Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gubernur YSK : Setiap Rupiah Dikelola Pemerintah Daerah Dimanfaatkan dengan Penuh Integritas

Sulut,GN – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026) dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

 

Gubernur YSK memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional dan objektif.

Gubernur mengatakan Hasil pemeriksaan ini tentunya merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di tengah tuntutan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga kinerja keuangan daerah secara baik,” kata Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut.

“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” ujar Gubernur.

Opini WTP yang kita peroleh kata Gubernur, bukan sekadar pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga merupakan amanah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan dengan penuh integritas.

“Saya menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius
seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Gubernur.

Gubernur mengatakan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan, namun tetap berada dalam koridor regulasi, tata kelola yang baik, serta prinsip akuntabilitas yang kuat.

“Mari, kita jadikan hasil pemeriksaan
BPK ini sebagai instrumen evaluasi
danperbaikanberkelanjutan untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” terangnya.

“Dengan semangat tersebut, kita semua optimistis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Gubernur.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan di hadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, BPK RI, Forkopimda, SKPD, dan undangan. (sisco)




Johanis Pilat Resmi Dilantik Bupati Thungari Sebagai Pj Sekda Sangihe

SANGIHE,GN – Bertempat di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (2/6/2026), Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe,secara resmi melantik Johanis Pilat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pilat ditunjuk untuk menggantikan Melanchton Harry Wolff yang telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026.

Salah satu tugas utama dan mendesak yang akan diemban oleh Johanis Pilat dalam waktu dekat adalah mempersiapkan serta mengawal seluruh proses administrasi menuju pendefinitifan jabatan Sekda Sangihe. Sesuai regulasi dan aturan yang berlaku, masa jabatan Pj Sekda berjalan selama tiga bulan serta dapat diperpanjang hingga pelantikan Sekda definitif terlaksana.

Bupati Michael Thungari,SE,MM pada sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam serta ucapan terima kasih atas dedikasi tinggi Harry Wolff yang telah mengabdikan dirinya sekian lama untuk kemajuan daerah. Bupati juga memberikan ucapan selamat bertugas kepada Johanis Pilat atas amanah baru yang diembannya.
Bupati menegaskan bahwa pengisian jabatan struktural Sekda bukan sekadar seremonial pergantian posisi strategis semata, melainkan instrumen krusial dalam menjaga stabilitas internal roda pemerintahan daerah.

“Kita punya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Thungari.

Lanjut Bupati Michael Thungari bahwa Sekretaris Daerah memegang peran yang sangat vital sebagai koordinator birokrasi sekaligus motor penggerak utama manajemen pemerintahan di daerah.

“Posisi Sekda merupakan puncak karier tertinggi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka figur yang terpilih sudah pasti merupakan ASN yang memiliki kompetensi unggul, integritas moral yang kuat, serta rasa tanggung jawab yang besar dalam melayani masyarakat Tampungang Lawo,” tutup Bupati Thungari.(RB)




Raih WTP dari BPK RI, Fraksi PDI P Apresiasi Pemprov Sulut

Sulut,GN- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Ini disampaikan Kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy, Selasa (02/06/2026) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun anggaran 2025.

Penilaian WTP ini menjadi torehan penghargaan ke-12 berturut sejak 2014 sampai dengan 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengapresiasi atas prestasi Pemprov Sulut.

“Apresiasi keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12, ini juga kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di tahun 2025,”ungkap Rocky Wowor kepada Jurnalis sesuai memimpin rapat fraksi.

Hasil WTP ini menurut Wowor menjadi pembuktian atas capaian kinerja disepanjang tahun 2025.

“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ucap Wowor.

Kebijakan ini menuryr Wowor, menunjukkan keperpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

Lanjut Wowor, juga menyampaikan apresiasi bagi Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stanting. (*/sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna Penyerahan LHP, Pemprov Sulut Raih WTP dari BPK RI

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/06/2026).

Dalam.rapat paripurna tersebut, BPK RI menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Achmad Anang Hernady mengatakan lembaga tersebut memperoleh mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar pemeriksaan dan kode etik yang berlaku.

“Berdasarkan hasil audit terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut layak memperoleh opini WTP. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemprov Sulut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,”katanya.

BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang berhasil mempertahankan opini WTP. Namun demikian, BPK menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengingatkan agar Gubernur Sulut beserta jajaran menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut mengapresiasi WTP ke 12 kali Pemprov Sulut, sekaligus menyampaikan selamat atas capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu, Royke Anter,Stella Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda, anggota DPRD, jajaran SKPD dan undangan. (sisco)

 




Hari Ini DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Sulut Tahun 2025

Sulut,GN- Berdasarkan nomor surat 800/Set.DPRD/266/2026 perihal undangan yang di tandatangani oleh sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa 02 Juni 2026.

Rapat paripurna ini dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Agenda rapat direncanakan akan di mulai pada pukul 10.00 wita sampai selesai. Untuk pelaksanaan rapat paripurna akan di gelar di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, BPK RI, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda,jajaran SKPD serta undangan akan menghadiri agenda rapat paripurna. (sisco)




Demi Kedisiplinan ASN,Selain Absen Digital Bupati Tegaskan untuk Buat Absen Khusus Terkait Kehadiran Mengikuti Upacara Dan Apel Bersama

SANGIHE, GN – Pada Momentum Upacara peringatan hari lahir pancasila dan apel kerja bersama di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe senin (1/6/2026).Pada kesempatan itu Bupati menegaskan terkait kehadiran Para ASN Pada setiap mengikuti upacara dan apel kerja bersama agar selain absen digital, Bupati meminta agar dibuatkan absen khusus terkait kehadiran Para ASN mengikuti upacara dan apel kerja bersama.

Hal ini merupakan suatu kedisiplinan kehadiran bagi para ASN untuk mengikuti upacara dan apel kerja bersama.

” Saya juga ingin berpesan kedepan atau mulai hari ini, dalam setiap Upacara ataupun apel Saya minta dibuatkan absen khusus, tidak hanya absen digital untuk setiap yang mengikuti upacara dan mohon dimonitor oleh setiap pimpinan OPD masing-masing dan juga BKPSDM,” tegas orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).




Hari Lahir Pancasila, RSUP Kandou Manado Gelar Upacara Bendera

Manado,GN- Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila , Senin (1/6/2026), RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menggelar Upacara bendera bertempat di halaman Gedung CVBC.

Upacara tersebut diikuti jajaran pimpinan, pegawai, serta tenaga kesehatan. Pelaksanaan upacara sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diterbitkan pada 21 April 2026.

Direktur Utama Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS, MH.Kes, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Prof Starry pada kesempatan itu, membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.

Upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Prof. Starry Rampengan, saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia mengatakan bahwa Pancasila merupakan “bintang penuntun” yang telah terbukti mampu menjaga persatuan Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Dengan keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia dinilai menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kuat.

Dalam pidato tersebut menekankan peran Indonesia di kancah internasional yang terus berkomitmen mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Selain itu,Nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi instrumen penting dalam diplomasi dan penyelesaian konflik dunia.

Generasi muda diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol atau hafalan. Pemerintah pusat dan daerah juga diingatkan agar setiap kebijakan publik berlandaskan prinsip keadilan sosial serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

RSUP Kandou Manado terus komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan dan gotong royong di lingkungan kerja.

Upacara ini menjadi momentum seluruh civitas RSUP Kandou Manado untuk memperkokoh komitmen kebangsaan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Layanan Operasional Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP., MSi, Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS, serta Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto, SE, Ak., MM.(sisco)




Bupati Irup Peringatan Hari Lahir Pancasila,Bacakan Sambutan Kepala BPIP RI

SANGIHE,GN – Tanggal 1 Juni adalah hari peringatan Lahir pancasila yang diperingati dengan dilaksanakan upacara bendera di seluruh wilayah Indonesia.Seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin, (1/6/2026) upacara peringatan hari lahir Pancasila Pemkab Sangihe melaksanakan upacara bendera, dan bertindak selaku inspektur upacara (Irup) adalah Bupati Michael Thungari,SE,MM yang dihadiri para asisten setda,Pimpinan OPD dan pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sangihe.

