Sulut, GN- Guna mengembangkan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka diperlukan gerak cepat dari semua stakeholder.

Terkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan suatu terobosan dan gagasan untuk mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat.

Hal itu, dibuktikan dengan gerak cepat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Sangihe Stevi Barik, SE.Ak menyambangi kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (03/09/2026).

Dari hasil pertemuan dan komunikasi tersebut, Manajer UMKM Andy Fausi Rivandi dan Pimpinan Bank Indonesia Cabang Sulawesi Utara merespon positif.

“Kami tadi telah melakukan komunikasi, dan pimpinan Bank Indonesia Sulawesi Utara memberikan respon positif. Mereka akan membantu UMKM khususnya Usaha Kain Kofo dan lainnya di Sangihe,” kata Barik saat di wawancarai awak media ini.

Lanjut kata Kadis, pihak BI akan melakukan survei ke lokasi UMKM di Sangihe selama dua hari,untuk melakukan pendataan. ” Dipastikan Senin depan Manager UMKM bersama Pimpinan Bank Indonesia Sulawesi Utara akan turun langsung melakukan survei kelokasi UMKM di Sangihe selama dua hari,” jelas Barik.

Perlu diketahui, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu jenis usaha atau bisnis produktif yang dikelola oleh perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil. UMKM menjadi tulang punggung dan penggerak utama perekonomian, karena menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto. (sisco)

SANGIHE,GN – Kondisi Panas elnino  sampai saat ini intensitas masih kuat, dan  diperkirakan berlangsung sampai awal februari tahun 2027, dan nanti  bulan maret akan menurun ke kondisi normal. Prediksi musim kemarau ini diperkirakan sampai oktober, meskipun di awal oktober ada peluang hujan dalam kategori rendah paling tinggi 0 – 50 mm perbulannya, yang diprediksi masih dalam kondisi rendah, dan prediksi musim hujan sampai saat ini masih di analisa oleh pihak BMKG, dan kemungkinan akan mundur dari kondisi normalnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe Astrid Yesica Lasut, S.Tr, M.Si ketika diwawancarai sejumlah wartawan rabu (2/9/2026).

“Kondisi elnino ini dalam kategori sangat kuat,masih mempengaruhi kondisi cuaca hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan sebagian wilayah Indonesia sampai bulan februari 2027, jadi efeknya di wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jadi akan terjadi penurunan curah hujan yang signifikan, dibandingkan kondisi normalnya, apa lagi kita tahu kalau misalnya harusnya diperiode desember, januari dan  februari harusnya masuk diperiode musim hujan untuk wilayah Indonesia walaupun awal musim hujan tidak merata,” Jelasnya.

Kepala BMKG Naha ini pun menghimbau kepada masyarakat agar jangan  dulu membakar sampah  dan jangan  membuang puntung rokok Sembarangan pada periode kondisi elnino.

” Kami menghimbau agar jangan dulu membakar sampah dan jangan membuang puntung rokok secara sembarangan selama di kondisi elnino ini, karena kita tahu bahwa periode musim kemarau ini masih berlanjut sampai awal oktober 2026, sehingga untuk kelangkaan air bersih, kekeringan  lahan maupun hutan  itu tinggi, jadi harapannya  kepada masyarakat agar lebih bijak untuk jangan membuang puntung rokok atau melakukan pembebasan lahan dengan melakukan pembakaran hutan,” Kunci wanita berparas cantik asal Manado ini.(RB)

SANGIHE,GN – Rabu (2/9/2026), Bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe,telah digelar rapat badan anggaran dengan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sangihe yang di hadiri oleh Pemerintah Kabupaten yaitu, Penjabat Sekretaris Daerah Johanis Pilat, para asisten setda, para kabag,Pimpinan OPD,Para Camat dan Undangan.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Denny Roy Tampi,SE, didampingi Wakil ketua satu DPRD Rizal Paul Makagansa dan wakil ketua dua Marvein Hontong,SH.

Dalam rapat itu pun dibahas terkait retribusi persampahan, sehingga pada kesempatan itu pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada kepala dinas lingkungan hidup untuk menyampaikan pemaparannya.

