Sulut,GN- Bertempat di ruangan KIAD DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Sekretaris DPRD Sulut di wakili Kepala Sub Bagian Analisis kebijakan ahli muda Justman Etjaurau,ST,MAP Rabu (12/11/2025) menerima kunjungan kerja sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Kunjungan kerja DPRD Provinsi Jateng ini dalam rangka meningkatkan peran, fungsi dan pelayanan sekretariat DPRD Jateng dengan melaksanakan study komparasi terkait peningkatan peran, fungsi kehumasan serta keprotokoleran di sekretariat DPRD Sulut.

Pantauan media ini, pertemuan berlangsung kurang lebih dua jam, sambil melakukan tanya jawab dan masukan untuk peningkatan pelayanan di DPRD masing – masing.

Pertemuan tersebut di akhiri dengan foto bersama di depan kantor DPRD Sulawesi Utara.

Usai foto bersama, ketika diwawancarai awak media gemparnews.com, kepala sub bagian rumahtangga sekretariat DPRD Jateng memberikan apresiasi dan terimakasih atas sambutan sekretariat DPRD Sulut.

“Tentunya pertama kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih dimana sudah menerima kami dengan baik,” kata Arnes

Lanjut Arnes menjelaskan pihaknya berkunjung ke sekretariat DPRD Sulut ingin berbagi dan bertukar pikiran terkait pelayanan di kantor DPRD terutama mengenai rumahtangga dan kehumasan.

“Ditempat kami kebetulan sudah tidak ada tunjangan rumah. Dan ternyata di DPRD Sulut masih ada. Ini akan kami sampaikan ke pimpinan, jika disetujui akan diterapkan juga disana,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus koperasi desa/Kelurahan Merah putih (KDKMP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe Resmi Dibuka Oleh kepala dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kabupaten Sangihe Jan Charisto Oktavian Paransi,SH,MH. Pelatihan ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di graha Imanuel Tahuna,Aula politeknik Nusa Utara,dan Aula GMIST Efrata yang berlangsung 3 hari kedepan mulai dari tanggal 11-13 november 2025.

Sebelumnya laporan dari panitia yang disampaikan oleh kabid Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Utara yang menyampaikan bahwa, sasaran kegiatan adalah para Pengurus dan anggota koperasi yang berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan usaha koperasi dapat meningkatkan pengetahuan,ketrampilan dan pemahaman mengenai manajemen koperasi yang efektif mulai dari administrasi keuangan, hingga strategis pengembangan usaha, dan juga demi terciptanya Pengurus koperasi yang profesional,transparan dan berkualitas sehingga mampu menjalankan bisnis koperasi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan koperasi merah putih.

Jan Charisto Oktavia Paransi,SH,MH selalu kepala dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe ketika membuka pelatihan menyampaikan kepada para peserta agar ketika mengikuti pelatihan dengan baik dan konsentrasi.

” Kami berharap kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan kosentrasi agar semua materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat dimengerti dan dipahami, sehingga ketika kembali ke kampung atau kelurahan masing-masing menjadi Pengurus koperasi yang handal,” kata Paransi.

Dibukanya pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus KDKMP ditandai dengan penyematan tanda peserta dan penyerahan alat tulis kepada peserta secara simbolis oleh kepala dinas, Kabid Koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe dan kabid Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Utara.

Usia pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber, dan terpantau ketika pemaparan materi oleh narasumber peserta mengikuti dengan antosias sehingga ketika dalam sesi tanya jawab dapat berjalan dengan baik dan lancar.(RB).

Sulut,GN – Rapat Lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sulut Bersama Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut (PDPS) Senin (10/11/2025) dilaksanakan diruangan serbaguna lantai 3 gedung DPRD Sulut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Eugenia Mantiri didampingi Sekretaris Raski Mokodompit serta anggota antara lain Jeane Laluyan, Hilary Tuwo, dan Louis Scramm. Sementara dari pihak PDPS dihadiri oleh Direktur Olvi Ateng bersama jajarannya.

