lagi menemui kejanggalan di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara Novita Lumintang menginformasikan bahwa pengelolaan lahan itu ada satgasnya. Perlu di informasikan juga kata Novita, bahwa untuk bulan April 2026, di 15 Kabupaten/Kota terdapat aset Desa sudah dalam tahapan pembangunan sebanyak 962 Koperasi Merah Putih. Bolmong yang terdata ada 60 dari 260, Bolsel 81 , Boltim 30 dari 81 Bolmut 79 dari 107. Sangihe 89 dari 107, Sitaro 30 dari 90, Talaud 103 dari 153, Minahasa 129 dari 270, Minsel, 103 dari 177, Minahasa Tenggara 64 dari 164, Minut 43 dari 153, Bitung 46 dari 69, Kotamobagu 29 dari 33, kota Manado 48 dari 57, Kota Tomohon, 27 dari 44 saat ini masih dalam tahapan pembangunan Koperasi Merah Putih, beber Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh ketua komisi 1 Brayen Waworuntu di dampingi Sekretaris  Rhesa Waworuntu, wakil ketua Julitje Margareta Maringka, koordinator komisi I Royke Anter, Anggota Komisi I Hendri Walukow, Mulyadi Paputungan, Hillary Tuwo. (sisco)

SANGIHE,GN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (18/05/2026).
Tiba di Bandara Naha sekitar pukul 08.30 wita.

Kedatangan Kajati Sulut langsung dijemput Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kajati dijemput secara adat oleh iringan musik bambu dan tarian adat budaya serta berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Kunjungan kerja Kajati ini merupakan agenda kerja sekaligus mempererat sinergitas antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan unsur Forkopimda dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta penegakan hukum di wilayah perbatasan.
Ditemui di sela penjemputan, Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Kehadiran Pak Kajati di Sangihe menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkap Michael.

“Kami di Sangihe menyambut baik kunjungan kerja Pak Kajati Sulut, karena ini juga bagian dari sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat,”ucapnya

Kajati Sulut dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kegiatan internal maupun agenda Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (RB)

Sulut,GN- Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, KSBSI, para tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT BMI, dan RSUP Kandou Manado, Senin (18/05/2026).

Rapat dipimpin anggota DPRD Lois Schram SH MH dari Fraksi Gerindra, bersama Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar, Prof Paula Runtuwene dari Nasdem, dan Vionita Kuerah Golkar dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menyampaikan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut ada 15 orang pekerja eks cleaning service RS Kandouw yang dialihkan melalui sistem outsourcing. Persoalan muncul saat mereka bekerja di PT HTR dan PT BMI periode 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, terdapat indikasi upah yang dibayarkan dua perusahaan berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Selain itu ada selisih upah, pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetor, serta lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Pemotongan BPJS disebut dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, sementara porsi pengusaha tidak disetorkan.

“Kami berharap ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD sebagai fungsi mediasi bisa mencegah persoalan berlarut. Jika tercapai kesepakatan, laporan di Polda bisa ditarik,” kata Jack.

Sementara pihak PT HTR membantah adanya pemaksaan. Pihal perusahaan menyebut pemotongan dan sistem kerja merupakan hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan ke Disnakertrans. Perusahaan mengklaim ada surat persetujuan dari pekerja. Sementara terkait lembur, perusahaan mengatakan tidak dibayar tetapi diganti dengan jadwal libur. Kenaikan upah tidak dilakukan karena kontrak dengan RSUP Kandou tidak memungkinkan.

Dialin pihak, manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kontrak 2025 dari perusahaan memberikan dua pilihan, melanjutkan atau mengurangi personel. Dari 140 personel, anggaran hanya cukup untuk 120 orang, namun perusahaan tetap mempertahankan semuanya. Hal ini, katanya, tidak dicantumkan dalam kontrak.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Disnakertrans Sulut Noldy Salindeho menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran UMP.

“Kalau kesepakatan itu diberikan kepada kami, akan kami minta pihak pihak terkait untuk meninjau kembali. Aturan yang ada wajib diikuti, baik melalui Disnaker Manado maupun provinsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berlarut dan merugikan pekerja. Mediasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi pekerja, perusahaan, dan pihak rumah sakit. (sisco)

Manado,GN – PT Pelindo (Persero) Regional 4 Manado mengelola fasilitas kepelabuhanan di Pelabuhan Manado yang melayani kapal penumpang antar pulau dan provinsi (termasuk rute Manado – Sitaro, Sangihe, Talaud, dan Maluku Utara).

PT Pelindo yang berkantor cabang di lokasi jalan Pelabuhan III Nomor 1, Wenang, Manado, Sulawesi Utara menjadi salah satu dermaga atau pelabuhan yang melayani penumpang antar provinsi dan Kabupaten di ujung Utara.

Di bawah General Manager Nurlayla Arbie ,PT Pelindo Regional 4 Manado mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dimulai dari penataan area parkir kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, lalu kemudian penataan terminal penumpang atau laslzimnya di sebut ruangan tunggu hingga penataan tenan yang berada di dalam ruangan terminal di atur sedemikian rapi dan menarik bahkan indah untuk di pandang.

PT Pelindo Regional 4 Manado juga terus meningkatkan infrastruktur layanan penumpang dalam hal ini termasuk sterilisasi area dermaga dari pedagang untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan penumpang.

Selain itu, PT Pelindo Regional 4 Manado mendukung konsep dermaga ramah lingkungan. Terpantau media ini, di setiap sudut bahkan tempat duduk di area pelabuhan sudah di siapkan tempat sampah sehingga pengunjung maupun penumpang di sadarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Penataan pohon dan tanaman bunga di atur dengan indah berjejeran di sepanjang pembatas pagar depan area pelabuhan. Ini menandakan bahwa PT Pelindo Regional 4 Manado mendukung ramah lingkungan menjadi asri.

