SANGIHE,GN – Bertempat di lapangan gelora Santiago Tahuna, momentum hari pahlawan 10 november 2025, Bupati Kabupaten Sangihe Michael Thungari,SE,MM melepas kontingen atlet Sangihe yang akan mengikuti pertandingan Porprov tahun 2025.

Sebanyak 330 orang kontingen Sangihe terdiri dari 240 atlet dan 90 orang pelatih dan official di 24 cabang olah raga dilepas Bupati dan didampingi Wakil Bupati sekaligus ketua Koni Sangihe Tendris Bulahari bersama Forkopimda, yang disaksikan oleh Sekda,Pimpinan OPD,Para Camat,Lurah dana Undangan.

Bupati menegaskan bahwa, atlet bukan hanya peserta lomba, tetapi juga adalah duta olah raga dan pahlawan daerah membawa nama besar Kepulauan Sangihe di panggung olah raga di Propinsi Sulawesi Utara.

” Bertandinglah dengan semangat kepahlawanan, junjung tinggi sportifitas dan yakinilah bahwa setiap keringat yang jatuh adalah bagian dari setiap perjuangan suci untuk mengharapkan nama daerah kita tercinta, dan dimomentum hari pahlawan agar dapat menanamkan nilai-nilai keberanian,disiplin dan pantang menyerah di hati setiap atlet, jadikan semangat pahlawan sebagai energi juang dalam setiap pertandingan,” ujar Bupati.(RB)

SANGIHE,GN – Jumat (7/11/2025), bertempat di ruang rapat lantai 1 DPRD Sangihe, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama atas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan APBD 2026, di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang masih dihadapi daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferdy Sondakh, S.E., didampingi Wakil Ketua I Risald Paulus Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong, serta dihadiri seluruh anggota dewan, yang dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, dan pimpinan OPD.

Bupati Michael Thungari ketika menyampaikan sambutan memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas terselenggaranya agenda strategis ini. Ia menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

“Momentum ini sangat strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan dan penganggaran, walau di tengah keterbatasan fiskal yang kita alami,” ujar Bupati Thungari.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah bekerja maksimal memanfaatkan potensi yang ada. Ia meminta agar setiap pimpinan OPD meningkatkan kinerja dan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah disetujui bersama.

“Saya mengharapkan kepada tim anggaran serta perangkat daerah yang terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dan tepat,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kinerja. Ia menyampaikan bahwa setiap pejabat yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus bertanggung jawab terhadap pencapaian target PAD yang telah ditetapkan.

“Bagi pejabat yang tidak memenuhi target, kita sepakat akan melakukan evaluasi pertama. Evaluasi kinerja secara menyeluruh akan dilakukan setiap enam bulan,” tandasnya.

Selain membahas aspek fiskal dan kinerja, rapat paripurna tersebut juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah serta tantangan dalam pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur. Meski pemerintah pusat mengamanatkan alokasi 40 persen untuk sektor tersebut, kondisi fiskal daerah masih jauh dari target. Namun, Bupati tetap optimistis dengan komitmen bersama yang telah dibangun.

“Penghargaan yang sudah diberikan ini harus kita syukuri dengan memberikan kinerja semaksimal mungkin,” tutupnya.

Dengan ditandatanganinya dokumen KUA-PPAS APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan daerah yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (RB)

SANGIHE,GN – Festival Seni Budaya Sangihe (FSBS) 2025 dimulai, Jumat (7/11/2025) dan dibuka secara resmi oleh Bupati. Kegiatan dibuka dengan karnaval budaya yang dilepas langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE., MM, dan dihadiri ribuan masyarakat yang memadati ruas jalan utama Tahuna.

FSBS dimulai dari tanggal 7 november sampai tanggal 15 November 2025. Ivent ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan jati diri masyarakat Sangihe sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa FSBS bukan sekadar ajang hiburan, melainkan manifestasi cinta terhadap warisan leluhur dan jati diri orang Sangihe.

“Melalui kegiatan seperti karnaval budaya, pameran seni dan fotografi, lomba masamper, musik bambu, hadrah, hingga pesta rakyat, kita tidak hanya menampilkan keindahan seni, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan sebagai masyarakat kepulauan di ujung utara Indonesia,” ujar Thungari.

