SANGIHE,GN – Beberapa hari terakhir ini masyarakat harus antrian panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM, sementara di tempat para penjual eceran pertalite terlihat kosong, sehingga ini membuat Masyarakat merasa kuatir dan panik terjadinya kelangkaan BBM.

Dengan terjadinya kondisi tersebut Yusak Karame,S.AP kepala bagian Setda Kabupaten Sangihe ketika di temui Gemparnews di ruang kerjanya, selasa (20/10/2026), menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena Pendistribusian dari kapal pengangkut BBM tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan, atau ada kendala lain mengakibatkan kedatangan kapal terlambat, sehingga dalam waktu satu minggu dilakukan pengurangan stok BBM ke SPBU,sehingga meskipun begitu Pendistribusian BBM ke SPBU tetap ada untuk melayani masyarakat.

Karame pun berharap agar masyarakat jangan panik dan tetap tenang karena kapal pengangkut BBM kemarin hari sudah sandar di Pelabuhan Tahuna dan Pendistribusian BBM ke SPBU akan kembali normal.

” Kemarin kapal sudah sandar di Pelabuhan dan membawa 650 ribu liter BBM dan kedepan Pendistribusian ke SPBU kembali normal, dan hari ini sudah Pendistribusian kembali ke SPBU, Pemerintah tetap menjamin ketersediaan stok BBM di Sangihe aman ,masyarakat jangan kwatir dan panik dengan isu-isu kelangkaan BBM, jangan mudah percaya isu-isu tersebut Pemerintah tetap mengupayakan pelayanan bagi masyarakat,” Jelas Kamare.(ROBIN).

Sulut, GN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan Ranperda provinsi Sulawesi Utara tentang penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha, Selasa (20/10/2026).

Rapat pansus yang digelar di ruangan serbaguna lantai tiga DPRD Sulut, di pimpin oleh Ketua Pansus Louis Schramm di hadiri anggota pansus Pricilia Rondo, Eugenia Mantiri dan instansi terkait.

Pantauan media ini, rapat tersebut membahas pasal per pasal. Adapun beberapa pasal yang direvisi kembali dan ada sebagian kata dan kalimat di tambahkan.

Ranperda ini juga memuat beberapa pasal terkait sanksi administrasi jika melakukan pelanggaran.

Ketua pansus menegaskan rapat akan dilanjutkan kembali pada Minggu depan, untuk membahas rapat lanjutan. (sisco)

Sulut,GN– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas  Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (19/10/2026).

Rapat tersebut untuk membahas berbagai persoalan  pendidikan, termasuk koordinasi penyampaian informasi kepada sekolah terkait  kebijakan belajar dari rumah.

Ketua Komisi IV Vonny Paat memimpin jalannya RDP yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Sulut. Sementara dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Drs Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si bersama jajarannya.

Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, pada kesempatan itu menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi pendidikan saat ini. Dia menegaskan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, meskipun penyelesaiannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Terkait anggaran yang dianggarkan, harus mampu menyelesaikan persoalan. Meskipun belum tuntas, paling tidak ada langkah untuk memperbaiki atau menjawab kebutuhan riil yang terjadi di lapangan saat ini,” kata Cindy.

Optimismenya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Jahja Rondonuwu memimpin sudah dia ketahui termasuk kinerja kepala dinas tersebut sejak masih berada di DPRD Provinsi Sulut. Dia berharap sektor pendidikan di daerah ini dapat semakin baik lagi kedepannya.

Cindy juga mempertanyakan persoalan penyampaian informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.

Kata Cindy, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar siswa belajar dari rumah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut justru menimbulkan kebingungan karena informasi yang diterima masyarakat dan pihak sekolah tidak seragam.

“Saya juga ingin mengomentari kejadian terkini yang baru kita lewati, yaitu kelangkaan BBM. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar anak-anak sekolah belajar dari rumah,” ungkapnya.

Cindy menyebutkan pihaknya mendapat telephone dari masyarakat untuk mempertanyakan informasi tersebut.

“Berkaitan dengan hal ini, saya mendapat telepon dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Namun, dari masing-masing sekolah, informasi yang beredar masih simpang siur terkait surat edaran yang ada,” terangnya.

Ketidakjelasan informasi tersebut kata Cindy, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah, orang tua, dan siswa. Bahkan, menurutnya, terdapat sekolah yang telah terlanjur meliburkan kegiatan belajar mengajar, padahal situasi sudah berubah.

“Ada yang mendapatkan informasi dari sekolah dasar, sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menerima informasi secara langsung. Ini terlihat sangat kacau. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang terlanjur diliburkan, padahal situasi sudah berubah,” tukas Cindy.

