Sulut,GN- Kabar mengejutkan dari DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara, dimana politisi muda Braien Waworuntu (BW) yang dianggap oleh banyak kalangan, memiliki kontribusi besar dalam pergerakan dan kemajuan partai NasDem di bumi nyiur melambai, kini harus merelakan posisinya sebagai ketua fraksi NasDem di DPRD Sulut dan digantikan oleh sesama kader NasDem Siska Budiman.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (27/10/2025) dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.

Dimana Sekretaris DPRD Nilas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dengan nomor 071-SU DPWNasDemSulut/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, mengenai usulan pergantian Ketua Fraksi NasDem.

Usai Rapat Paripurna,ketika di konfirmasi Braien Waworuntu menjelaskan dimana pergantian ini adalah bagian dari sebuah dinamika dalam politik.

“Saya hormati keputusan tersebut,” ujar BW kepada sejumlah media di ruangan kerjanya.

BW menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap satu komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju.

“Saat ini saya fokus bekerja bersama dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, bukan yang lain dan terus bekerja secara politik di DPRD Sulut. Tetap Satu Komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah pusat dan memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan dan perbatasan, maka melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia melaksanakan penyerahan kapal klinik ambulans laut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (23/10/2025), bertempat di Pelabuhan Marina Bay Manado.

Penyerahan ini dilakukan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling.

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE., MM., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian pemerintah melalui program Rumah Sehat BAZNAS. Ia menegaskan bahwa kehadiran kapal layanan kesehatan bergerak ini merupakan momentum bersejarah dan bermakna bagi masyarakat Sangihe.

“Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita dapat mengikuti penyerahan kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat BAZNAS. Ini sebuah momentum yang bermakna dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi kami di wilayah kepulauan dan perbatasan,” ujar Thungari.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 144 pulau, dengan 25 di antaranya berpenghuni, dan tersebar cukup jauh antara satu dengan lainnya. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan merata.

Sebagai contoh, Thungari menyebut wilayah Kecamatan Marore yang berjarak sekitar 70 mil laut dari Tahuna, ibu kota kabupaten. Dengan kapal perintis, perjalanan bisa memakan waktu hingga 18 jam dan hanya beroperasi satu kali dalam seminggu. Namun kini, dengan adanya kapal ambulans laut berkecepatan maksimal 27 knot per jam, jarak tersebut dapat ditempuh hanya dalam tiga jam.

“Kami percaya layanan seperti ini akan menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi, serta memperkuat layanan kegawatdaruratan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kata Bupati.

Selain itu, kapal ini juga akan dimanfaatkan untuk layanan vaksinasi dan pemeriksaan dokter spesialis bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan kepulauan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian, Ketua BAZNAS, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling, serta seluruh pihak yang telah mengupayakan kehadiran fasilitas kesehatan tersebut.

“Kapal ambulans laut ini adalah bukti nyata hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi kami di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi semangat baru bagi masyarakat kepulauan dalam menatap tahun 2026,” tutur Thungari.

Sebagai tambahan, Thungari melaporkan bahwa selain kapal senilai Rp 4 miliar, Kabupaten Sangihe juga akan menerima tambahan dana operasional sebesar Rp 1 miliar untuk mendukung keberlanjutan layanan kesehatan bergerak tersebut.

“Anggaran ini jika dikelola dengan baik bisa mendukung operasional hingga dua tahun. Semoga di tahun berikutnya dapat kembali dikucurkan,” ujarnya optimistis.

Diketahui, hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling, serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara dan Forkopimda Kabupaten/Kota.

Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan kapal layanan kesehatan ini sebaik mungkin demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat kepulauan.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Kepulauan Sangihe,” tutup Thungari.(RB)

Sulut,GN – Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia Sulawesi Utara melalui panitia pelaksana sukses menggelar tiga agenda yang dikemas dalam waktu satu hari.

Kegiatan tersebut yakni Konferensi Daerah (Konferda) II, Pelantikan struktur Pengurus Daerah Pewarna Sulawesi Utara Periode 2025-2030 oleh sekretaris Jenderal Pewarna Indonesia dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas program kerja tahun 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bapelkes Dinkes Sulut, Rabu (22/10/2025) di hadiri Kanwil Agama RI Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Bidang Urusan agama Kristen, Kaban Kesbangpol Sulut, pengurus pusat Pewarna Indonesia, dan lima pengurus cabang pewarna Kabupaten/Kota serta pengurus daerah pewarna Sulawesi Utara.

