Jakarta,GN- Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 15 hingga 17 Oktober 2025 bertempat di salah satu hotel di kawasan Mangga Dua Jakarta Barat akhirnya ditutup secara resmi oleh Prof. Nasaruddin Umar menteri Agama yang juga Iman Besar Masjid Istiqlal Jakarta.

Dalam sambutannya Menag menyatakan bahwa orang semakin beragama akan semakin mengedepankan kerukunan. Apalagi dalam kontek agama agama abrahamit yang berasal dari satu keturunan yang sama seperti Yahudi, Kristen dan Islam.

Dikesempatan rakernas yang dihadiri hampir limaratus pendeta baik pimpinan sinode dan pimpinan daerah PGPI ini. Menag mengajak agar para peserta mampir ke Istiqlal.

Bagi Menag bahwa Istiqlal itu rumah kemanusiaan yang boleh dikunjungi oleh siapapun tanpa batas agama, suku dan etnis.

Kemudian Menag juga menyampaikan terkait dengan Istiqlal dan adanya terowongan yang menghubungkan Istiqlal dan Katedral. Menurutnya ini langkah agar ada nya kerukunan dan terjalin hubungan yang baik sebagai sesama anak bangsa tanpa ada sekat yang membatasi.

“‘Saya undang bapak ibu pendeta untuk berkunjung dan masuk terowongan, nanti akan kita rasakan dan dengar apabila kita masuk dari Katedral akan dengar bunyi lonceng simbol gereja dan jika masuk dari Istiqlal akan kita dengar bunyi bedug simbol Masjid ” , katanya

Cerita tentang terowongan jauh sebelumnya Prof. Nasaruddin sudah pernah disampaikan sewaktu dirinya belum jadi apa apa di sebuah pertemuan. Di mana sambung Menag jika suatu saat diberi kuasa akan membongkar pagar pembatas antara Istiqlal dan Katedral sehingga keberadaanya menyatu tanpa sekat dan batas.

Dengan demikian antara gereja dan Masjid menyatu dalam sebuah bingkai kebersamaan sehingga jemaat beribadah bisa tersedia tempat parkir.

:Namun, lanjut Menag ternyata apa yang dimimpikan untuk membongkar pagar Istiqlal dan Katedral tidak bisa dilakukan karena wilayah tersebut masuk ring satu kepresidenan

Karena itulah tercetus adanya pembuatan terowongan yang menghubungkan atau menyatukan dua rumah ibadah tersebut

Sebagai tekad nyata saat ini lokasi Istiqlal boleh untuk parkir jemaat yang beribadah di Katedral.

“Mungkin jadi sewaktu Katedral di bangun belum terpikirkan akan banyak kendaraan yang ya akan membutuhkan tempat parkir. Untuk itulah Areal Istiqlal sebanyak 3000 kendaraan bisa menampung parkir ketika umat katolik ibadah”, imbuh figur yang pernah terpilih sebagai tokoh penjaga keberaman oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) itu.

Lantas terkait program kemenag saat ini mengangkat sebuah perjuangan yang diberi nama ekoteologi artinya bagaimana kehadiran umat beragama atau umat manusia itu peduli dan menjaga lingkungan.

Kenapa, jika lingkungan ini dirusak dan tidak terjaga bisa jadi akan mempercepat kiamat karena kerusakan alam tersebut.

Setelah menyampaikan pesan pesannya Menag langsung di daulat menutup rakernas tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali. Kemudian Pdt Jason Balompapueng ketua umum yang didampingi Jeane Tulung dirjen bimas Kristen protestan kemenag dan Dr. Hanno Palit sekum PGPI memberikan cinderamata kepada Menteri agama RI. (sisco/*)

MINSEL GN – Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, maka Kodim 1302/Minahasa menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di wilayah teritorialnya.

Kegiatan pembagian pangan murah yang dilaksanakan melalui Koramil 1302-16/Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan berlangsung pada Kamis, 16/10/25 di mulai pukul 09.00 Wita sampai selesai dan dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Inf. Ferdinan Tedampa di Markas Koramil 1302-16/Tumpaan.

