SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah,(Forkopimda), menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe pada Senin (8/6/2026).

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Selasa (9/6/2026).

Dalam Rapat koordinasi pimpinan daerah dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah itu secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana, terutama bagi masyarakat terdampak di wilayah pulau-pulau terluar Kecamatan Marore.

Bupati mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi langkah strategis agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

“Melalui penetapan status tanggap darurat ini, seluruh sumber daya pemerintah daerah dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Bupati.

Thungari menambahkan bahwa,pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi ini sendiri. Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan pascabencana,” katanya.

Selain menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, rapat juga membahas pendataan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, sarana ibadah, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat di Pulau Kawio, Matutuang, dan wilayah lainnya di Kecamatan Marore.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mempercepat asesmen lapangan guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sampai saat ini, tim gabungan masih melakukan pendataan dan pemantauan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan,” kunci Bupati Thungari. (RB)

Sulut,GN- Humas Polda Sulut – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara semakin diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi membahas persoalan antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi, di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).

Fokus utama adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih ditemukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pricylia Rondo menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut yang dinilai proaktif menginisiasi langkah-langkah pengawasan bersama demi memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Pricylia.

Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga mendukung rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk mengecek langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.

Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mengapresiasi komitmen aparat kepolisian yang menyatakan siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,”ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut FX Winardi Prabowo menegaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

Dia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Vionita Kuera memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) didampingi anggota diantaranya Roy Roring, Feramitha Mokodompit, dan Nona Mantiri, Senin (8/6/2024).

Rapat Koordinasi ini terkait dengan hasil penyempurnaan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa DPRD tentang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Salah satu Alat Kelengkapan Dewan ini, bersama dengan Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah terkait menggelar rapat di Ruang Rapat Bapemperda, Kantor DPRD Sulut.

Adapun Ranperda usul prakarsa DPRD mengenai Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) merupakan legislasi inisiatif yang diajukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (Komisi ysng membidangi) untuk memperkuat payung hukum, perlindungan hak, serta pecegahan diskriminasi dan kekerasan. (sisco/*)

Sulut,GN- Wakil Ketua Pansus, Cindy Wurangian, menyoroti pentingnya transparansi data mengingat DPRD tidak terlibat langsung dalam tahapan teknis penyusunan RTRW oleh eksekutif. Cindy menegaskan agar seluruh dokumen dan informasi terkait disampaikan secara lengkap dan utuh kepada legislatif.

Hal itu, disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rapat penyempurnaan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sulut tentang RTRW Tahun 2025–2044, yang berlangsung pada Senin (8/6/2026).

“Memang sesuai aturan, dalam tahapan mekanisme penyusunan RTRW tidak melibatkan DPRD. Karena itu, hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh Pansus perlu diinformasikan secara lengkap kepada DPRD dalam bentuk dokumen yang utuh,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Cindy juga menekankan perlunya kejelasan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan kawasan pertambangan khusus. Dia menilai ambiguitas dalam penetapan zona ini sering kali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. “Harus ada kejelasan terkait WPR di Sulut yang selalu ditunggu masyarakat. Begitu juga informasi mengenai kawasan pertambangan khusus perlu diperjelas,” ucap Cindy.

Selain itu, Cindy mendorong agar akses terhadap peta RTRW dapat dipermudah melalui platform daring. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui status lahan, tanah, atau kebun mereka apakah masuk dalam zona lindung, budidaya, atau kawasan lainnya.

“Perlu ada kemudahan akses terhadap peta RTRW sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah tanah atau kebun mereka masuk dalam kawasan atau zona tertentu. Informasi seperti ini harus disajikan kepada masyarakat, mungkin melalui aplikasi atau website yang bisa diakses kapan saja,” terangnya.

Tujuan akhir dari pembahasan RTRW ini, kata Cindy adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, bukan justru memicu sengketa lahan atau konflik sosial baru. “RTRW ini kita bahas agar ada kejelasan dan kepastian hukum, bukan sebaliknya merugikan masyarakat atau menciptakan konflik di tengah masyarakat,” tutupnya.