Bupati Thungari juga menyampaikan bahwa festival ini juga menjadi sarana menggugah semangat generasi muda agar tetap mencintai budaya daerah di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Festival Seni Budaya Sangihe merupakan metode untuk menggali kembali semangat generasi muda terhadap budaya lokal yang kini telah bertransformasi ke dalam dimensi digital, tanpa meninggalkan akar kebudayaan kita,” jelasnya.

Lebih jauh orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini menyampaikan bahwa, perkembangan teknologi saat ini justru membuka ruang baru bagi pelestarian budaya. Tarian, syair, musik tradisional, hingga upacara adat kini dapat direkam dan disebarluaskan ke seluruh dunia melalui berbagai platform digital.

“Transformasi digital bukan berarti meninggalkan budaya lama, tetapi menjadi jembatan untuk memperluas jangkauan dan makna budaya kita,” tambah Bupati.

Diakhir sambutannya, Bupati pun menyampaiakan bahwa melalui festival ini, pemerintah daerah berupaya membangun ekosistem budaya yang mampu menopang sektor ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, dan industri budaya lokal.

“Saya bangga melihat antusiasme masyarakat, generasi muda, akademisi, tokoh agama, pemerhati lingkungan, serta pelaku UMKM yang turut terlibat dalam kegiatan ini. Jika kita bersatu, budaya Sangihe bukan hanya akan hidup, tetapi akan menghidupkan kita semua,dan diharapkan pada festival ini menjadi icon budaya tahunan Kabupaten Sangihe yang tidak hanya melestarikan budaya leluhur, tetapi juga memantapkan posisi Sangihe sebagai daerah dengan identitas budaya kuat dan berdaya saing di erah digital,” tutup Bupati.

Pembukaan FSBS 2025 turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari, unsur Forkopimda, Ketua dan Sekretaris TP PKK, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, mahasiswa, pelajar, serta ribuan masyarakat yang larut dalam kemeriahan karnaval budaya.(RB).

SANGIHE,GN – Pengelolaan anggaran dana desa (ADD), secara transparan benar-benar menjadi perhatian oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM.

Hal ini ditegaskan Thungari dalam rapat koordinasi Pemerintahan desa SE- Kabupaten Kepulauan Sangihe jumat (6/11/2025), di Papanuhung Tampungang Lawo.

Dia menegaskan agar Pengelolaan ADD harus benar-benar transparan dan jika ada temuan-temuan kecil akan disampaikan apa kelemahannya dan alasannya apa.

” Jika ada temuan-temuan kecil kami akan beri tahu kelemahannya apa dan alasannya apa,” kata Bupati

Namun Bupati menegaskan jika temuan itu berulang-ulang, menjadi besar dan fiktif akan ditindaklanjuti dengan tegas.

” Jika temuan itu sudah berulang-ulang menjadi besar dan apa lagi Fiktif maka akan ditindaklanjuti lebih tegas dan prosesnya sampai dengan putusan pengadilan,.dan hal ini harus menjadi perhatian dari Bapak/Ibu Kapitalaung dan Kaur keuangan di Kampung- Kampung ,” tegas orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).

Sulut,GN- Gagal kali kedua mengikuti training of trainer (TOT) KPRS GMIM, Bupati Minut Joune Ganda membayar segala keperluan kegiatan pelaksanaan, mulai dari pemateri hingga akomodasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, pelaksanaan TOT KPRS GMIM kali ini dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta untuk mengikuti waktu dari politisi PDIP tersebut.

Hal itu membuat gaduh pelayanan GMIM, lebih khusus pelayanan remaja. Karena, kepemilikan sertifikat TOT adalah salah satu syarat yang diwajibkan bagi calon Ketua KPRS GMIM.

“Patutkah TOT dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan hanya selisih kurang dari 2 bulan? kalau dengan alasan kebutuhan pelayanan, apa yang menjadi urgensi dilaksanakan TOT di Jakarta, sementara TOT sebelumnya belum jelas status kelulusan pesertanya,” ungkap sejumlah penatua remaja belum lama ini.
Salah satu pembina remaja GMIM, Billy Lintjewas meminta BPMS GMIM untuk dapat mengevaluasi KPRS GMIM terkait pelaksanaan TOT di Jakarta, karena dinilai menciderai pelayanan remaja GMIM.