Dalam giat pembagian pangan murah ini ada sebanyak 400 karung beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau setara dengan 2 ton beras disalurkan langsung kepada masyarakat yang begitu antusias menunggu berantry sejak pagi di lokasi kegiatan.
Harga yang dipatok untuk masyarakat per karung berisi 5 kilogram dengan harga jual Rp. 58.000 dengan syarat membawa tanda identitas kependudukan.

Danramil 1302-16/Tumpaan Kapten Inf. Ferdinan Tedampa menyampaikan harapannya kepada media ini bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD melalui Kodim 1302 untuk membantu pemerintah dalam hal menstabilkan harga pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga yang begitu terjangkau.

“Harapan kami dengan kegiatan dari TNI AD lewat Kodim 1302/Minahasa yang membackup program pemerintah, adalah agar masyarakat bisa diringankan bebannya dan terbantukan dengan harga beras yang murah ini, serta berupaya agar stabilitas harga pasar bisa terjaga untuk masyarakat bisa menikmati kesejahteraan dalam hal kebutuhan bahan pokok beras,” Ungkap Danramil Ferdinan.

Kegiatan ini juga dilakukan disamping menunjang program pemerintah dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan juga dengan perayaan HUT TNI yang ke-80 tahun.

Kegiatan Pembagian bahan pangan murah kepada masyarakat ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, terpantau oleh media ini seluruh anggota Koramil 1302-16/Tumpaan begitu sangat antusias membantu melayani masyarakat bahkan ada yang di bantu oleh petugas diantarkan sampai kerumah warga. (Jp)

MINSEL GN – Upaya untuk mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan serta membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, maka Kodim 1302/Minahasa menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di wilayah kerjanya.

Giat pembagian beras murah kepada masyarakat ini, dilaksanakan melalui Koramil 1302-14/Amurang Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berlangsung pada Kamis, 16/10/25 di mulai pukul 10.00 Wita sampai selesai dan dipimpin langsung oleh Danramil Lettu Inf. Jantje M. Wulur di Markas Koramil 1302-14/Amurang.

Dalam giat pembagian pangan murah ini ada sebanyak 400 karung beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau setara dengan 2 ton beras disalurkan langsung kepada masyarakat yang begitu antusias menunggu, antry sejak pagi di lokasi kegiatan.
Harga yang dipatok untuk masyarakat per karung berisi 5 kilogram dengan harga jual Rp. 58.000 dengan syarat membawa tanda identitas kependudukan.

Danramil 1302-14/Amurang Lettu Inf. Jantje M. Wulur menyampaikan harapannya kepada media ini bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD melalui Kodim 1302 untuk membantu pemerintah dalam hal menstabilkan harga pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga yang begitu terjangkau.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami sangat berharap agar kegiatan dari TNI AD lewat Kodim 1302/Minahasa yang mendukung program pemerintah, adalah agar masyarakat bisa diringankan bebannya dan terbantukan dengan harga beras yang murah ini, serta berupaya agar stabilitas harga pasar bisa terjaga untuk masyarakat bisa menikmati kesejahteraan dalam hal kebutuhan bahan pokok beras,” Imbuh Danramil Jantje yang begitu akrab dengan insan pers ini.

Kegiatan ini juga dilakukan disamping menunjang program pemerintah dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan juga dengan perayaan HUT TNI yang ke-80 tahun.

Ibu Juanita Tumewu salah satu warga Amurang yang menerima pembagian beras murah mengungkapkan rasa senangnya dengan Program Pangan Murah, karena dia bisa mendapatkan beras dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar.

“Kami sangat senang sebagai warga masyarakat dengan giat Pangan Murah ini, karena kami bisa dapatkan beras dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, ekonomi kami bisa terbantukan, ada keringanan, jadi kami berterimakasih kepada Koramil 1302-14 Amurang yang sudah menggelar kegiatan ini,” Ungkap Juanita Tumewu dengan senangnya.