Kegiatan di buka oleh Gubernur Sulawesi Utara  Yulius Selvanus di wakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny Suak, SE.M.Si sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol Sulut menekankan bahwa untuk menjadi seorang wartawan Nasrani harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, karena wartawan Nasrani bukan hanya memberitakan sebuah berita namun juga harus dibarengi dengan sikap yang baik. Artinya apa yang kita lakukan, sikap kita harus sesuai dan tidak berbanding terbalik.

“Sikap kita harus mencerminkan hal yang baik, karena identitas sebagai wartawan Nasrani harus mencerminkan sikap yang baik,” ucapnya.

Dia mendorong wartawan Nasrani harus tampil beda, sama seperti thema dalam kegiatan Konferda II yakni ” Memberitakan Kebenaran, mewartakan Keadilan”. Oleh sebab itu kata Kaban Kesbangpol Sulut, Wartawan Nasrani harus tampil mewartakan kebenaran bukan sebuah berita yang hoaks, tetapi berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sejatinya wartawan Nasrani memberitakan suatu berita yang menyejukkan dan mengedukasi masyarakat dan bahkan menyuarakan berita kebenaran serta mewartakan Keadilan,” pungkasnya.

Peserta pada Konferda pewarna Sulawesi Utara sepakat dan secara aklamasi memilih Sanfransisco Manossoh sebagai ketua, Yusak Poludu,STh sebagai sekretaris dan Wandi Hontong,SE sebagai Bendahara. (red/*)

Sulut,GN- Rencana pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III diperkirakan tuntas tiga tahun ke depan.
Hal ini terungkap pada hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Sulawesi, Selasa (21/10/2025).

Ringgo Radetyo selaku Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Utara, mengatakan, pembangunan lanjutan MORR III atau Ring Road III Manado terkendala pembebasan lahan.

Radetyo menjelaskan masih ada 17 bidang lahan untuk Ring Road III tahap ke lima belum dibebaskan. Sedangkan Ring Road III tahap 4 masih ada sembilan bidang yang belum dibebaskan.

“Sehingga total masih 26 bidang yang belum dibebaskan. Meskipun demikian, kami tetap bekerja, pembangunan di lahan yang sudah clear,” kata Radetyo.

Pembangunan tahap 4 dan 5 Ring Road III jelas Radetyo, menyisakan 6,3 km jalan. MORR III berawal di Kalasey, tepat di bibir Teluk Manado dan akan berakhir di Winangun, bertemu dengan Ring Road I.

“Biaya pembangunan sesuai DIPA, total Rp 94 miliar untuk multiyears, tiga tahun hingga 2027,” ujarnya.

Rinciannya, tahun 2025 Rp 24 miliar; tahun 2026 Rp 26 miliar dan sisanya Rp 31 miliar dianggarkan untuk tahun 2027.

Kepala Satker P2JN Sulawesi Utara, Bayu Idiajir mengungkapkan, titik pertemuan antara Ring Road I dan III di Winangun, Manado.

“Nantinya titik ini akan dibangun Simpang Winangun yang mempertemukan arus kendaraan dari empat arah, yakni dari Ring Road I, Manado, Tomohon dan Kalasey. Nantinya akan ada underpass dari arah Ring Road I dan III,” ungkapnya.

Selain itu, akan ada juga dua jembatan, yakni Pineleng I dan Pineleng II di Ring Road III ini. Satu di antaranya panjangnya hingga 50 meter karena besarnya cekungan daratan yang dilalui.
Dirinya memastikan, pembangunan tahun ini belum maksimal, dan akan dilanjutkan tahun depan lagi. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/10/2025).

Komisi IV yang hadir antara lain, Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene, Ketua Komisi IV Vonny Paat, wakil ketua Komisi IV Louis Schramm dan anggota Komisi IV, Paula Runtuwene.

“Kami melakukan kunjungan kerja di kementrian kebudayaan. Sebenarnya mereka tidak setuju tata letak atau layout revitalisasi museum karena tidak sesuai standart,”ujar beberapa anggota komisi IV saat RDP.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut
Stella Runtuwene menegaskan dengan anggaran Rp 15 miliar harusnya sudah bisa ada taman budaya.

“Dasar apa dinas kebudayaan anggarkan Rp 15 Miliar untuk revitalisasi museum. Harusnya sudah dengan taman budaya,”tegas Stella.

