Sulut,GN- Anggota komisi III Yongkie Limen mengaku heran mendapati keluhan salah satu warga yang lahannya masih kosong tetapi harus membayar IPL dan air Rp.1.150.00 dalam jangka waktu 11 bulan.

Hal itu dikatakannya saat Hearing lintas komisi (III dan IV) DPRD Sulut bersama pimpinan Citraland, Senin (20/10/2025).

“Ini namanya membodohi masyarakat bahkan bisa dikatakan pemerasan dan ini menjadi preseden buruk bagi nama Citraland, orang nanti akan takut beli rumah, ” kata Limen.

Diketahui RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, anggota komisi Amir Liputo, Nick Lomban, Remly Kandoli, Yongkie Limen, Frangky Roger Mamesah, Ronald Sampel serta Haslinda Rotinsulu.

Perwakilan Komunitas Peduli Bersatu Citraland Winangun Manado Careig Runtu meminta pihak pengelola membatalkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2025 terkait perihal rencana kenaikan IPL dan Air Bersih per April 2025. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kebudayaan Daerah, Senin (20/10/2025) dilaksanakan diruangan rapat komisi IV.

Anggota komisi IV Paula Runtuwene mengatakan pihaknya sangsi pekerjaan revitalisasi museum akan selesai tepat waktu.

“Harus dipertimbangkan banyak hal. Saya kuatir dan memang beresiko tidak selesai tepat waktu. Saya juga mau tanya, apakah revitalisasi ini melalui proses tender atau hanya penunjukkan. Sangat aneh sudah ada pihak ketiga,”ucap Paula.

Anggota DPRD lainnya Louis Scramm mengingatkan Kepala Dinas terkait pembangunan revitalisasi museum daerah ini.

“Pak kadis, kami bukan ingin menghambat tapi hanya mengingatkan. Dengan anggaran Rp 15 Miliar, harusnya menjadi museum kedua terbaik setelah museum nasional,” ingatnya.

Dalam Hearing tersebut terungkap revitalisasi museum daerah yang menelan anggaran Rp 15 Miliar dalam APBD-Perubahan 2025, tak sesuai standart dari Kementrian Kebudayaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Jany Lukas menjelaskan dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

“Kami berkonsultasi berulang kali, dan pihak kementrian setuju,” kata kadis. (sisco)

Sulut,GN– Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi (III dan IV) Rabu (20/10/25) dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, anggota komisi Amir Liputo, Nick Lomban, Remly Kandoli, Yongkie Liemen, Frangky Roger Mamesah, Ronald Sampel serta Haslinda Rotinsulu.

Perwakilan Komunitas Peduli Bersatu Citraland Winangun Manado Careig Runtu meminta pihak pengelola membatalkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2025 terkait perihal rencana kenaikan IPL dan Air Bersih per April 2025.

Menurutnya dalam kontrak awal tidak ada perjanjian bahwa setiap tahun ada kenaikan IPL dan UMP bahkan dalam kontrak tidak ada menyebutkan bahwa pembayaran IPL dan pembayaran air digabung secara bersama-sama

“Yang kami terima justru surat ancaman dari pihak management, kami menolak membayar IPL sepihak terhitung sejak 1 Juni 2025 tetapi air bayar pak, pengelola Citraland mengancam akan memutus air ketika IPL tidak dibayar, mereka sengaja meretorika bahwa IPL dan air dibayar sekaligus kalau tidak air akan diputus secara sepihak,” kata Careig.

Mantan anggota DPRD Sulut ini menyesalkan sikap arogansi pihak pengelola yang disampaikan melalui edaran kepada warga dimana akan dilakukan pencabutan meter dan akan dipasang kembali dengan syarat harus membayar sebesar Rp 2 juta sebagai biaya penyambungan.

Menanggapi hal tersebut anggota komisi III H.Amir Liputo SH mengingatkan manajemen Citraland agar melihat kembali perjanjian awal yang disepakati antara penghuni maupun pihak management.

Liputo, mengatakan sepanjang itu tidak dibicarakan antara kedua belah pihak (pengelola dan warga) secara hukum kebijakan tersebut tidak sah berlaku.