Kegiatan Pembagian bahan pangan murah kepada masyarakat Amurang dan sekitarnya ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, terpantau oleh media ini seluruh anggota Koramil 1302-14/Amurang begitu sangat antusias membantu melayani warga masyarakat yang ingin mendapatkan beras dengan harga murah. (Jp)

Manado,GN-  Seleksi Terbuka di lingkungan RSUP Kandou Jabatan Manajer dan Asisten Manajer yang dilaksanakan Kamis (16/10/2025) di Aula Lantai 2 RSUP Kandou dibuka langsung Direktur Utama Prof Dr dr Starry H. Rampengan,Sp.JP(K), FIHA, MARS.

Diawali dengan tes Management Potential Personality Inventory (MPPI) bagi peserta yang sudah lulus berkas dan diikuti dengan rangkaian psikotest yang melibatkan seluruh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan rumah sakit.

Prof Dr dr Starry H Rampengan, didampingi Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, dr Yune Laukati,MARS,  dalam sambutannya menegaskan bahwa proses seleksi ini dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya, kita dapat melaksanakan proses penting ini. Seleksi ini bukan sekadar tes, tetapi bagian dari penjaringan dan pembentukan kepemimpinan baru di rumah sakit kita,” ujarnya

Dirut menjelaskan, tes psikologis yang dijalankan bekerja sama dengan lembaga profesional merupakan upaya manajemen untuk menilai kesiapan mental, stabilitas emosional, kepribadian, kepemimpinan, loyalitas, dan kesetiaan terhadap pimpinan dan organisasi.

“Ibarat satu perahu, kita harus sepakat menuju tujuan yang sama. Untuk membenahi rumah sakit, semua harus searah dan seirama,” ucapnya.

Lebih jauh Dirut mengatakan pentingnya integritas dan keteladanan dalam kepemimpinan. Manajer dan asisten manajer bukan hanya dituntut cerdas secara teknis, tetapi juga matang secara emosional, berintegritas tinggi, mampu bekerja sama dalam tim, serta menjadi inspirasi bagi sesama pegawai.

“Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi soal keteladanan. Pemimpin harus berpikir untuk orang lain, untuk masyarakat, dan menjadi teladan dalam setiap tindakan,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Bertempat di ruang rapat Kodim 1301 Sangihe (15/10/2025), Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan GroundChecking Dtsen Bersama SDM PKH, Pendamping Rehsos Dan TKSK SE Kabupaten Sangihe.

Turut hadir kadis sosial,Pimpinan cabang BRI,Kepala BPJS,Narasumber dari Badan Pusat Statistik,para pendamping sosial SDM PKH,Pendamping Rehsos,dan TKSD SE Kabupaten Sangihe.

Bupati menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Percepatan GroundChecking ini merupakan hal yang penting karena menjadi titik krusial dalam memastikan kebenaran dan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di sebuah daerah.

” Hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Data BPS tahun 2024 menunjukan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat angka kemiskinan sebesar 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa , sementara data P3KE menunjukan 11,01 persen. U tuk kemiskinan ekstrim, hasil verifikasi dan validasi tahun 2024 menunjukan 645 jiwa atau 0,46 persen yang terdiri dari 4.093 KK dengan 18.541 jiwa sebelum pemurnian dan terjadi penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah pemurnian jiwa.” Kata Thungari.

Thungari menambahkan,data yang akurat dan terverifikasi menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Data bukan sekedar angka, tetapi fondasi dalam merumuskan kebijakan dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh sasaran. Dengan adanya data yang akurat, kita dapat melakukan beberapa hal penting berikut:
* Menentukan locus intervensi pada setiap kecamatan
* Memperkuat perencanaan program lintas sektor
* Menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial
* Serta memastikan kebenaran data agar tidak lagi muncul stigma negatif bahwa Sangihe selamanya adalah daerah termiskin di Sulut.(RB)

SANGIHE,GN- Bertempat di Graha Gubernur Bumi Beringin Manado Bupati Kepulauan Sangihe menghadiri kegiatan Pernikahan Massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pelayanan publik terpadu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Acara diawali dengan ibadah pemberkatan nikah, dilanjutkan dengan pencatatan sipil yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikutsertakan 6 pasang pengantin yang secara resmi dinikahkan dan dicatatkan sebagai pasangan suami istri.

Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan doa bagi keenam pasangan pengantin asal Sangihe.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan selamat kepada enam pasang pengantin yang telah disahkan sebagai pasangan suami istri. Harapan kami, keluarga-keluarga ini dapat menjadi keluarga yang sejahtera, senantiasa mengandalkan Tuhan, serta berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah untuk membangun kesejahteraan daerah,” ujar Bupati.

Selain menghadiri kegiatan pernikahan massal, Bupati Kepulauan Sangihe juga menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhasil meraih peringkat ke-4 dengan nilai 95,54 dan mendapatkan opini kualitas terbaik berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Sulawesi Utara tahun 2025.

Selain itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga meraih penghargaan sebagai terbaik ke-4 dengan nilai 85,79, hasil penilaian kinerja Pejabat Tinggi Pratama Dinas Dukcapil kabupaten/kota semester I tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, serta menjadi motivasi untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(RB)

Sulut,GN- Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I bersama BKD Sulut, Selasa (14/10/2025) Ketua komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (BW) mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dalam melaksanakan pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Provinsi dilakukan secara tepat serta memperhatikan latar belakang akademik.

Hal itu di ingatkan BW terkait adanya rencana pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulut yang saat ini sebagian besar masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

“Bapak Gubernur Yulius Selvanus juga berpesan agar BKD berkerja lebih profesional lagi terutama pengisian pos-pos jabatan eselon II, III dan IV sekaligus memperhatikan latar belakang kompetensi misalnya pejabat tersebut kompetensinya di ekonomi, teknik, dan lain sebagainya,” ujar BW.

Legislator Dapil Minahasa Tomohon ini memberikan apresiasi kinerja Plt Kepala BKD Sulut Olivia Theodore yang dinilai mampu melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta memberikan dukungan teknis dan pembinaan bagi aparatur sipil negara.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BKD Sulut dibawah kepemimpinan ibu Olivia dalam kinerjanya terasa lebih baik dan maju lagi, apalagi kemarin telah melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat, dan kami komisi I meminta dan memberikan rekomendasi Plt Kaban BKD ibu Olive segera didefinitifkan,” tandasnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Bertempat di ruangan rapat komisi 1, Selasa (14/10/2025) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Reiner Leonard Waworuntu dan dihadiri oleh para anggota komisi serta puluhan jurnalis yang meliput jalannya rapat.

Braien menyoroti dan mempertanyakan kontrak kerja sama media yang selama ini menjalin kemitraan dengan Sekretariat DPRD Sulut. Ia menegaskan agar masa kontrak media tetap berlaku hingga Desember 2025, bukan hanya sampai Oktober seperti yang beredar.

“Biasanya kontrak kerja sama media disepakati sampai akhir tahun, yaitu Desember 2025. Itu harus tuntas. Media berperan penting dalam menyampaikan informasi kegiatan DPRD setiap hari, jadi layak mendapat apresiasi,” tegas BW sapaan akrabnya.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Komisi I turut menyampaikan usul dan pendapat terkait kesejahteraan wartawan yang rutin meliput kegiatan DPRD.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengusulkan agar kerja sama dengan media perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi wartawan yang konsisten hadir dan memberitakan kegiatan dewan.

“Media yang rajin meliput kegiatan DPRD patut mendapat apresiasi. Kerja sama ini harus diperhatikan dengan baik,” ujarnya.

Anggota Komisi I, Rasky Mokodompit, menilai perlunya peningkatan dukungan terhadap wartawan dengan menambah jumlah advertorial.

