Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Mitra Kerja. Rapat tersebut di laksanakan di ruangan rapat komisi I DPRD Sulut, Selasa 28 Oktober 2025. Mitra kerja komisi I yang ikut rapat tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota DPRD Sulut Henry Walukow dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.

Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kepala Dinas Darwin Muksin terkait kinerja PMD Sulut.

“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow.

Dia mengingatkan kepada Kepala Dinas bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.

“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya Walukow.

Walukow juga menanyakan tentang program prioritas dari Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara.

“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.

Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.

Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.

Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.

“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.

Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.

“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Rhesa Waworuntu, Raski Mokodompit, Hilary Tuwo, Feramitha Mokodompit,Rhesa Waworuntu, Jultje Margareta Maringka dan Eugenie Mantiri. (Advetorial)

SANGIHE,GN – Bertempat di rumah Jabatan Bupati, Rabu (5/11/2025) Pemkab Sangihe melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) menggelar Rakor Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stuntig (TP3S).

Rakor dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Melanchton Harry Wolff, didampingi Kepala Bapelitbang Ronald Izaak dan Kadis PPKB Jopy Thungari.

Hadir pula Kadis Kesehatan, Handry Pasandaran dan Kadis Dukcapil, Davidson Henry Djarang serta Kepala BPJS Sangihe, Widi selaku nara sumber penanggap.

Sekda Harry Wolff dalam sambutannya berharap kerjasama para camat, puskesmas, lurah dan kepala kampung lebih meningkatkan sinergitas dalam menangani stunting, sebab sejauh ini kasus stunting di Sangihe belum signifikan turun dan masih naik turun, bahkan belum menyentuh prosentasi angka nasional dan provinsi.

“Yang lemah di kita untuk angka kasus stunting selalu loncat-loncat atau naik turun, sehingga semua yang terlibat dalam TP3S meningkatkan lagi sinergitas serta kerjasamanya dilapangan,”ungkap Melanchton.

Rakor diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKB, Meity Susana Lahama, dilanjutkan dengan presentasi data kasus stunting serta pola penanganan maupun pencegahannya oleh Kadis PPKB Jopy Thungari.

Dalam presentasinya, mantan Kadis Kesehatan Sangihe ini juga mengingatkan TP3S selain serius melakukan penanganan, juga fokus pada pencegahan jangan sampai muncul kasus baru.

“Kita jangan hanya fokus pada penanganan di lapangan, tapi harus mampu mencegah jangan sampai muncul kasus baru,” kata Jopy.

Selanjutnya, rakor dilanjutkan dengan pemaparan jumlah kasus, termasuk penanganan maupun penyampaian hal-hal yang menjadi penyebab stunting oleh masing-masing Camat dan peyampaian testimoni penanganan stunting oleh kepala Puskesmas Tahuna, dr. Marsye Verawati Ohy dan beberapa Kapitalaung.

Dalam menanggapi beberapa presentasi camat, Kadis Kesehatan Handry Pasandaran juga menyentil angka penurunan bayi stunting harus benar-benar hasil dari intervensi tim bukan berkurang karena bayi sudah lewat umur.

Handry juga menegaskan, dalam proses penanganannya, TP3S harus mengawal dan dipastikan jika bayi stunting benar-benar yang menikmati makanan tambahan bukan orang tua bayi atau anak lainnya yang bukan stunting.

“Jadi harus dikawal jangan sampai mubazir penanganannya, karena jangan-jangan yang nikmati makanan tambahan itu bukan bayi stunting, tapi orang tua bayi atau anak lainnya,” tutup Pasandaran.(RB)

Sulut,GN–Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Aldrin Christian, menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 di Hotel Grand Puri, Manado, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya Aldrin menjelaskan bahwa Bawaslu sedang melakukan persiapan sekaligus sinkronisasi regulasi mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu dan Pilkada.

“Tahun depan kita disibukan proses tahapan seleksi penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Kami siapkan dukungan administrasi dan teknis,” kata Aldrin.

Menurut Aldrin, Bawaslu bisa juga dimaknai memiliki sekretariat tetap, atau tidak berpindah-pindah.

“Banyak juga aset negara tak digunakan. Bersyukur Bawaslu Sulut dapat gedung pinjam pakai dari Mahkamah Agung, menggunakan eks kantor PN Manado,” ujarnya.

Dikesempatan itu, kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 menghadirkan Nara sumber Arief Wibowo anggota Komisi II DPR RI sekaligus memberikan pemaparannya.

Hadir dalam Rapat koordinasi ini antara lain kalangan media, perwakilan organisasi,tokoh masyarakat dan organisasi lainnya. (sisco)

Manado,GN— Kegiatan Join Survey sekaligus serah terima lahan area Power House kepada pelaksana pekerjaan Gedung Kanker, PT Hutama Karya (HK), dilaksanakan pada Rabu (5/11/2025) tadi siang.

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian, dr. Yune Laukati, MARS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mewakili pihak manajemen rumah sakit memimpin acara serah terima.