Dalam penyampaiannya kepala dinas lingkungan hidup daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Christine Makagansa menyampaikan OPD yang sudah membayar retribusi sampah, ada sudah melunasi,ada yang baru membayar sebagian, bahkan ada OPD yang belum membayar sama sekali.

“Mohon maaf Bapak/Ibu pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan daftar perangkat daerah,mulai dari retribusi kantor,maupun para pejabat, ASN serta P3K yang wajib retribusi beserta persentase pencapaiannya atau pembayaran, ada yang sudah melunasi, ada yang baru membayar sebagian bahkan ada yang belum membayar sama sekali,” Kata Makagansa sambil membacakan nama-nama OPD yang sudah lunas,yang bayar sebagian dan yang belum bayar sama sekali.

Setelah mendengar penyampaian kepala dinas lingkungan hidup ketua DPRD Denny Roy Tampi meminta agar pimpinan OPD yang belum membayar segera melunasi untuk menjadi contoh bagi masyarakat.

” Tolong OPD yang belum melunasi segera melunasi, kita sebagai pejabat di daerah harus jadi contoh bagi mereka supaya masyarakat dapat mengikuti,” Tegas Tampi.(RB).

SANGIHE,GN – Telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas akibat kondisi panas dan angin kencang. Pada pukul 10.00 wita babinsa menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di salah satu wilayah kolongan Beha Baru Kecamatan Kolongan Barat, Babinsa langsung melaporkan kepada pimpinan, masyarakat dan Babinsa memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu tim pemadam kebakaran.

Setelah laporan Babinsa diterima pimpinan dilaksanakan koordinasi lintas instansi antara, TNI/Polri, BPBD, Damkar, dinas Kehutanan, Sat Pol-PP, dinas kesehatan dan Pemerintah setempat dan selanjutnya koordinasi pimpinan di perintahkan ke Komandan lapangan, selanjutnya Komandan memerintahkan seluruh unsur untuk bergerak menuju lokasi.
Seluruh unsur bergerak menuju lokasi membawa peralatan masing-masing, dengah mobil damkar, mobil BPBD,ambulance, mobil TNI/Polri.

Setelah tiba dilokasi seluruh unsur anggota tim langsung melaksanakan pemadaman dan api berhasil dihadapkan, selanjutnya petugas melakukan Pendinginan dan Pengecekan memastikan agar tidak terjadi kebakaran lagi.

Peristiwa Ini bukan kebakaran sesungguhnya yang terjadi di Kelurahan Beha, tetapi hanya sebagai Demonstrasi dan simulasi yang dilaksanakan Kodim Sangihe 1301 Sangihe bersama unsur TNI/Polri, Pemerintah daerah, BPBD, Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait kesiapsiagaan penanggulangan dalam menghadapi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Demonstrasi dan simulasi ini dilaksanakan di lapangan santiago Tahuna rabu (2/9/2026),yang disaksikan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda dan undangan sekaligus dilaksanakan apel gelar kesiap-siagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.(RB).

Sulut,GN-  Rombongan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Mitra Chris Rumansi bersama anggota Komisi III Billy Munaisehe, Rasni Pontororing, Arter Runturambi, dan Diane Timbulus. Rombongan DPRD Kabupaten Mitra  diterima oleh Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si.

Tujuan kunjungan adalah meninjau praktik manajemen pengelolaan protokol dan keuangan sekretariat DPRD Sulut yang selaras dengan program efisiensi pemerintah pusat.

Sementara itu, sekretaris DPRD Sulut menjelaskan langkah‑langkah penghematan yang telah diambil selama tahun anggaran 2026, termasuk pengurangan signifikan pada beberapa pos belanja protokol, seperti konsumsi rapat.

“Di tahun anggaran 2026 ini, baik Sekretariat maupun DPRD Sulut melakukan pengurangan besar‑besaran terhadap beberapa mata anggaran, seperti makan‑minum,” ujar Niklas.