“Kesejahteraan wartawan yang meliput di Sekretariat DPRD harus diperhatikan. Jika sebelumnya satu advertorial per bulan, sebaiknya ditambah menjadi dua kali. Media yang rajin hadir dan aktif memberitakan kegiatan DPRD perlu diprioritaskan,” ucap Raski.

Usulan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Rheza Woworuntu, serta anggota Mulyadi Paputungan dan Feramita Mokodompit, yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah memperjuangkan kesejahteraan jurnalis yang aktif meliput di DPRD Sulut.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, William Niklas Silangen, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para pimpinan dan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius pihak Sekretariat DPRD.

“Kami akan memberikan prioritas kepada wartawan yang rajin hadir dan aktif memuat berita. Ke depan, kerja sama media akan ditinjau ulang dengan memperhatikan kehadiran fisik dan pemberitaan terkait aktivitas pimpinan serta anggota DPRD Sulut,”tandasnya. (sisco)

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan Sp.JP (K) FIHA MARS kembali melaksanakan kegiatan telusur di setiap ruangan maupun fasilitas, Selasa (14/10/2025) pagi tadi.

Dirut ingin memastikan sejauh mana kekurangan serta masukan dari penanggung jawab ruangan yang ada di RSUP Kandou.

Hal itu, dilakukan untuk memberikan pelayanan prima di RSUP Kandou Manado ke arah yang lebih baik lagi

Adapun ruangan yang ditelusur yakni IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), fasilitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (Pyrolisis), instalasi SIMRS, Irina – B dan Instalasi Rekam Medik.

Saat melakukan telusur, Dirut Prof Starry Rampengan didampingi Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado, Erwin Sondang Siagian, dan Direktur Medik dan Keperawatan, dr Wega Sukanto SpB.TKV (K) serta manager dan asisten manager

Telusur ke sejumlah ruangan ini untuk mengoptimalisasi apa yang kita punya dalam rangka RSUP Kandou menuju ke Smart Hospital.

“Kita meninjau langsung apakah yang di perintahkan sudah sesuai standar prosedur atau tidak dan kita melihat hasilnya sangat memuaskan, semua berjalan dengan baik,” jelas Prof Starry Rampengan.

Lanjut Prof Starry Rampengan mengatakan, kedepannya akan terus melakukan kegiatan telusur agar RSUP Kandou bisa menjadi yang terbaik di kawasan Indonesia Timur.

Dengan semboyan RSUP Kandou Manado adalah Kepuasan pelanggan diatas segala-galanya.

“Sebagai rumah sakit unggulan di Indonesia yang terakreditasi A dari Kementerian Kesehatan, tentunya akan memberikan pelayanan terbaik,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Louis Scramm selaku wakil ketua komisi IV DPRD Sulut meminta pengelolaan anggaran revitalisasi satuan pendidikan di Sulawesi Utara yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara transparan.

Legislator dapil Manado ini juga berharap adanya pengawasan secara ketat oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

” Saya meminta pengawasan ketat aparat penegak hukum ikut membantu memantau dana revitalisasi bagi satuan pendidikan di Sulawesi Utara karena anggaran ini lumayan besar rata-rata 1 smpai 3 milyar per satuan pendidikan, ” tegas politisi Gerindra itu.

Louis mengatakan, dana revitalisasi dalam bentuk swakelola tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo bagi Sulawesi Utara yang harus dilaksanakan tepat sasaran sehingga bisa berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.

” Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya kita di Sulawesi Utara, jangan sampai ada kepala sekolah atau bendahara ditangkap dan semacamnya akibat miss management swakelola karena dana tersebut langsung masuk ke rekening sekolah,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan,kata Louis Komisi IV akan turut melakukan pengawasan sekaligus memastikan program kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

” Memang anggaran revitalisasi ini dibiayai APBN tetapi sekali – sekali kami akan turun mengawasi untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (sisco)