“BPMS GMIM segera mengevaluasi pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Jakarta yang dibiayai Bupati Minut Joune Ganda. KPRS GMIM seakan akan membuat Joune Ganda sebagai peserta VVIP sehingga harus mengikuti waktu Bupati Minut tersebut,” kesalnya.
Wakil Sekretaris KPRS GMIM, Aldrin Lombogia mengaku pelaksanaan TOT merupakan keputusan KPRS GMIM.

“Pelaksanaan TOT so keputusan KPRS dari Juli 2025,” singkatnya.
Sementara itu, Plt Ketua BPMS GMIM Pdt Adolf Wenas hingga berita ini terbit belum memberikan keterangan terhadap konfirmasi media ini.
Diketahui pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Sunbreeze Hotel Senayan Jakarta merupakan kali kedua selang dua bulan terakhir di tahun 2025.
Dari informasi yang didapat, seluruh biaya mulai dari tiket pesawat PP Manado-Jakarta untuk belasan orang, akomodasi hotel dan uang jalan yang berjumlah puluhan juta semuanya ditanggung oleh Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Sumedang tersebut.

SANGIHE,GN – Transparansi dan Keterbukaan Pengelolaan anggaran dana desa (ADD), wajib dilakukan oleh para Kapitalaung di Kabupaten Sangihe.Hal ini di tegaskan Bupati Michael Thungari,SE,MM ketika menyampaikan sambutan dalam kegiatan rapat koordinasi Pemerintahan desa SE-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di hadiri Para Kapitalaung dan bendahara Kampung, bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo Kamis, ( 6/11/2025 ).

” Perlu Saya Tekankan dan ingatkan agar kedepan transparansi pengelolaan ADD di setiap kampung-kampung wajib dilakukan, transparasi seperti baliho yang dikampung tentang pengelolaan dana desa wajib ada, kemudian Para MTK juga wajib mengetahui anggaran yang ada di desa,mereka mendapat informasi bagaimana kalau Kapitalaung tidak membuka anggaran kepada MTK, Para Kapitalauang harus mampu bekerja sama dengan MTK, dengan forum Pimpinan yang ada di Kecamatan,” tegas Bupati.

Bupati pun menegaskan agar memperkuat akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa.

” Perkuat akuntanbilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Kampung dan dapat bekerja sama dengan Para MTK untuk pengelolaan dana desa yang tranparan, dan terbuka,” tutup Bupati Thungari.

Dalam Rapat koordinasi Pemerintahan Desa turun dihadiri Wakil Bupati Tendris Bulahari dan Forkopimda juga selaku Pembicara dan memberikan Materi (RB).

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Mitra Kerja. Rapat tersebut di laksanakan di ruangan rapat komisi I DPRD Sulut, Selasa 28 Oktober 2025. Mitra kerja komisi I yang ikut rapat tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota DPRD Sulut Henry Walukow dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.

Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kepala Dinas Darwin Muksin terkait kinerja PMD Sulut.

“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow.

Dia mengingatkan kepada Kepala Dinas bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.

“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya Walukow.

Walukow juga menanyakan tentang program prioritas dari Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara.

“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.

Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.

Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.

Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.

“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.

Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.

“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Rhesa Waworuntu, Raski Mokodompit, Hilary Tuwo, Feramitha Mokodompit,Rhesa Waworuntu, Jultje Margareta Maringka dan Eugenie Mantiri. (Advetorial)

SANGIHE,GN – Bertempat di rumah Jabatan Bupati, Rabu (5/11/2025) Pemkab Sangihe melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) menggelar Rakor Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stuntig (TP3S).

Rakor dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Melanchton Harry Wolff, didampingi Kepala Bapelitbang Ronald Izaak dan Kadis PPKB Jopy Thungari.

Hadir pula Kadis Kesehatan, Handry Pasandaran dan Kadis Dukcapil, Davidson Henry Djarang serta Kepala BPJS Sangihe, Widi selaku nara sumber penanggap.

Sekda Harry Wolff dalam sambutannya berharap kerjasama para camat, puskesmas, lurah dan kepala kampung lebih meningkatkan sinergitas dalam menangani stunting, sebab sejauh ini kasus stunting di Sangihe belum signifikan turun dan masih naik turun, bahkan belum menyentuh prosentasi angka nasional dan provinsi.