“Kalaupun ada perubahan kenaikan tarif maka harus ada perikatan baru dengan penghuni melalui musyawarah bersama karena dasarnya adalah ketentuan peraturan hukum perikatan atau hukum kontrak antara kedua belah pihak yang sah menurut hukum negara ketika kedua belah pihak sepakat dan menandatangani kesepakatan tersebut,” ujarnya

Sementara anggota komisi III Roy Octavianus Roring melihat kebijakan pengelola Citraland Winangun sebagai bentuk arogansi manajemen yang menggunakan cara-cara Debt Collector.

“Yang mengagetkan, pihak pengelola menggunakan management gaya Debt Collector. Bagaimana mungkin sekelas Citraland dimana hampir seluruh Indonesia ada perumahan tetapi masih menggunakan pola-pola seperti Debt Collector,” ungkapnya

General Manager perumahan Citra Land Winangun Dewi menyampaikan dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan salah satu pasal didalamnya tercantum bahwa untuk pelaksanaan serah terima tanah dan bangunan pihak kedua (konsumen) wajib membayar IPL atas tanah dan bangunan kepada pihak pertama atau pengelola sejak serah terima tanah dan bangunan.

Sementara terkait kebijakan kenaikan tarif IPL yang menjadi keberatan warga, Divisi Legal dan Perizinan Ciputra Sub Holding 2 Surabaya Hammamudin menjelaskan pihak Manegemen Citraland Winangun Manado bertindak sesuai arahan Direksi.

“Kebijakan semua terkoordinasi dari Direktur, sistemnya pun sama pak di seluruh Indonesia. Ibu Dewi disini hanya melaksanakan perintah dari direktur apapun itu. Mau mengenai kebijakan atau apapun, semua terkoordinasi dari direktur,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemerintah daerah dalam ha ini Bupati,menggalakkan kegiatan penanaman hortikultura, jagung, dan padi di Kampung Balane, Kecamatan Tamako, yang dilaksanakan, Kamis (17/10/2025).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga kelompok tani dan masyarakat setempat. Penanaman jagung dilakukan di Lendongan 3 dengan pendampingan dari Polsek Tamako, sementara penanaman padi dilakukan di Lendongan 1 dengan pendampingan dari Koramil 03 Tamako.

Kapitalaung Kampung Balane, Henry Mahambeng, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kampung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan daerah.

Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M. dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, TNI/Polri, serta masyarakat dalam mendukung program pertanian berkelanjutan.

“Kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat berjalan dengan baik. Hari ini kita bersama-sama menanam hortikultura, jagung, dan padi. Dari total lahan padi sekitar 90 hektar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baru sekitar 20 hektar yang telah ditanami. Target kita, tahun ini bisa meningkat hingga 60 hektar,” ujar Bupati Michael.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya dukungan lintas sektor mulai dari proses penanaman, pemanenan, hingga pemasaran hasil pertanian. Ia juga mengingatkan agar data pertanian terus diperbarui untuk memudahkan pengambilan keputusan dan kebijakan intervensi di lapangan.

Bupati pun mendorong dinas terkait agar terus berkomunikasi dengan BPS untuk meninjau ulang metode perhitungan agar lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia menutup sambutannya dengan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Dandim 1301/Sangihe dan jajaran Koramil Tamako, pemerintah kecamatan dan kampung, serta kelompok tani. Semoga kegiatan menanam bersama ini membawa berkat bagi masa depan, mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, dan menstabilkan harga bagi masyarakat Sangihe,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M.

Asisten I Setda, Johanis Pilat

Dandim 1301/Sangihe

Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Kadis DLH, Roni Pasiale, S.Sos.

Kadis Perindag, Tofan Pontoh, S.H.

Kadis Pertanian, Frangky Natingkaseh, S.Pi.

Kabag Ekonomi, Mariana Kuheba

Plt Camat Tamako, Meylan Johanis

Danramil 03 Tamako, Serma Napoleon

Kapitalaung Kampung Balane, Henry Mahambeng

Kadis Ketahanan Pangan, Rence Tamboto.(RB)

Jakarta,GN- Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 15 hingga 17 Oktober 2025 bertempat di salah satu hotel di kawasan Mangga Dua Jakarta Barat akhirnya ditutup secara resmi oleh Prof. Nasaruddin Umar menteri Agama yang juga Iman Besar Masjid Istiqlal Jakarta.