Ketua Komisi IV, Vonny Paat mengatakan saat pembahasan hasil konsultasi APBD-Perubahan 2025, ada catatan terkait revitalisasi museum. Anehnya kadis kebudayaan Jani Lukas justru tidak mengetahui adanya rekomendasi tersebut.

“Kami belum tahu apakah ada rekomendasi,”ucap Jany Lukas.

Kadis kebudayaan mengatakan secara tegas dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

Bahkan, dirinya membantah kalau pihak kementrian tidak menyetujui dan tidak sesuai standart untuk revitalisasi museum daerah. (sisco/*)

Sulut,GN- Anggota komisi III Yongkie Limen mengaku heran mendapati keluhan salah satu warga yang lahannya masih kosong tetapi harus membayar IPL dan air Rp.1.150.00 dalam jangka waktu 11 bulan.

Hal itu dikatakannya saat Hearing lintas komisi (III dan IV) DPRD Sulut bersama pimpinan Citraland, Senin (20/10/2025).

“Ini namanya membodohi masyarakat bahkan bisa dikatakan pemerasan dan ini menjadi preseden buruk bagi nama Citraland, orang nanti akan takut beli rumah, ” kata Limen.

Diketahui RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, anggota komisi Amir Liputo, Nick Lomban, Remly Kandoli, Yongkie Limen, Frangky Roger Mamesah, Ronald Sampel serta Haslinda Rotinsulu.

Perwakilan Komunitas Peduli Bersatu Citraland Winangun Manado Careig Runtu meminta pihak pengelola membatalkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2025 terkait perihal rencana kenaikan IPL dan Air Bersih per April 2025. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kebudayaan Daerah, Senin (20/10/2025) dilaksanakan diruangan rapat komisi IV.

Anggota komisi IV Paula Runtuwene mengatakan pihaknya sangsi pekerjaan revitalisasi museum akan selesai tepat waktu.

“Harus dipertimbangkan banyak hal. Saya kuatir dan memang beresiko tidak selesai tepat waktu. Saya juga mau tanya, apakah revitalisasi ini melalui proses tender atau hanya penunjukkan. Sangat aneh sudah ada pihak ketiga,”ucap Paula.

Anggota DPRD lainnya Louis Scramm mengingatkan Kepala Dinas terkait pembangunan revitalisasi museum daerah ini.

“Pak kadis, kami bukan ingin menghambat tapi hanya mengingatkan. Dengan anggaran Rp 15 Miliar, harusnya menjadi museum kedua terbaik setelah museum nasional,” ingatnya.

Dalam Hearing tersebut terungkap revitalisasi museum daerah yang menelan anggaran Rp 15 Miliar dalam APBD-Perubahan 2025, tak sesuai standart dari Kementrian Kebudayaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Jany Lukas menjelaskan dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

“Kami berkonsultasi berulang kali, dan pihak kementrian setuju,” kata kadis. (sisco)

Sulut,GN– Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi (III dan IV) Rabu (20/10/25) dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, anggota komisi Amir Liputo, Nick Lomban, Remly Kandoli, Yongkie Liemen, Frangky Roger Mamesah, Ronald Sampel serta Haslinda Rotinsulu.

Perwakilan Komunitas Peduli Bersatu Citraland Winangun Manado Careig Runtu meminta pihak pengelola membatalkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2025 terkait perihal rencana kenaikan IPL dan Air Bersih per April 2025.

Menurutnya dalam kontrak awal tidak ada perjanjian bahwa setiap tahun ada kenaikan IPL dan UMP bahkan dalam kontrak tidak ada menyebutkan bahwa pembayaran IPL dan pembayaran air digabung secara bersama-sama

“Yang kami terima justru surat ancaman dari pihak management, kami menolak membayar IPL sepihak terhitung sejak 1 Juni 2025 tetapi air bayar pak, pengelola Citraland mengancam akan memutus air ketika IPL tidak dibayar, mereka sengaja meretorika bahwa IPL dan air dibayar sekaligus kalau tidak air akan diputus secara sepihak,” kata Careig.

Mantan anggota DPRD Sulut ini menyesalkan sikap arogansi pihak pengelola yang disampaikan melalui edaran kepada warga dimana akan dilakukan pencabutan meter dan akan dipasang kembali dengan syarat harus membayar sebesar Rp 2 juta sebagai biaya penyambungan.

