Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Panitia Khusus (Pansus) Selasa (13/10/2026) yang dipimpin oleh Ketua Toni Supit melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ir Hermina Korompis beserta jajaran terkait turut hadir dalam rapat pansus tersebut.

Pembahasan ini bertujuan untuk mematangkan draf sebelum dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM serta DPRD untuk evaluasi akhir.

Dalam rapat pansus, terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam draf Raperda. Perubahan tersebut mengacu pada masukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hasil studi banding ke sejumlah provinsi, serta regulasi nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Adapun salah satu poin penting yaitu penambahan definisi “perizinan non-berusaha”. Draf juga mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan layanan berbantuan dan layanan mobile bagi wilayah kepulauan atau terpencil yang menghadapi kendala akses internet.

Dalam Raperda ini juga mengatur layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Ketentuan ini diharapkan memastikan proses perizinan lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Selain itu ada perubahan mencakup penggantian istilah “investor” menjadi “pelaku usaha” untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Draf juga mengatur mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pada saat itu dalam rapat pansus juga menyepakati pemindahan sejumlah pasal teknis terkait pembatasan tenaga kerja asing ke bagian penjelasan. Langkah ini dilakukan agar ketentuan dalam Raperda tidak bertentangan dengan regulasi pusat.

Berbagai penyempurnaan Raperda dalam rapat tersebut, tentu diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tujuannya adalah memperkuat iklim investasi, mempermudah pelayanan perizinan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi nyiur melambai ini. (sisco)

SANGIHE,GN – Bupati Michael Thungari,SE,MM Melantil dan mengambil sumpah/janji pejabat administrator serta pejabat pengawas, di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Senin (5/10/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi sekaligus menyesuaikan sejumlah perubahan nomenklatur perangkat daerah dan jabatan di lingkungan Pemkab Sangihe.

Salah satu perubahan tersebut yakni Bappelitbangda yang kini menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Selain itu, pada perangkat daerah yang menangani urusan keuangan juga telah dilakukan pemisahan dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dipimpin Jupiter Budikase. yang sementara Bapenda akan berkantor di BPU.

Bupati Thungari mengatakan, perubahan nomenklatur juga diikuti dengan penyesuaian jabatan, baik di lingkungan Sekretariat Daerah maupun perangkat daerah lainnya.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Thungari menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Mulai hari ini setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan saudara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah,” tegasnya.
Ia kemudian menyampaikan dua hal penting yang harus menjadi perhatian para pejabat, yakni integritas dan kinerja yang terukur.
Thungari menegaskan bahwa dirinya membutuhkan pejabat yang tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mampu menunjukkan hasil kerja nyata.
“Saya membutuhkan pejabat yang jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, serta dapat dipercaya,” ujarnya.

Bupati pun mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Jangan pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan lain yang bertentangan dengan aturan. Jabatan merupakan delegasi kewenangan, tetapi kehormatan dari sebuah jabatan hanya dapat dipertahankan melalui integritas,” katanya.

Selain integritas, Bupati meminta pejabat administrator dan pengawas membangun kinerja yang terukur.
Menurutnya, pejabat administrator harus mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program yang berjalan dan memberikan hasil nyata. Sedangkan pejabat pengawas harus memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan benar, disiplin, tepat waktu dan sesuai standar.

“Karena itu, saya meminta saudara-saudara untuk memahami dengan baik target organisasi, indikator kinerja, tugas bawahan serta hasil yang harus dicapai,” ungkap Thungari.
Ia mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah tidak terjebak pada rutinitas administrasi semata, sementara manfaat dari pekerjaan tersebut tidak dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan administrasi, tetapi masyarakat tidak merasakan adanya perubahan,” tegasnya.

Bahkan, Thungari mengatakan lebih mengutamakan pejabat yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan pejabat yang hanya terlihat aktif di kantor tetapi minim hasil kerja.

“Saya lebih memilih pejabat yang mungkin tidak selalu berada di kantor, tetapi tugas dan tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik, daripada pejabat yang setiap hari hadir di kantor, menerima TPP, tetapi tidak ada pekerjaan yang benar-benar diselesaikan,” tukasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Turut hadir Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, Pj Sekretaris Daerah Johanis Pilat, serta jajaran pejabat daerah.(RB)

SANGIHE,GN – Pembangunan Jalan Bira – kulur yang tertata di anggaran tahun 2026 secara administrasi dan teknis sudah lengkap dan terpenuhi, dan tinggal menunggu Pengalokasian anggaran dari pusat,jika itu anggaran sudah turun pekerjaan akan dimulai.