Rapat ini juga di hadiri Ketua Pansus Henry Walukow, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Royke Roring serta anggota pansus lainnya, bersama instansi terkait. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar DPRD Sulut, terkait pembahasan penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri tentang Ranperda RT-RW. RDP tersebut di pimpin oleh ketua Pansus Hendri Walukow, Senin (8/6/2026) di ruang serbaguna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Tahap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah di Paripurnakan dengan menghasilkan 63 Blok keputusan pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Royke Anter selaku koordinator saat RDP berharap ini dapat menghasilkan penyempurnaan evaluasi Kemendagri tentang Ranperda RT-RW.

Hadir dalam RDP antara lain Cindy Wurangian, Roy Roring, Jein Laluyan, Berty Kapoyos, Sekprov Sulut Tahlis Galang, Dinas PU-PR,Biro Hukum, Dinas
ESDM, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait lainnya.

Diketahui Kemendagri menerbitkan hasil evaluasi atau koreksi terhadap draf Ranperda RTRW yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk di bahas saat ini. (sisco)

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD), menggelar penyuluhan peningkatan kapasitas pencegahan stunting untuk lini Lapangan tahun 2026 di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara (Tabseltra).

Kegiatan Langsung dibuka oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara Alfried J.P Makagansa,S.Sos
Dalam sambutannya Camat menyampaikan bahwa, pentingnya peranan tenaga Lini Lapangan, sebagai ujung tombak dari Pemerintah.

” Tugas berat ini membutuhkan bekal yang kuat bagi Bapak/Ibu sekalian oleh karena itu kegiatan peningkatan kapasitas lini Lapangan Untuk Pencegahan stunting tahun 2026, yang dilaksanakan hari ini agar para kader,dapat melaksanakan sebaik mungkin dengan mempertajam data, pengisian dalam aplikasi dilakukan dengan akurat, mari kita perkuat pendampingan, tingkatkan kualitas edukasi kepada masyarakat, fokuslah pada perubahan perilaku pola asuh,pemberian ASI yang eklusif makanan yang kaya Protein,”Kata Makagansa

Kepala Dinas DPPKBD Sangihe dr.Yopi Thungari,M.Kes melalui Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Imelda Lawendatu,SSTP ketika membawakan materi menyampaiakan bahwa garda terdepan dalam penanganan stunting adalah tenaga lini Lapangan.Untuk TPK mereka pendamping keluarga, setiap keluarga yang berisiko stunting harus dalam pendampingan.

Lawendatu menambahkan bahwa,yang menjadi tenaga lini lapanganan adalah tim pendamping keluarga (TPK), yang didalamnya ada PKK,nakes, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

Lanjutnya juga bahwa dari dinas DPPKBD ada program kelompok kegiatan yaitu, bina keluarga balita, bina keluarga lansia,dan untuk bina keluarga balita dan remaja mengumpulkan orang tua yang punya anak balita dan remaja.

Pun disampaikan Lawendatu bahwa,persoalan -persoalan di masyarakat bukan hanya tanggung jawab satu dua orang saja, atau bukan hanya tanggungjawab Pemerintah tetapi menjadi tanggungjawab bersama, bisa melibatkan tokoh agama,tokoh masyarakat yang masuk sebagai mitra, tokoh pendidikan, tokoh pemuda,tokoh petani .

” Kita sama-sama komitmen, sama-sama membangun bahwa persoalan yang ada dimasyarakat bukan hanya persoalan satu dua orang,keluarga ketika mengalami persoalan atau masalah itu menjadi urusan semua, karena itu saat ini hadir tenaga lini Lapangan, ketika ada persoalan ada pendampingan TPK.

Lebih jauh Imelda menjelaskan bahwa,program keluarga berencana bukan untuk membatasi jumlah anak, tetapi lebih menjaga jarak kelahiran.