Acara serah terima ini turut dilakukan join survey antara tim teknis RSUP Kandou dan pihak kontraktor PT Hutama Karya untuk memastikan kesiapan serta sinkronisasi terkait hasil kerja yamg dicapai.

Sesuai laporan progres sampai minggu ke-46, pekerjaan telah mencapai 42,531% dengan deviasi positif, menunjukkan capaian yang melampaui target rencana kerja.

Direncanakan untuk target topping off struktur dijadwalkan terlaksana di minggu kedua bulan November. Ini tentu seiring dengan percepatan penyelesaian konstruksi bangunan di beberapa bagian gedung utama.

Dengan kegiatan ini diharapkan memperlancar seluruh tahapan pembangunan Gedung Kanker RSUP Kandou Manado.

Gedung ini akan menjadi pusat layanan unggulan untuk pasien kanker di Sulawesi Utara dan tentunya untuk wilayah Indonesia Timur. (sisco)

Manado,GN — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado.

Perjanjian kerjasama ini, secara resmi dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Rabu (05/11/2025) bertempat diruangan webinar RSUP Kandou Manado.

Penandatanganan MoU tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara fasilitas kesehatan rujukan nasional dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Boltim, khususnya tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan dibidang lainnya.

Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry H Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terkait program pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Boltim.

“Kami dari RSUP Kandou siap mendukung seratus persen dengan ilmu dan pengalaman yang kami miliki. Kami bersedia menjadi rumah sakit pengampu dan siap memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Boltim,” kata Prof Starry.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menyampaikan terimakasih sekaligus memberikan apresiasi kepada RSUP Kandou atas kepercayaan dalam kerja sama.

Bupati Oskar menegaskan bahwa masalah kesehatan di wilayah Boltim menjadi urgensi dan perlu mendapat perhatian serius.

“Kami masih kekurangan tenaga dokter spesialis, dan pelatihan bagi tenaga kesehatan juga sangat penting. Terima kasih kepada Dirut RSUP Kandou dan jajaran yang telah menerima dengan baik kerja sama ini,” sebut Bupati Oskar.

Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, maka diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata di daerah pelosok yang terpencil. (sisco)

SANGIHE,GN- Demi menyerap aspirasi warga untuk pelayanan adminduk Prima ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Dukcapil, Senin (3/11/2025), instansi ini secara proaktif menjaring masukan dan saran langsung dari masyarakat guna peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk).

Acara ini dihadiri oleh beragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga perwakilan pers. Kehadiran berbagai elemen ini memastikan spektrum masukan yang luas dan representatif terhadap isu pelayanan publik.

David Hendry Djarang Plt.Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan bahwa tujuan utama FKP ini adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi bersama antara Dinas Dukcapil dengan masyarakat.

“Ruang lingkup pembahasan FKP ini meliputi rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Dukcapil,” jelas Djarang. Ia berharap penyesuaian Standar Pelayanan melalui forum ini dapat memberikan nuansa pelayanan yang baru dan lebih baik bagi masyarakat Sangihe.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchton Herry Wolff, secara resmi membuka acara tersebut, menyatakan pentingnya partisipasi publik dalam perbaikan layanan pemerintah.

Dalam laporan kegiatan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Yosias Horman, S.AP, ditegaskan bahwa FKP ini merupakan implementasi nyata dari mandat undang-undang, khususnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Forum ini juga menyediakan sesi tanya jawab interaktif antara dinas dan peserta, memastikan partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban institusi yang didasari landasan hukum kuat, termasuk PP Nomor 96 Tahun 2012 dan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017. Melalui pendekatan partisipatif ini, Dukcapil Sangihe optimistis dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.(RB)

Sulut,GN- Memasuki bulan November tahun 2025 ini, sejumlah agenda DPRD Sulawesi Utara (Sulut) yang masih berproses. Seperti Agenda penetapan APBD induk tahun 2026, yang saat ini sementara menyelesaikan tahap pembahasan.

Ini dikatakan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si di dampingi Kasub Analis Kebijakan Muda Justman Etjaurau, ST,MAP kepada sejumlah media saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (4/11/2025) sore tadi.

“Kemarin penyampaian sudah dilaksanakan, masih ada agenda penandatanganan kesepakatan kemudian pembahasan banggar dan TAPD lalu penetapan. Yang jelas ini dilaksanakan sebelum 30 November,” kata Sekwan Niklas Silangen.

Lanjut, kata Sekwan walaupun ini masih akan di bahas dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) ada agenda Reses anggota DPRD Sulut.

“Kemungkinan agenda Reses ini dilaksanakan pada Minggu pertama awal bulan Desember,” jelas Sekwan.

Selain itu, ada beberapa agenda perda – perda yang sementara dibahas seperti penanggulangan bencana, perumda, RTRW juga yang sementara berproses.