Hal tersebut disampaikan kepala dinas PUBR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sherman Abast kepada media ini beberapa hari lalu.

” Kalau berkaitan terkait dengan kelengkapan administrasi maupun teknis lewat staff di Kementerian PUPR kita sudah warna hijau artinya semua sudah terpenuhi, cuma didalam aplikasi itu kita masih menunggu pengalokasian anggaran, tetapi secara administrasi dan teknis sudah lengkap dan terpenuhi,” kata Kadis Sherman.

Sherman juga menambahkan bahwa, jika anggaran sudah ada maka pekerjaan langsung dilaksanakan, Ia pun berharap kepada seluruh masyarakat baik masyarakat Kampung Bira dan Masyarakat Kampung Kulur untuk mendukung,bersedia dan komitmen , secara khusus masyarakat yang lahannya dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut.

” Jika anggaran sudah ada,maka pekerjaan pembangunan jalan langsung dilaksanakan dan Kami Pemerintah mohon kerja sama dan berharap kepada masyarakat baik masyarakat Kampung Bira dan Masyarakat Kampung Kulur komitmen dan bersedia lahannya dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut, karena jika ada masyarakat tidak bersedia lahannya dibebaskan maka itu menjadi kendala pada pembangunan jalan jadi dimohon agar masyarakat nantinya dapat mendukung dan bekerjasama ,” harap Kepala dinas PUPR Sangihe ini.(RB)

SANGIHE,GN – Dalam minggu ini akan dilaksanakan pembangunan Kampung Nelayan merah putih (KNMP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bertempat di tiga lokasi yaitu,di Kampung Palahanaeng, Kampung Naga 1 dan kelurahan Santiago.

Program tersebut merupakan bagian infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat nelayan yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2026,melalui DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI

Untuk lokasi Kelurahan Santiago ditetapkan sebagai KNMP type HUB
dengan fasilitas utama tambatan perahu atau pelabuhan serta beberapa fasilitas berupa bangunan penunjang pasca tangkap

Sementara lokasi Penyangga yaitu Kampung Palahanaeng Kecamatan Tabukan Tengah dan Kampung naha 1 Kecamatan Tabukan Utara dibangun pabrik es dan tambatan perahu.

Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe Muchaerany Labora S.Pi,M.Si Kepada media ini mengatakan bahwa,pertama untuk lokasi pembangunan terutama status lahan harus jelas memiliki legalitas memiliki dasar kuat tidak dalam sengketa.

” yang pasti untuk lokasi kita kali ini dalam posisi aman karena dua lokasi Naha dan Santiago adalah lahan milik Pemerintah Daerah dengan legalitas dokumennya adalah sertifikat, sementara di Palahanaeng adalah tanah milik Pemerintah Kampung,” kata Labora.

Lanjutnya bahwa, nantinya pada pembangunan proyek tersebut juga dalam pengawasan pihak Kejaksaan Negeri Tahuna dan Polres Sangihe.

” Jadi sudah melakukan koordinasi dan melaporkan ke pimpinan daerah, serta ke Kejaksaan Negeri Tahuna dan Polres Sangihe, dan terkait dua instansi tersebut ini menindaklanjuti MoU yang yang sudah di tandatangani kapasitas mereka adalah sebagai pengawas dalam pelaksanaan proyek tersebut,” jelasnya.

Kepala dinas Perikanan ini juga menyampaikan bahwa, aset yang berada di Kampung Naha 1 sudah terbengkalai namun di manfaatkan untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat,Ia pun meminta kepada semua pihak untuk mendukung agar pembangunan proyek tersebut berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terlebih khusus bagi para nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

” Untuk Aset di Kampung Naha 1 sudah terbengkalai, dan kembali dilirik melalui usulan KNMP tahun 2026(ex bangunan pabrik es) yg berlokasi di naha 1,tabukan utara,sebagai lokasi dengan kategori penyanggah dan diharapkan mampu melayani kebutuhan es nelayan disekitar,termasuk wilayah nusa tabukan, jalan kepala dinas Perikanan Sangihe ini .(RB).