” Program keluarga berencana bukan untuk membatasi jumlah anak,tetapi lebih menjaga jarak kelahiran,itu point paling penting, tidak dibatasi jumlah anak berapa, selama keluarga masih mampu dipersilahkan yang penting mampu mendampingi, menghidupi dan menyekolahkan anak,” ucapnya.

Lawendatu juga memberikan apresiasi pada Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yang sampai saat ini tidak ada penderita stunting atau zero kasus.

” Luar biasa ini di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara sampai saat ini masih mempertahankan zero kasus penderita stunting dan ini adalah hasil kerja sama dan kerja keras dari semua pihak,dan kiranya ini terus dipertahankan,”tutup mantan Camat Tahuna Timur ini.

Turut hadir Kapitalaung Se Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,
Tim pendamping keluarga
Tokoh agama,tokoh masyarakat dan undangan.(RB).

Manado,GN- Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K),FIHA.,MARS selaku Direktur Utama RSUP Prof Dr RD. Kandou Manado, Kamis (4/6/2026) melakukan telusur guna memonitoring langsung sejumlah fasilitas vital rumah sakit.

Telusur ini dilakukan guna memastikan pelayanan medis berjalan lebih cepat, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat khususnya pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Kandou.

Telusur kali ini berfokus pada pemantauan alur distribusi obat dan kesiapan operasional di ruang farmasi. Dirut menegaskan bahwa ketersediaan obat dan kecepatan pelayanan farmasi merupakan salah satu kunci utama kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan maksimal

“Kami ingin memastikan tidak ada hambatan dalam distribusi obat. Sistem di ruang farmasi harus berjalan optimal agar pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak mereka. Pelayanan yang cepat dan berkualitas adalah harga mati,” tegas Dirut Prof. Starry di sela-sela kegiatan telusur.

Selain itu, Dirut memberikan perhatian serius pada aspek keselamatan pasien dengan memonitor langsung penguatan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di lingkungan rumah sakit.

Penguatan PPI kata Dirut sangat penting dan krusial untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, baik bagi pasien, pengunjung, maupun para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit

Prof Starry menginstruksikan seluruh jajaran kepala instalasi dan tenaga kesehatan untuk memperketat protokol kebersihan, sterilisasi alat medis, serta manajemen limbah klinis.

Dengan adanya telusur dan monitoring langsung ini tentu diharapkan dapat mendongkrak mutu pelayanan RSUP Kandou Manado sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di wilayah Indonesia bagian timur. (sisco)

Sulut,GN- Postingan disalah satu group Potensi Pembangunan Sangihe yang beredar luas di media sosial terkait SMAN 1 Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe menahan ijazah salah satu siswa yang tidak membayar komite, di bantah oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Juinar,S.Pd.

Ketika dihubungi awak media Gemparnews.com melalui Telephone selularnya, Kepsek Juinar menjelaskan semua siswa yang dinyatakan lulus punya hak untuk mendapatkan ijazahnya. Pihak sekolah tidak menahan satu pun ijazah tersebut. Justru, kata Juinar ada siswa yang belum membayar uang partisipasi ijazahnya pun diberikan.

“Bukan uang komite tapi partisipasi. Kami tidak menahan ijazah siswa. Justru ada siswa yang belum memberikan partisipasi, pihak sekolah memberikan ijazahnya ketika siswa maupun orangtua datang,” ujar Juinar, Kamis (4/6/2026).

Sampai hari ini, Juinar mengatakan pihak sekolah tetap menunggu siswa datang mengambil ijazahnya di sekolah. Dalam pengambilan ijazah ini, Juinar menjelaskan tidak ada kompensasi apapun dari sekolah.

“Sekali lagi kami katakan, tidak pernah sekolah menahan ijazah siswa. Dan tidak ada kompensasi apapun dalam pengambilan ijazah tersebut,” tegas Juinar.