“Yang lemah di kita untuk angka kasus stunting selalu loncat-loncat atau naik turun, sehingga semua yang terlibat dalam TP3S meningkatkan lagi sinergitas serta kerjasamanya dilapangan,”ungkap Melanchton.

Rakor diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKB, Meity Susana Lahama, dilanjutkan dengan presentasi data kasus stunting serta pola penanganan maupun pencegahannya oleh Kadis PPKB Jopy Thungari.

Dalam presentasinya, mantan Kadis Kesehatan Sangihe ini juga mengingatkan TP3S selain serius melakukan penanganan, juga fokus pada pencegahan jangan sampai muncul kasus baru.

“Kita jangan hanya fokus pada penanganan di lapangan, tapi harus mampu mencegah jangan sampai muncul kasus baru,” kata Jopy.

Selanjutnya, rakor dilanjutkan dengan pemaparan jumlah kasus, termasuk penanganan maupun penyampaian hal-hal yang menjadi penyebab stunting oleh masing-masing Camat dan peyampaian testimoni penanganan stunting oleh kepala Puskesmas Tahuna, dr. Marsye Verawati Ohy dan beberapa Kapitalaung.

Dalam menanggapi beberapa presentasi camat, Kadis Kesehatan Handry Pasandaran juga menyentil angka penurunan bayi stunting harus benar-benar hasil dari intervensi tim bukan berkurang karena bayi sudah lewat umur.

Handry juga menegaskan, dalam proses penanganannya, TP3S harus mengawal dan dipastikan jika bayi stunting benar-benar yang menikmati makanan tambahan bukan orang tua bayi atau anak lainnya yang bukan stunting.

“Jadi harus dikawal jangan sampai mubazir penanganannya, karena jangan-jangan yang nikmati makanan tambahan itu bukan bayi stunting, tapi orang tua bayi atau anak lainnya,” tutup Pasandaran.(RB)

Sulut,GN–Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Aldrin Christian, menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 di Hotel Grand Puri, Manado, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya Aldrin menjelaskan bahwa Bawaslu sedang melakukan persiapan sekaligus sinkronisasi regulasi mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu dan Pilkada.

“Tahun depan kita disibukan proses tahapan seleksi penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Kami siapkan dukungan administrasi dan teknis,” kata Aldrin.

Menurut Aldrin, Bawaslu bisa juga dimaknai memiliki sekretariat tetap, atau tidak berpindah-pindah.

“Banyak juga aset negara tak digunakan. Bersyukur Bawaslu Sulut dapat gedung pinjam pakai dari Mahkamah Agung, menggunakan eks kantor PN Manado,” ujarnya.

Dikesempatan itu, kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 menghadirkan Nara sumber Arief Wibowo anggota Komisi II DPR RI sekaligus memberikan pemaparannya.

Hadir dalam Rapat koordinasi ini antara lain kalangan media, perwakilan organisasi,tokoh masyarakat dan organisasi lainnya. (sisco)

Manado,GN— Kegiatan Join Survey sekaligus serah terima lahan area Power House kepada pelaksana pekerjaan Gedung Kanker, PT Hutama Karya (HK), dilaksanakan pada Rabu (5/11/2025) tadi siang.

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian, dr. Yune Laukati, MARS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mewakili pihak manajemen rumah sakit memimpin acara serah terima.

Acara serah terima ini turut dilakukan join survey antara tim teknis RSUP Kandou dan pihak kontraktor PT Hutama Karya untuk memastikan kesiapan serta sinkronisasi terkait hasil kerja yamg dicapai.

Sesuai laporan progres sampai minggu ke-46, pekerjaan telah mencapai 42,531% dengan deviasi positif, menunjukkan capaian yang melampaui target rencana kerja.

Direncanakan untuk target topping off struktur dijadwalkan terlaksana di minggu kedua bulan November. Ini tentu seiring dengan percepatan penyelesaian konstruksi bangunan di beberapa bagian gedung utama.

Dengan kegiatan ini diharapkan memperlancar seluruh tahapan pembangunan Gedung Kanker RSUP Kandou Manado.

Gedung ini akan menjadi pusat layanan unggulan untuk pasien kanker di Sulawesi Utara dan tentunya untuk wilayah Indonesia Timur. (sisco)