Jakarta,GN- Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pelayanan masyarakat dan penegakan keadilan, Sanopati 08 secara resmi mendirikan Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08, yang beralamat di Cilangkap, Kecamatan Cipayung – Jakarta Timur.

Lembaga ini dipimpin oleh Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Mangapul Sitanggang, S.H., M.H., C.T.A., C.P.M., yang juga Managing Partner dari Kantor Hukum Mangapul Sitanggang & Rekan. Di bawah kepemimpinannya, Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08 hadir sebagai wadah pelayanan hukum yang profesional dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Bantuan hukum yang diberikan terbuka untuk umum, mencakup seluruh masyarakat Indonesia serta personel Sanopati 08 di seluruh Nusantara. Layanan ini merupakan bagian dari program Sanopati 08, yang diketuai oleh Ibu Nurmala Sitanggang, S.E., M.Si.

Tujuan utama pendirian Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08 adalah:
• Memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat;
• Menumbuhkan kepedulian sosial dan kemanusiaan;
• Berkontribusi dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan hadirnya lembaga ini, Sanopati 08 berkomitmen menjadi organisasi yang berintegritas dan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat secara luas dan secara khusus generasi muda yang nasionalis, patriotis, dan berkualitas, demi membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (*/Red)

SANGIHE,GN- Memasuki akhir tahun anggaran tahun 2025,Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD agar Penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan sesuai jadwal.Penegasan ini disampaikan Bupati Ketika membawakan sambutan pada apel kerja bersama yang dilaksanakan di lapangan gelora santiago,senin (3/11/2025).

” Saya menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD memasuki akhir tahun anggaran tahun 2025 , agar memastikan Penyerapan anggaran agar berjalan optimal dan sesuai jadwal, ” kata Bupati.

Bupati pun meminta agar segera melakukan pelaporan hasil pelaksanaan program secara tertib dan tepat waktu agar penyusunan LKPD tahun 2025,tidak mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya.

” Saya meminta kepada sekretaris Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan proses realisasi fisik keuangan setiap OPD, secara periodik serta memberikan pendampingan bagi perangkat daerah yang mengalami hambatan teknis maupun administratis,” tegas orang satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB)

SANGIHE,GN- Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM mengatakan bahwa Pendataan Program bantuan harus didata dengan benar dan tepat sasaran, pesan ini ditujukan dan ditegaskan Bupati kepada pengurus RT dan RW, ketika menyampaikan sambutan pada acara pelantikan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), SE-Kecamatan Tahuna Timur jumat (30/10/2025), di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.

” Bagi Bapak/Ibu Pengurus RT/RW saya berpesan kalau ada Pendataan Program bantuan tolong didata dengan benar dan tepat sasaran bagi masyarakat yang betul-betul layak menerima dan membutuhkan ,”kata Thungari.

Bupati pun menegaskan bahwa dalam Pendataan jangan karena ada hubungan keluarga sehingga mendata keluarga dan yang tidak layak menerima bantuan.

” Jangan sampai laporan demi laporan bahwa yang didata adalah keluarga dan yang tidak layak menerima bantuan, sehingga ini menjadi perhatian kita semua khususnya bagi Pengurus RT/RW,” tegas orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo.(RB).

Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian mengingatkan semua SKPD mitra komisi IV agar bicara apa adanya.

Hal itu, dikatakan Cindy, ketika melakukan rapat dengar pendapat, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut.

Cindy mengatakan ketika pihaknya saat melakukan pertemuan dengan gubernur Sulut, ada beberapa informasi kepada gubernur dari salah satu SKPD menyampaikan terkait salah satu ranperda,di tolak oleh DPRD.

“Ketika Gubernur mengkonfirmasi, dan kami menyampaikan bahwa hal itu tidak benar, sehingga Gubernur memanggil salah satu SKPD tersebut untuk memberikan penjelasannya dan ternyata tidak ada drafnya, bukan DPRD menolak,” kata Cindy

Lanjut Cindy menegaskan agar semua SKPD mitra komisi IV untuk memperhatikan.

“Hal seperti itu menjadi atensi dan perhatian kita bersama ketika melaporkan sesuatu kepada pak Gubernur baik dari sisi perangkat daerah maupun dari sisi kami legislatif ketika kami melakukan rapat – rapat koordinasi, kita sampaikanlah apa adanya. Jangan untuk membela diri, mengkambinghitamkan orang lain pada hal tidak demikian ceritanya,” tegas Cindy.

“Jadi ini saya memberikan informasi supaya kedepan, semakin baik hubungan eksekutif Dan legislatif. Dengan demikian seharusnya kemitraan kita untuk kerjasama lebih baik,” sambungnya.

Cindy menjelaskan komunikasi yang baik dan transparan perlu dilakukan agar pihaknya dapat membantu menyampaikan kepada Gubernur untuk kepentingan dan keperluan perangkat daerah.

“Karena komunikasinya kita baik, transparan apa yang diperlukan oleh perangkat daerah ketika di komunikasikan kepada kami, dan kami akan bisa membantu menyampaikan kepada pak Gubernur sehingga bisa menjadi perhatian,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi IV Vonny Paat, Wakil Ketua Komisi IV Louis Cramm dan SKPD mitra komisi IV DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),Kamis (30/10/2025).

Kedatangan DPRD Bolmut komisi III di sambut oleh personil komisi III DPRD Sulut yakni Berty Kapojos, Amir Liputo, Yongkie Limen, Tonny Supit, Haslinda Rotinsulu, Nick A Lomban, Capt Remly Kandoli.