Terkait dengan sekolah minta bawa sapu dan Pel, Juinar menegaskan kemungkinan itu ada siswa yang nilainya kurang atau atau mungkin ada perbaikan nilai, sehingga itu juga jadi permintaan dari siswa sendiri. “Jadi itu mungkin permintaan siswa sendiri,” kata Juinar.

Sementara terkait pengumpulan dana 50 ribu untuk sewa tenda dan dekorasi saat ibadah syukur kelulusan siswa, Juinar menerangkan bahwa itu kesepakatan semua orangtua saat rapat. “Jadi saat ibadah syukur, sewa tenda dan dekorasi itu ada. Dan itu kesepakatan bersama,” terang Juinar.

Dia berharap, bagi siswa yang mengambil ijazah, pihak sekolah terbuka dan tidak ada kompensasi apapun dalam pengambilan ijazah tersebut. ” Silahkan bapak,Ibu dan Siswa yang mau mengambil ijazahnya, datang di sekolah. Sekali lagi pihak sekolah tidak menahan ijazah siswa,” tutupnya. (sisco)

Manado,GN- Kunjungan kerja Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, SH, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minsel, Rabu (3/6/2026) di terima langsung Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry H. Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS, MH.Kes.

Dalam pertemuan penting di ruang kerja Dirut RSUP Kandou Manado ini dengan agenda utama pembahasan kerja sama strategis serta permintaan bantuan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis dari RSUP Kandou Manado.

Permintaan tenaga kesehatan dokter spesialis ini, untuk ditempatkan di RSUD Amurang, Minahasa Selatan. Kerjasama Pemkab Minsel dengan RSUP Kandou ini guna mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami menyambut baik kehadiran Pak Bupati bersama jajaran. Sebagai rumah sakit rujukan nasional di Sulawesi Utara, RSUP Kandou berkomitmen penuh untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Amurang,” kata Dirut Prof. Starry.

Sementara itu, ditempat yang sama Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari pihak manajemen RSUP Kandou. Bupati berharap kolaborasi ini dapat segera terealisasi demi menjawab kebutuhan masyarakat Minsel akan pelayanan medis yang lebih spesifik dan berkualitas kedepannya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Layanan Operasional, Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, M.Si, serta Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian, dr. Yune Laukati, MARS. (sisco)

Manado,GN- Sebanyak 15 Unit kursi roda bantuan dari Yayasan Kita Bisa diserahkan kepada RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Selasa (3/6/2026).

Direktur Utama RSUP Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS, MH.Kes, menerima langsung bantuan tersebut. Turut hadir Manajer Akuntansi Barang Milik Milik Negara (BMN) Christy Gagundali, SE, Ak, Manajer Keperawatan, Ns,Jeafery Bawotong, S.Kep., M. Kes., Asisten Manajer BMN, Djunarto, SS.i.

Bantuan tersebut di serahkan di Ruang Webinar RSUP Kandou Manado dan ditandai dengan penandatanganan dokumen serah terima oleh kedua belah pihak.

Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh Yayasan Kita Bisa yang beralamat di Jalan Raya Cilandak KKO No. 31, RT 1/RW 8, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Direktur Utama Prof Starry Rampengan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Yayasan Kita Bisa sudah menyalurkan bantuan sarana penunjang pelayanan pasien.

Kata Dirut, 15 unit kursi roda ini akan dimanfaatkan membantu mobilitas pasien yang membutuhkan selama menjalani perawatan maupun pelayanan di lingkungan rumah sakit Kandou Manado.

“Bantuan ini sangat bermanfaat dalam mendukung pelayanan kepada pasien, khususnya bagi mereka yang membutuhkan alat bantu mobilitas selama berada di rumah sakit,” kata Dirut.

Mewakili pihak Yayasan Kita Bisa, Mohammad Alvi Panigoro mengatakan pihaknya tentu berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses pelayanan bagi pasien di RSUP Kandou.

Bantuan tersebut di harapkan bagi RSUP Kandou Manado dapat memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas kepada masyarakat di bumi nyiur melambai dan sekitarnya. (sisco)