Sekretaris pansus Raski Mokodompit berharap Ranperda ini dapat memberikan dampak kemajuan pada pembangunan di bumi nyiur melambai.

Hal senada disampaikan oleh anggota pansus Hilary Tuwo, dimana dirinya juga berharap ketika pansus ini disahkan memberikan dampak positif pembangunan yang ada di Sulawesi Utara.

” Kami berharap dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan di Sulawesi Utara,” ucapnya.

Usai Rapat, Direktur PDPS Olvi Ateng menegaskan untuk kedepannya terus meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan kontribusi kepada Pemprov sebagai pemilik BUMD dan terutama kepada masyarakat.

“Yang tadi dijelaskan penciptaan lapangan kerja itu penting sekali. Karena dengan adanya kesempatan kerja, maka perekonomian akan berputar,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Bertempat di lapangan gelora Santiago Tahuna, momentum hari pahlawan 10 november 2025, Bupati Kabupaten Sangihe Michael Thungari,SE,MM melepas kontingen atlet Sangihe yang akan mengikuti pertandingan Porprov tahun 2025.

Sebanyak 330 orang kontingen Sangihe terdiri dari 240 atlet dan 90 orang pelatih dan official di 24 cabang olah raga dilepas Bupati dan didampingi Wakil Bupati sekaligus ketua Koni Sangihe Tendris Bulahari bersama Forkopimda, yang disaksikan oleh Sekda,Pimpinan OPD,Para Camat,Lurah dana Undangan.

Bupati menegaskan bahwa, atlet bukan hanya peserta lomba, tetapi juga adalah duta olah raga dan pahlawan daerah membawa nama besar Kepulauan Sangihe di panggung olah raga di Propinsi Sulawesi Utara.

” Bertandinglah dengan semangat kepahlawanan, junjung tinggi sportifitas dan yakinilah bahwa setiap keringat yang jatuh adalah bagian dari setiap perjuangan suci untuk mengharapkan nama daerah kita tercinta, dan dimomentum hari pahlawan agar dapat menanamkan nilai-nilai keberanian,disiplin dan pantang menyerah di hati setiap atlet, jadikan semangat pahlawan sebagai energi juang dalam setiap pertandingan,” ujar Bupati.(RB)

SANGIHE,GN – Jumat (7/11/2025), bertempat di ruang rapat lantai 1 DPRD Sangihe, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama atas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam proses penyusunan APBD 2026, di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang masih dihadapi daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferdy Sondakh, S.E., didampingi Wakil Ketua I Risald Paulus Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong, serta dihadiri seluruh anggota dewan, yang dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, dan pimpinan OPD.

Bupati Michael Thungari ketika menyampaikan sambutan memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas terselenggaranya agenda strategis ini. Ia menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

“Momentum ini sangat strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan dan penganggaran, walau di tengah keterbatasan fiskal yang kita alami,” ujar Bupati Thungari.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah bekerja maksimal memanfaatkan potensi yang ada. Ia meminta agar setiap pimpinan OPD meningkatkan kinerja dan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah disetujui bersama.

“Saya mengharapkan kepada tim anggaran serta perangkat daerah yang terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dan tepat,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kinerja. Ia menyampaikan bahwa setiap pejabat yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus bertanggung jawab terhadap pencapaian target PAD yang telah ditetapkan.

“Bagi pejabat yang tidak memenuhi target, kita sepakat akan melakukan evaluasi pertama. Evaluasi kinerja secara menyeluruh akan dilakukan setiap enam bulan,” tandasnya.

Selain membahas aspek fiskal dan kinerja, rapat paripurna tersebut juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah serta tantangan dalam pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur. Meski pemerintah pusat mengamanatkan alokasi 40 persen untuk sektor tersebut, kondisi fiskal daerah masih jauh dari target. Namun, Bupati tetap optimistis dengan komitmen bersama yang telah dibangun.

“Penghargaan yang sudah diberikan ini harus kita syukuri dengan memberikan kinerja semaksimal mungkin,” tutupnya.