Dia menambahkan dalam sejumlah agenda resmi, baik skala internal maupun publik penyediaan konsumsi kini diminimalkan. Untuk beberapa rapat AKD, rapat komisi (RDP), dan paripurna, penyediaan makan‑minum bahkan tidak disediakan secara rutin.

Melalui penjelasan tersebut rombongan DPRD Mitra, anggota DPRD Mitra menyatakan ketertarikan untuk menyesuaikan kebijakan serupa di lingkungan DPRD Mitra sebagai bagian dari persiapan anggaran 2027.

Langkah ini diharapkan membuka ruang fiskal untuk program prioritas daerah tanpa mengurangi fungsi dan kualitas kerja legislatif.

Kunjungan kerja ini mencakup dialog teknis antara sekretariat kedua DPRD mengenai mekanisme penganggaran, prosedur pengadaan, tata kelola protokol, serta tata cara komunikasi internal untuk memastikan penghematan berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, rombongan Mitra juga mempertanyakan implikasi penghematan terhadap pelaksanaan agenda publik dan upaya menjaga citra kelembagaan.

DPRD Sulut menegaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menjaga kewajaran pelaksanaan tugas dan tata kelola rapat. Selain itu, berkomitmen memastikan penghematan tidak mengganggu kinerja dewan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Rencana adaptasi kebijakan di Mitra akan dibahas lebih lanjut oleh pimpinan dan sekretariat DPRD Mitra untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi daerah. (sisco)

Manado,GN – Pembekalan bagi peserta didik menjadi bagian penting sebelum mereka bersentuhan langsung dengan pasien. Hal itu,di tegaskan Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry H Rampengan, SpJP(K),FIHA,MARS,M.HKes ketika membuka kegiatan Orientasi Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Pelayanan Prima, serta Ketahanan Mental bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan mahasiswa D-IV Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Selasa (1/9/2026).

.“Sebelum peserta didik bersentuhan dengan pasien, kami akan membekali adik-adik dengan pelatihan dasar. Kami ditugaskan untuk mendidik dan mengajar adik-adik sampai cita-cita sebagai tenaga kesehatan maupun kompetensi lainnya tercapai,” kata Dirut.

Dirut mengatakan RSUP Kandou Manado menempatkan keselamatan pasien sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk itu, peserta didik tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis, tetapi juga harus mampu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh unsur di lingkungan pelayanan kesehatan.

“Rumah Sakit Kandou Manado mengutamakan prinsip keselamatan pasien di atas segala-galanya. Peserta bukan hanya belajar soal skill, tetapi juga bagaimana cara berinteraksi dengan guru-guru, sesama sejawat tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat. Itu nantinya akan kalian terapkan dalam menjalankan tugas,” ucapnya.

Dirut juga mengingatkan peserta didik menjaga lingkungan pendidikan tetap sehat, aman dan saling menghormati. Selain itu, kata Dirut tidak boleh ada praktik bullying atau perundungan dalam proses pendidikan di lingkungan kesehatan, termasuk di RSUP Kandou Manado.

“Dalam proses pendidikan tidak boleh ada bullying. Pendidikan harus berjalan dengan saling menghormati,membangun dan mendidik. Kalau ada persoalan, harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan tindakan yang merendahkan atau melakukan perundungan terhadap peserta didik,” sebut Dirut.

Disisi lain, Dirut mengingatkan peserta mampu mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan disiplin, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi.

Turut hadir Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP Kandou, dr. Yune Laukati, MARS, Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat, Dr. dr. Billy Kepel, M.Med.Sc., Sp.KKLP, serta Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Fitri Yani Arbi, S.ST., M.Kes. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (01/09/2026) menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026,serta realisasi perkembangan program, kendala pelaksanaan dan langkah percepatan pencapaian target pembangunan di daerah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos,S.Sos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban,SE, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, anggota komisi III Capt Ramly Kandoli, Haslinda Rotinsulu dan Gracia Yubelinda Oroh.

Sementara pihak Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara di hadiri oleh kepala satuan kerja Kries Kuswara, Satker PS Ficka Makarau, asisten umum satker PS Golan Sumajow dan staf satker Aghsel Biang.