SANGIHE,GN – Perhelatan pemilihan Kapitalaung secara serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dilaksanakan tanggal 21 oktober 2026.Saat ini tahapan sudah berjalan yaitu, pencetakan surat suara, dan pelipatan surat suara.

Kemudian awal bulan oktober adalah Pendistribusian logistik yang terlebih dahulu prioritas adalah Pendistribusian ke wilayah kepulauan untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan sesudah itu wilayah daratan.

Hal ini dijelaskan Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Sangihe Athia Kirana Taidi,S.STP kepada Gemparnews beberapa hari lalu.

Taidi menambahkan bahwa untuk jadwal tahapan kampanye dimulai dari tanggal 13-15 oktober dalam bentuk dialog,dan masa tenang dari tanggal 16-20 oktober.

” Waktu Kampanye bagi para Calon Kapitalaung dimulai dari tanggal 13-15 oktober dalam bentuk dialog, kemudian dari tanggal 16-20 oktober adalah masa tenang,”jelasnya.

Ia pun menegaskan dan berpesan kepada seluruh Calon Kapitalaung agar di masa tenang untuk tidak melakukan kampanye,karena jika terbukti melakukan kampanye di masa tenang akan diberi sanksi.

“Jika ditemukan pada masa tenang masih ada Calon Kapitalaung yang melakukan kampanye maka akan diberikan sanksi berupa peringatan secara tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan penghentian pelaksanaan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan,” Jelas Taidi.  (RB)

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado membuka kegiatan Sosialisasi SADARI untuk deteksi dini kanker payudara, Senin (12/10/2026).

Kegiatan sosialisasi yang di pusatkan di lantai dua gedung administrasi RSUP Kandou Manado, dalam rangka hari kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026.

Untuk diketahui, kegiatan ini Kerjasama yayasan kanker payudara Indonesia (YKPI) dengan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Pendiri dan Ketua YKPI Linda Aulia Agum Gumelar bersama tim hadir dalam acara sosialisasi tersebut. YKPI ini merupakan yayasan yang bergerak dalam sosialisasi kanker payudara.

Ketua YKPI mengatakan bahwa bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Kanker payudara. “Bagi kami Bulan Oktober adalah bulan kanker payudara.Kami merasa bahagia karena YKPI bisa bertemu ditempat ini. Tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi YKPI bisa berada di tempat ini bersama dengan RSUP Kandou Manado,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya mulai bekerja dari hulu bukan dari hilir. LKPI kata Linda Gumelar, sebagai yayasan yang serius melakukan sosialisasi kanker payudara. Hal ini untuk menghindari tidak terjadi lagi kasus baru kanker payudara stadium lanjut.

Lebih jauh Linda Gumelar menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai komunitas perempuan yang ada di Sulawesi Utara. “Kami telah bekerjasama dengan berbagai komunitas perempuan,” ucapnya.

“Mudah – mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat dan selain itu bisa bekerjasama dengan RSUP Kandou Manado kedepan,” terangnya.

Linda Gumelar juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Direksi serta jajaran telah menyambut baik kehadiran YKPI di RSUP Kandou Manado. “Sekali lagi terimakasih kepada semua yang terlibat dalam kegiatan ini, kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Dirut RSUP Kandou Manado dalam penyampaiannya menaruh harapan besar kepada semua jajarannya untuk dapat menjelaskan kepada pasien maupun keluarga pasien cara mencegah kanker payudara.

“Harapan besar,kita dapat memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien bagaimana cara mencegah kanker payudara,” jelas Dirut.

“Tempat ini menjadi ruang belajar terbuka dan bersahabat. Silahkan pergunakan ruang ini melakukan percakapan secara terbuka, dengan harapan dapat memberikan manfaat,” pungkas Dirut.

Turut hadir, Direktur Medik dan Keperawatan, dr Wega Sukanto, Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian, Direktur SDM dan Penelitian dr Yune Laukati,M.Kes serta petugas Kesehatan, perawat dan dokter di lingkup RSUP Kandou Manado. (sisco)

Sulut,GN- Tinjauan lapangan lintas komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Kebudayaan, termasuk UPTD Museum, Dinas Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan hingga kelurahan, turun langsung meninjau lokasi talud Museum Sulut, Senin (12/10/2026).

Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, bersama Ketua Komisi IV, Vonny Paat.

Dalam kunjungan ini, terpantau pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hadir bersama dilapangan.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, menjelaskan ketidakhadiran pihak BPN disebabkan adanya agenda rapat bersama kementerian yang turut dihadiri Komisi II DPR RI.

“Dalam rapat BPN bersama kementerian, ada juga Komisi II DPR RI yang hadir. Jadi, ketidakhadiran BPN karena mereka ada pertemuan,”ucap Berty. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2027. Penetapan ini dilakukan saat rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua dr Michaela Paruntu, MARS dan Royke Anter, SE,MAP serta dihadiri anggota DPRD.

Ketua DPRD Sulut menjelaskan, penyusunan RKT ini dilakukan berdasarkan usulan masing-masing alat kelengkapan DPRD yang kemudian diselaraskan oleh Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.

“Rencana kerja DPRD merupakan bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan,” kata Ketua DPRD Sulut.

Setelah melalui proses penyelarasan, DPRD Sulut menetapkan 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan sebagai RKT Tahun 2027. Ketua DPRD berharap program dan kegiatan tersebut mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja lembaga, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di bumi nyiur melambai.

Ketua DPRD menekankan Sekretariat DPRD memperkuat kinerja administrasi dalam mendukung seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

“Kami menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD, serta memastikan kelancaran dan optimalisasi kinerja lembaga. Kami juga berharap kinerja administrasi dan pengelolaan keuangan semakin ditingkatkan di bawah koordinasi Sekretaris DPRD,” ucapnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajaran, sekretariat DPRD maupun pimpinan dan anggota dewan, untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, disiplin, serta taat terhadap ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Dengan penetapan RKT 2027 tersebut, DPRD Sulut berharap pelaksanaan program tahun depan berjalan efektif dan terarah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada diSulawesi Utara. (sisco)

Manado,GN — Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado, Prof Dr dr Starry H. Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, MH.Kes, Sabtu (10/10/2026) membuka rangkaian kegiatan kesehatan, sosial, dan edukasi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun.

Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Mega Mall melalui Fun pukul 05.30 wita. Kegiatan ini berlangsung Oktober hingga November 2026.

Dirut Prof Starry Rampengan dalam sambutannya mengajak jajaran RSUP Kandou Manado, mitra kerja, dan masyarakat memperkuat kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat serta pencegahan penyakit sejak dini.

Lanjut Dirut mengatakan, kesehatan harus dijaga melalui kebiasaan hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan kepedulian terhadap kondisi tubuh.

Peringatan HKN ini kata Dirut, tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui rangkaian kegiatan HKN ke-62 tahun ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Menjaga kesehatan harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari, melakukan pemeriksaan secara berkala, serta tidak mengabaikan gejala penyakit yang muncul,” ujar Dirut.

Lebih jauh Dirut menjelaskan RSUP Kandou Manado sebagai rumah sakit rujukan harus hadir di tengah masyarakat memberikan pelayanan kepada pasien. Selain itu perlu aktif melakukan edukasi, promosi kesehatan, dan kegiatan sosial.

Dirut berharap agenda yang sudah disiapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit.

Dirut juga mengajak seluruh pegawai RSUP Kandou Manado berperan aktif menyukseskan kegiatan dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos M.Si turut menghadiri Perayaan Ibadah Agung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-64 Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM yang diselenggarakan di Lapangan Samratulangi, Kelurahan Tounkuramber , Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Jumat (9/10/2026).

Pembukaan ibadah Agung dan rangkaian HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM, dipimpin oleh Pendeta Janny Rende. Ratusan jemaat dan Pria Kaum Bapa GMIM memadati ibadah pembukaan tersebut.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey yang juga selaku Ketua Panitia HUT Ke-64 PKB Sinode GMIM, dan beberapa Kepala daerah diantaranya Bupati Minsel Franky Wongkar, dan Walikota Tomohon Caroll Senduk hadir dalam ibadah tersebut. (sisco)