Dalam sambutannya Menag menyatakan bahwa orang semakin beragama akan semakin mengedepankan kerukunan. Apalagi dalam kontek agama agama abrahamit yang berasal dari satu keturunan yang sama seperti Yahudi, Kristen dan Islam.

Dikesempatan rakernas yang dihadiri hampir limaratus pendeta baik pimpinan sinode dan pimpinan daerah PGPI ini. Menag mengajak agar para peserta mampir ke Istiqlal.

Bagi Menag bahwa Istiqlal itu rumah kemanusiaan yang boleh dikunjungi oleh siapapun tanpa batas agama, suku dan etnis.

Kemudian Menag juga menyampaikan terkait dengan Istiqlal dan adanya terowongan yang menghubungkan Istiqlal dan Katedral. Menurutnya ini langkah agar ada nya kerukunan dan terjalin hubungan yang baik sebagai sesama anak bangsa tanpa ada sekat yang membatasi.

“‘Saya undang bapak ibu pendeta untuk berkunjung dan masuk terowongan, nanti akan kita rasakan dan dengar apabila kita masuk dari Katedral akan dengar bunyi lonceng simbol gereja dan jika masuk dari Istiqlal akan kita dengar bunyi bedug simbol Masjid ” , katanya

Cerita tentang terowongan jauh sebelumnya Prof. Nasaruddin sudah pernah disampaikan sewaktu dirinya belum jadi apa apa di sebuah pertemuan. Di mana sambung Menag jika suatu saat diberi kuasa akan membongkar pagar pembatas antara Istiqlal dan Katedral sehingga keberadaanya menyatu tanpa sekat dan batas.

Dengan demikian antara gereja dan Masjid menyatu dalam sebuah bingkai kebersamaan sehingga jemaat beribadah bisa tersedia tempat parkir.

:Namun, lanjut Menag ternyata apa yang dimimpikan untuk membongkar pagar Istiqlal dan Katedral tidak bisa dilakukan karena wilayah tersebut masuk ring satu kepresidenan

Karena itulah tercetus adanya pembuatan terowongan yang menghubungkan atau menyatukan dua rumah ibadah tersebut

Sebagai tekad nyata saat ini lokasi Istiqlal boleh untuk parkir jemaat yang beribadah di Katedral.

“Mungkin jadi sewaktu Katedral di bangun belum terpikirkan akan banyak kendaraan yang ya akan membutuhkan tempat parkir. Untuk itulah Areal Istiqlal sebanyak 3000 kendaraan bisa menampung parkir ketika umat katolik ibadah”, imbuh figur yang pernah terpilih sebagai tokoh penjaga keberaman oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) itu.

Lantas terkait program kemenag saat ini mengangkat sebuah perjuangan yang diberi nama ekoteologi artinya bagaimana kehadiran umat beragama atau umat manusia itu peduli dan menjaga lingkungan.

Kenapa, jika lingkungan ini dirusak dan tidak terjaga bisa jadi akan mempercepat kiamat karena kerusakan alam tersebut.

Setelah menyampaikan pesan pesannya Menag langsung di daulat menutup rakernas tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali. Kemudian Pdt Jason Balompapueng ketua umum yang didampingi Jeane Tulung dirjen bimas Kristen protestan kemenag dan Dr. Hanno Palit sekum PGPI memberikan cinderamata kepada Menteri agama RI. (sisco/*)

MINSEL GN – Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, maka Kodim 1302/Minahasa menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di wilayah teritorialnya.

Kegiatan pembagian pangan murah yang dilaksanakan melalui Koramil 1302-16/Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan berlangsung pada Kamis, 16/10/25 di mulai pukul 09.00 Wita sampai selesai dan dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Inf. Ferdinan Tedampa di Markas Koramil 1302-16/Tumpaan.

Dalam giat pembagian pangan murah ini ada sebanyak 400 karung beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau setara dengan 2 ton beras disalurkan langsung kepada masyarakat yang begitu antusias menunggu berantry sejak pagi di lokasi kegiatan.
Harga yang dipatok untuk masyarakat per karung berisi 5 kilogram dengan harga jual Rp. 58.000 dengan syarat membawa tanda identitas kependudukan.

Danramil 1302-16/Tumpaan Kapten Inf. Ferdinan Tedampa menyampaikan harapannya kepada media ini bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD melalui Kodim 1302 untuk membantu pemerintah dalam hal menstabilkan harga pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga yang begitu terjangkau.