Dengan ditandatanganinya dokumen KUA-PPAS APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan daerah yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (RB)

SANGIHE,GN – Festival Seni Budaya Sangihe (FSBS) 2025 dimulai, Jumat (7/11/2025) dan dibuka secara resmi oleh Bupati. Kegiatan dibuka dengan karnaval budaya yang dilepas langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE., MM, dan dihadiri ribuan masyarakat yang memadati ruas jalan utama Tahuna.

FSBS dimulai dari tanggal 7 november sampai tanggal 15 November 2025. Ivent ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan jati diri masyarakat Sangihe sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa FSBS bukan sekadar ajang hiburan, melainkan manifestasi cinta terhadap warisan leluhur dan jati diri orang Sangihe.

“Melalui kegiatan seperti karnaval budaya, pameran seni dan fotografi, lomba masamper, musik bambu, hadrah, hingga pesta rakyat, kita tidak hanya menampilkan keindahan seni, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan sebagai masyarakat kepulauan di ujung utara Indonesia,” ujar Thungari.

Bupati Thungari juga menyampaikan bahwa festival ini juga menjadi sarana menggugah semangat generasi muda agar tetap mencintai budaya daerah di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Festival Seni Budaya Sangihe merupakan metode untuk menggali kembali semangat generasi muda terhadap budaya lokal yang kini telah bertransformasi ke dalam dimensi digital, tanpa meninggalkan akar kebudayaan kita,” jelasnya.

Lebih jauh orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini menyampaikan bahwa, perkembangan teknologi saat ini justru membuka ruang baru bagi pelestarian budaya. Tarian, syair, musik tradisional, hingga upacara adat kini dapat direkam dan disebarluaskan ke seluruh dunia melalui berbagai platform digital.

“Transformasi digital bukan berarti meninggalkan budaya lama, tetapi menjadi jembatan untuk memperluas jangkauan dan makna budaya kita,” tambah Bupati.

Diakhir sambutannya, Bupati pun menyampaiakan bahwa melalui festival ini, pemerintah daerah berupaya membangun ekosistem budaya yang mampu menopang sektor ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, dan industri budaya lokal.

“Saya bangga melihat antusiasme masyarakat, generasi muda, akademisi, tokoh agama, pemerhati lingkungan, serta pelaku UMKM yang turut terlibat dalam kegiatan ini. Jika kita bersatu, budaya Sangihe bukan hanya akan hidup, tetapi akan menghidupkan kita semua,dan diharapkan pada festival ini menjadi icon budaya tahunan Kabupaten Sangihe yang tidak hanya melestarikan budaya leluhur, tetapi juga memantapkan posisi Sangihe sebagai daerah dengan identitas budaya kuat dan berdaya saing di erah digital,” tutup Bupati.

Pembukaan FSBS 2025 turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari, unsur Forkopimda, Ketua dan Sekretaris TP PKK, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, mahasiswa, pelajar, serta ribuan masyarakat yang larut dalam kemeriahan karnaval budaya.(RB).

SANGIHE,GN – Pengelolaan anggaran dana desa (ADD), secara transparan benar-benar menjadi perhatian oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM.

Hal ini ditegaskan Thungari dalam rapat koordinasi Pemerintahan desa SE- Kabupaten Kepulauan Sangihe jumat (6/11/2025), di Papanuhung Tampungang Lawo.

Dia menegaskan agar Pengelolaan ADD harus benar-benar transparan dan jika ada temuan-temuan kecil akan disampaikan apa kelemahannya dan alasannya apa.

” Jika ada temuan-temuan kecil kami akan beri tahu kelemahannya apa dan alasannya apa,” kata Bupati

Namun Bupati menegaskan jika temuan itu berulang-ulang, menjadi besar dan fiktif akan ditindaklanjuti dengan tegas.