Dalam rapat itu, berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi III DPRD Sulut menyangkut perkembangan program strategis diantaranya mengenai sekolah rakyat dan fakultas kedokteran.

Kepala satuan kerja balai pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara menjelaskan dengan detil setiap pertanyaan yang di ajukan oleh komisi III DPRD Sulut. Secara keseluruhan Kasatker memberikan penjelasan mengenai perkembangan program strategis tersebut.

Sementara itu, komisi III ikut mendorong, dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subkon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.

Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.

” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos.

Ditempat yang sama Kepala Balai satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara mengatakan pengerjaan sekolah rakyat tampusu sudah selesai. Sementara untuk pengusulan sekolah rakyat di Minut dan Bolmong sementara verifikasi data. “Untuk kelengkapan berkasnya dari Pemda sendri, jadi kami menerima lahan itu harus clean dan clear,” ujar Kries.

Kries mengatakan pihaknya terus mendorong agar kabupaten dan kota yang mengusulkan untuk secepatnya melengkapi berkasnya. ” Karena mereka mengusulkan sehingga kami minta percepatan untuk itu. Karena memang sekolah rakyat dilakukan serentak di Indonesia dan tidak jalan sendiri. Kita lakukan di Sulawesi Utara, Jokja, Kawa Barat dan Jawa Timur dilakukan secara serentak,” pungkasnya. (advetorial)

Sulut, GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara, melaksanakan rapat koordinasi Selasa (01/09/2026) di ruangan rapat komisi III.

Pada kesempatan itu, Komisi III ikut mendorong dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subcon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.

Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.

” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos. (sisco)

SANGIHE, GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar apel kerja bersama bertempat di lapangan Gelora santiago Senin, (01/09/2026)

Apel Bersama langsung di Pimpin oleh Bupati Michael Thungari,SE,MM.Pada kesempatan itu Bupati Menyampaikan tentang manajemen talenta, dalam penempatan dan pengembangan ASN harus memperhatikan kompetensi, potensi, kinerja dan kebutuhan organisasi, juga agar jangan ada lagi ASN yang tidak terlihat karena tidak disukai pimpinan,Maupun tidak pintar cari Muka.

” Jangan ada lagi ASN yang tidak terlihat karena tidak disukai pimpinan, Maupun tidak pintar mencari Muka,” ucap Bupati.

Lanjut Thungari bahwa, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari berapa banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar hasil dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

” Mari kita melakukan evaluasi, pembenahan, inovasi, dan kolaborasi karena pada prinsipnya tidak akan ada OPD yang mampu bekerja sendiri. Karena keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah keberhasilan kita semua, Selamat bekerja dan terus berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.” Tutup orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal Bupati Michael Thungari,SE,MM didampingi pejabat lainnya yaitu,anggota DPRD, PJ Sekda, Kepala BPBD,dan kalaksa BPBD melakukan audensi ke BNPB Pusat, dan diterima langsung oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansah,S.Pd,.M,AP, MM Kamis (27/8/2026).

Pada kesempatan itu Bupati menyampaikan proposal bantuan penanganan rumah warga yang rusak akibat bencana gempa bumi 7,7 SR serta bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor dan banjir bandang.

“Dengan keterbatasan fiskal daerah, kami berharap dukungan Pemerintah Pusat melalui BNPB dapat membantu masyarakat terdampak bencana. Apabila bantuan diberikan, Pemerintah Daerah siap melaksanakannya sesuai Juklak dan Juknis yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan BNPB,” kata Bupati Thungari.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB menyampaikan bahwa usulan perbaikan rumah terdampak bencana gempa dan hidrometeorologi akan ditangani oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kedatangan Pemkab Sangihe juga menyampaikan terima kasih atas dukungan BNPB melalui bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR), tahun 2024.sekaligus melaporkan bahwa pekerjaan fisik bantuan tersebut telah dilaksanakan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Sangihe terus bergerak, memperjuangkan pemulihan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana.(RB)