“Harapan kami dengan kegiatan dari TNI AD lewat Kodim 1302/Minahasa yang membackup program pemerintah, adalah agar masyarakat bisa diringankan bebannya dan terbantukan dengan harga beras yang murah ini, serta berupaya agar stabilitas harga pasar bisa terjaga untuk masyarakat bisa menikmati kesejahteraan dalam hal kebutuhan bahan pokok beras,” Ungkap Danramil Ferdinan.

Kegiatan ini juga dilakukan disamping menunjang program pemerintah dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan juga dengan perayaan HUT TNI yang ke-80 tahun.

Kegiatan Pembagian bahan pangan murah kepada masyarakat ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, terpantau oleh media ini seluruh anggota Koramil 1302-16/Tumpaan begitu sangat antusias membantu melayani masyarakat bahkan ada yang di bantu oleh petugas diantarkan sampai kerumah warga. (Jp)

MINSEL GN – Upaya untuk mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan serta membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, maka Kodim 1302/Minahasa menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di wilayah kerjanya.

Giat pembagian beras murah kepada masyarakat ini, dilaksanakan melalui Koramil 1302-14/Amurang Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berlangsung pada Kamis, 16/10/25 di mulai pukul 10.00 Wita sampai selesai dan dipimpin langsung oleh Danramil Lettu Inf. Jantje M. Wulur di Markas Koramil 1302-14/Amurang.

Dalam giat pembagian pangan murah ini ada sebanyak 400 karung beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau setara dengan 2 ton beras disalurkan langsung kepada masyarakat yang begitu antusias menunggu, antry sejak pagi di lokasi kegiatan.
Harga yang dipatok untuk masyarakat per karung berisi 5 kilogram dengan harga jual Rp. 58.000 dengan syarat membawa tanda identitas kependudukan.

Danramil 1302-14/Amurang Lettu Inf. Jantje M. Wulur menyampaikan harapannya kepada media ini bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD melalui Kodim 1302 untuk membantu pemerintah dalam hal menstabilkan harga pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok berkualitas dengan harga yang begitu terjangkau.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami sangat berharap agar kegiatan dari TNI AD lewat Kodim 1302/Minahasa yang mendukung program pemerintah, adalah agar masyarakat bisa diringankan bebannya dan terbantukan dengan harga beras yang murah ini, serta berupaya agar stabilitas harga pasar bisa terjaga untuk masyarakat bisa menikmati kesejahteraan dalam hal kebutuhan bahan pokok beras,” Imbuh Danramil Jantje yang begitu akrab dengan insan pers ini.

Kegiatan ini juga dilakukan disamping menunjang program pemerintah dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan juga dengan perayaan HUT TNI yang ke-80 tahun.

Ibu Juanita Tumewu salah satu warga Amurang yang menerima pembagian beras murah mengungkapkan rasa senangnya dengan Program Pangan Murah, karena dia bisa mendapatkan beras dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar.

“Kami sangat senang sebagai warga masyarakat dengan giat Pangan Murah ini, karena kami bisa dapatkan beras dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, ekonomi kami bisa terbantukan, ada keringanan, jadi kami berterimakasih kepada Koramil 1302-14 Amurang yang sudah menggelar kegiatan ini,” Ungkap Juanita Tumewu dengan senangnya.

Kegiatan Pembagian bahan pangan murah kepada masyarakat Amurang dan sekitarnya ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, terpantau oleh media ini seluruh anggota Koramil 1302-14/Amurang begitu sangat antusias membantu melayani warga masyarakat yang ingin mendapatkan beras dengan harga murah. (Jp)

Manado,GN-  Seleksi Terbuka di lingkungan RSUP Kandou Jabatan Manajer dan Asisten Manajer yang dilaksanakan Kamis (16/10/2025) di Aula Lantai 2 RSUP Kandou dibuka langsung Direktur Utama Prof Dr dr Starry H. Rampengan,Sp.JP(K), FIHA, MARS.

Diawali dengan tes Management Potential Personality Inventory (MPPI) bagi peserta yang sudah lulus berkas dan diikuti dengan rangkaian psikotest yang melibatkan seluruh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan rumah sakit.