Pengunjung maupun penumpang juga dimanjakan dengan tersedianya menu makanan dan minuman di dalam terminal penumpang. Tidak perlu jauh keluar area pelabuhan, semua sudah tersedia. Bahkan layanan informasi sudah disiapkan dan paling menarik, PT Pelindo Regional 4 Manado telah menyiapkan kursi roda bagi pasien sebagai upaya kemanusiaan, apabila mengalami gangguan kesehatan di dalam terminal penumpang.

Untuk lebih jauh, layanan Pelanggan: Informasi jadwal kapal dan layanan pelabuhan dapat diakses melalui layanan resmi Pelindo Regional 4 Manado. (sisco)

Sulut,GN– Ibadah rutin keluarga besar jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (18/5/2026) dilaksanakan diruangan paripurna.

Pujian dan penyembahan dalam ibadah keluarga besar DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh bagian Sekretariat Dewan (Setwan), sementara untuk pelayanan Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt Melki Tamaka Mth.

Ibadah rutin dihadiri anggota Dewan, staf bagian sekretariat Dewan, ASN dan para jurnalis liputan DPRD Sulut.

Hamba Tuhan Pdt Melki Tamaka mengambil ayat pembacaan Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1:6-11, judul ayat Firman Tuhan, ‘Yesus Terangkat Ke Sorga’.

Dia menegaskan ayat pembacaan dari firman Tuhan ini, Yesus mau mengatakan kepada murid muridnya bahwa jangan sibuk tentang bertanya kapan Yesus datang lagi tetapi lakukan tugas sebagai murid. Demikian halnya  dalam hidup kita jangan fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas tanggung jawab lewat bagian kita tetapi Tuhan yang memperlengkapi kita dengan roh kudus sehingga kita mampu dan sanggup melakukan setiap perkara sehingga pun kita menjadi saksi Kristus.

“Ayat firman Tuhan ini mengingatkan pada kita hari ini, agar dalam hidup kita jangan hanya fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas dan tanggung jawab lewat bagian kita,dengan keberadaan  mari kita menjadi saksi Kristus” katanya.

Ditambahkannya, bahwa kita tidak luput dalam berbagai persoalan khususnya sebagai anggota DPRD dalam pekerjaan dan tanggung jawab  tetapi firman Tuhan adalah kompas moral.

“Yesus terangkat ke Sorga sebagai anak manusia tetapi Yesus di beri tempat di sebelah kanan yaitu tempat yang penuh kuasa. Kita bukan hanya menang tetapi kita adalah lebih dari pemenang. Sekali menang bersama Yesus kita akan selamanya menang,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Royke Anter menyampaikan dalam mengawali agenda kerja  yang padat, tidak mengurangi semangat iman para anggota DPRD Provinsi Sulut, para ASN hingga jurnalis yang sehari-hari meliput untuk untuk melaksanakan ibadah awal pekan seperti pada hari ini.

Anter menyampaikan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan Pdt Melky Tamaka atas layanan firman Tuhan yang telah memotivasi untuk senantiasa fokus terhadap menjadi berkat dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan pribadi masing-masing

”  Firman Tuhan adalah sebagai pengingat atau alarm dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukan tugas kerja dan tanggung jawab di DPRD sesuai apa yg tertulis dalam firman. Firman itu sebagai pengingat bila kita melakukan kesalahan maka harus di perbaiki,” tutupnya. (sisco/*)

SANGIHE,GN – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari,SE,MM memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada empat siswa utusan daerah yang akan mengikuti seleksi Calon Paskibraka (Capas) tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Dukungan dan apresiasi ini disampaikan Bupati Thungari saat menerima audiensi keempat siswa berprestasi tersebut di rumah dinas Bupati pada Sabtu (16/05/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ia memotivasi para siswa utusan terbaik Sangihe agar optimis dan maksimal dalam melewati setiap tahapan seleksi.

“Selamat berjuang, bawa harum nama daerah Kabupaten Sangihe di tingkat provinsi, tunjukan yang terbaik. Jangan lupa berdoa serta jaga kesehatan,” ujar Michael Thungari memberikan semangat.

Keempat siswa utusan Sangihe ini yakni Dwi Arifin Van Grotest Tablingon utusan SMAN Marore, Stiff Heart Crisye Sawello SMAN I Kendahe untuk Capas Putra dan Kayyisah Naila Stirman Utusan SMAN I Tahuna, Gheni Beautiful Blessing Saselah utusan SMAN I Tabukan Tengah capas Putri. Keempat siswa ini dijadwalkan akan bertolak pada hari Minggu (17/05/2026), untuk mengikuti rangkaian seleksi ketat di tingkat provinsi yang akan berlangsung mulai Selasa, 19 Mei 2026.

Bupati juga mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat Sangihe berharap para pelajar ini mampu memberikan penampilan terbaik dan lolos menjadi bagian dari tim Paskibraka provinsi, atau bahkan melaju ke tingkat Nasional.

Sementara itu Kepala Badan KesbangPol Sangihe Golfried Pella yang ikut mendampingi para siswa ini mengatakan bahwa berbagai pembekalan baik materi maupun pembekalan fisik telah diberikan kepada keempat siswa ini.

“Kami sudah melakukan berbagai persiapan pembekalan kepada keempat siswa ini. Materi fisik kami bekali. Tentunya kami berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Sangihe agar ke emoat siswa ini bisa mendapafkan hasil yang baik dalam seleksi nanti,” Ujar Pella.

Pada kesempatan itu , juga sebagai bentuk perhatian Bupati. Secara pribadi memberikan sampul tambahan uang saku selama mengikuti seleksi kepada ke empat siswa tersebut.(RB).