Bupati Michael Thungari,SE,MM pada kesempatan itu membacakan sambutan kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP)RI menyampaikan bahwa, pada peringatan hari lahir pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, Melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tema tahun ini adalah pancasila pemersatu bangsa,fondasi perdamaian dunia, menegaskan bahwa pancasila tidak hanya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi landasan terciptanya perdamaian dan keadilan.

Lanjut Bupati membacakan sambutan BPIP RI bahwa,ditengah ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang cepat pancasila tetap menjadi bintang penuntut dan jangkar moral bangsa.

“Melalui semangat musyawarah, toleransi, kemanusiaan sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945, mari kita membangun Indonesia yang religius, bersatu dan berkemanusiaan dengan pancasila sebagai pedoman dan napas pengabdian kita bagi bangsa dan negara,” tutup Bupati Thungari membacakan sambutan Kepala BPIP RI.

( RB )




Sekretaris DPRD Sulut Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026.

Upacara bendera, Senin (01/06/2026) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulut, sebagai bentuk penghormatan terhadap Nilai-nilai dasar Ideologi Bangsa Indonesia.

Kegiatan upacara tersebut digelar di Halaman Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus, Manado, dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia”.

Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE selaku Inspektur Upacara, dan dihadiri unsur Forkopimda Sulut, serta Pejabat teras eselon II di Jajaran Pemprov Sulut.

Kehadiran Sekwan Silangen dalam kegiatan upacara ini sebagai wujud kebersamaan dalam memperingati momentum bersejarah hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga menjadi bentuk komitmen dalam mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, serta semangat gotong-royong.(*/sisco)




RSUP Kandou Manado Salurkan Bantuan Hewan Kurban 10 Ekor Sapi dan I Ekor Kambing

Manado,GN- Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Lingkungan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado digelar dihalaman Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, Rabu (27/05/2026). Sholat dipimpin oleh Imam Ustadz Triyanto Tamuu dan bertindak sebagai Khatib Ustadz Taufiq Adam, SE, M.HI.

Sholat Idul Adha adalah ibadah sunnah muakkadah yang dilakukan setiap tanggal 10 Dzulhijjah untuk merayakan Hari Raya Kurban. Ibadah ini menjadi wujud syukur, bentuk ketaatan kepada Allah SWT, serta sarana untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

Usai pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan Kegiatan pemotongan hewan qurban oleh Badan Takmirul Masjid Assyifa RSUP Kandou Manado yang dipimpin oleh Direktur Perencanaan Keuangan RSUP Kandou Bpk. Ekwanto, SE, Ak.MM mewakili Direktur Utama didampingi oleh Ketua BTM Assyifa Muhammad Sahroni serta Pengurus lainnya.

Adapun hewan kurban berupa sepuluh (10) ekor sapi dan satu (1) ekor kambing yang merupakan sumbangan dari Ketua Dewan Pengawas RSUP Kandou drg Yuli Astuti Saripawan, Direktur Utama Prof Dr dr Starry H Rampengan, SpJP(K),FIHA, MARS, Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto, SE, Ak.MM, Mitra Kerja Bank BRI, dr Iswadi serta patungan dari beberapa orang (shohibul qurban).

Ekwanto menyambut baik pelaksanaan qurban di lingkungan RSUP Kandou Manado. Selain memiliki nilai ibadah juga memiliki nilai kebersamaan dan kekeluargaan, serta mengajarkan untuk ikhlas berbagi dengan sesama, serta menunjukkan ketakwaan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah SWT yaitu berkurban.

Sementara itu, Ketua panitia Ns Resa Pahlevi Ramadi, SKep mengatakan kegiatan ini berlangsung dengan baik, tertib dan khidmat. “Kemudian dilakukan pembagian daging qurban kepada, Pegawai RSUP Kandou, pegawai mitra kerja, termasuk juga masyarakat disekitar Rumah sakit yang berhak untuk menerimanya,” ujarnya.

Dia kegiatan Qurban seperti ini, dapat dilaksanakan lagi di tahun-tahun mendatang. “Di momen penuh berkah ini, mari kita pererat silaturahmi dan saling berbagi kebahagiaan kepada yang membutuhkan.Semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan keberkahan,” tandanya. (sisco/*)