Prof Dr dr Starry H Rampengan, didampingi Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, dr Yune Laukati,MARS,  dalam sambutannya menegaskan bahwa proses seleksi ini dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya, kita dapat melaksanakan proses penting ini. Seleksi ini bukan sekadar tes, tetapi bagian dari penjaringan dan pembentukan kepemimpinan baru di rumah sakit kita,” ujarnya

Dirut menjelaskan, tes psikologis yang dijalankan bekerja sama dengan lembaga profesional merupakan upaya manajemen untuk menilai kesiapan mental, stabilitas emosional, kepribadian, kepemimpinan, loyalitas, dan kesetiaan terhadap pimpinan dan organisasi.

“Ibarat satu perahu, kita harus sepakat menuju tujuan yang sama. Untuk membenahi rumah sakit, semua harus searah dan seirama,” ucapnya.

Lebih jauh Dirut mengatakan pentingnya integritas dan keteladanan dalam kepemimpinan. Manajer dan asisten manajer bukan hanya dituntut cerdas secara teknis, tetapi juga matang secara emosional, berintegritas tinggi, mampu bekerja sama dalam tim, serta menjadi inspirasi bagi sesama pegawai.

“Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi soal keteladanan. Pemimpin harus berpikir untuk orang lain, untuk masyarakat, dan menjadi teladan dalam setiap tindakan,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Bertempat di ruang rapat Kodim 1301 Sangihe (15/10/2025), Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan GroundChecking Dtsen Bersama SDM PKH, Pendamping Rehsos Dan TKSK SE Kabupaten Sangihe.

Turut hadir kadis sosial,Pimpinan cabang BRI,Kepala BPJS,Narasumber dari Badan Pusat Statistik,para pendamping sosial SDM PKH,Pendamping Rehsos,dan TKSD SE Kabupaten Sangihe.

Bupati menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Percepatan GroundChecking ini merupakan hal yang penting karena menjadi titik krusial dalam memastikan kebenaran dan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di sebuah daerah.

” Hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Data BPS tahun 2024 menunjukan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat angka kemiskinan sebesar 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa , sementara data P3KE menunjukan 11,01 persen. U tuk kemiskinan ekstrim, hasil verifikasi dan validasi tahun 2024 menunjukan 645 jiwa atau 0,46 persen yang terdiri dari 4.093 KK dengan 18.541 jiwa sebelum pemurnian dan terjadi penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah pemurnian jiwa.” Kata Thungari.

Thungari menambahkan,data yang akurat dan terverifikasi menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Data bukan sekedar angka, tetapi fondasi dalam merumuskan kebijakan dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh sasaran. Dengan adanya data yang akurat, kita dapat melakukan beberapa hal penting berikut:
* Menentukan locus intervensi pada setiap kecamatan
* Memperkuat perencanaan program lintas sektor
* Menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial
* Serta memastikan kebenaran data agar tidak lagi muncul stigma negatif bahwa Sangihe selamanya adalah daerah termiskin di Sulut.(RB)

SANGIHE,GN- Bertempat di Graha Gubernur Bumi Beringin Manado Bupati Kepulauan Sangihe menghadiri kegiatan Pernikahan Massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pelayanan publik terpadu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Acara diawali dengan ibadah pemberkatan nikah, dilanjutkan dengan pencatatan sipil yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikutsertakan 6 pasang pengantin yang secara resmi dinikahkan dan dicatatkan sebagai pasangan suami istri.

Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan doa bagi keenam pasangan pengantin asal Sangihe.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan selamat kepada enam pasang pengantin yang telah disahkan sebagai pasangan suami istri. Harapan kami, keluarga-keluarga ini dapat menjadi keluarga yang sejahtera, senantiasa mengandalkan Tuhan, serta berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah untuk membangun kesejahteraan daerah,” ujar Bupati.

Selain menghadiri kegiatan pernikahan massal, Bupati Kepulauan Sangihe juga menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhasil meraih peringkat ke-4 dengan nilai 95,54 dan mendapatkan opini kualitas terbaik berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Sulawesi Utara tahun 2025.

Selain itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga meraih penghargaan sebagai terbaik ke-4 dengan nilai 85,79, hasil penilaian kinerja Pejabat Tinggi Pratama Dinas Dukcapil kabupaten/kota semester I tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, serta menjadi motivasi untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(RB)