Menanggapi hal tersebut anggota komisi III H.Amir Liputo SH mengingatkan manajemen Citraland agar melihat kembali perjanjian awal yang disepakati antara penghuni maupun pihak management.

Liputo, mengatakan sepanjang itu tidak dibicarakan antara kedua belah pihak (pengelola dan warga) secara hukum kebijakan tersebut tidak sah berlaku.

“Kalaupun ada perubahan kenaikan tarif maka harus ada perikatan baru dengan penghuni melalui musyawarah bersama karena dasarnya adalah ketentuan peraturan hukum perikatan atau hukum kontrak antara kedua belah pihak yang sah menurut hukum negara ketika kedua belah pihak sepakat dan menandatangani kesepakatan tersebut,” ujarnya

Sementara anggota komisi III Roy Octavianus Roring melihat kebijakan pengelola Citraland Winangun sebagai bentuk arogansi manajemen yang menggunakan cara-cara Debt Collector.

“Yang mengagetkan, pihak pengelola menggunakan management gaya Debt Collector. Bagaimana mungkin sekelas Citraland dimana hampir seluruh Indonesia ada perumahan tetapi masih menggunakan pola-pola seperti Debt Collector,” ungkapnya

General Manager perumahan Citra Land Winangun Dewi menyampaikan dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan salah satu pasal didalamnya tercantum bahwa untuk pelaksanaan serah terima tanah dan bangunan pihak kedua (konsumen) wajib membayar IPL atas tanah dan bangunan kepada pihak pertama atau pengelola sejak serah terima tanah dan bangunan.

Sementara terkait kebijakan kenaikan tarif IPL yang menjadi keberatan warga, Divisi Legal dan Perizinan Ciputra Sub Holding 2 Surabaya Hammamudin menjelaskan pihak Manegemen Citraland Winangun Manado bertindak sesuai arahan Direksi.

“Kebijakan semua terkoordinasi dari Direktur, sistemnya pun sama pak di seluruh Indonesia. Ibu Dewi disini hanya melaksanakan perintah dari direktur apapun itu. Mau mengenai kebijakan atau apapun, semua terkoordinasi dari direktur,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemerintah daerah dalam ha ini Bupati,menggalakkan kegiatan penanaman hortikultura, jagung, dan padi di Kampung Balane, Kecamatan Tamako, yang dilaksanakan, Kamis (17/10/2025).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga kelompok tani dan masyarakat setempat. Penanaman jagung dilakukan di Lendongan 3 dengan pendampingan dari Polsek Tamako, sementara penanaman padi dilakukan di Lendongan 1 dengan pendampingan dari Koramil 03 Tamako.

Kapitalaung Kampung Balane, Henry Mahambeng, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kampung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan daerah.

Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M. dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, TNI/Polri, serta masyarakat dalam mendukung program pertanian berkelanjutan.

“Kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat berjalan dengan baik. Hari ini kita bersama-sama menanam hortikultura, jagung, dan padi. Dari total lahan padi sekitar 90 hektar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baru sekitar 20 hektar yang telah ditanami. Target kita, tahun ini bisa meningkat hingga 60 hektar,” ujar Bupati Michael.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya dukungan lintas sektor mulai dari proses penanaman, pemanenan, hingga pemasaran hasil pertanian. Ia juga mengingatkan agar data pertanian terus diperbarui untuk memudahkan pengambilan keputusan dan kebijakan intervensi di lapangan.

Bupati pun mendorong dinas terkait agar terus berkomunikasi dengan BPS untuk meninjau ulang metode perhitungan agar lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia menutup sambutannya dengan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Dandim 1301/Sangihe dan jajaran Koramil Tamako, pemerintah kecamatan dan kampung, serta kelompok tani. Semoga kegiatan menanam bersama ini membawa berkat bagi masa depan, mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, dan menstabilkan harga bagi masyarakat Sangihe,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M.

Asisten I Setda, Johanis Pilat

Dandim 1301/Sangihe

Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Kadis DLH, Roni Pasiale, S.Sos.

Kadis Perindag, Tofan Pontoh, S.H.

Kadis Pertanian, Frangky Natingkaseh, S.Pi.

Kabag Ekonomi, Mariana Kuheba

Plt Camat Tamako, Meylan Johanis

Danramil 03 Tamako, Serma Napoleon

Kapitalaung Kampung Balane, Henry Mahambeng

Kadis Ketahanan Pangan, Rence Tamboto.(RB)