“Perda Pemuda masih menunggu dari kementerian. Dan juga di Bapemperda sudah dijadwalkan kemarin, Ranperda retribusi daerah, kemudian perubahan nama membangun Sulut hebat menjadi membangun Sulut maju. Jadi itu yang akan di pacu untuk selesai tahun ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sebanyak 645 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Manado, Rabu (5/11/2025) besok, akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Hal ini disampaikan oleh Kepala SMAN 1 Manado Jemmy Jeremias,MPd kepada media Gemparnews.com ketika ditemui di ruangan kerjanya.

Jemmy menjelaskan Tes Kemampuan Akademik ini merupakan program dari Kementerian pendidikan untuk melaksanakan tes bagi siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

” Dulunya hanya melihat dari nilai raport saja. Tetapi sekarang sudah ada Tes Kemampuan Akademik. TKA ini tidak dipaksakan bagi siswa untuk ikut tes. Jika siswa ingin masuk perguruan tinggi dan tidak ikut TKA, boleh juga mendaftar lewat jalur mandiri atau jalur lainnya. Tes Kemampuan Akademik ini, masuk ke perguruan tinggi hanya untuk jalur prestasi,” kata Jemmy.

Jemmy menambahkan jadwal tes kemampuan akademik untuk SMAN 1 Manado pada gelombang kedua dan laksanakan selama 2 hari.

” Pelaksanaannya tes kemampuan akademik pada Rabu 6 November sampai Kamis 7 November 2025. Siswa yang akan mengikuti tes ini sebanyak 645 siswa,” jelas Jemmy.

Jemmy berharap siswa yang ikut tes kemampuan akademik untuk masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi, tentunya dapat menjawab setiap soal dan pertanyaan yang di siapkan. ” Karena data hasil tes ini akan di input ke pangkalan data perguruan tinggi sehingga menentukan apakah siswa ini diterima masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau tidak,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menyambut kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sangihe yang baru yaitu, I Bagus Putra Agung,SH,MH. Acara penyambutan digelar di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, senin (3/11/2025).

Kedatangan Kajari Sangihe yang baru ini ,disambut dengan penuh sukacita oleh Pemerintah Kabupaten Sangihe yaitu,Bupati Michael Thungari,SE,MM,Wakil Bupati Tendris Bulahari,Ketua DPRD,Forkopimda,Para Pimpinan OPD,tokoh agama,tokoh masyarakat,undangan serta Pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Tahuna.

Dalam sambutanya Bupati menyampaikan bahwa, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat menghormati dan mencintai orang yang baru datang atau tamu-tamu dari luar.

” Disini Pak Kajari kami dan masyarakat Kabupaten Sangihe begitu menghargai dan mencintai tamu-tamu dari luar, jadi agama apapun,suku apapun bisa dipastikan dapat diterima dan bergaul dengan baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe,dan Kami menyampaikan terima kasih sudah berkenan datang dan bertugas di sini, akhirnya dengan penuh rasa hormat dan sukacita Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak I Bagus Putra Agung,SH,MH semoga Tuhan yang Maha Esa senangtiasa menyertai tugas dan langkah kita semua, demi kemajuan dan kesejateran tanah Tampungang Lawo Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ucap Thungari.

Sementara Kajari Sangihe yang baru I Bagus Putra Agung, SH,MH pada perkenalannya menyampaikan bahwa, program-program yang sudah dilakukan oleh Kajari sebelumnya akan dilanjutkan, bersinergi dengan Forkopimda dan semoga dapat berkontribusi dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

” Kedepannya Kami berusaha sangat terbuka Pak Bupati, melalui program-program Kami di Kejaksaan Negeri Sangihe untuk penegakan hukum penanganan perkara, semoga kami dapat memberikan kontribusi secara positif di Kabupaten Sangihe,dan kepada semua yang hadir pada saat ini dan kepada masyarakat Sangihe saya menyampaikan terima kasih atas perkenaanya dan ijinkan Kami bergabung di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” tutup Kajari Sangihe yang baru ini.

Acara penyambutan Kajari yang baru , dilanjutkan dengan acara makan siang bersama (RB).

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan di dampingi Direktur Medik dan Keperawatan dr Wega Sukanto, Direktur SDM dan Diklat dr June Laukati, Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian bersama Manager dan Asisten Manager Selasa (04/11/2025) melakukan telusur di sejumlah ruangan.

Kegiatan telusur ini dilaksanakan untuk mengecek dan memastikan kesiapan pelayanan di RSUP Kandou Manado.

Pantauan media ini, Dirut mengawali kegiatan telusur di mulai dari ruangan Irina B RSUP Kandou Manado. Di Irina B terlihat Dirut berbincang – bincang dengan perawat dan penanggungjawab ruangan sambil memberikan arahan.

Dirut melanjutkan telusur ke Irina C. Disana juga Dirut memantau ruangan sekaligus mengecek dan Memberikan arahan dan pertanyaan.

Sesuai agenda, kegiatan telusur hari ini direncanakan mengitari dan mengecek berapa ruangan hingga Irina F.

Dirut memastikan agar pelayanan di RSUP Kandou Manado berjalan dengan baik. Gerak cepat yang dilakukan oleh Dirut untuk memacu pelayanan kesehatan semakin hari semakin lebih baik lagi. (sisco)