” Jika temuan itu sudah berulang-ulang menjadi besar dan apa lagi Fiktif maka akan ditindaklanjuti lebih tegas dan prosesnya sampai dengan putusan pengadilan,.dan hal ini harus menjadi perhatian dari Bapak/Ibu Kapitalaung dan Kaur keuangan di Kampung- Kampung ,” tegas orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).

Sulut,GN- Gagal kali kedua mengikuti training of trainer (TOT) KPRS GMIM, Bupati Minut Joune Ganda membayar segala keperluan kegiatan pelaksanaan, mulai dari pemateri hingga akomodasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, pelaksanaan TOT KPRS GMIM kali ini dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta untuk mengikuti waktu dari politisi PDIP tersebut.

Hal itu membuat gaduh pelayanan GMIM, lebih khusus pelayanan remaja. Karena, kepemilikan sertifikat TOT adalah salah satu syarat yang diwajibkan bagi calon Ketua KPRS GMIM.

“Patutkah TOT dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan hanya selisih kurang dari 2 bulan? kalau dengan alasan kebutuhan pelayanan, apa yang menjadi urgensi dilaksanakan TOT di Jakarta, sementara TOT sebelumnya belum jelas status kelulusan pesertanya,” ungkap sejumlah penatua remaja belum lama ini.
Salah satu pembina remaja GMIM, Billy Lintjewas meminta BPMS GMIM untuk dapat mengevaluasi KPRS GMIM terkait pelaksanaan TOT di Jakarta, karena dinilai menciderai pelayanan remaja GMIM.

“BPMS GMIM segera mengevaluasi pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Jakarta yang dibiayai Bupati Minut Joune Ganda. KPRS GMIM seakan akan membuat Joune Ganda sebagai peserta VVIP sehingga harus mengikuti waktu Bupati Minut tersebut,” kesalnya.
Wakil Sekretaris KPRS GMIM, Aldrin Lombogia mengaku pelaksanaan TOT merupakan keputusan KPRS GMIM.

“Pelaksanaan TOT so keputusan KPRS dari Juli 2025,” singkatnya.
Sementara itu, Plt Ketua BPMS GMIM Pdt Adolf Wenas hingga berita ini terbit belum memberikan keterangan terhadap konfirmasi media ini.
Diketahui pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Sunbreeze Hotel Senayan Jakarta merupakan kali kedua selang dua bulan terakhir di tahun 2025.
Dari informasi yang didapat, seluruh biaya mulai dari tiket pesawat PP Manado-Jakarta untuk belasan orang, akomodasi hotel dan uang jalan yang berjumlah puluhan juta semuanya ditanggung oleh Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Sumedang tersebut.

SANGIHE,GN – Transparansi dan Keterbukaan Pengelolaan anggaran dana desa (ADD), wajib dilakukan oleh para Kapitalaung di Kabupaten Sangihe.Hal ini di tegaskan Bupati Michael Thungari,SE,MM ketika menyampaikan sambutan dalam kegiatan rapat koordinasi Pemerintahan desa SE-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di hadiri Para Kapitalaung dan bendahara Kampung, bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo Kamis, ( 6/11/2025 ).

” Perlu Saya Tekankan dan ingatkan agar kedepan transparansi pengelolaan ADD di setiap kampung-kampung wajib dilakukan, transparasi seperti baliho yang dikampung tentang pengelolaan dana desa wajib ada, kemudian Para MTK juga wajib mengetahui anggaran yang ada di desa,mereka mendapat informasi bagaimana kalau Kapitalaung tidak membuka anggaran kepada MTK, Para Kapitalauang harus mampu bekerja sama dengan MTK, dengan forum Pimpinan yang ada di Kecamatan,” tegas Bupati.

Bupati pun menegaskan agar memperkuat akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa.

” Perkuat akuntanbilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Kampung dan dapat bekerja sama dengan Para MTK untuk pengelolaan dana desa yang tranparan, dan terbuka,” tutup Bupati Thungari.

Dalam Rapat koordinasi Pemerintahan Desa turun dihadiri Wakil Bupati Tendris Bulahari dan Forkopimda juga selaku Pembicara dan memberikan Materi (RB).