Dia mengatakan persoalan koordinasi dan penyampaian informasi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Hal ini juga pernah muncul ketika terjadi gempa bumi maupun bencana lainnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas sekolah. Cindy mengusulkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut membangun jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh sekolah, sehingga setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara menyeluruh.

“Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Hal serupa juga pernah terjadi ketika ada gempa, kemudian pemerintah menyampaikan bahwa sekolah diliburkan, atau saat terjadi bencana. Informasi mengenai hal-hal seperti ini sering kali simpang siur di lapangan,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026) menjelaskan realisasi anggaran Dikda Sulut hingga Triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75 persen (Rp. 696 Miliar dari Pagu 1,058 Triliun ).

Realisasi tersebut mencakup program-program strategis di Dinas Pendidikan Sulut, diantaranya program beasiswa, pelatihan magang, bimbingan kedinasan, pelarihan guru, hingga rehabilitasi perbaikan toilet di sekolah.

“Realisasi Anggaran Dikda Sulut hibgga triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75%, atau Rp. 696 Miliar dari Pagu Rp. 1,058 Triliun”, sebut Rondonuwu. (sisco)

Sulut,GN- Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Sulawesi Utara (Sulut) mendukung penuh kegiatan pelaksanaan Fokus Group Discusion (FGD) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Wartawan Nasrani Sulawesi Utara (Pewarna Sulut) tahun 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana, Melalui Kasubag TU Hasmun Hamzah kepada media Gemparnews.com, Jumat (16/10/2026).

” Kami mendukung pelaksanaan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulut tahun 2026 ini,” kata Hasmun.

Menurut Hasmun, kegiatan ini sangat penting mengingat maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis atau perubahan sosial.

Dia berharap, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan menjadi landasan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang menjadi penguatan ketahanan sosial di tengah masyarakat untuk memicu inovasi sosial yang inklusif.

” Selamat melaksanakan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulut tahun 2026. Kiranya kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses,” ucap Hasmun.

Diketahui, pelaksanaan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulawesi Utara akan dilaksanakan, Senin (19/10/2026) bertempat di aula lantai dua kantor pemerintah kota Manado. (sisco)

SANGIHE,GN – Abdul Rahman Nagaring adalah calon Kapitalaung Kampung Rendingan yang bertarung kembali pada pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 21 oktober 2026.

Sebelumnya Ia juga sebagai Kapitalaung Kampung Rendingan,dan membuktikan membangun pembangunan jalan kebun,tambatan perahu,serta pemberian bantuan bagi Keluarga tani & nelayan.

Selain itu dalam kepemimpinannya giat dalam bidang olahraga sepak bola, Rendingan FC. Dan di tahun 2019 boleh bekerja sama dengan TNI AL Lanal Tahuna sampai bisa Rendingan resmi jadi kampung bahari .

Dalam visinya sebagai calon Kapitalaung Kampung Rendingan saat ini adalah mewujudkan Kampung mandiri, sejahtera dan Transparan, pertanian,Perikanan, Pariwisata dan Pemerintahan

Sementara Misinya diantaranya adalah untuk mengembangkan dan memajukan bidang pertanian, Perikanan, Pariwisata, Transaparansi pemerintahan, digilitasi pelayanan.

Dan untuk program kerja calon Kapitalaung periode 2026-2034 :
-bidang pertanian mengupayakan pengadaan bibit serta pupuk tani,mengupayakan akses jalan kebun, mengupayakan pembangunan balai penyuluhan pertanian.
-Bidang perikanan, BBM tepat sasaran, pembinaan kelompok nelayan.
-Transparansi Pemerintahan Pemerintahan,APBKamp Terbuka,Muskamp perencanaan dan pertanggungjawaban terbuka dan perwakilan kelompok masyarakat
-Bidang Pariwisata, pelatihan gerakan sadar wisata dan pengembangan sumber daya manusia.(RB).

SANGIHE,GN – Bertempat di lapangan Santiago Tahuna kamis (15/10/2026), telah digelar apel Penutupan Operasi Karhutlah Gunung awu, bertindak selaku Pembina apel Adalah Bupati Michael Thungari,SE,MM dan turut di hadiri wakil Bupati Tendris Bulahari,Forkopimda, Sekda Johanis Pilat,sejumlah pimpinan OPD dan para undangan.sementara peserta apel terdiri dari TNI/,Polri,Para Relawan dan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati bersyukur karena kebakaran hutan dan lahan di Gunung Awu telah berhasil ditangani dan api telah padam.

” Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil TNI/Polri,BPBD,Dinas Kehutanan,perangkat daerah terkait,tenaga kesehatan,aparat wilayah,para relawan,dan seluruh masyarakat yang telah bekerja keras serta memberikan dukungan dalam penanganan Karhutlah ini, secara khusus Saya mengapresiasi para relawan yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,”kata Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan pada kesempatan itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menyerahkan sertifikat penghargaan dan upah lelah bagi para relawan.

” Saya berharap penghargaan ini tidak dimaknai dari nilai yang diterima, Saya tau nilainya ini sangat kecil, tetapi ini sebagai pengakuan dan Penghormatan Pemerintah atas semangat kemanusiaan serta kepedulian saudara-saudara dalam membantu masyarakat dan daerah,” ujar Bupati Thungari.

Bupati pun menegaskan meskipun Operasi Karhutlah sudah ditutup, bukan berarti berakhir dari kewaspadaan, pemantauan dan pencegahan tetapi harus tetap berjalan sesuai dengan kondisi dilapangan untuk terus bersatu menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat. (RB)

SANGIHE,GN- Satu bulan lamanya kebakaran terjadi di Gunung Awu telah menghanguskan sekitar 1100 sekian hektar lahan terbakar.Pada peristiwa kebakaran tersebut Pemerintah daerah, Para Relawan,TNI/Polri, Pemerintah Kecamatan,Pemerintah Kelurahan,Pemerintah Kampung dan masyarakat dan semua pihak telah bekerja keras untuk memadamkan api, sehingga api dinyatakan padam.

Hal ini ditandai dengan digelarnya apel Penutupan Operasi Karhutlah yang dilaksanakan di lapangan Santiago Tahuna kamis (15/10/2026).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandu Ch. Labesi, S.Sos, kepada media menyampaikan bahwa, kebakaran hutan di Gunung awu apinya dinyatakan sudah padam.

” Api di kawasan Gunung awu itu sudah dinyatakan padam, itu semua karena upaya yang dilakukan oleh Para relawan,TNI/Polri, Pemerintah Kecamatan Kendahe dan Tabukan Utara ,Pemerintah Kampung dan masyarakat,serta sempat turun hujan beberapa kali,” kata Labesi.

Labesi pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat pada upaya pemadaman api di kawasan hutan gunung awu.

” Atas nama Pemerintah Daerah Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para relawan,TNI/Polri,Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung dan semua pihak yang telah berupaya membantu memadamkan api di kawasan hutan gunung awu,” ucap Kaban BPBD Sangihe ini.(RB)

SANGIHE,GN – Pemilihan Kepala desa (Pilkades), secara serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dilaksanakan tanggal 21 oktober 2026. Dari 117 Kampung melaksanakan pemilihan kepala desa ada 13 Kampung hanya memiliki calon tunggal sehingga pada pemilihan di Hari H nanti ke 13 calon Kapitalaung akan melawan kotak kosong.

Hal tersebut disampaikan Plt.kepala dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Athia Kirana Taidi,S.STP kepada media ini rabu (14/10/2026).

” Jadi Dari 117 Kampung melaksanakan pemilihan Kepala desa atau Kapitalaung ada 13 Desa yang memiliki hanya calon tunggal,sehingga 13 calon Kapitalaung akan melawan kotak kosong, jadi jika kotak kosong yang menang maka di Kampung tersebut tetap di jabat oleh seorang Pejabat Kapitalaung, sampai menunggu pemilihan Kapitalaung pada periode berikutnya,” Jelas Taidi.

Ia pun berharap agar pada pemilihan Kapitalaung secara serentak ini dapat berjalan lancar,kondusif dan aman sampai dengan hari H nanti tanggal 21 oktober 2026.(RB).

Sulut,GN– Komisi III DPRD Sulut, BWS Wilayah Satu bersama Perwakilan warga Kelurahan Malendeng, Kota Manado, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (12/10/2026).

Masyarakat mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk meminta kepastian penyelesaian administrasi pertanahan serta realisasi pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, dipimpin langsung Ketua Komisi III, Berti Kapojos.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan tuntutan agar persoalan pertanahan yang mereka hadapi mendapatkan kejelasan. Mereka juga mendesak adanya kepastian dan percepatan realisasi pembayaran ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak.

Kejelasan proses administrasi dan kepastian pembayaran menjadi hal penting untuk warga, agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.

Komisi III DPRD Sulut memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak terkait untuk membahas persoalan yang disampaikan sekaligus mendorong adanya tindak lanjut.

Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum bagi instansi terkait, khususnya pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian, untuk memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. (*/sisco)