Sementara DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi III Zamad Lauma,SIP bersama anggota lainnya.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Pada kesempatan tersebut, sebelum menyampaikan aspirasi dan keluhan warga masyarakat Bolmut, Ketua komisi III DPRD Bolmut memperkenalkan personilnya satu persatu.

Lanjut, ketua komisi III DPRD Bolmut menjelaskan kehadiran dan kedatangan mereka di di DPRD Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut.

” Kami berharap DPRD Sulut melalui komisi III dan meneruskan dan memperjuangkan ke pemerintah, agar supaya keluhan dan aspirasi masyarakat Bolmut mendapat perhatian,” kata Zamad.

Mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut yang disampaikan oleh komisi III, salah satu anggota DPRD Sulut selaku sekretaris komisi III Hj Amir Liputo merespon dengan baik.

“Kami akan tindaklanjuti dan menjadwalkan untuk turun ke lapangan,” ucap Liputo ditimpali semua anggota komisi III DPRD Sulut yang turut hadir.

Usai pertemuan, Zamad Lauma menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut.

” Komisi III DPRD Sulut merespon baik aspirasi kami. Sehingga kami sangat puas dan merasa senang mendengar dukungan yang disampaikan oleh DPRD Sulut,” tandas Zamad kepada sejumlah media saat di wawancarai. (sisco)

Sulut,GN – Berbagai keluhan warga masyarakat BolaangMongondow Utara (BolMut) telah disampaikan kepada DPRD Sulawesi Utara khususnya Komisi III.

Dalam tetap muka komisi III DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi, Sayyid Gusti Abd Zamad Lauma,Sip. bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat, keluhan tersebut di terima dan disambut dengan baik.

Usai pertemuan, Ketua Komisi Zamad Lauma kepada sejumlah media mengatakan bahwa aspirasi warga di sambut baik oleh DPRD Sulut khususnya komisi III.

” Keluhan kami warga Bolmut disambut dengan baik, Mereka akan ikut menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan akan melakukan peninjauan atau turun langsung kelapangan menindaklanjuti keluhan warga masyarakat Bolmut,” kata Zamad.

Zamad menegaskan hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Sulut dengan provinsi Gorontalo.

” Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” ucapnya.

“Jadi respon Komisi III DPRD Sulut sangat baik sekali dan kami merasa senang dan puas. Kami terus berjuang sampai ke pemerintah Gubernur agar supaya Bolmut ini tidak dipandang sebelah mata,” tegasnya.

Saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Sayid Gusti Abdul Zamat Lauma mengungkapkan masalah infrastruktur terkait penanganan Sungai Andagile di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Sulut dan Provinsi Gorontalo yang butuh perhatian serius pemerintah Provinsi.

“Separuh Sungai Andagile telah dibangun Bronjong oleh Pemerintah Gorontalo. Sehingga jika sungai meluap, airnya masuk ke wilayah Bolmut,” ungkapnya.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi karena berdampak pada masyarakat Bolmut yang tinggal di sekitar aliran sungai sering mengalami banjir,” imbuhnya.

Selain itu, Politisi PDI-P ini meminta untuk segera dilakukan perbaikan akses jalan provinsi yang menghubungkan Pangkusa-Sidodadi-Sangkub yang rusak parah.

“Selain menghambat aktivitas pertanian, kasihan anak-anak yang pergi ke sekolah, warga dan petani,” ujarnya.

Tak hanya itu, Abdul Samat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Pulau Bongkil yang belum memiliki fasilitas pendukung sebagai salah satu destinasi wisata di Bolmut. Ia juga meminta ditempatkan Polisi Perairan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah tersebut karena sering terjadi pemboman ikan yang dilakukan masyarakat dari Gorontalo Utara.

“Nasib nelayan kami terkesan terintimidasi dengan proses pemboman ikan di pantai kami. Padahal sangat jelas itu adalah wilayah kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Sulut dengan Provinsi Gorontalo.

”Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN- Bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo,Kamis (30/10/2025), Bupati Sangihe Michael Thungari,SE,MM menghadiri pelantikan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), SE-Kecamatan Tahuna Timur yaitu LPM, RT,RW,Posyandu,Karang Taruna masa Bhakti 2025-2030.

Sebelumnya Pembacaan Surat keputusan lurah tentang lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibacakan oleh Pemerintah Kecamatan Tahuna Timur.

Sesudah itu dilanjutkan Proses pelantikan ditandai dengan,Pengambilan sumpah, dan Penandatanganan berita acara pelantikan

Bupati Michael Thungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui lembaga pemasyarakatan Kelurahan suara masyarakat dapat tersampaikan ,aspirasi dapat diperjuangkan, dan solusi atas berbagai persoalan dapat ditemukan bersama.

” Karena itu Saya berharap kepada semua lembaga kemasyarakatan Kelurahan mampu memulai program sederhana yang langsung menyentuh ke masyarakat seperti program untuk kebersihan lingkungan ,dan juga mendorong masyarakat untuk menanam tanaman produktif di pekarangan rumah dan menghidupkan kembali kegiatan sosial lembaga kemasyarakatan seperti pos renda dan tama baca,” kata Bupati.

Turut hadir Forkopimda,Pemerintah Kecamatan Tahuna Timur,Para Lurah,Tokoh agama,tokoh Masyarakat dan Para Undangan.(RB).

Sulut,GN- Henry Walukow selaku anggota DPRD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.

Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kadis Darwin terkait kinerja PMD Sulut.

“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow, Selasa (28/10/2025).

Dia mengingatkan kepada kadis bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.

“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya.

“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.

Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.

Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.

Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.

“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.

Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.

“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya. (sisco)